You Tell News

Abdul Rouf Jadi Ketua Terpilih, Bupati KDS Minta BKPRMI Selaraskan Program Kerja dengan Pemkab Bandung

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Sebanyak 31 Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Bandung secara aklamasi memilih H. Abdul Rouf, M.Pd sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) BKPRMI Kabupaten Bandung periode 2026-2031.

Abdul Rouf yang sebelumnya menjabat Sekretaris Umum DPD BKPRMI Kabupaten Bandung terpilih sebagai Ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII DPD BKPRMI Kabupaten Bandung, yang digelar di Ponpes Barokatul Walidain Al Mumtaz, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/4/2026).

Musda dibuka oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna yang turut dihadiri dihadiri Sekum DPW BKPRMI Jawa Barat H Syaeful Bahri M.Si, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. Ramlan Rustandi, Ketua MUI Kabupaten Bandung KH Yayan Hasuna Hudaya, Ketua Baznas Kabupaten Bandung Yusuf Ali Tantowi, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bandung dan Camat Soreang.

Dalam sambutannya, Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua DPD BKPRMI sebelumnya H Cecep Irfan Hilmi, yang selama ini bersama-sama membangun Kabupaten Bandung.

“Sebuah terobosan kami untuk memuliakan para ulama salah satunya yaitu Program Insentif Guru Ngaji yang juga kami gulirkan untuk para sahabat di BKPRMI Kabupaten Bandung,” kata KDS.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bahwa baru 24 persen anak muslim dari TK, SD dan SMP yang bisa mengaji, bahkan setelah program guru ngaji digulirkan Pemkab Bandung.

“Ini merupakan PR bagi kita semua dan harus tetap semangat untuk BKPRMI dalam upaya mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak kita di masjid sebagai penerus bangsa yang maju dan unggul,” ucapnya.

Karena itu KDS mengucapkan selamat bermusyawarah dan berharap ketua terpilih bersama jajaran pengurus bisa menghasilkan program-program kerja yang diselaraskan dengan Program Pemkab Bandung.

“Siapapun yang jadi ketua, kalau calon ketuanya hanya satu ya aklamasi saja. Semoga BKPRMI semakin solid, kompak, dan terus menjalin sinergi yang baik dengan pemerintah daerah maupun Kemenag dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama,” ujar KDS.

Pada kesempatan itu Bupati KDS juga memberikan santunan kepada 50 santri TKA dan TQA.

Ketua terpilih DPD BKPRMI Kabupaten Bandung Abdul Rouf memohon doa dan dukungan dari semua stakeholder terpilihnya ia menjadi ketua yang baru agar BKPRMI lebih maju dan bisa mengembangkan remaja masjid lebih baik lagi.

“Alhamdulillah, Musda ke-VII DPD BKPRMI Kabupaten Bandung telah terselenggara dengan bahagia riang gembira, seluruh DPK hadir dan subhanallah, ini merupakan musibah bagi saya karena mereka mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua DPD BKPRMI periode 2026-2031,” ucap Rouf.

Sementara Ketua BKPRMI Kabupaten Bandung demisioner Cecep Irfan Hilmi mengatakan, Musda BKPRMI ini bukan sekadar agenda rutin 5 tahunan untuk memilih ketua baru.

“Lebih dari itu, ini adalah momen refleksi perjuangan kita dalam memakmurkan masjid dan membina remaja masjid yang berakhlakul karimah,” tandas Cecep.

Ke depan, lanjut Cecep, tantangan BKPRMI semakin berat di mana harus tetap konsisten menjadi benteng moral generasi muda melalui pembinaan santri dan remaja masjid.

“Musda ini harus menghasilkan program kerja yang taktis, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan generasi Qur’ani,” tandasnya.

Cecep menegaskan, regenerasi di tubuh BKPRMI adalah bukti bahwa dakwah tidak pernah berhenti. Pemuda remaja masjid hari ini adalah Imam dan pemimpin umat di masa depan.

“Oleh karena itu, mari kita jadikan musda ini sebagai momentum mempererat tali silaturahmi dan menyatukan visi untuk kejayaan remaja masjid dan mendukung Visi Misi Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas,” pungkasnya.(*)

Yans.

LBH Madas Nusantara Resmi Laporkan Kader PKS Habib Aboe Bakar ke Mabes Polri 

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com — LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Madas Nusantara Resmi Laporkan Kader PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy ke Mabes Polri terkait pencemaran warga Madura.

Sebagaimana diketahui Habib Aboe Bakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI bersama BNN menyebutkan jika para ulama dan pesantren di Madura terlibat peredaran Narkoba demj cuan.

Kontan tudugan itu menuai protes dari para ulama, organisasibke-Maduraan seperti AMI (Aliansi Madura Indonesia) dan Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara.

Meski sebagian ulama masuk angin dan dilobby agar tidak memperpanjang masalah, namun bagi Ormas Madas Nusantara tidak demikian. Sebab tuduhan Aboe Bakar tidak sekedar bicara ulama, tapu juga nama baik warga Madura tercemar.

“Karena itu Madas Nusantara ambil langkah hukum terus proses hukum atas pelanggaran KUHP Pasal 310, 311 maupun UU ITE Pasal 27 dan 28. Belum lagi masalah sara-nya,” tegas Sekjen Madas Nusantara, H.Fauzi,SE kepada wartawan di Bangkalan, Madura.

Dikatakan Madas Nusantara telah menunjuk Doni Ahmad Solihin, SH dan LBH Madas Nusantara untuk memproses hukum. Mereka telah menyiapkan alat bukti termasuk rekaman atas ucapan Habib Aboe Bakar.

“Alhamdulillah, Jumat sudah dilaporkan secara resmi ke Mabes Polri. Proses selanjutnya menunggu dari Mabes Polri,” papar H.Fauzi

Bagaimana jika ulama sudah damai dengan sebagian ulama Madura. Karena menurut info Aboe Bakar sudah minta maaf, tanya media

Menurut H.Fauzi, permohonan maaf sebagai sesama Muslim, apalagi mayoritas di Madura, Muslim bisa diterima. Begitu juga oleh Madas Nusantara.

Namun masalah pelanggaran hukum dalam konteks ini, yang dirugikan bukan hanya segelintir ulama Madura yang ditemui. Tapi warga Madura secara umum, baik pesantren, alumni pesantren, dan santri, yang notabene adalah anggota Ormas Madas Nusantara.

Kami akan terus proses hukum agar Aboe Bakar dapat membuktikan ucapannya, jika ulama dan pesantren mana yang terlibat Narkoba dan jadi jaringan pengedar Narkoba untuk dapat duit.

“Jadi harus dapat dibuktikan di pengadilan. Jangan sampai karena ucapannya muncul stikma baru Madura jadi kota Narkoba. Madas Nusantara juga akan aksi ke Kantor DPP PKS di Jakarta untuk melakukab tuntutan,” tegas H.Fauzi yang siap menurunkan warga Madura bergerak/ *

Urus Dokumen hingga Jam 3 Subuh Pagi, Begini Respon Kadisdukcapil Batam

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com/Viral pemberitaan terkait video salah seorang warga yang antri jam 3 shubuh di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Kamis (23/04/26) sekira pukul 05.00 WIB.

Saat postingan warga yang viral mengantri di Disdukcapil Kota Batam pukul 3 shubuh itu ditelusuri kembali oleh awak media RBNnews.co.id pada hari Jum’at (24/04/26) sore, postingan tersebut sudah hilang.

Postingan yang sebelumnya di upload di grup facebook Wajah Batam oleh warga yang berinisial NA itu, menyebutkan bahwa dirinya mengantri di Disdukcapil Batam pukul 3 shubuh.

“Ngantri dari jam 3 pagi untuk pindah masuk batam,“dh 3 hari mondar mandir ga dapat antrian ,” Tulis NA dalam postingan videonya di grup Wajah Batam, Kamis (23/04/26).

Hilangnya postingan tersebut, menjadi tanda tanya yang besar di kalangan publik. Berbagai spekulasi dan pertanyaan mulai beredar di tengah-tengah isu bobroknya pelayanan.

“Kok bisa hilang postingan itu? Ada apa? Apa ini untuk pembungkaman ke masyarakat? Atau untuk menutupi bobroknya pelayanan di Disdukcapil Kota Batam?,” Sebut salah seorang warga Batu Aji yang dimintai tanggapannya.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Sri Miranthy Adhisty saat ditanya awak media, masih belum membenarkan terkat viralnya video warga yang antri jam 3 shubuh itu.

Saat ditanya oleh awak media bahwa awak media mendapatkan informasi terkait viralnya video warga yang antri jam 3 shubuh itu berkasnya langsung di proseskan dan selesai, Sri menjawab warga itu hadir sesuai jam pelayanan.

“Jam operasional jam 08-16.00 WIB. Jika dokumen Ybs selesai brrti hadir di jam pelayanan pak..,” Pungkas Kadis Dukcapil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy. /*

Sumber rbnews.co.id

Tasyakuran Pondok SAE Berkah Mandiri, Lapas Warungkiara Perkuat Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com  | SUKABUMI ,Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan Tasyakuran Bini’mat Pondok Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Berkah Mandiri, yang digelar pada Kamis malam (23/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Pondok SAE Berkah Mandiri ini dimulai pukul 19.00 WIB dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kurnia Panji Pamekas, beserta jajaran pejabat struktural, petugas, CPNS, hingga peserta magang.

Tasyakuran ini menjadi bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan Pondok SAE Berkah Mandiri, yang digagas sebagai pusat pembinaan kemandirian sekaligus penguatan ketahanan pangan di dalam lapas.

Suasana acara berlangsung khidmat dengan rangkaian pembacaan Yasin dan dzikir bersama. Nuansa religius yang kental mencerminkan nilai spiritual serta kebersamaan antar seluruh jajaran, sekaligus mempererat rasa kekeluargaan dan kepedulian terhadap fasilitas yang telah dibangun.

Dalam keterangannya, Kalapas Kurnia Panji Pamekas menegaskan bahwa kehadiran Pondok SAE Berkah Mandiri bukan sekadar fasilitas, melainkan langkah strategis dalam membangun kemandirian warga binaan.

“Tasyakuran ini bukan hanya bentuk rasa syukur, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan serta komitmen dalam menjaga dan mengembangkan Pondok SAE sebagai pusat pembinaan dan ketahanan pangan yang produktif,” ujarnya.

Pondok SAE Berkah Mandiri sendiri berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 3,5 hektare. Fasilitas ini dirancang sebagai pusat kendali dan pengawasan program ketahanan pangan, dengan fokus utama pada sektor pertanian yang berkelanjutan.

Ke depan, keberadaan pondok ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas sekaligus keterampilan warga binaan, sehingga mereka memiliki bekal kemandirian saat kembali ke tengah masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
Sebagai langkah lanjutan, Lapas Kelas IIA Warungkiara berkomitmen untuk terus mengembangkan program ketahanan pangan serta menjadikan Pondok SAE Berkah Mandiri sebagai pusat unggulan pembinaan yang produktif dan berdaya guna di lingkungan pemasyarakatan.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Pentahelix Dayeuhkolot Terus Bergerak Tak Hentikan Aksi, Benahi Titik Rawan Banjir.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Meski berada di malam hari , Tim Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot tetap bergerak aktif di lapangan guna mempercepat berbagai upaya teknis penanggulangan banjir di kawasan Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. pada jumat (24/04/2026) malam.

Pantauan awak media, tim Pentahelix melakukan pendampingan terhadap pihak Dinas Binamarga dari propinsi dalam rangka penggalian dranase serta pemasangan boxcover yang akan digunakan untuk akses kendaraan roda dua,roda empat di jalur jalan radio yang berlokasi di RW 03 palasari kelurahan pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Ketua Tim Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot, H Tri Rahmanto, menegaskan bahwa kegiatan malam tidak menjadi alasan untuk mengendurkan kerja lapangan dalam upaya mengatasi persoalan banjir.

Dimalam hari bukan menjadi penghalang bagi kami untuk terus bergerak. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi. Tim Pentahelix bersama pemerintah daerah, provinsi, serta berbagai pihak terus berupaya agar penanganan banjir di Dayeuhkolot bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Tri Rahmanto.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi dan pendampingan langsung di lapangan menjadi kunci agar setiap program penanganan banjir dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Yang kita lakukan malam ini adalah memastikan seluruh rencana teknis penggalian hingga pemasangan boxcover saluran dranase benar -benar terukur dengan baik. Harapannya, ketika pembangunan dilakukan, semuanya sudah mampu menjadi solusi nyata bagi persoalan banjir di kawasan Dayeuhkolot,” tambahnya.

Tri Rahmanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah untuk terus mengajak dan memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan banjir yang berkelanjutan.

“Penanganan banjir ini bukan hanya tugas pemerintah semata. Kami mengajak seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pelaku industri, hingga pemangku kebijakan untuk bersama -sama serta aktif terlibat dalam upaya penanganan banjir. Jika kita bergerak bersama, insyaallah persoalan banjir di Dayeuhkolot bisa kita atasi secara bertahap,” pungkasnya.

Yans.

KDS Genjot Optimalisasi LPK untuk Serap 10 Ribu Tenaga Kerja per Tahun

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG — YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna (KDS), menegaskan pentingnya peran strategis Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam menyerap tenaga kerja baru di Kabupaten Bandung. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di Soreang, pada Jumat (24/04/2026).

Dalam arahannya, KDS menekankan bahwa LPK memiliki posisi kunci dalam mendukung target Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menciptakan minimal 10.000 lapangan kerja setiap tahun. Ia mendorong optimalisasi kolaborasi dengan 157 perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung agar program pelatihan yang dilaksanakan benar-benar terukur dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kolaborasi ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh HILLSI agar lulusan pelatihan benar-benar terserap oleh dunia industri,” ujar KDS.

Ia juga mengungkapkan bahwa capaian tahun sebelumnya telah melampaui target, yang diperkuat oleh program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja, khususnya di sektor dapur operasional. Secara akumulatif, peluang kerja dari berbagai program daerah dan nasional mencapai puluhan ribu.

Meski demikian, KDS mengingatkan masih adanya tantangan besar, terutama dari pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahun. Saat ini, terdapat sekitar 150 LPK di Kabupaten Bandung yang perlu terus dioptimalkan, terutama dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan digital.

“LPK harus mampu mencetak SDM yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga memahami digitalisasi,” tambahnya.

Menutup sambutannya, KDS menegaskan bahwa program pelatihan harus memiliki indikator yang jelas dan memberikan dampak nyata, sehingga lulusan dapat langsung terserap oleh perusahaan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Yans.

BNPP Bersama Kementerian PKP Bakal Perbaiki 15.000 Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Perbatasan

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Jakarta –YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan. Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal. “Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut. Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, usulan sasaran penerima bantuan nantinya akan diverifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, mengingat DTSEN memiliki data detail by name by address.

Ia berharap program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. “Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir,” jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Yans.

Relawan Prabowo Sekaligus Presiden LSM LIRA Tegaskan, Oknum Pasi Intel Kodim 0316 Batam, Jangan Main Ancam Bunuh Wartawan dan Aktivis

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com – Relawan Prabowo sekaligus Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), KRH.HM.Jusuf Rizal, SH tegaskan oknum Pasi Intel Kodim 0316 Batam jangan main ancam kerahkan anak buah mau bunuh wartawan dan aktivis. Ingat diatas gunung masih ada langit.

“Kami harap Pamdam XIX, Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Hadi Waluyo bisa tertibkan anak buah. Jangan buat malu Presiden Prabowo Subianto. Ko, anggota TNI sudah kayak preman main ancam mau bunuh wartawan dan aktivsĥ,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi.

Jusuf Rizal yang juga aktivis pekerja Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, lebih lanjut mengatakan lebel TNI itu bukan digunakan untuk menindas rakyat, tapi hustru melindungi rakyat.

Dikatakan adanya prilaku anak buah yang arogan dan main ancam kerahkan anak buah mau bunuh aktivis dan wartawan telah membuat malu Pangdam XIX, Mayor Jenderal TNI,Dr.Agus Hadi Waluyo. Oknum Pasi Intel Kodim 0316 Batam layak diberi sanksi

Mayor Jenderal TNI Dr.Agus Hadi Waluyo menjadi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai (yang membawahi wilayah Kepulauan Riau) tergolong baru sehingga belum mampu memantau kelakuan negatif anak buahnya dilapangan seperti di Batam.

Beliau dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada Agustus 2025 dan aktif menjabat pada tahun 2026, guna memimpin Kodam baru yang berfokus pada pertahanan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau

Jusuf Rizal, keturunan Raja Sumenep, Arya Wiraraja, Ketum Ormas Masyarajat Madura Asli (Madas) Nusantara dikenal vokal serta memiliki jaringan luas. Jika tidak ditangani serius oleh Pamdam XIX bisa memicu konflik yang dapat menimbulkan instabilitas di Batam. Sebab oknum TNI diduga LSM LIRA Banyak juga membekingi praktek illegal di Batam.

Secara kronologis munculnya ancaman pembunuhan yang dilakukan oknum Pasi Intel Kodim 0316 Batam kepada aktivis dan Gubernur LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Yusril Koto, karena memuat berita di media www.liranews.com tentang penolakan warga dalam pembangunan Bagunan Koperasi Merah Putih yang menggunakan Fasum aktif milik warga.

Atas keluhan Ketua RW 009 dan warga Perumahan Bida Asri 1 terhadap pembangunan Koperasi Merah Putih di atas lahan Fasilitas Umum (Fasum) aktif itu, mereka melaporkan ke LSM LIRA Kepri.

“Saya hanya menyampaikan aspirasi warga. Alangkah bijaknya jika koperasi menggunakan lahan lain, bukan mengorbankan fasum aktif milik warga. Namun, kritik ini justru direspons dengan ancaman oleh oknum Pasi Intel seolah-olah saya menekan atau mengganggu mereka,” tegas Yusril Koto kepada media di Batam

Atas ancaman pembunuhan itu, Gubernur LSM LIRA Kepulauan Riau (Kepri), Yusril Koto, secara terbuka meminta perlindungan hukum kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi negara setelah mengaku memperoleh ancaman pembunuhan melalui telepon dari oknum Pasi Intel Kodim 0316 Batam pada Kamis (23/04/2026) yang akan mengerahkan anak buahnya menghabisinya.

Sebelum ancaman terjadi, Yusril mengaku dihubungi oleh anggota Intel Kodim 0316 Batam bernama Ardi terkait pemberitaan di media www.liranews.com

Atas kejadian itu DPP LSM LIRA dan PWMOI juga merencanakan melaporkan masalah ini ke Propam Militer di Jakarta. /*

TPS3R Padamukti Jadi Percontohan, KDS Optimistis Persoalan Sampah Bisa Diselesaikan dari Desa

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com//Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan beberapa rekomendasi dalam rapat evaluasi Program Ekowisata Citarik yang berlokasi di bantaran Sungai Citarik, tepatnya di Desa Cibodas dan Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk.

Ekowisata Citarik dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi lingkungan berbasis pengelolaan sampah, ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat desa, dan pelestarian koridor sungai. Bahkan Ekowisata Citarik ini bakal dijadikan desa wisata edukasi pengolahan sampah.

Untuk itu Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) menyebut rekomendasi tersebut dibagi ke dalam langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, agar pengelolaan ekowisata sekaligus penanganan persoalan sampah di kawasan tersebut dapat berjalan lebih optimal.

KDS berharap Ekowisata Citarik yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun itu terus berkembang, tidak hanya sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan, tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat dalam menjaga sungai dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Untuk jangka pendek, dari total 178 TPS3R yang ada di Kabupaten Bandung, saya setuju untuk optimalisasi TPS3R eksisting seperti TPS3R Plus Padamukti. Termasuk juga soal insentif bagi para operator TPS3R, itu akan kita tindak lanjuti kajiannya nanti,” ujar KDS. saat rapat evaluasi di Rumah Dinas Bupati, pada Jumat(24/04/2026). 

Menurutnya, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) harus benar-benar dimaksimalkan agar mampu mengurangi beban sampah yang masuk ke sungai sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

KDS juga menekankan pentingnya edukasi kepada warga agar terbiasa memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga.

Ia menjelaskan, sampah plastik memiliki nilai ekonomis karena dapat dijual kembali ke industri. Sementara sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi maggot maupun kompos yang bermanfaat bagi pertanian dan peternakan sehingga dapat pula menjadi bernilai ekonomis.

Karena itu, KDS meminta kepala desa untuk lebih aktif menggerakkan kepala dusun, RT, RW, hingga kader PKK agar edukasi pemilahan sampah menjadi gerakan bersama.

“Kalau perilaku masyarakat sudah berubah, persoalan sampah akan jauh lebih mudah ditangani. Jadi ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kebiasaan masyarakat,” katanya.

Rekomendasi kedua, lanjut KDS, berkaitan dengan penguatan regulasi. Ia menilai perlu adanya dukungan kebijakan berupa surat edaran maupun instruksi kepada seluruh kepala desa agar memaksimalkan fungsi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, koperasi desa dapat berperan membantu pendanaan operasional TPS3R, termasuk untuk membeli sampah plastik dari warga sehingga masyarakat memiliki motivasi ekonomi dalam memilah sampah.

“Karena bagaimana pun sebenarnya masalah sampah ini bisa selesai dari tingkat desa.Harus bisa dikelola di tingkat desa, didaur ulang, lalu hasilnya bisa diserap oleh industri,” paparnya.

Sementara rekomendasi ketiga adalah setiap TPS3R harus memiliki tim kerja yang ulet, jelas dan terstruktur, yang nantinya dikukuhkan melalui Surat Keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung.

Dengan adanya tim kerja yang resmi, pengelolaan TPS3R dinilai akan lebih terukur, memiliki tanggung jawab yang jelas, dan berkelanjutan.

Untuk jangka menengah, KDS juga mendorong adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah desa, DLH, Disperkimtan, kecamatan, hingga komunitas lingkungan agar pengelolaan sampah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sedangkan untuk jangka panjang, ia berharap kawasan Ekowisata Citarik dapat menjadi model percontohan penanganan sampah berbasis masyarakat dan edukasi lingkungan yang bisa direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Bandung.

“Nah, kalau TPS3R ini dioptimalkan, saya semakin optimis persoalan sampah ini akan selesai,” tandasnya.

Selain TPS3R, potensi wisata dari Ekowisata Citarik ini para pengunjung bisa diarahkan untuk ber-jogging atau bersepeda, ada wisata pertanian dan perikanan, ada kampung UMKM dan wisata bantaran sungai.(*)

Yans.

Investasi Batam Meroket 102 %, Capai Rp.17,4 T di Awal 2026

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi investasi triwulan I 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Angka ini melesat 102,85 persen secara tahunan (year-on-year) dan naik 68,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter).

Lonjakan tersebut menandai akselerasi kuat Batam di awal 2026 sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia.

Dari sisi komposisi, BP Batam mencatat struktur investasi semakin solid. Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp8,8 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyusul Rp8,5 triliun. Kenaikan PMDN yang menembus 216 persen secara tahunan mencerminkan lonjakan kepercayaan investor domestik, sementara PMA tetap terjaga kuat.

Secara sektoral, industri mesin dan elektronik memimpin dengan kontribusi 23,65 persen. Sektor kimia dan farmasi menyusul 21,18 persen, jasa lainnya 17,70 persen, serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar 13,09 persen. Komposisi ini menunjukkan Batam mendorong pertumbuhan berbasis nilai tambah sekaligus memperkuat ekosistem industri.

Di tingkat regional, Batam menyumbang sekitar 73,5 persen dari total realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai Rp23,8 triliun pada periode yang sama. Kontribusi ini menegaskan peran Batam sebagai motor utama penggerak ekonomi kawasan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menilai capaian ini mencerminkan kepercayaan investor yang terus menguat. “Lonjakan ini menunjukkan Batam tidak hanya menarik investasi, tetapi juga mengeksekusinya secara cepat, pasti, dan produktif,” ujarnya.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan dominasi Batam dalam peta investasi Kepulauan Riau memiliki arti strategis. “Batam memegang peran sentral dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Pertumbuhan ini menciptakan efek berantai ke sektor industri, logistik, perdagangan, dan jasa,” katanya.

Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan kualitas pertumbuhan investasi. “Ini bukan sekadar lonjakan angka, tetapi mencerminkan struktur investasi yang sehat. PMA tetap kuat dan PMDN tumbuh agresif, menandakan Batam semakin dipersepsikan sebagai kawasan yang feasible, bankable, dan executable,” ujarnya.

Berdasarkan negara asal, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp4,82 triliun, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sebaran ini memperlihatkan posisi strategis Batam dalam jaringan investasi regional dan global.

BP Batam menegaskan akan menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan layanan investasi, percepatan penyediaan lahan dan utilitas, serta peningkatan kepastian berusaha. Ke depan, Batam tidak hanya membidik kenaikan nilai investasi, tetapi juga membangun ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

Sumber Matapedia6.com

PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

Berita, NASIONAL, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

JAKARTA –YUTELNEWS.com// Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini tengah bergulir.

Hal tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis (23/04/2026).

Dalam kegiatan itu, PWI Pusat diwakili Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Aat Surya Safaat, yang hadir bersama unsur konstituen Dewan Pers lainnya.

PWI menilai, penguatan regulasi hak cipta terhadap karya jurnalistik menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan ekosistem media digital yang semakin kompleks. Perlindungan tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menjamin hak ekonomi dan moral wartawan, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas produk jurnalistik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menekankan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai strategis bagi publik dan kehidupan demokrasi.

Diskusi yang menyusul penyerahan dokumen itu turut menghadirkan Menteri Hukum dan Ketua Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers dan perusahaan media juga hadir, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, serta Serikat Perusahaan Pers.

PWI memandang, revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab tantangan maraknya pelanggaran penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin, yang selama ini merugikan wartawan dan perusahaan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan industri media sekaligus menjamin hak publik atas informasi yang berkualitas.

Bagi PWI, momentum revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi peluang strategis untuk mempertegas posisi karya jurnalistik sebagai produk intelektual yang wajib dilindungi secara hukum dalam sistem nasional.

Caption: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) dan Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat (kiri) saat berdiskusi tentang perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta dengan moderator anggota Dewan Pers Dahlan Dahi (kanan) di Hall Dewan Pers.

Yans.

Menjelang Hari HUT Ke – 385 Kabupaten Bandung, UPT Dalduk PK Dayeuhkolot, Beroprasi Layani Warga KB Gratis di Dua Wilayah Sekaligus.

NEWS|oleh

Kab. Bandung – YUTELNEWS.com// Dalam rangka memperingati Hari Jadi Hut ke-385 Kabupaten Bandung, UPT Dalduk PK Dayeuhkolot menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak serta gratis di dua wilayah, yakni Pkm Desa Dayeuhkolot dan Pkm Desa Cangkuangkulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. pada kamis (23/04/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melalui Upt Dalduk Pk Dayeuhkolot dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan KB gratis kepada masyarakat, sekaligus memperkuat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan .

Pelayanan KB gratis yang diberikan meliputi berbagai metode kontrasepsi, mulai dari pelayanan KB jangka pendek hingga jangka panjang, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Upt Dalduk PK Dayeuhkolot Hj Wahidatun Nikmah, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385.

Pelayanan KB gratis ini tidak hanya menjadi simbol peringatan hari jadi, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga.

Melalui momentum ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas, demi mewujudkan generasi yang unggul dan sejahtera di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang warga peserta pelayanan KB, Imas (32), mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut, “Alhamdulillah dengan adanya pelayanan KB gratis ini kami merasa sangat terbantu, apalagi lokasinya dekat dan pelayanannya cepat. semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, yang mengapresiasi dengan kemudahan akses layanan yang diberikan pemerintah daerah melalui Upt Dalduk PK dayeuhkolot, “Dengan diselenggarakannya pelayanan KB ini, kami jadi lebih mudah mendapatkan layanan tanpa harus jauh-jauh. Ini sangat membantu bagi kami para ibu,” ucapnya.

Dengan terselenggaranya kegitan ini, Upt Dalduk PK dayeuhkolot terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang berdampak nyata kepada masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bandung semakin “BEDAS” maju dan berkelanjutan menuju Indonesia emas.

Yans.

Hadir di Radio Rewako, Kejari Gowa Bahas Peran Kejaksaan dalam Mendukung Pembangunan

NASIONAL, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Gowa – Program Jaksa Menyapa merupakan inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan mendekatkan lembaga penegak hukum dengan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan hukum secara langsung dan interaktif. Program ini umumnya disiarkan melalui radio maupun media penyiaran publik, guna meningkatkan kesadaran hukum, menyosialisasikan regulasi terbaru, serta memperkuat hubungan antara kejaksaan dan masyarakat.

Pada Kamis (23/04/2026), Kejaksaan Negeri Gowa hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Radio Rewako. Dalam kesempatan tersebut, hadir Vidza Dwi Astariyani, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi 2 Intelijen, serta Juandarita Rachman, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa.

Keduanya membahas secara mendalam mengenai peran kejaksaan dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam menyukseskan percepatan pembangunan proyek strategis di Kabupaten Gowa.

Di sela dialog, Vidza menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pendampingan dan pengawalan pembangunan secara preventif.

“Kejaksaan hadir memberikan pendampingan hukum dan pengawalan terhadap proyek strategis nasional maupun daerah, agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadap ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Juandarita menjelaskan bahwa peran intelijen kejaksaan mencakup pemetaan potensi hambatan dalam proses pembangunan.

“Melalui kegiatan intelijen yustisial, kami dapat mengidentifikasi risiko hukum maupun sosial yang berpotensi mengganggu kelancaran proyek. Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat segera melakukan langkah antisipasi. Ini merupakan bentuk nyata dukungan kejaksaan dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang berkualitas,” ungkapnya.

Dalam konteks Kabupaten Gowa, terdapat sejumlah proyek strategis nasional dan daerah yang tengah dalam tahap perencanaan, khususnya di bidang pengadaan dan infrastruktur, seperti peningkatan akses jalan nasional yang menghubungkan wilayah produksi pertanian dan pertambangan. Proyek-proyek ini dinilai vital karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Kedua narasumber juga menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pengawasan lebih optimal, terutama dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Kami berharap masyarakat turut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi permasalahan dalam pelaksanaan proyek,” tutur Vidza.

Selain itu, kejaksaan mendorong agar seluruh pelaksanaan proyek strategis menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Penerapan good governance menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam pembangunan. Komitmen kejaksaan adalah memastikan setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan akhir dari percepatan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, khususnya di Kabupaten Gowa,” tutup Juandarita.

(Abu Al Gifar)

 

PJU Tak Kunjung Menyala, Jalur Parungkuda–Pakuwon Gelap, Ancaman Kriminalitas Mengintai.

DAERAH|oleh

YUTELNEWS.COM — Sukabumi. Kondisi memprihatinkan terjadi di ruas Jalan Parungkuda–Pakuwon, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) yang seharusnya menjadi penunjang keselamatan justru tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Di beberapa titik, fasilitas penerangan bahkan belum tersedia, membuat jalur tersebut gelap gulita saat malam hari.

Situasi ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang rutin melintas pada malam hari. Minimnya penerangan tidak hanya menyulitkan pengendara dalam melihat kondisi jalan, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak kriminal.

Ujang (34), salah satu pengguna jalan, menuturkan bahwa kondisi gelap membuat perjalanan terasa tidak aman.
“Setiap lewat malam hari rasanya tegang, karena gelap sekali. Jalan ini cukup sepi di beberapa titik, jadi rawan juga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Dari hasil pantauan di lapangan, terdapat sedikitnya lima titik PJU yang padam. Lokasinya membentang dari pertigaan Batu Kacapi, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, hingga Gapura Pamatutan di Jalan Raya Pakuwon. Beberapa titik bahkan belum dilengkapi lampu sama sekali, sehingga kondisi gelap semakin parah.
Padahal, jalur tersebut dikenal sebagai salah satu akses penting yang menghubungkan antarwilayah dan tetap ramai dilalui kendaraan hingga larut malam. Tanpa penerangan yang memadai, risiko kecelakaan meningkat, terutama bagi pengendara roda dua yang mengandalkan jarak pandang terbatas.

Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata. Perbaikan PJU yang rusak serta penambahan lampu di titik rawan dinilai sebagai kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan pengguna jalan.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang UPTD Dinas Perhubungan, Uus Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengusulkan pemasangan lampu di titik rawan. Ia juga meminta rincian lokasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prioritas.
Sementara itu, untuk lampu yang mengalami kerusakan, perbaikan dijanjikan akan segera dilakukan.

Namun, proses tersebut saat ini masih terkendala karena kendaraan operasional dalam kondisi perbaikan.
Hingga kini, warga berharap pemerintah daerah tidak menunda penanganan persoalan tersebut.

Mereka menilai, penerangan jalan adalah faktor penting dalam menciptakan rasa aman, sekaligus mencegah potensi kecelakaan dan tindak kejahatan di jalan raya.

Wowo / YB
Reporter: Dede

Dana Pusat Seret, Kepri Kunci Dua Sektor Ini—Langkah Efisiensi Mulai Dijalankan

PEMERINTAHAN|oleh

BATAM – YIYELNEWS.COM || Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2026 menghadapi tekanan serius. Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya defisit anggaran.

Penjabat Sekretaris Daerah Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengungkapkan bahwa alokasi TKD tahun ini hanya mencapai Rp1,4 triliun. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk menopang seluruh kebutuhan belanja daerah secara optimal.

Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan efisiensi menyeluruh. Fokus anggaran kini diarahkan pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Ini tidak bisa dikompromikan,” ujar Nyanyang usai peresmian kantor Bakamla RI di Setokok, Batam, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, pengetatan anggaran akan diterapkan hampir di seluruh sektor. Namun, dua sektor vital tersebut dipastikan tetap terlindungi dalam skema belanja daerah.

Lebih lanjut, Nyanyang menegaskan bahwa defisit bukan disebabkan oleh lemahnya pengelolaan APBD, melainkan berkurangnya aliran dana dari pusat. Oleh karena itu, pemerintah akan menyesuaikan program kerja dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

“Kita harus realistis. Program disusun berdasarkan kemampuan APBD saat ini,” tegasnya.

Meski kebijakan penghematan diberlakukan, pemerintah memastikan tidak akan berdampak langsung terhadap ASN, khususnya PPPK paruh waktu. Namun demikian, penyesuaian tetap dilakukan pada komponen belanja pegawai dan kegiatan operasional rutin.

“Kita akan melakukan penyesuaian pada gaji, belanja pegawai, serta aktivitas rutin lainnya agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tutup Nyanyang.

Sumber: Batamnews.co.id
Diolah oleh Tim Yutelnews.com | Editor: Darmansyah, Kabiro Natuna

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.