YUTELNEWS.com | Bandung Barat– Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brantas, dan Aliansi Aktivis Anak Bangsa, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kab. Bandung Barat (KBB). Rabu, (24/10/24).
Aksi unjuk rasa tersebut di gelar untuk menuangkan tuntutannya yang di tujukan ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat (Diskominfotik KBB) , atas dugaan penyimpangan pengadaan Interactive Display KBB agar segera di usut tuntas.
Pengadaan barang tersebut dilakukan Diskominfotik KBB dengan nilai anggaran mencapai Rp.11,5 Milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Yoppie Indrawan, sebagai Kepala Dinas Diskominfotik, hadir di tengah aksi dan menyatakan bahwa tuduhan yang di lontarkan pada aksi unjuk rasa tersebut tidak benar adanya, karena menurutnya untuk pengadaan sudah sesui prosedur.
Selain itu, Yopie Indrawan juga menjelaskan kepada awak media, bahwa pengadaan barang tersebut sudah ada di Rencana Kerja Diskominfotik sejak 2023, pada program digitalisai serta pengembangan smart city.
“Saya sebagai kepala Diskominfotik KBB, dapat tugas dari Pj bupati untuk diskusi terkait pengadaan layar interakif panel, itu sudah perencanaan dari 2023,” kata Yoppie saat diskusi di tengah pendemo.
Ia juga menambahkan, kenapa harus ada perencanaan di 2023. Karena Diskominfotik KBB sudah ada dalam penyusunan master plant Smart City.
“Smart City yang di bantu oleh kementrian Diskominfo. Didalam master plant, kita break down kita ada beberapa peraturan bupati tentang pencapaian smart city di setiap kabupaten kota,”tuturnya.
Selain itu, Yoppie juga memberitahukan, bahwa nanti akan di adakan evaluasi pelaksanaan smart city yang ada di tiap kabupaten kota, bahkan provinsi.
“Kalau terkait dengan penggunaan, terimakasih atas evaluasinya karena barang itu sudah kami sebar di setiap kecamatan, sehingga nanti kami pengawasannya lebih ketat,” tambahnya
Sementara itu, Deni Hidayat selaku koordinator Aksi perwakilan dari mahasiswa mengatakan, yang di butuhkan masyarakat KBB bukan itu.
Dirinya merasa penjelasan dari Kepala Diskominfotik, Yoppie itu tidak benar, karena pihak dinas tidak bisa memperlihatkan berkas Musrenbang.
“Dari tahun 2018, jalan dari padalarang ke cililin baru di perbaiki, itu juga bukan sama Pj pak, tapi sama masyarakat berswadaya, saya juga melihat masalah Display Interaktif satu unit itu sekitar dua ratus juta sekian, setelah kita break down, sehingga kami menduga ada mark up harga. Karen satu unit itu tidak mungkin dengan harga 200juta,” tegas Deni
Ia mengatakan setelah di kaji itu merupakan suatu bentuk penyelewengan, dan suatu bentuk cawe-cawe di dalam program pemerintah.
Jurnalis: Didin
