You Tell News

Rian Herdiansyah Pimpinan WN 88 Sub Unit 02 Bogor Raya, Peduli Rumah Ibadah Salurkan Bantuan Material ke Mushola Al-Hidayah

NEWS|oleh

BOGOR – YUTELNEWS.com// // Aksi nyata kepedulian terhadap kenyamanan beribadah ditunjukkan oleh jajaran pimpinan WN 88 Sub Unit 02 Mitra TNI-Polri Bogor Raya. Pada Jumat (08/05/2026), Rian Herdiansyah selaku pimpinan secara langsung menyalurkan bantuan material untuk renovasi Mushola Al-Hidayah yang berlokasi di RT 01/03, Kampung Cijeruk, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Penyerahan bantuan ini diterima langsung oleh perwakilan warga, Ibu Illah, di area samping mushola dengan suasana penuh kekeluargaan.

Detail Bantuan yang Disalurkan Bantuan yang diberikan difokuskan pada kebutuhan perbaikan fisik dan estetika bangunan agar jamaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk. Adapun rincian material yang diserahkan meliputi:

Cat Tembok
Karpet Talang (Bonet)
Bak Cat dan Kuas
Serta perlengkapan pendukung renovasi lainnya.

Komitmen Sosial WN 88
Dalam keterangannya, Rian Herdiansyah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari misi sosial WN 88 dalam membantu masyarakat, khususnya terkait fasilitas umum dan rumah ibadah.

“Rumah ibadah seperti mushola atau masjid yang kondisinya sudah kurang bersih atau mengalami kerusakan harus segera mendapat perhatian untuk diperbaiki. Tujuan utama kami adalah agar tempat suci ini terasa nyaman saat digunakan oleh warga untuk beribadah,” ujar Rian di lokasi.

Ia juga berharap agar pihaknya terus diberikan kemudahan dan rezeki untuk dapat konsisten melakukan aksi serupa di wilayah lain, terutama di pelosok Kabupaten Bogor.

Apresiasi dari Warga
Di sisi lain, Ibu Illah selaku perwakilan warga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif dan bantuan yang diberikan oleh Rian Herdiansyah beserta jajaran WN 88.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Pak Rian. Semoga apa yang telah diberikan untuk Mushola Al-Hidayah ini menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat besar bagi seluruh warga di sini,” ungkap Ibu Illah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi pihak-pihak lain untuk turut serta dalam menjaga dan merawat fasilitas rumah ibadah demi kepentingan bersama.

Yans.

Lapas Batam Gelar Apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com /Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam melaksanakan kegiatan Apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan pada Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta bebas dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.

Kegiatan apel diikuti oleh seluruh jajaran petugas Lapas Batam serta turut dihadiri unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan para mitra pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sebagai bentuk sinergitas dalam mendukung pemberantasan berbagai pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta mengikuti pembacaan ikrar bersama dengan penuh khidmat sebagai simbol keseriusan dan komitmen dalam menjaga integritas serta menciptakan pemasyarakatan yang bersih dan profesional.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Yosafat Rizanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen bersama seluruh pihak dalam menjaga marwah pemasyarakatan

“Melalui apel ikrar ini, kami menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan Lapas Batam yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan segala bentuk penipuan. Dukungan dari TNI, Polri, serta seluruh mitra pembinaan menjadi kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan,” ujar Yosafat Rizanto.

Beliau juga menambahkan bahwa sinergi antarinstansi dan stakeholder menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan agar berjalan optimal, transparan, dan berintegritas.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran dan mitra terkait dapat terus memperkuat komitmen serta kolaborasi dalam mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran. /*

Lapas Kelas IIA Warungkiara Gelar Razia dan Tes Urine, Tegaskan Komitmen Bebas Halinar

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Aparat penegak hukum bersama jajaran pemasyarakatan mengikuti kegiatan Apel Ikrar dan razia gabungan di Lapas Kelas IIA Warungkiara, Jumat (08/05/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas Halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kurnia Panji Pamekas, mengatakan apel ikrar dilaksanakan serentak secara nasional sebagai bentuk penguatan integritas jajaran pemasyarakatan.

“Pada hari ini, tepatnya tanggal 8 Mei 2026, kami seluruh warga pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melaksanakan Apel Ikrar seluruh Indonesia terkait Halinar, yaitu bebas pungli, handphone, dan narkoba,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, pihak lapas bersama unsur Forkopimcam Kecamatan Warungkiara serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi melakukan razia di sejumlah blok hunian warga binaan. Razia dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.

Panji menegaskan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melarang keras adanya penyelundupan handphone, peredaran narkoba, pungutan liar, maupun praktik penipuan di dalam lembaga pemasyarakatan.

“Ini diharapkan baik petugas maupun warga binaan dapat saling bersinergi, khususnya bersama aparat penegak hukum, untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan,” katanya.

Dari hasil razia tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian, di antaranya sendok stainless, alat cukur jenggot, cangkir stainless, botol, dan kartu.

Selain razia, kegiatan juga dilanjutkan dengan tes urine yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten terhadap petugas maupun warga binaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.

“Hasilnya Alhamdulillah dinyatakan negatif semua,” pungkas Panji.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Warga Pasir Jengjing Akhirnya Nikmati Jalan Mulus! Dana Desa 2026 Digunakan Bangun Akses Vital di Babakan Panjang

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Semangat gotong royong dan pembangunan desa kembali terlihat di Kampung Pasir Jengjing RT 01/RW 09, Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah Desa Babakan Panjang mulai merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan melalui program Dana Desa Tahun 2026.jum`at ( 8/5/2026 )

Pembangunan jalan yang selama ini menjadi harapan masyarakat itu disambut antusias warga. Akses yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui kini mulai diperbaiki demi menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama untuk akses pertanian dan mobilitas warga.

Kepala Desa Babakan Panjang, Sepuloh, mengatakan pembangunan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

“Alhamdulillah, Dana Desa Tahun 2026 bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan ini sangat penting untuk menunjang aktivitas warga dan perekonomian masyarakat Kampung Pasir Jengjing,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun Pasir Jengjing, Dae Robi, mengungkapkan rasa syukur atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, kondisi jalan sebelumnya cukup memprihatinkan dan sering dikeluhkan warga.

“Warga sangat senang karena jalan ini memang sudah lama membutuhkan perbaikan. Dengan adanya pembangunan ini, kami berharap aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan nyaman,” katanya.

Di lokasi kegiatan tampak warga ikut membantu proses pekerjaan sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan desa. Suasana gotong royong pun terlihat kental di tengah proses pengerjaan jalan tersebut.

Program pembangunan infrastruktur berbasis Dana Desa ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan di wilayah Kecamatan Nagrak.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

ARMADAK Akan Gelar Aksi di Kejatisu Desak Usut Korupsi Proyek SMK Situ Jehe Pakpak

NEWS|oleh

Medan//yutelnews.com
aliansi rakyat muda anti korupsi (armadak) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan (kejatisu) sebagai bentuk tekanan publik atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek rehabilitasi di kecamatan sibande, .
langkah ini merupakan respons atas lambannya penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan armadak melalui pelayanan terpadu satu pintu (ptsp). Hingga saat ini, belum terlihat adanya perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan nilai miliaran rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis serta rencana anggaran biaya (rab),temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian material dan kualitas pekerjaan.
Beberapa indikasi yang menjadi sorotan antara lain penggunaan bahan bangunan seperti spandek dan plafon yang tidak memenuhi standar, serta hasil pengerjaan yang dinilai tidak mencerminkan kualitas proyek dengan nilai anggaran besar.

Secara teknis, hal ini mengindikasikan adanya deviasi antara perencanaan dan realisasi pekerjaan.

Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut mencerminkan potensi terjadinya moral hazard dalam pelaksanaan proyek, di mana lemahnya pengawasan membuka ruang bagi penyimpangan anggaran,Jika dibiarkan, praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kualitas pembangunan sektor pendidikan.

Ketua armadak dalam keterangannya menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.
“Setiap rupiah dari apbn adalah amanah rakyat.

Dugaan penyimpangan dalam proyek pendidikan merupakan pelanggaran serius, karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Ini harus diusut tuntas tanpa kompromi,” tegasnya.

Armadak juga menyoroti perlunya audit menyeluruh, baik secara administratif maupun fisik, guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi, pelanggaran prosedur, atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut.

Dalam aksi yang akan digelar, armadak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada :
Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Situ Jehe
Membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.

memeriksa pejabat pembuat komitmen (ppk), pengawas, dan pihak terkait lainnya

Menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik
lebih jauh, armadak menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Fenomena dugaan penyimpangan proyek ini juga dipandang sebagai refleksi persoalan struktural dalam pengelolaan anggaran publik di daerah yang masih rentan terhadap praktik tidak akuntabel,
armadak menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Aksi yang akan digelar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya dalam sektor pendidikan.

(Red.rizal hsb)

Polemik Dana Rp190 Miliar Tol Cisumdawu, Ketua PN Sumedang Dilaporkan ke KPK.

Berita, NASIONAL, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

JAKARTA — YUTELNEWS.com// Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencairan dana konsinyasi proyek Tol Cisumdawu senilai Rp190 miliar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (07/05/2026).

Laporan tersebut diajukan oleh ahli waris lahan proyek Tol Cisumdawu, Ronny Riswara dan M Rizky Firmansyah. Mereka melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sumedang Hera Polosia Destiny beserta sejumlah pejabat pengadilan lainnya terkait proses pencairan dana yang dinilai tetap dilakukan di tengah proses hukum yang belum sepenuhnya selesai.

Ronny Riswara menyebut pencairan uang konsinyasi tersebut menimbulkan tanda tanya karena dilakukan saat sengketa lahan masih bergulir di Mahkamah Agung.

“Kami menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam proses pencairan dana konsinyasi ini. Karena pada saat pencairan dilakukan, proses hukum masih berjalan,” ujar Ronny usai menyampaikan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, pihak ahli waris sebelumnya memenangkan perkara kasasi Nomor 2260 Tahun 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu kemudian ditindaklanjuti PN Sumedang dengan menerbitkan sembilan penetapan dan sembilan cek pencairan dana konsinyasi.

Namun, menurut Ronny, proses tersebut menjadi polemik setelah muncul perkara dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Tol Cisumdawu yang menjerat Direktur PT Priwista Raya, Haji Dadan Setiadi Megantara.

Dalam perkara tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan vonis 4 tahun 8 bulan penjara terhadap Haji Dadan. Vonis juga dijatuhkan kepada Kepala Desa Cilayung, Uyun, serta dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Perkara tipikor itu sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu kami mempertanyakan mengapa pencairan tetap dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Rizky Firmansyah menilai terdapat kejanggalan administrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Priwista Raya.

Menurut dia, fakta persidangan Tipikor Bandung mengungkap bahwa Uyun sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa ketika menandatangani dokumen warkah tanah yang menjadi dasar penerbitan hak atas tanah tersebut.

“Di persidangan terungkap bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjabat kepala desa saat membuat warkah. Artinya kapasitas hukumnya dipertanyakan,” ujar Rizky.

Ia juga menyoroti dokumen sporadik yang mencantumkan riwayat tanah Desa Cilayung pada tahun 1980, padahal desa tersebut disebut baru terbentuk pada 1984.

Selain itu, Rizky mengungkapkan Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat pada 2023 pernah melakukan penyelidikan terkait dugaan kerawanan proyek Tol Cisumdawu. Dalam hasil penyelidikan itu, kata dia, PT Priwista Raya disebut masuk dalam kategori kelompok mafia tanah.

“Hasil penyelidikan menyebut ada dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang saling berkaitan, mulai dari desa, BPN hingga oknum peradilan,” ungkapnya.

Rizky menegaskan pihaknya juga masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua ke Mahkamah Agung pada 31 Desember 2025. Namun, dana konsinyasi tetap dicairkan pada 10 Maret 2026.

“Artinya saat pencairan dilakukan masih ada proses hukum yang berjalan,” katanya.

Ia mempertanyakan dasar hukum pencairan dana tersebut, terlebih sembilan penetapan dan sembilan cek yang sebelumnya diterbitkan PN Sumedang disebut tidak pernah dibatalkan.

Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan setiap laporan masyarakat yang diterima lembaganya akan ditelaah dan diverifikasi lebih lanjut.

“Setiap laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK akan ditelaah, diverifikasi, dan dianalisis. Namun karena laporan pengaduan bersifat tertutup, kami tidak bisa menyampaikan detail materi maupun pihak pelapor,” ujar Budi.

Ia menambahkan, KPK tetap akan memberikan informasi perkembangan penanganan laporan kepada pelapor sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga.**

Devi Alex

Yans.

Bahas Kolaborasi, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Terima Kunjungan Kepala Stasiun TVRI Kepri

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com /Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yenni Marlinda di Gedung Annex 2, Batam Centre, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas kolaborasi dalam menyemarakkan turnamen sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada Juni mendatang. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa TVRI menjadi pemegang hak siar resmi pertandingan Piala Dunia di Indonesia.

Ariastuty Sirait menyambut positif kerja sama tersebut sebagai langkah membangun euforia sekaligus menghadirkan ruang interaksi positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, TVRI memiliki peran strategis sebagai media publik, tidak hanya dalam menyampaikan informasi pemerintahan, tetapi juga menghadirkan tayangan hiburan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini dan berharap seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Ia menambahkan, BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra siap mendukung berbagai kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan event internasional tersebut.

Sementara itu, Kepala TVRI Kepulauan Riau Yenni Marlinda mengapresiasi dukungan BP Batam dalam menggelorakan semangat Piala Dunia di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyaksikan siaran Piala Dunia melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport menggunakan antena UHF pada televisi digital. Sedangkan pengguna televisi analog dapat menambahkan perangkat set top box (STB).

Namun sebelum menikmati layanan tersebut, masyarakat diimbau melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui situs TVRI Bola Gembira.

Yenni optimistis kegiatan seperti nonton bareng Piala Dunia nantinya akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM.

“Euforia Piala Dunia kami harap bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Kepulauan Riau dan Batam khususnya,” katanya.

Melalui kolaborasi antara BP Batam, TVRI Kepri, dan berbagai pihak terkait, diharapkan kegiatan menyambut Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. /Sumb eranusanews.com

Diduga Sebuah Gudang di Komp. Nusantara Golden Belian Produksi Rokok Ilegal

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com /Sebuah Gudang yang mencurigakan di Komp Nusantara Golden, Belian, Batam Kota. (Kamis, 7/5/2026).

Hal ini terpantau saat tim media melakukan investigasi pada Rabu (6/5/26) siang hari, gudang tersebut tertutup tanpa pengamanan. Namun, dari beberapa sumber di lokasi bahwa adanya dugaan aktivitas produksi rokok ilegal.

“Karyawan dan kendaraan langsung masuk ke dalam pada pagi hari dan sore dan selalu ditutup, tapi kegiatan ada di dalam,” ungkap sumber yang tidak disebutkan identitasnya.

Anehnya, perusahaan tersebut diduga tanpa plang nama perusahaan bahkan satpam bagian kawasan pun sulit masuk dan mengetahui kegiatan di perusahaan tersebut.

Diminta kepada pihak berwenang agar melakukan pengecekan di lokasi guna menghindari hal-hal yang yang melanggar hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih melakukan konfirmasi dan pengembangan kepada Dinas terkait dan APH. /Tim

Dugaan Pemotongan Gaji Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Disorot. CV Muara Kasih Diminta Diusut

Pemerintah|oleh

YUTELNEWS.com | Gunungsitoli – Dugaan pemotongan gaji terhadap 10 pekerja outsourcing di Bandara Binaka, Nias, menjadi sorotan publik. Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, CV Muara Kasih, kini didesak untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran hak-hak pekerja.

Kasus tersebut dinilai tidak sekadar persoalan internal perusahaan, tetapi menyangkut transparansi pengupahan, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, hingga pengawasan terhadap perusahaan outsourcing di lingkungan bandara.

Pegiat anti korupsi Kepulauan Nias, Harpendik Waruwu, meminta Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme pengupahan dan potongan gaji para pekerja.

“Persoalan ini harus dibuka secara terang agar tidak menimbulkan keresahan. Jika ada hak pekerja yang tidak terpenuhi, harus segera ditindaklanjuti,” tegas Harpendik saat diwawancarai wartawan , Kamis (7/5/2026).

Ia menyoroti adanya dugaan selisih antara gaji yang diterima pekerja dengan nominal yang tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan ketidaksesuaian pelaporan.

“Jika pekerja menerima Rp2.600.000 sementara dalam sistem tercatat Rp3.228.949, tentu harus ada penjelasan rinci terkait komponen pengupahan maupun potongan yang dilakukan,” ujarnya.

Harpendik juga meminta pengelola Bandara Binaka lebih aktif mengevaluasi perusahaan mitra, termasuk CV Muara Kasih, terutama terkait kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja outsourcing.

Sementara itu, sejumlah pekerja mengaku masih menunggu kejelasan terkait dasar pemotongan gaji yang dilakukan setiap bulan. Mereka berharap ada transparansi mengenai rincian potongan BPJS dan komponen pengupahan lainnya agar hak pekerja tidak dirugikan.

(Y,Z)

‎Bupati Asep Japar Tinjau Gedung MUI Cikembang, Target Dua Minggu Rampung dan Segera Digunakan

Berita, NEWS|oleh

‎YUTELNEWS.com | SUKABUMI – Bupati Sukabumi Asep Japar bersama Wakil Bupati Andreas, Ketua MUI, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meninjau langsung progres pembangunan Gedung MUI di wilayah Cikembang, Kamis (7/5/2026).
‎
‎Peninjauan tersebut dilakukan menyusul ramainya perbincangan di media sosial terkait kondisi pembangunan gedung yang sempat menjadi sorotan publik. Namun setelah melihat langsung ke lokasi, Bupati memastikan pembangunan gedung kini hampir selesai dan siap digunakan dalam waktu dekat.
‎
‎“Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati, Ketua MUI dan FKUB melihat langsung kondisi gedung MUI. Ternyata progresnya hampir selesai,” ujar Asep Japar kepada awak media.
‎
‎Menurutnya, gedung tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan umat dan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ia pun meminta masyarakat tidak lagi khawatir terhadap pembangunan yang sebelumnya ramai diperbincangkan.
‎
‎“Yang kemarin ramai di media sosial, kenyataannya sekarang sudah terlihat jelas. Insya Allah target dua minggu lagi selesai dan bisa segera digunakan,” katanya.
‎
‎Asep Japar menambahkan, keberadaan gedung MUI bukan hanya untuk kepentingan satu golongan, tetapi menjadi fasilitas bersama bagi seluruh masyarakat Sukabumi.
‎
‎“Gedung MUI ini adalah gedung untuk semua masyarakat Sukabumi. Harapannya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat dan masyarakat ke depan,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Wakil Bupati Andreas menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan dapat selesai sesuai target sehingga segera dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan.
‎
‎Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi bangunan sudah berdiri kokoh dengan pengerjaan bagian dalam yang terus dikebut agar sesuai target penyelesaian dalam dua pekan mendatang.
‎

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Bupati Natuna Minta POTBV Berikan Kontribusi Nyata untuk Daerah Ini

PEMERINTAHAN|oleh

Yutelnews.com
NATUNA, Premier Oil Tuna B.V. (POTBV), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola Blok Tuna di Laut Natuna, bersiap melaksanakan survei Geophysical & Geotechnical yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei hingga Juli 2026 mendatang.

Sebagai langkah awal, perusahaan migas asal Inggris tersebut menggelar sosialisasi rencana kegiatan kepada para pemangku kepentingan di Adiwana Jelita Sejuba Resort, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (7/5/2026) pagi.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya atas rencana pengembangan potensi energi di wilayahnya.

Namun, ia memberikan penekanan agar kehadiran industri ekstraktif ini tidak hanya sekadar mengambil sumber daya, tetapi juga membawa dampak positif yang konkret bagi daerah perbatasan.

Kami menyambut baik rencana survei ini. Besar harapan kami, POTBV sebagai pengelola Blok Tuna dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna, tegas Cen Sui Lan dalam sambutannya.

Perwakilan Harbour Energy, Andry Kristianto, menjelaskan bahwa survei ini merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan sejak menerima persetujuan pemerintah pada tahun 2020 untuk mengembangkan lapangan migas tersebut.

Ia mengakui bahwa investasi di sektor migas memerlukan biaya besar dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta masyarakat.

Menanggapi stigma negatif yang sering menerpa industri migasterkait eksploitasi sumber daya yang minim perhatian terhadap daerah,Andry menyatakan komitmennya untuk mengubah persepsi tersebut.

Industri migas sering dianggap hanya mengambil kekayaan alam tanpa memedulikan daerah. Karena itu, melalui sosialisasi ini kami ingin membangun komunikasi transparan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Natuna,” ungkap Andry.

Melalui forum ini, POTBV berharap dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ruang lingkup dan jadwal kegiatan survei, sekaligus menjaring masukan dari instansi terkait demi kelancaran operasional yang selaras dengan kepentingan daerah. (Bani)

Pentahelix Lanjutkan Normalisasi di Wilayah Dayeuhkolot , Targetkan Masalah Banjir Segera Teratasi

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com//Komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman terus ditunjukkan oleh Pentahelix Kecamatan Dayeuhkolot. Kali ini, seluruh elemen masyarakat bersatu padu melanjutkan kegiatan normalisasi saluran air dan drainase di gang-gang wilayah dayeuhkolot dengan target utama agar permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut dapat segera teratasi sepenuhnya, pada Kamis (07/05/2026).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari normalisasi sebelumnya yang telah berjalan sukses dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Menyadari bahwa penanganan masalah tata air tidak bisa dilakukan secara instan, Pentahelix Dayeuhkolot hadir secara konsisten turun tangan langsung ke lapangan untuk memastikan aliran air berjalan maksimal.

Dalam kesempatannya Ketua Pentahelix Tri Rahmanto, kegiatan menyampaikan bahwa normalisasi yang dilakukan mencakup pengerukan sedimen lumpur yang menumpuk, pembersihan sampah yang menyumbat saluran, hingga perbaikan badan drainase agar debit air dapat mengalir dengan lancar menuju sungai utama.

“Kami tidak berhenti sampai di sini. Masalah banjir dan genangan ini menjadi perhatian utama kami. Melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, Pentahelix Dayeuhkolot terus bergerak melanjutkan normalisasi ini. Target kami sangat jelas dan tegas, yaitu agar masalah banjir ini bisa tuntas dan tidak lagi menjadi beban bagi warga,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, keberhasilan penanganan banjir ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak. Sinergi antara unsur pemerintahan, keamanan, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan akademisi terbukti menjadi kunci kekuatan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

“Kami melihat sendiri bagaimana saluran air ini tertutup lumpur dan sampah, sehingga saat hujan turun air tidak bisa mengalir dengan cepat. Dengan adanya pengerukan dan normalisasi ini, kami optimis kapasitas saluran air akan kembali maksimal, sehingga risiko banjir bisa kita tekan hingga nol persen atau minimal diminimalisir,” tambahnya.

Warga setempat pun menyambut baik kelanjutan kegiatan ini. Mereka berharap upaya keras yang dilakukan oleh Pentahelix di bawah naungan bapak Tri Rahmanto dapat segera membuahkan hasil, sehingga aktivitas ekonomi dan kenyamanan tinggal masyarakat dapat kembali normal tanpa harus khawatir dengan ancaman banjir.

Diharapkan, dengan selesainya program normalisasi ini, Kecamatan Dayeuhkolot menjadi wilayah yang lebih tertata, bersih, dan bebas dari genangan air. Pentahelix juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlanjutan normalisasi ini demi kesejahteraan bersama.

Yans.

Pekerja Outsourcing Bandara Binaka Protes Pemecatan Yang Dinilai Melanggar UU Ketenagakerjaan 

Pemerintah|oleh

YUTELNEWS.com | GUNUNGSITOLI – Sejumlah pekerja outsourcing di Bandara Binaka, Gunungsitoli, mengutarakan rasa kecewa dan kegeraman atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mereka alami. Para pekerja menilai bahwa proses pemberhentian tersebut tidak hanya tidak adil, tetapi juga melanggar aturan hukum yang berlaku.

Salah satu korban, Syukur Iman Sandroto, menjelaskan bahwa alasan resmi yang diberikan adalah habisnya masa kontrak. Namun, hal ini menimbulkan tanda tanya besar karena permohonan perpanjangan yang mereka ajukan justru ditolak secara mendadak.

“Alasannya karena berakhirnya kontrak, maka berakhir pula kebersamaan kami. Tapi kami bingung kenapa tiba-tiba lamaran perpanjangan tidak diterima. Padahal tanggal 20 April lalu, beliau yang meminta kami menyerahkan surat permohonan tersebut, tapi pada akhirnya ditolak juga,” ujar Syukur, Rabu (06/05).

Diduga Dipecat Karena Berani Menanyakan Gaji

Syukur menduga kuat, penolakan perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk pembalasan karena para pekerja berani menanyakan ketidaksesuaian data gaji.

“Kami curiga hal ini terjadi mungkin karena kami terlalu sering bertanya mengenai ketidaksesuaian besaran gaji kami yang tertera di aplikasi JMO dengan kenyataan yang diterima,” tambahnya.

Prosedur Melenceng, Langgar Aturan 14 Hari Kerja

Yang menjadi sorotan utama adalah waktu penyerahan surat pemberhentian yang dinilai sangat melanggar prosedur. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021, surat pemberhentian wajib diserahkan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal efektif berhenti.

Namun dalam kasus ini, surat baru diserahkan tepat pada hari yang sama saat mereka resmi diberhentikan, yaitu tanggal 30 April. Lebih aneh lagi, hanya berselang 2 hari kemudian pada tanggal 2 Mei, pihak manajemen sudah merekrut anggota baru untuk menggantikan posisi mereka.

“Memang anehnya bin ajaib. Surat pemberhentian biasanya keluar 14 hari sebelum diberhentikan sesuai aturan, tapi ini langsung kasih surat pada hari yang sama. Padahal kami bekerja sampai hari terakhir, tapi esoknya sudah ada orang baru,” tegasnya.

Minta Intervensi Pemerintah dan DPRD

Melihat adanya indikasi pelanggaran hukum dan perlakuan yang tidak adil, para pekerja yang terkena dampak meminta perlindungan dan keadilan dari pihak berwenang.

“Kami berharap kepada pihak Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD Kabupaten Nias untuk dapat membantu kami mencari keadilan dan menindaklanjuti pelanggaran aturan ketenagakerjaan ini,” pungkas Syukur mewakili rekan-rekannya.

(Y,z)

Kirab Mahkota Binokasih di Tasikmalaya, Simbol Amanah Leluhur dan Penguat Identitas Sunda

Berita, DAERAH, NEWS, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Tasikmalaya – YUTELNEWS.com// Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran yang mengusung Mahkota Binokasih kembali digelar dalam rangka Milangkala Tatar Sunda ke-3 di Kabupaten Tasikmalaya, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan nilai-nilai budaya Sunda sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Jawa Barat.

Acara yang mengangkat tema “Nyuhun Buhun Nata Nagara” tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Sumedang dan Kawali Astana Gede, Ciamis.

Ribuan masyarakat tampak antusias mengikuti kirab yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jajaran Forkopimda, tokoh adat, budayawan, serta unsur pemerintah daerah.

Pada hari ketiga pelaksanaan, kirab yang semula direncanakan berakhir di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, dialihkan ke Gedung Pendopo Kabupaten Tasikmalaya. Keputusan tersebut diambil guna mengantisipasi kemacetan di jalur menuju kawasan adat tersebut.

Prosesi kirab diawali dengan pertunjukan seni tradisional, iring-iringan pasukan berkuda, hingga kereta kencana yang membawa Mahkota Binokasih—simbol legitimasi dan eksistensi masyarakat Sunda di masa lalu.

Kegiatan ini juga melibatkan partisipasi perwakilan seni budaya dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Mengusung subtema “Nyukcruk Galur Galunggung”, kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Iendra Sofyan, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lainnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga amanah leluhur dalam kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

“Naon nu dilakonan hiji amanah ti karuhun, kudu deudeuhan, welasan, asihan. Ulah aya rakyat nu gering teu kaubaran, ulah aya nu teu bisa sakola,” ujar Dedi.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kirab budaya ini menjadi wujud nyata kolaborasi dalam melestarikan warisan budaya Sunda.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat, Abah Anton Charliyan, menyebut kirab Mahkota Binokasih sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan nilai luhur budaya Sunda, khususnya dalam mengenang kejayaan Pajajaran.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi memiliki nilai strategis dalam memperkuat nasionalisme, kebersamaan, dan kebanggaan terhadap budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Mahkota Binokasih memiliki makna filosofis “penuh kasih sayang” yang mencerminkan harapan agar pemimpin menjalankan pemerintahan dengan kebijaksanaan, cinta kasih, serta mengedepankan nilai asih, asah, dan asuh.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin didampingi Abah Anton Charliyan menyerahkan Naskah Amanat Galunggung kepada Gubernur Jawa Barat.

Penyerahan ini menjadi simbol estafet kepemimpinan dan pengingat akan pesan leluhur dari Prabu Darmasiksa.

Amanat tersebut mengandung pesan filosofis, di antaranya “Hana Nguni Hana Mangke, Tan Hana Nguni Tan Hana Mangke” yang bermakna pentingnya menjaga kesinambungan sejarah sebagai dasar kehidupan masa kini.

Selain itu, terdapat pula pesan sakral tentang pentingnya menjaga tanah leluhur (kabuyutan) agar tidak dikuasai pihak asing, serta menanamkan nilai cinta tanah air dan nasionalisme sejak dini.

Kirab Mahkota Binokasih dimulai dari Kampus Universitas Cipasung dan berakhir di Gedung Pendopo Kabupaten Tasikmalaya. Sepanjang rute, masyarakat memadati jalan untuk menyaksikan prosesi budaya yang berlangsung meriah dan penuh khidmat.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat identitas dan karakter masyarakat Jawa Barat di tengah arus modernisasi.**

Penulis : Yans

Wakil Ketua DPR-RI Gelar Reses lV Tahun 2026 di Sukamenak, H. Cucun Ahmad Syamsurijal Dorong Efisiensi Dana Desa Untuk Pembangunan

Berita, NASIONAL, NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Wakil ketua DPR- RI Dr.H. Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran Daerah dan desa guna memastikan porsi pembangunan fisik maupun ekonomi jauh lebih besar dibandingkan belanja pegawai. ” Hal ini disampaikan dalam Resesnya di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu , Kabupaten Bandung. pada rabu 06/05/2026. Dalam kegiatan Reses ini, dirinya juga sekaligus melakukan peresmian Sentra bisnis terpadu Desa Sukamenak yang berhasil membangun aset desa menggunakan Dana Desa secara mandiri.

​Dalam sambutanya dihadapan ratusan warga masyarakat Desa Sukamenak, H.Cucun Ahmad Syamsurijal yang merupakan Wakil Ketua Partai PKB juga mantan ketua Panitia Kerja (Panja) Transper keuangan Daerah (TKD) selam lima tahun, mengapresiasi keberanian kepala desa Sukamenak yang mengalokasikan 70% Dana Desa selama tiga tahun berturut-turut untuk membangun aset yang kini menjadi motor perputaran ekonomi warga melalui KDP (Kawasan Desa Wisata/Pusat Ekonomi).

​”Ini adalah aset desa sepenuhnya. Kami ingin perputaran ekonomi di Desa Sukamenak melalui KDP betul -betul berjalan dengan baik ,” ujarnya.

Dalam kesempatanya, ia menjelaskan terkait ​lahirnya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). ​Sebagai arsitek di balik kebijakan transfer keuangan daerah selama lima tahun terakhir, ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan uang negara kini mengikuti prinsip money follows function dan money follows program,” katanya.

Saat ini, Pemerintah pusat mentransfer sekitar Rp 800 triliun setiap tahunnya ke berbagai daerah dan 80.000 kepala desa di seluruh Indonesia. ​Namun, ia menyoroti masalah klasik di mana banyak daerah memiliki postur anggaran yang tidak sehat. Sebagai contoh, di Kabupaten Bandung, belanja pegawai pernah mencapai 65% dari total APBD, ditambah belanja barang (operasional) sebesar 20%. Hal ini menyebabkan anggaran yang tersisa untuk perbaikan sekolah, jalan, dan rumah sakit hanya sekitar 15% “, ujar nya H.Cucun.

​​Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, melalui UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah menetapkan aturan tegas bagi seluruh daerah di Indonesia, yang mana saat ini, ​maksimal belanja pegawai mulai tahun 2027, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total anggaran, agar porsi anggaran yang besar dapat dialihkan untuk gaji yang lebih layak bagi tenaga kerja (seperti P3K) serta pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

​Untuk itu saya mendorong daerah agar lebih mandiri dan kreatif dalam mengelola dana tanpa harus terus -menerus terbebani biaya birokrasi yang tinggi,” tegasnya.

​Saya berharap keberhasilan Desa Sukamenak dalam mengonversi Dana Desa menjadi aset produktif dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia, untuk lebih fokus pada pembangunan berkelanjutan daripada sekadar menghabiskan anggaran untuk biaya rutin,” tukasnya H Cucun.

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.