You Tell News

YUTELNEWS.com / Institusi Bea Cukai kembali tercoreng. Kali ini nama Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama ikut terseret dalam kasus suap importasi barang Rp 61,3 milyar yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo, John Field. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pun mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa agar segera memecat petinggi Bea dan Cukai itu.

“Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan harus segera memecat Dirjen Bea Cukai. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan dan pembersihan di Direktorat Bea dan Cukai, guna menciptakan pemerintahan yang bersih” tegas KRH.HM.Jusuf Rizal,SH, Presiden LSM LIRA kepada media di Jakarta.

Pernyataan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo Subianto itu disampaikan menjawab pertanyaan media usai diskusi Tipikor yang dilaksanakan Pemuda Lira, Adam Irham, terkait nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama yang muncul dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat belum lama ini.

LSM LIRA merupakan LSM yang kerap mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahkan seringkali membongkar berbagai kasus penyelundupan yang merugikan negara. Terkait kasus Dirjen Bea dan Cukai, LSM LIRA akan turun aksi demo ke Kementerian Keuangan dan secara khusus mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto maupun DPR agar Dirjen Bea Cukai segera di pecat.

Sebagaimana dilansir media nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama terseret kasus suap importasi barang diluar ketentuan dengan memberikan fasilitas jalur hijau (tanpa pemeriksaan) kepada Blueray Cargo milik John Field. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan bersama-sama aparat Bea Cukai dan diketahui Dirjen Bea dan Cukai.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor terjadi. Pertemuan dengan pengusaha ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.

“Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi surat dakwaan jaksa KPK

Setelah pertemuan ini, pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field diketahui bersama memberikan uang total Rp61.301.939.000 dalam bentuk dolar Singapura kepada para pejabat DJBC. Selain itu, dari dakwaan, tercatat ada juga fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.845.000.000 yang diberikan kepada sejumlah pejabat.

Rizal selaku mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC disebut menerima Rp2 miliar hampir di setiap penyerahan uang dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono menerima Rp1 miliar. Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan menerima Rp450 juta hingga Rp600 juta a.l. fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan jam tangan Tag Heuer senilai Rp65 juta.

Pihak Dirjen Bea dan Cukai merespon Dakwaan Jaksa KPK, Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata Budi Prasetiyo, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Kamis (7/5/2026).

Jusuf Rizal, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu, juga menghargai pendapat Budi Prasetiyo. Namun tambah Jusuf Rizal, sepanjang pemahamannya dalam tindak pidana korupsi, kehadiran Dirjen Bea dan Cukai dalam pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Cargo, kemudian adanya pemberian fasilitas jalur hijau dan ada aliran suap Rp 61,3 milyar, sudah masuk dalam penyalahgunaan wewenang.

“LSM LIRA mendukung KPK agar membongkar kasus ini agar terang benderang, serta mengusut kemana saja aliran dana haram Rp 61,3 milyar itu. Patut diduga aliran dananya mengalir ke oknum-oknum diatasnya, misalnya di Kementerian Keuangan,” tegas Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi itu./ *

Semarang, yutelsnews.com – Kepemimpinan Forum Diskusi Pemerhati Konstitusi (FORDIS-PK) Jawa Tengah resmi berganti. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Aston Semarang, Kamis (14/5/2026), Wiyu Gani Al-Latif resmi dilantik sebagai Direktur Terpilih FORDIS-PK Jawa Tengah periode 2026–2028, menggantikan Direktur Demisioner Lawu Mijil Kusumo.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Dewan Pembina sekaligus Pakar FORDIS-PK, Dr. M. Junaidi, S.H.I., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga nilai-nilai konstitusi di tengah perkembangan dinamika hukum nasional.

Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial sekaligus penggerak literasi hukum di masyarakat.

“Pemuda harus hadir dalam ruang-ruang intelektual dan konstitusional agar demokrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya dalam sambutan pelantikan.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh mahasiswa, pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa), serta komunitas pemuda dari wilayah Semarang Raya. Kehadiran mereka dinilai menjadi bentuk dukungan moral terhadap kepengurusan baru FORDIS-PK Jawa Tengah.

Tidak hanya agenda pelantikan, kegiatan juga dirangkai dengan Diskusi Sarasehan Intelektual bertema “Keadilan Berlandaskan Konstitusi”. Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk membahas implementasi hukum dan konstitusi di Indonesia.

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan pandangan terkait tantangan penegakan hukum, supremasi konstitusi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.

Direktur terpilih FORDIS-PK Jawa Tengah, Wiyu Gani Al-Latif, dalam pidato perdananya menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi menjadi lebih inklusif dan progresif.

Ia menyebut, kepengurusan baru akan fokus memperkuat literasi konstitusi hingga tingkat akar rumput, sekaligus membangun sinergi dengan berbagai komunitas pemuda dan elemen masyarakat di Jawa Tengah.

“FORDIS-PK diharapkan mampu menjadi ruang diskusi yang terbuka, kritis, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kesadaran konstitusi di masyarakat,” katanya.

Selain itu, FORDIS-PK juga menargetkan diri menjadi mitra kritis bagi pemerintah maupun lembaga hukum dalam mengawal isu-isu konstitusional dan demokrasi.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, FORDIS-PK Jawa Tengah diharapkan mampu menghadirkan berbagai gagasan dan terobosan intelektual yang berdampak positif bagi masyarakat selama masa kepengurusan 2026–2028.

M. Efendi

Pekanbaru – yutelnews.com ||Komitmen Polda Riau dalam menghadirkan akses yang aman dan layak bagi masyarakat pedesaan terus diwujudkan melalui Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Tahap II. Hingga Rabu (13/5/2026), sebanyak 39 jembatan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah selesai dibangun dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Program kemanusiaan yang melibatkan 120 personel gabungan dari Satbrimob, Ditsamapta, dan Ditpolairud Polda Riau ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, hingga mendukung akses pendidikan anak-anak di desa.

Sejumlah jembatan yang telah rampung tersebar di wilayah Siak, Dumai, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Pelalawan hingga Kuantan Singingi. Jembatan-jembatan tersebut sebelumnya dalam kondisi rusak, membahayakan warga, bahkan menghambat akses pelajar menuju sekolah.

Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K.,M.H., M.Hum. memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Darurat Pembangunan Jembatan tersebut. Menurutnya, program ini merupakan implementasi nyata Polri Presisi yang hadir membantu kebutuhan dasar masyarakat.

“Jembatan bukan hanya sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga penghubung harapan masyarakat menuju pendidikan, ekonomi, pelayanan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh personel yang bekerja tanpa kenal lelah demi masyarakat,” ujar Kapolda Riau.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sederhana namun menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung merupakan bagian dari semangat pengabdian Polri kepada rakyat.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri. Ketika akses terbuka, roda ekonomi bergerak, anak-anak bisa pergi sekolah dengan aman, dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir,” tambahnya.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K. menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan gotong royong bersama masyarakat setempat. Selain membangun konstruksi baru, personel juga melakukan renovasi total terhadap jembatan yang sudah tidak layak digunakan.

“Pembangunan ini bukan sekadar membangun fisik jembatan, tetapi juga membangun harapan masyarakat agar aktivitas sehari-hari menjadi lebih aman dan lancar,” ujarnya.

Tak hanya yang telah selesai, saat ini terdapat 37 jembatan lainnya yang masih dalam proses pembangunan di sejumlah daerah. Progres pengerjaan bervariasi, mulai dari tahap pondasi hingga finishing. Sementara tujuh titik lainnya telah memasuki tahap persiapan pembangunan.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan jembatan sepanjang 168 meter di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, serta pembangunan akses penghubung desa di wilayah Kuantan Singingi, Bengkalis, Pelalawan, hingga Kota Dumai.

Program Satgas Darurat Pembangunan Jembatan ini sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pentingnya keselamatan, akses pendidikan dan social inclusion bagi masyarakat pedesaan.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi secara umum berlangsung aman dan kondusif. Meski di beberapa lokasi sempat terkendala cuaca hujan dan kondisi arus air deras, proses pengerjaan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Melalui program ini, Polda Riau berharap pembangunan jembatan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat pedalaman sekaligus memperkuat hubungan humanis antara Polri dan warga di seluruh pelosok Bumi Lancang Kuning.|| AS

YUTELNEWS.com /Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam memperkenalkan inovasi layanan berbasis teknologi bertajuk Sistem Layanan Integrasi dan Remisi (SLIR) kepada warga binaan dan masyarakat.

Pengenalan SLIR dilakukan sebagai bentuk komitmen Lapas Batam dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam pengurusan hak-hak warga binaan terkait integrasi dan remisi. Melalui sistem ini, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih mudah dipantau serta meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi.

Kepala Lapas Batam menyampaikan bahwa SLIR hadir untuk memberikan kemudahan bagi warga binaan maupun keluarga dalam memperoleh informasi terkait usulan remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, hingga layanan integrasi lainnya secara lebih terbuka dan terstruktur.

“SLIR merupakan inovasi pelayanan yang kami hadirkan untuk mendukung transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan. Dengan sistem ini, proses layanan menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, petugas memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan sistem, alur pengajuan layanan, persyaratan administrasi, serta tahapan proses integrasi dan remisi. Warga binaan juga diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung terkait layanan yang tersedia dalam aplikasi SLIR.

Melalui implementasi SLIR, Lapas Batam berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, inovasi ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat./ Red

Pelalawan – yutelnews.com ||
Penasehat Hukum masyarakat Desa Kiab Jaya, Nila Hermawati, S.H., secara resmi melayangkan protes keras terhadap manajemen PT. Kinabalu Perkasa terkait penyelesaian ganti rugi kerusakan lahan sawit warga sekitar yang berdekatan dengan PT kina balu akibat serangan hama kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) yang dinilai cacat hukum dan manipulatif.

“Kasus ini mencuat setelah PT. Kinabalu Perkasa mengklaim telah menyelesaikan kewajiban ganti rugi kepada semua warga yang terdampak kumbang tanduk tersebut melalui Berita Acara Penyelesaian tertanggal 18 Maret 2026.yang lalu, Namun, fakta di lapangan menunjukkan para pemilik lahan yang sah—yakni Damilus, Ramang Putra, Noprial, Hasanil Fajri, Qimen Erwi Yanto, dan Nuraida Riska Putri—sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses ganti rugi di tgl 18 2026 tersebut.

“Klien saya tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk saudara Padrianto, untuk
menandatangani kesepakatan ganti rugi. Ini adalah tindakan sepihak yang melanggar hukum.

Perusahaan tidak bisa menyatakan masalah selesai jika uang diserahkan kepada pihak yang tidak
berhak,” tegas Nila Hermawati, S.H. dalam keterangan persnya.
Nila menambahkan bahwa PT. Kinabalu Perkasa terkesan mengabaikan somasi yang telah dikirimkan pada 23 April 2026 lalu. Hingga kini, perusahaan tetap berpegang pada kesepakatan fiktif tersebut, sementara warga yang Terdampak wawung kumbang tanduk belum menerima hak ganti rugi sepeser pun.

Tim Penasehat Hukum mensinyalir adanya dugaan penggelapan hak dan pemalsuan dokumen dalam proses administratif di internal perusahaan. “Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara langsung kepada pemilik lahan, kami akan menempuh jalur hukum dan sudah melaporkan indikasi pidana pemalsuan ini ke kepolisian,” ucap nila”

Pihak warga menuntut transparansi dan meminta bertanggung jawab penuh dari PT. Kinabalu Perkasa ,atas kelalaian tata, kelola limbah replanting yang memicu ledakan hama kumbang tanduk tersebut, yang kini merusak kelapa sawit warga sekitar.|| TIM

YUTELNEWS.com /Kapolsek Rangsang AKP Gunawan S.H kembali melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil di Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (12/5/2026), sebagai bentuk dukungan berkelanjutan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 08.30 WIB tersebut dilaksanakan di lahan seluas 0,5 hektare milik warga bernama Hasannusi yang berada di Jalan Roesman, Dusun III, Desa Tanjung Gemuk. Dalam pelaksanaannya, Kapolsek Rangsang didampingi Kanit Binmas Polsek Rangsang Bripka Benny Surya, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Medang Bripka J.M. Panjaitan, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Gemuk Bripka Juni Harianto, Ketua RW Indra, serta masyarakat setempat.

Kapolsek Rangsang AKP Gunawan mengatakan kegiatan penanaman jagung pipil tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Kepulauan Meranti dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai pemanfaatan lahan produktif yang ada di wilayah pedesaan perlu terus didorong agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam memenuhi kebutuhan pangan maupun meningkatkan pendapatan warga.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mendukung program-program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan penanaman jagung pipil ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Gunawan.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan, terutama di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih optimal memanfaatkan lahan yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik, hasil pertanian tentu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa jajaran Polsek Rangsang akan terus mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan, sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Kami ingin membangun semangat kebersamaan dan gotong royong bersama masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis program ketahanan pangan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Kecamatan Rangsang,” tambahnya.

Selain melakukan penanaman, personel Polsek Rangsang juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga produktivitas sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

Kegiatan berakhir sekira pukul 10.00 WIB dan selama pelaksanaan berlangsung situasi dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.(Bom).