Pelalawan – yutelnews.com ||
Kacau, Penyaluran bantuan pangan Badan Pangan) Nasional (Bapanas) di Kabupaten Pelalawan disorot tajam. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan pusat dinilai ngawur dan melukai rasa keadilan warga kecil.
Fakta di lapangan sangat miris. Temuan awak media di Kecamatan Pangkalan Kerinci beras 30 kilogram rapelan Juli-Agustus-September justru mendarat di dapur warga yang hidupnya sudah mapan. Memiliki pekerjaan tetap (karyawan), memiliki kebun sawit, rumah beton megah ber-AC, dan mobil terparkir di garasi.
Kejanggalan paling nyata terlihat dari data penerima itu sendiri. Hasil penelusuran awak media, ditemukan sejumlah nama penerima bansos beras Bapanas yang secara sistem tercatat masuk dalam desil 5 dan 6. Padahal, sesuai aturan DTSEN, bantuan pangan hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 hingga desil 4. Desil 5 ke atas dikategorikan mampu dan seharusnya tidak lagi menerima bansos.
Temuan ini menjadi bukti telanjang bahwa pemeringkatan DTSEN di Pelalawan berantakan total. Warga yang secara sistem sudah dianggap mampu, justru masih diloloskan sebagai penerima.
Sementara itu, mereka yang benar-benar menjerit kelaparan, buruh panen sawit, janda tua renta, dan kuli serabutan yang rumahnya masih berdinding papan hingga yang masih menyewa rumah justru dicap “orang mampu” oleh sistem DTSEN. Mereka terlempar ke desil 5 ke atas dan dipastikan tidak kebagian bansos.
Salah satunya warga Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Ia mengaku tak mendapatkan bantuan beras padahal suaminya hanya bekerja serabutan. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ia hanya mengandalkan penghasilannya sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).
“Bagaimana lagi, mungkin belum rezeki,” kata warga yang enggan disebutkan namanya dengan nada pasrah.
Hal senada juga diungkapkan warga Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, sebut saja namanya Mawar dan Melati. Melalui sambungan telepon seluler, Mawar menegaskan sudah kapok jika dimintai data oleh siapapun. Beberapa kali ia dijanjikan akan mendapat bantuan, namun hingga kini nihil padahal keduanya berstatus janda.
“Kapok saya dimintai data terus. Tapi ngga apa-apa saya ikhlas. Tapi dikasihkanlah sama orang yang butuh. Bukan sama orang-orang kaya,” pesannya.
Diduga kuat, amburadulnya DTSEN akibat pemadanan data DTKS, Regsosek, dan P3KE yang hanya dikerjakan di atas meja tanpa pernah turun cek fakta ke lapangan. Akibatnya, pemeringkatan desil berantakan dan bansos salah sasaran.
Jika kekacauan ini dibiarkan, bukan hanya perut warga miskin yang lapar, tapi kecemburuan sosial yang akan meledak.
Saat Kepala Desa Makmur, Suwardi, dikonfirmasi mengaku bingung menjelaskan mekanisme penentuan penerima manfaat bansos tersebut. Ia justru mengarahkan awak media untuk menghubungi pihak lain.
“Telpon saja dia, tak paham saya menjelaskannya,” jawabnya kepada awak media, Rabu (16/09/2026).
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan masih bungkam. Belum ada penjelasan, apalagi solusi atas carut-marutnya data.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi pihak terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pelalawan, untuk memberikan klarifikasi berimbang terkait temuan di lapangan tersebut.|| TIM
Sumber : (PW. FRN)