YUTELNEWS.com |Isu kontroversial melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit, muncul saat ia melakukan monitoring di sekolah-sekolah di Kecamatan Parmonangan. Dalam kunjungannya, Hutasoit didampingi Ketua Panwascam Kecamatan Parmonangan, Parlindungan Sihombing. Menanggapi isu yang berkembang, Hutasoit menegaskan bahwa kehadiran Sihombing bersifat pribadi sebagai teman akrab, bukan dalam kapasitas resmi sebagai ketua panwas.
Dalam penjelasannya kepada jurnalis di Dusun Sidondamon Hajoran, Hutasoit menyatakan, “Keikutsertaan ketua panwascam adalah sebagai kawan baik saya, bukan sebagai ketua panwas.” Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Sihombing, yang juga menegaskan bahwa ia hadir sebagai sahabat lama, bukan karena jabatan resminya.
Namun, informasi berbeda muncul dari warga setempat, khususnya dari seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Dalam percakapan melalui telepon, warga tersebut mengklaim bahwa kehadiran Sihombing berkaitan dengan proyek fisik pembangunan ruangan kantor di salah satu sekolah di wilayah Hajoran. “Ketika Kadisdik datang bersama Panwascam ke desa kami, saya langsung bertanya kepada ketua panwas. Ia menjawab bahwa mereka ingin survei proyek kantor sekolah,” ungkap warga tersebut.
Tak hanya itu, situasi semakin memanas saat warga melaporkan adanya insiden perampasan handphone oleh Sihombing. Menurut saksi mata, ketika Hutasoit dan Sihombing melakukan pertemuan dengan para guru, warga yang mendokumentasikan pertemuan tersebut terlibat dalam perdebatan sengit dengan kedua pejabat tersebut. “Perdebatan itu berlangsung panas, dan kami merasa tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi,” kata warga yang menyaksikan kejadian tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, penyelesaian perdebatan antara warga dan kedua pejabat tersebut belum mencapai titik temu. Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan etika dalam pengelolaan proyek pendidikan di daerah tersebut, serta peran pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Panwascam.
Isu ini menjadi sorotan utama masyarakat, dan banyak pihak berharap adanya klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah terkait keterlibatan pejabat dalam proyek yang seharusnya diawasi. Sementara itu, masyarakat setempat menginginkan kejelasan dan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.(BMT.Manalu)
