You Tell News

YUTELNEWS.com | Bola Panas Kasus Direktur Keuangan (Dirkeu) BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, terkait kasus Korupsi PT.Hutama Karya, Rp.205,14 Milyar, kini di tangan 15 Pengurus DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

“Jika mereka menganggap tidak bermasalah, mereka bisa beri masukan ke Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana tupoksi DJSN,” tegas Koordinator Forum Jamsos, KHR.HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta.

Lebih jauh menurut pria berdarah Madura-Batak itu, bola panas ada di DJSN. Sebab DJSN memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana diatur dalam Undang Undang SJSN (Sistim Jaminan Sosial Nasional) Nomor 40 tahun 2004 serta UU Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur peran DJSN dalam pengawasan BPJS maupun memberi masukan Presiden.

Bagaimana jika masukan Forum Jamsos tidak diakomodir Presiden Prabowo, tanya media. Kata Jusuf Rizal tidak masalah, karena fungsi Forum Jamsos sebagai Civil Society Organization (CSO) hanya mengkritis atas adanya masalah guna kepentingan keamanan dana jaminan sosial pekerja dan buruh.

Forum Jamsos tidak digaji pemerintah, seperti misalnya Direksi BPJS Ketenakerjaan saja jatah mobilnya Rp.1,7 milyar. Sementara 15 orang anggota DJSN juga digaji negara. Untuk itulah DJSN harus bekerja. Tidak makan gaji buta.

Jadi masalah apa yang dikritisi Forum Jamsos sebagai Civil Society Orgabization) perannya memang sebatas memberi masukan dengan data dan masukan yang kritis konstruktif. Selebihnya menjadi tugas DJSN sebagai lembaga formal mengawasi.

DJSN memiliki kewenangan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo atas masukan dari masyarakat. Jika menurut DJSN masukan itu sumir, maka itu bisa jadi pijakan dan pertimbangan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo.

“Jadi simpel ko. Forum Jamsos juga tidak ngotot dan memaksakan kehendaknya. Namun, jika dalam perjalanan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Bambang bermasalah, tinggal Forum Jamsos proses hukum ke-15 anggota DJSN atas dasar pembiaran,” ujar Jusuf Rizal, penggiat anti korupsi itu.

Atas sikap kritis Jusuf Rizal, apakah tidak khawatir akan di blacklist oleh BPJS Ketenagakerjaan, mengingat dananya mencapai Rp.1000 trilyun, tanya media. Dengan santai aktivis pekerja dan buruh menjawab santai. Tidak. Kalau di blacklist, ya itu keputusan manajemen BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya itu independen. Tidak terpengaruh karena di bkacklist. Justru nanti kita makin garang mengkritisi dengan temuan-temuan yang lebih substansional. Jangan dikira BPJS Ketenagakerjaan itu malaikat atau sempurna?”, tegas Jusuf Rizal santai.

Berdasarkan catatan Redaksi sosok Jusuf Rizal selama ini memang vokal dan kritis. Tidak mudah menyerah. Dengan latar belakang sebagai jurnalis, Ia memiliki sejumlah data, khususnya abuse of power (Penyalahgunaan Wewenang). Ia juga memimpin organisasi pekerja dan buruh. /*

Yutelnews.com//

Pelalawan – Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antony, melakukan penanaman pohon simbolis dalam acara Launching Pemulihan/Reforestasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan pada Selasa (3/3/2026). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kapolda Riau, Irjen pol Dr Herry Heryawan S.I.K MH.M.Hum Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan Bupati Pelalawan, H. Zukri Misran.

Karo Ops Polda Riau, KBP. INO HARIANTO, S.I.K., M.M, memimpin apel gabungan personil pengamanan sebelum acara dimulai. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.

Gubernur Riau, SF HARIYANTO, dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pengembalian fungsi hutan, khususnya di TNTN. “Mari sama-sama kita dukung kegiatan pemulihan ekosistem di TNTN,” ujarnya.

Menteri Kehutanan RI, RAJA JULI ANTONY, juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap pembalakan liar yang merusak kawasan konservasi. “Saat ini pemerintah berkomitmen menindak tegas pembalakan liar, baik individu maupun korporasi, yang merusak kawasan konservasi,” katanya.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Dansat Brimob Polda Riau, KBP. I KETUT GEDE ADI WIBAWA, S.I.K, Dirpamobvit Polda Riau, KBP. SUHERMAN ZEIN, S.H., M.H, dan Dandim 0313/KPR, LETKOL Czi SATRIADY .

Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, sambutan Gubernur Riau, sambutan Menteri Kehutanan, launching kegiatan reforestasi, dan penanaman pohon simbolis. Acara ini berlangsung sukses dan lancar, dengan situasi yang aman dan kondusif.

Penanaman pohon simbolis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi hutan TNTN. “Kita tidak hanya menumbangkan sawit di TNTN, tapi juga menyiapkan bibit-bibit pohon untuk ditanam di Tesso Nilo dan taman nasional lain,” kata Menteri Kehutanan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan hutan. Dengan demikian, fungsi hutan TNTN dapat kembali seperti semula dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.a

(AS)

Yutelnews.com//

Medan- Lonjakan anggaran kebutuhan ramadan 2026 di Kota medan kini tak lagi menjadi isu lokal,nilainya disebut mencapai sekitar Rp2,5 miliar, naik lebih dari Rp500 juta dibanding tahun sebelumnya.
programnya rutin,
barangnya kebutuhan dasar,
namun angkanya melonjak tajam.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan, angka tersebut memicu gelombang kritik yang meluas.

Sekretaris Jenderal DPP gerakan masyarakat anti-korupsi, rizal hasibuan, menilai lonjakan anggaran tanpa penjelasan rinci adalah persoalan serius tata kelola keuangan daerah.
“Setiap rupiah yang digunakan bersumber dari pajak rakyat. Jika terjadi kenaikan signifikan pada program rutin, publik berhak mengetahui dasar perhitungannya secara detail,” tegas Rizal dalam pernyataannya kepada yutelnews,
menurutnya, transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban moral dan hukum.

Informasi yang beredar menyebut dana miliaran tersebut digunakan untuk pengadaan paket ramadan berupa:
susu kental manis
teh bubuk
gula pasir
Jenis barang dengan harga pasar yang relatif mudah diverifikasi.
gerakan masyarakat anti-korupsi menilai, semakin sederhana barangnya, semakin mudah pula publik melakukan pengawasan.
“karena ini bukan proyek infrastruktur atau teknologi kompleks, maka rincian harga satuan seharusnya bisa dibuka tanpa alasan,” ujar rizal.

Sorotan juga tertuju pada pelaksanaan ramadhan fair xx tahun 2026 yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp2,9–3 miliar.
Jika digabung dengan anggaran dinas sosial, total belanja kegiatan ramadan berpotensi mendekati rp6 miliar,
angka ini dinilai signifikan dan layak menjadi perhatian pengawas anggaran di tingkat daerah maupun nasional.

Untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik, dpp gerakan masyarakat anti-korupsi mendesak agar pemerintah membuka secara terbuka:
rincian harga satuan
jumlah paket dan volume pengadaan
identitas penyedia/vendor
Mekanisme pengadaan
data penerima manfaat
sistem distribusi
“transparansi adalah cara paling efektif membungkam kecurigaan. Jika semuanya sesuai aturan, maka publik pasti dapat menerima,” tegas rizal.

Gerakan ini menilai, program sosial yang berkaitan dengan bulan Ramadan harus dikelola secara ekstra hati-hati, karena menyangkut kepercayaan dan sensitivitas publik.
“Ramadan identik dengan kesederhanaan dan kepedulian. Maka pengelolaan anggarannya harus mencerminkan nilai tersebut,” ujar Rizal.
Ia juga mendorong DPRD, inspektorat daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan preventif guna memastikan tidak ada potensi penyimpangan.

Isu ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah kini berada dalam sorotan masyarakat luas. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga legitimasi pemerintah,
yutelnews Nasional membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Kota medan untuk memberikan klarifikasi resmi terkait perhitungan dan penggunaan anggaran tersebut.

(Redaksi rizal hsb)