You Tell News

BPJS Ketenagakerjaan Natuna Sosialisasikan Perlindungan Pekerja Desa, Langkah Kecil Iuran, Dampak Besar Perlindungan

SOSIAL - BUDAYA|oleh

YUTELNEWS.COM
NATUNA – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Natuna menggelar sosialisasi manfaat program serta optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di ekosistem desa, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur ini diikuti Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat setempat.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Desa dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat”, sosialisasi ini menekankan pentingnya perlindungan bagi para pekerja, termasuk pekerja informal di desa.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Hendra Harry Jonna, mengatakan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kami datang untuk mensosialisasikan kepada bapak dan ibu semua apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja manfaat yang bisa diperoleh ketika kita menjadi pesertanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dibandingkan iuran yang dibayarkan. Jika peserta mengalami kecelakaan saat bekerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung hingga sembuh tanpa batas plafon sesuai kebutuhan medis.

“Sekecil apa pun biaya akibat kecelakaan kerja akan ditanggung BPJS sampai sembuh. Ini sangat membantu masyarakat agar tidak terbebani biaya berobat,” jelasnya.

Tak hanya itu, jika peserta meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan tunai, serta manfaat tambahan berupa beasiswa pendidikan untuk dua orang anak hingga jenjang perguruan tinggi.

“Ini bentuk perlindungan menyeluruh. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menjamin masa depan keluarga,” tambahnya.

Selain perlindungan kecelakaan kerja dan kematian, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki berbagai program lain yang mendukung kesejahteraan pekerja, termasuk jaminan hari tua yang dapat menjadi tabungan di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS juga mendorong peran aktif desa dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi agen layanan di Desa Batu Gajah.

Dengan adanya agen ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS di Ranai untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran, maupun klaim.

“Ke depan, semua layanan bisa diakses lebih dekat melalui agen desa, sehingga lebih mudah dan cepat,” ungkap Hendra.

Menariknya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor non-transportasi. Mulai April hingga Desember 2026, peserta mendapatkan diskon iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dalam penyesuaian tersebut, iuran JKK yang sebelumnya sebesar Rp10.000 menjadi Rp5.000 untuk penghasilan Rp1 juta per bulan, serta dari Rp20.000 menjadi Rp10.000 untuk penghasilan Rp2 juta per bulan. Sementara iuran JKM yang sebelumnya sebesar Rp6.800 turun menjadi Rp3.400 per bulan.

Menurut Hendra, iuran tersebut sangat terjangkau dan bisa diibaratkan seperti arisan gotong royong, di mana dana yang dikumpulkan bersama digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah.

“Dengan iuran yang sangat kecil, manfaat yang diterima sangat besar. Ini adalah bentuk perlindungan sosial yang penting bagi masyarakat desa,” katanya.

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menjadi peserta aktif, sehingga setiap pekerja memiliki perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Jangan tunggu musibah datang. Lindungi diri dan keluarga sejak sekarang dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutupnya.

Sementara Sekdes Desa Batu Gajah, Adi Syahdiman mengucapkan terimakasih atas kehadiran BPJS ketenagakerjaan di desanya.

“Program BPJS ini memang sangat memeberikan banyak sekali manfaat untuk itu mari kita berpartisipasi menjadi peserta,” ajaknya. 

(BANI)

Iwan Ridwan Jadi Kabid SMP, Siap Menompang Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Bandung

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Perjalanan panjang pengabdian di dunia pendidikan menjadi bekal kuat bagi H. Iwan Ridwan, S.Pd., M.Pd. dalam mengemban amanah baru sebagai Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengawali karier sebagai ASN tenaga pendidik sejak tahun 1998, hingga dipercaya menjabat Kepala Sekolah pada tahun 2021, kini di 2026 beliau melangkah pada tanggung jawab yang lebih luas dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Iwan Ridwan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensupport saya. Amanah ini tentu bukan hal yang ringan, namun akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya pada Wartawan Rabu (1/4/26)

Mengawali tugas barunya, ia menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi sebagai langkah awal.

“Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya internal bidang serta pimpinan, yakni Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. Hal ini penting agar setiap program berjalan selaras dan terarah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berkomitmen untuk melanjutkan serta memperkuat program-program yang telah berjalan, terutama program prioritas Bupati di bidang pendidikan.

“Fokus utama kami adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan, sehingga seluruh peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata,” tambahnya.

Tak hanya itu, H. Iwan Ridwan juga menaruh perhatian pada penguatan muatan lokal serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Kami akan merefleksi dan mengembangkan muatan lokal, meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan guru, karena peran guru sangat strategis dalam mencetak generasi unggul,” tegasnya.

Dalam aspek pembentukan karakter, ia menekankan pentingnya nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

“Pendidikan karakter menjadi prioritas, termasuk penguatan bahasa Sunda serta program hafalan Al-Qur’an dan tahfidz, sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan jati diri peserta didik,” ujarnya.

Lebih jauh lagi Iwan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

“Kami akan terus merefleksi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, guna melakukan perbaikan dan evaluasi ke depan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi dunia pendidikan,” pungkasnya.***

 

Yans.

Terkuak! Jurang Kekayaan Pimpinan Batam: Amsakar Melonjak, Li Claudia Tetap Mendominasi—Fakta LHKPN 2025 Bikin Publik Bertanya

PEMERINTAHAN|oleh

BATAM, YUTELNEWS.COM – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 kembali membuka fakta menarik terkait kondisi finansial pejabat publik di Kota Batam. Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menunjukkan perbedaan signifikan, baik dari sisi pertumbuhan maupun total kekayaan yang dimiliki.

Amsakar Achmad tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 6.910.737.715. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.829.583.118, atau mengalami kenaikan Rp 1.081.154.597. Lonjakan tersebut tergolong cukup signifikan dalam satu periode pelaporan.

Komposisi kekayaan Amsakar didominasi aset properti berupa tanah dan bangunan di Batam senilai Rp 5,2 miliar. Selain itu, terdapat kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas yang juga mengalami peningkatan, mencerminkan pertumbuhan aset yang relatif stabil.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mencatat total kekayaan jauh lebih besar, yakni Rp 18.124.408.082. Namun, kenaikannya hanya sebesar Rp 475.887.224 dari periode sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat.

Hal yang cukup mencuri perhatian adalah tidak adanya aset tanah di Batam dalam laporan Li Claudia, meskipun ia berada dalam lingkup pemerintahan daerah dan BP Batam yang identik dengan pengelolaan lahan. Seluruh aset properti yang dimilikinya berada di wilayah Tangerang dengan total nilai Rp 10,375 miliar.

Selain properti, Li Claudia juga memiliki alat transportasi senilai Rp 2,42 miliar, kas dan setara kas lebih dari Rp 5 miliar, serta harta bergerak lainnya. Namun demikian, terdapat penurunan pada pos kas sebesar Rp 234 juta selama periode pelaporan.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, meskipun Amsakar mencatat kenaikan lebih besar, total kekayaan Li Claudia masih unggul dengan selisih mencapai Rp 11,21 miliar. Perbandingan ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup lebar dalam struktur kekayaan kedua pejabat tersebut.

LHKPN sendiri merupakan instrumen penting dalam sistem pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Melalui pelaporan ini, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta memantau potensi konflik kepentingan maupun indikasi peningkatan kekayaan yang tidak wajar.

Dengan terbukanya data ini, publik diharapkan semakin kritis dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, khususnya di Kota Batam.

Sumber: BatamNow.com (diolah)
Editor: Darmansyah | Kabiro Natuna Yutelnews.com

Diminta Dirjen Bea Cukai dan Menteri Keuangan Tindak Tegas Rokok Ilegal Rokok Manchester dan PSG

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.com /Batam – Ketua DPC Kamtibmas Kota Batam, Sachroddin, mendesak Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya peredaran rokok ilegal di Kota Batam.

Rokok ilegal yang dimaksud, di antaranya merek Manchester berwarna merah, diketahui dijual dengan harga sekitar Rp17.000 per bungkus dan beredar luas di sejumlah wilayah, mulai dari Sungai Beduk hingga Jodoh.

Sachroddin menyampaikan, berdasarkan pantauan media Mitrapol.id, rokok ilegal tersebut dengan mudah ditemukan dan diperjualbelikan secara bebas. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan serta penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.

Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat karena bahan baku serta standar produksinya tidak jelas.

“Kami meminta Dirjen Bea Cukai dan Menteri Keuangan segera turun tangan. Jangan sampai program Gempur Rokok Ilegal hanya menjadi slogan tanpa tindakan nyata di lapangan,” tegas Sachroddin.

Ia juga meminta Bea Cukai Batam tidak ragu untuk menangkap pelaku utama di balik peredaran rokok ilegal tersebut serta segera melakukan operasi penindakan secara menyeluruh.

Selain itu, Sachroddin mengungkapkan bahwa saat dikonfirmasi oleh media Mitrapol.id melalui pesan WhatsApp, pihak Humas Bea Cukai Batam belum memberikan tanggapan terkait maraknya peredaran rokok ilegal tersebut.

“Bea Cukai Batam jangan bungkam. Masyarakat menunggu tindakan nyata dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Batam,” ujarnya.

Sachroddin menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas, pihaknya akan melaporkan langsung permasalahan ini kepada Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peredaran rokok ilegal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 5 tahun serta denda sebesar 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Masyarakat Kota Batam pun berharap Bea Cukai Batam segera mengambil langkah konkret dengan melakukan penindakan dan menangkap pelaku serta aktor di balik peredaran rokok ilegal, agar pemberantasan benar-benar terlaksana dan tidak sekadar menjadi slogan. /Tim

Resmi Dilantik! GANJAR ANUGRAH Siap Gebrak BKPSDM, Targetkan ASN Sukabumi Naik Kelas

Berita, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Birokrasi Kabupaten Sukabumi mendapat angin segar dengan dilantiknya Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung khidmat, dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, ASN, serta tamu undangan lainnya. Rabu ( 1/4/2026 )

Usai prosesi pelantikan, Ganjar
Anugrah menyampaikan tekadnya secara tegas dan penuh semangat. “Amanah ini saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Fokus utama kami adalah meningkatkan kualitas ASN agar lebih profesional, disiplin, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak ada lagi ASN yang hanya bekerja administratif, kita harus bergerak, berinovasi, dan selalu siap melayani dengan integritas tinggi,” tegasnya.

Ganjar Anugrah menambahkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan. “Kami akan membenahi sistem kepegawaian agar lebih transparan dan akuntabel. ASN di Sukabumi harus siap menghadapi tantangan zaman, memiliki etos kerja tinggi, dan selalu berpikir solutif. Ini saatnya ASN naik kelas, bukan hanya di kertas, tapi di pelayanan nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

BKPSDM Kabupaten Sukabumi merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Tugasnya meliputi proses rekrutmen, pembinaan karier, hingga pengembangan kompetensi ASN. Dengan kepemimpinan Ganjar Anugrah, seluruh proses ini ditargetkan berjalan lebih modern, efektif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelantikan ini juga menjadi momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, keberadaan ASN yang profesional dan responsif menjadi kunci utama.

Ganjar Anugrah menegaskan,
“Kami ingin BKPSDM menjadi motor penggerak reformasi birokrasi. Aparatur harus adaptif, inovatif, dan selalu pro-rakyat. Saya mengajak semua ASN untuk bersama-sama membangun birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas. Dengan kerja keras dan komitmen, perubahan nyata akan kita wujudkan.”

Harapan besar pun mengiringi langkah kepemimpinan baru ini. Di bawah komando Ganjar Anugrah, BKPSDM Kabupaten Sukabumi ditargetkan mampu mencetak ASN yang unggul, disiplin, berkompetensi tinggi, dan siap menghadapi tantangan era digital serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Dengan semangat baru dan visi yang jelas, BKPSDM Kabupaten Sukabumi siap bergerak cepat, melakukan inovasi, dan menjadi contoh bagi birokrasi di daerah lain.

Perubahan bukan sekadar wacana tapi aksi nyata, dengan Ganjar Anugrah di depan sebagai pemimpin yang membawa arah baru bagi ASN dan pelayanan publik di Sukabumi.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Di Hadapan Masyarakat, Pemdes Sukadamai Ungkap Laporan Pertanggungjawaban 2025 dan Program 2026

Berita, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Pemerintah Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, menggelar kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun 2025 sekaligus sosialisasi APBDes Tahun 2026 di hadapan masyarakat. Selasa ( 31/3/2026 )

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah desa dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang inspiratif dan partisipatif.

Dalam pemaparannya, pemerintah desa menyampaikan berbagai capaian pembangunan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025. Salah satunya pembangunan gedung Posyandu di Kampung Salagombong RT 04/03 yang telah rampung 100 persen. Dengan anggaran sebesar Rp14.798.000 dan ukuran bangunan 4 x 6 meter, kini masyarakat di wilayah RW 03 telah memiliki fasilitas kesehatan yang lebih layak dan representatif.

Selain itu, pembangunan jalan lingkungan di Kampung Cibungur RT 01/06 juga berhasil direalisasikan dengan volume 160 x 0,1 x 0,2 meter dan anggaran sebesar Rp18.330.000. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas serta menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Kepala Desa Sukadamai, Rudi Hartono, menegaskan bahwa keterbukaan kepada masyarakat menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan desa.

“Kami ingin masyarakat mengetahui secara langsung penggunaan anggaran desa serta ikut berperan dalam mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur DPMD Kabupaten Sukabumi, Camat Cicantayan, unsur Forkopincam, Babinmas, Babinsa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga dari setiap dusun.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif, di mana masyarakat aktif menyampaikan pertanyaan, masukan, serta harapan terhadap program pembangunan ke depan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Desa Sukadamai berharap pembangunan desa dapat terus berjalan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Penyegaran Birokrasi, Kang DS Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tegaskan Integritas .

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna melantik dan mengambil sumpah jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, pada Rabu (01/04/2026), di Rumah Dinas Bupati, Soreang.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar birokrasi di Kabupaten Bandung semakin adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Ia meyakini, dengan niat baik, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki para pejabat yang dilantik, seluruh jajaran dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih maju dan berdaya saing.

“Kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai tersebut harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan,” tegasnya.

Kang DS juga menginstruksikan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi serta pemetaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Hal tersebut dinilai penting agar dapat bergerak cepat dan efektif dalam menjalankan amanah baru.

Selain itu, Kang DS menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

“Bekerjalah dengan ikhlas dan tuntas. Jangan melihat jabatan dari aspek materi semata, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk menjaga kesehatan fisik, terus meningkatkan wawasan, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga menegaskan bahwa proses pelantikan dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan biaya.

“Saya tidak pernah memungut uang sepeser pun untuk pelantikan ini. Semua murni untuk kebaikan dan kemajuan pelayanan masyarakat Kabupaten Bandung,” tandasnya.

 

Yans.

Pemerintah Luncurkan Tranformasi Budaya Kerja ASN 2026, Dorong Efisiensi dan Digitalisasi

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com//
Pemerintah melalui kementerian dalam negeri resmi menerapkan Tranformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara( ASN)
Mulai 1 April 2026 , dengan fokus utama Pada peningkatan efesiensi energi , penghemat anggaran , dan transisi ke ekosistem digital menyeluruh.pada 01/04/2026.

Salah satu poin krusial adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri , Serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 % dengan imbauan beralih ke kendaraan listrik atau tranportasi Umum.
“Kepala perangkat daerah di beri peran sebagai auditor energi internal untuk memastikan penghematan utilitas dan BBM , yang hasilnya wajib di alokasikan kembali untuk program prioritas daerah yang berdampak langsung pada masyarakat .

Penerapan pola kerja hibrid di lakukan dengan batasan tegas ; jabatan strategis dan unit layanan publik dasar seperti kesehatan , pendidik , dan perizinan tetapi wajib bekerja dari kantor . Bagi ASN yang di perbolehkan Bekerja dari rumah ( WFH) , wajib menjaga kinerja dan mematikan perangkat elektronik di ruang kerja kantor .

Transportasi ini juga mengedepankan Digitalisasi melalui sistim pemerintahan berbasis Elektronik ( SPBE ), e office, dan tanda tangan elektronik untuk mengurangi ketergantungan Pada dokumen kertas . Pelaksanaan kebijakan dipantau setiap dua bulan dengan pelaporan digital melalui tautan resmi , dimana bupati/ wali kota harus melaporkan capaian ke Gubernur paling lambat tanggal 2 setiap bulan ,dan selanjutnya di sampekan ke kementerian dalam negeri pada tanggal 04 Mei 2026 .

 

Yans.

Di Musrembang RKPD 2027, Bupati Kang DS Soroti 157 Ribu Rumah yang Perlu Mendapatkan Perhatian Pemerintah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Tingkat Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).

Bupati Dadang Supriatna mengatakan yang menjadi isu strategis dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 itu di antaranya Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus fokus pada peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan sumber daya manusia, dan fokus pada penanganan 157 ribu rumah tidak layak huni atau rutilahu yang tersebar di Kabupaten Bandung.

“Isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2027 adalah pertama infrastruktur karena akses jalan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu dalam rangka mengatasi kemacetan,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Apalagi sebelumnya, Kang DS mendapatkan informasi dan aspirasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Cibaduyut pada setiap pagi dan sore kerap dilanda kemacetan kendaraan.

Selain memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan, Bupati Bandung fokus pada bagaimana penataan saluran drainase untuk mengurangi genangan air, selain untuk mempercepat aliran air.

“Ini menjadi skala prioritas. Saya dengar tadi dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten Bandung pagu anggarannya tahun 2027 di angka Rp103 miliar. Kalau dibagi 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, sehingga Rp3 miliar per kecamatan,” ujarnya.

Namun demikian, Kang DS mengungkapkan pada Musrenbang tersebut terungkap ada belanja-belanja strategis, sehingga nanti akan dikaji lagi.

“Berharap tahun 2027, belanja modal bisa melebihi diatas Rp1 triliun. Maka kalau Rp1 triliun bisa dibagi untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Terutama dalam upaya mendukung program strategis Pak Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Bedas menyoroti isu strategis lainnya dalam menyoroti peningkatan SDM atau Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.

“Nantinya untuk pencari kerja melalui dinas-dinas yang sudah ada di lingkungan Pemkab Bandung. Contohnya Dinas Ketenagakerjaan, dan ibu-ibu yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan bisa melalui Dinas Pendidikan, yaitu melalui program makeup artist. Tapi pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang. Bahkan disampaikan oleh masing-masing delegasi, seperti ini keinginan di tiap-tiap desa pelatihannya,” tuturnya.

Apa yang disampaikan dalam Musrenbang itu, lanjut Kang DS, kemudian ditampung oleh Bapperida sesuai dengan kebijakannya.

“Nanti kita akan programkan. Apa kira-kira yang paling dominan. Tetapi saya menyarankan dalam rangka peningkatan SDM dan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi, saya lebih menyarankan mendorong dan mensukseskan program prioritas Pak Presiden, terutama dalam ketahanan pangan. Contoh dalam ketahanan pangan hortikultura, contoh ketahanan pangan terhadap protein. Kebutuhan telur kita tinggi, kebutuhan sayuran kita tinggi, ” tuturnya.

Untuk itu, ditegaskan Kang DS, Pemkab Bandung menggerakkan program Gertaman atau Gerakan Tanami Halaman.

“Maka kita akan dorong untuk pembibitan dan polibag, termasuk lainnya. Termasuk dalam pembibitan ayam petelur juga akan kita dorong,” ujarnya.

Dengan mendorong masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi itu, Kang DS berharap suplai telur, sayuran dan lainnya untuk kebutuhan program MBG atau Makan Bergizi Gratis bisa terpenuhi dan kolaborasi dengan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang ada di masing-masing desa.

Bupati Kang DS juga turut menyoroti sebanyak 157 ribu rumah di Kabupaten Bandung masuk dalam daftar rumah yang harus diperbaiki atau menjadi perhatian pemerintah.

“Dari 157 ribu rumah itu, sebanyak 80 ribu rumah status tanahnya milik pribadi. Ternyata 80 ribu rumah itu, setelah dilakukan assessment ternyata keluar angka 45 ribu yang harus prioritas diselesaikan. Yang 77 ribu di atas tanah PT.PN (Perkebunan Nusantara) dan tanah-tanah carik,” ujarnya.

Menurutnya, rumah yang ada di atas tanah PTPN dan tanah carik tidak bisa dibantu melalui APBN maupun APBD.

“Tetapi saya kemarin mendengar dari Pak Dirjen, bahwa untuk tahun berikutnya boleh dibantu melalui APBN maupun APBD selama ada surat dari yang bersangkutan, misalnya dari PTPN bisa menempati minimal selama 10 tahun. Apabila sudah ada surat pernyataan, nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan program dari BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),” ungkapnya.

Terkait hal itu, Kang DS berencana untuk bertemu langsung dengan Direktur PTPN untuk mencari solusi terbaik.

“Insya Allah kita akan dorong terus, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Pangalengan dan Pacira Kabupaten Bandung bisa selesai,” harapnya.**

 

Yans.

Kawal Program Prioritas Nasional, Wamendagri Wiyagus Harap IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan Kompeten

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Jatinangor,Jabar – YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang kompeten. Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan itu disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah. “Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” ujarnya.

Wiyagus menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi. Karena itu, para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan,” ujarnya.

Ia berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing. Ia berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.

Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia. Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak. Langkah tersebut mencerminkan peran penting IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.

“Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans

DANA JURNALISME DIGODOK! Dewan Pers Siapkan Skema Penyelamat Media di Tengah Guncangan Disrupsi Digital

NASIONAL|oleh

YUTELNEWS.COM | JAKARTA – Dewan Pers resmi menggelar uji publik Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat fondasi ekosistem pers nasional agar tetap merdeka, profesional, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tekanan hebat era digital.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini telah berjalan sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat intensif dan forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan konstituen serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

“Rancangan ini merupakan respons konkret atas disrupsi digital, penurunan pendapatan industri media, serta tekanan ekonomi yang secara langsung mengancam keberlangsungan jurnalisme berkualitas dan independen,” ujarnya.

Uji publik tersebut digelar pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan menghadirkan unsur akademisi, organisasi pers, tokoh media, serta lembaga pendukung ekosistem pers. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan komprehensif, kritik konstruktif, serta penyempurnaan substansi sebelum regulasi ditetapkan secara resmi.

Sejumlah institusi pendidikan turut ambil bagian, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, serta Universitas Diponegoro.

Dari kalangan organisasi profesi dan industri media, hadir pula Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, hingga Serikat Media Siber Indonesia.

Tak hanya itu, sejumlah tokoh pers nasional seperti Bagir Manan, Bambang Harymurti, dan Suryopratomo turut memberikan pandangan strategis demi memperkuat arah kebijakan tersebut.

Menjawab Krisis Ekosistem Media Nasional

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme ini diproyeksikan sebagai instrumen vital dalam menjaga keberlangsungan jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah perubahan drastis model bisnis industri media.

Dalam dokumen rancangan disebutkan, transformasi digital telah mengubah lanskap media secara fundamental—ditandai dengan merosotnya pendapatan iklan konvensional, pergeseran audiens ke platform digital global, hingga meningkatnya tekanan terhadap independensi dan kualitas redaksional.

Melalui skema Dana Jurnalisme, pendanaan akan dihimpun dari berbagai sumber yang sah, tidak mengikat, serta dikelola dengan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.

Adapun prinsip utama yang diusung meliputi:

Independensi redaksional tanpa intervensi pihak pendana

Transparansi dan akuntabilitas melalui audit berkala

Keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana

Keberlanjutan untuk menopang ekosistem pers jangka panjang

Selain itu, sistem pengelolaan dana dirancang dengan mekanisme checks and balances guna memastikan tata kelola yang profesional, kredibel, dan bebas konflik kepentingan.

Fokus Penguatan Jurnalisme Berkualitas

Dana Jurnalisme nantinya akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, antara lain:

Penguatan liputan investigatif dan karya jurnalistik berkualitas

Penyediaan perlindungan hukum bagi wartawan

Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme insan pers

Mendorong inovasi dan transformasi bisnis perusahaan media

Penguatan advokasi terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis

Penerima manfaat tidak hanya terbatas pada perusahaan pers, tetapi juga mencakup wartawan individu, organisasi profesi, serta lembaga independen yang berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan progresif dalam menjawab krisis keberlanjutan industri media nasional, sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.

(Sumber: BATAMSIBER.COM, diolah Redaksi Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna)

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Kecam Serangan terhadap Pasukan Perdamaian Dunia

NASIONAL|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS.COM || Duka mendalam menyelimuti bangsa Indonesia atas gugurnya prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon, saat menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon.

Almarhum merupakan anggota Batalyon Infanteri 113 Jaya Sakti di bawah Kodam Iskandar Muda yang tengah bertugas sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus penghormatan atas dedikasi almarhum dalam menjalankan tugas negara.

“Almarhum adalah prajurit sejati yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara dengan dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih,” ujarnya.

Selain menyampaikan duka, Dasco juga mengecam keras serangan yang diduga dilakukan oleh Israel hingga menyebabkan gugurnya prajurit TNI tersebut.

Ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Menurutnya, pasukan perdamaian memiliki mandat untuk meredam konflik, bukan menjadi target dalam situasi perang.

“Ini tidak dapat ditoleransi. Pasukan perdamaian seharusnya dilindungi, bukan diserang,” tegasnya.

Peristiwa ini turut menyisakan duka mendalam bagi keluarga almarhum di Kulon Progo, Yogyakarta. Gelombang simpati dan penghormatan terus mengalir dari masyarakat, pemerintah, hingga berbagai elemen bangsa sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengorbanannya.

Insiden ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan maksimal bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. Di sisi lain, peristiwa ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Sumber: Owntalk.co.id
Editor: Darmansyah Kabiro Natuna yutelnews.com

Di Saat Yang Lain Berteduh, Kades Pawenang Pilih Turun ke Lapangan

Berita, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

 

YUTELNEWS.com |  Sukabumi  ,Di tengah guyuran hujan yang tak kunjung reda, semangat pengabdian tak ikut surut. Saat sebagian orang memilih berteduh, Kepala Desa Pawenang, Aa Hilman Nulhakim (Aa Iing), justru turun langsung ke lapangan meninjau proses pembangunan yang tengah berjalan, Rabu (31/3/2026).

Dengan langkah mantap menembus basah dan lumpur, ia memastikan setiap pekerjaan tetap berada di jalur yang semestinya. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan optimal.

Tak hanya melihat dari kejauhan, Aa Iing juga berdialog langsung dengan warga dan para pekerja. Ia mendengarkan masukan, menyerap aspirasi masyarakat, hingga mengecek progres pekerjaan secara detail. Baginya, pembangunan bukan sekadar soal fisik, tetapi juga tentang kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

“Meski hujan, pengawasan harus tetap jalan. Kita ingin pembangunan ini tepat waktu, tepat sasaran, dan hasilnya benar-benar berkualitas,” ujarnya di sela peninjauan.

Kehadiran orang nomor satu di Desa Pawenang tersebut menjadi suntikan semangat bagi warga.

Mereka merasa diperhatikan dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil yang sedang dikerjakan.

Langkah ini menjadi bukti bahwa komitmen membangun desa tidak mengenal cuaca. Justru di saat kondisi sulit, kepemimpinan diuji dan dibuktikan melalui aksi nyata di lapangan.

Dengan semangat gotong royong yang terus terjaga, Desa Pawenang melangkah maju menuju pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Hujan bukan menjadi penghalang, melainkan saksi dari tekad kuat untuk mewujudkan desa yang lebih baik.

MariBersamaMembangunDesaPawenang PawenangMencrang

Reporter : Mirna

( Kabiro Sukabumi )

Warga Kian Geram, Bina Marga Provinsi Didesak Segera Tangani Perbaikan Dranase.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Keluhan warga terhadap kondisi saluran drainase di jalan Terusan Mohamad Toha, Kecamatan Dayeuhkolot, kini tidak lagi sekadar keresahan, melainkan telah berubah menjadi desakan keras. Banjir yang terus berulang setiap hujan deras, ditambah kerusakan jalan yang kian parah, dinilai masyarakat sebagai persoalan serius yang tak kunjung ditangani secara nyata.

Seperti hal di kawasan Palasari, genangan air hampir selalu terjadi saat hujan turun, dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi ini membuat akses jalan terganggu dan memaksa warga serta pengendara mempertaruhkan keselamatan setiap kali melintas.

Masalah utama yang disorot warga adalah buruknya sistem drainase yang diduga mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi optimal. Air dengan cepat meluap ke badan jalan, menciptakan genangan luas yang tak kunjung tertangani secara menyeluruh.

Di saat yang sama, kondisi jalan yang berlubang dan tertutup air memperparah risiko. Lubang-lubang besar yang tidak terlihat menjadi “jebakan” bagi pengendara. Bahkan, beberapa bulan lalu, kecelakaan tragis terjadi hingga merenggut nyawa seorang mahasiswa, yang diduga terperosok akibat kondisi jalan tersebut.

Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi semua pihak. Namun dari sudut pandang media, kondisi yang terjadi justru dinilai ironis. Pasca kejadian yang memakan korban jiwa tersebut, hingga kini belum terlihat adanya respons nyata di lapangan dari pihak Bina Marga Provinsi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kecepatan dan prioritas penanganan terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat.

“Setiap hujan pasti banjir, tidak pernah berubah. Air tinggi, jalan rusak, kami selalu was-was. Sudah ada korban, tapi sampai sekarang belum ada tindakan yang benar-benar terasa. Kami hanya ingin jalan ini aman dan perbaikan drainase dari pihak bina marga,” ujar asep, warga setempat, pada Selasa (31/3/2026) di lokasi

Nada serupa juga disampaikan warga lainnya yang sering melintas jalan Palasari yang semakin kehilangan kesabaran.

“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, kami khawatir akan ada korban lagi. Kami minta Bina Marga jangan menunggu lebih lama. Harus ada tindakan nyata, terutama perbaikan drainase,” ungkap warga

Dari penelusuran tim media, sebelumnya telah ada komunikasi dengan tim Penangan banjir Dayeuhkolot yang menyebutkan bahwa usulan, kajian, dan langkah mitigasi telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait. Namun demikian, hingga saat ini, masyarakat menilai belum terlihat adanya tindak lanjut yang signifikan di lapangan.

Di sisi lain, upaya swadaya yang dilakukan masyarakat dan penangan banjir di wilayah RW 3 Palasari sempat menunjukkan hasil, di mana genangan air pada hujan terakhir relatif lebih cepat surut. Meski demikian, warga menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan tanpa penanganan menyeluruh di sepanjang Jalan Terusan Mohamad Toha.

Dari sudut pandang media, kondisi ini menjadi catatan serius. Banjir yang terus berulang, drainase yang tidak optimal, serta jalan rusak yang telah memakan korban jiwa, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian biasa. Diperlukan langkah cepat, terukur, dan menyeluruh untuk mencegah risiko yang lebih besar.

Masyarakat kini tidak hanya mengeluhkan, tetapi secara terbuka mendesak adanya respons cepat dari Bina Marga Provinsi. Penanganan drainase, pengerukan saluran, hingga perbaikan jalan berlubang dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Dengan kondisi yang terus berulang dan risiko yang nyata di depan mata, warga berharap Bina Marga Provinsi segera menunjukkan respons konkret di lapangan.

“Sebelumnya telah ada usulan, kajian, serta langkah mitigasi yang disampaikan melalui berbagai pihak terkait. Namun demikian, kami menilai belum terlihat adanya tindak lanjut yang signifikan di lapangan terutama dari pihak Bina Marga, Provinsi,” pungkas warga .

 

Yans

Ceramah di PKN Tingkat II LAN, Kajati Sulsel Bagikan Pandangan Terkait Tata Kelola birokrasi yang transparan dan Akuntabel. 

NEWS|oleh

SULSEL, YUTELNEWS.COM – Integritas dan sistem birokrasi yang kuat adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik. Integrasi nilai integritas mencegah korupsi, sementara sistem birokrasi yang kokoh (melalui digitalisasi dan pelayanan prima) memastikan efisiensien mencegah kesewenang-wenanan, dan mempercepat reformasi

Melalui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berlokasi di Jalan Raya Baruga No. 48 Antang, Makassar, pada Rabu (31/3/2026).

Di hadapan para peserta pelatihan yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari berbagai instansi, baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, Kajati Sulsel membawakan materi bertajuk “Integritas Sebagai Fondasi Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Aset”.

Dalam paparannya, Dr. Didik Farkhan menegaskan bahwa seorang pemimpin yang berintegritas harus senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, serta terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan.

“Dalam penegakan hukum, integritas menjadi fondasi utama legitimasi hukum dan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Integritas bukan sekadar nilai, melainkan kompas dalam setiap keputusan hukum yang diambil,” ujar Didik Farkhan.

Lebih lanjut, Kajati Sulsel membagikan pandangannya terkait tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya membangun sebuah sistem yang kuat untuk mencegah terjadinya celah penyimpangan.

“Saya adalah orang yang lebih percaya pada sistem daripada sekadar mengandalkan moral seseorang di dalam birokrasi,” tegasnya.

Pandangan tersebut dibuktikan melalui berbagai rekam jejak inovasi pelayanan publik yang pernah ia gagas. Ia menceritakan proses panjang dalam membangun sistem e-Tilang saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya. Sistem tersebut mengintegrasikan kerja sama lintas instansi dengan Pengadilan Negeri untuk memfasilitasi sidang secara online, pembayaran denda tilang secara nontunai (cashless), hingga terobosan penyediaan layanan antar jemput denda tilang langsung ke rumah warga.

Semangat perbaikan sistem tersebut juga ia bawa ke Sulawesi Selatan dengan meluncurkan layanan “Saksi Prima” yang berkolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Makassar. Layanan inovatif ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi para saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan.

Sebagai seorang jaksa, Dr. Didik Farkhan juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya penyelamatan aset milik pemerintah, khususnyag aset-aset pemerintah daerah yang kerap bermasalah dalam hal ini telah teruji; saat berdinas di Surabaya, ia berhasil membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyelamatkan dan mengembalikan aset negara dengan total nilai mencapai Rp10 triliun selama periode 2016-2019. Kisah perjuangan dan keberhasilan fenomenal tersebut telah ia dokumentasikan ke dalam sebuah buku berjudul Jaksa Vs Mafia Aset.(abu Algifari)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.