You Tell News

Medan – yutelnews.com ||
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang dilaksanakan oleh anggota dprd sumatera utara, dr. mustafa kamil adam, Sp.PD, menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang didominasi oleh keluhan terhadap buruknya pelayanan air bersih dari pdam tirtanadi.

Dalam sesi dialog terbuka, warga menyampaikan bahwa distribusi air kerap mengalami gangguan, bahkan mati total tanpa pemberitahuan yang jelas. Kondisi ini dinilai sangat merugikan karena terjadi berulang kali dan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari masyarakat.

Namun yang menjadi sorotan utama adalah sistem penagihan yang tetap berjalan normal meskipun air tidak mengalir. Lebih jauh, masyarakat juga mengeluhkan adanya denda yang langsung dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Salah satu warga menyampaikan:
“Air sering mati, tapi tagihan tetap ada. Begitu telat bayar, langsung kena denda. Kami seperti dipaksa bayar layanan yang tidak kami terima.”

Dari kegiatan tersebut, dirangkum beberapa poin utama yang menjadi tuntutan masyarakat:
Air pdam tirtanadi sering mati tanpa pemberitahuan
Tidak ada solusi cepat saat terjadi gangguan distribusi

Tagihan tetap berjalan meskipun pelayanan tidak maksimal, denda tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan
Kurangnya transparansi dari pihak pdam kepada pelanggan,Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di tengah masyarakat.

Air bersih sebagai kebutuhan dasar dinilai belum dikelola secara optimal, sementara beban pembayaran tetap dibebankan secara penuh kepada warga.

Menanggapi hal tersebut, dr. mustafa kamil adam menyatakan akan membawa dan memperjuangkan aspirasi ini ke tingkat pembahasan lebih lanjut, serta mendorong instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kebijakan penagihan pdam tirtanadi.

Hasil sosper ini menunjukkan adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik.

Di satu sisi masyarakat dituntut untuk taat membayar, namun di sisi lain kualitas layanan masih jauh dari harapan.

Jika tidak segera dilakukan perbaikan:
Kepercayaan publik akan terus menurun
Beban ekonomi masyarakat semakin berat
Potensi protes sosial akan meningkat

Pelayanan air bersih bukan sekadar layanan biasa, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah dan penyelenggara layanan.

(Redaksi.rizal hsb)

Medan //Yutelnews.com
Penebangan sekitar 2.700 pohon di Kota Medan dalam rangka pembangunan proyek bus rapid transit (brt) mebidang menuai perhatian publik.

Kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kota medan, melvi marlabayana, menyampaikan bahwa penebangan tersebut dilakukan oleh pihak kontraktor proyek yang ditunjuk pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut telah melalui kesepakatan dan akan diikuti dengan program penggantian pohon dalam jumlah besar.

Dlh menyebutkan bahwa sebanyak ±61.000 pohon akan ditanam kembali sebagai kompensasi atas penebangan tersebut.

Penanaman pohon direncanakan tersebar di berbagai wilayah kota medan, tidak hanya di sepanjang badan jalan, dengan target realisasi sekitar satu tahun ke depan.

Selain itu, disebutkan bahwa tidak semua pohon ditebang, melainkan sebagian direlokasi terutama yang masih dalam kondisi layak.

Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, di antaranya:
perbedaan informasi terkait jumlah pohon pengganti

Belum adanya rincian lokasi penanaman secara terbuka

Mekanisme pengawasan dan perawatan pohon yang belum jelas publik juga menyoroti bahwa proses penebangan dilakukan lebih dahulu, sementara dampak lingkungan jangka pendek belum dijelaskan secara rinci.

Pembangunan brt sebagai bagian dari proyek strategis nasional dinilai penting dalam meningkatkan sistem transportasi perkotaan.

Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa pembangunan tetap harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, termasuk menjaga keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Masyarakat berharap pemerintah dapat:
menyampaikan data secara transparan
menjamin realisasi penanaman pohon pengganti melibatkan publik dalam proses pengawasan langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Penebangan ribuan pohon di kota medan menjadi isu yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup.

Kejelasan data, transparansi kebijakan, serta pengawasan publik menjadi faktor penting agar program penggantian pohon tidak sekadar menjadi rencana, melainkan benar-benar terealisasi di lapangan.

(Red.rizal hsb)