Proyek Pemagaran Annex Kabil Diduga Terhenti, Status Anggaran dan Hak Warga Dipertanyakan

BATAM, YUTELNEWS.com — Pekerjaan pemagaran kawasan Annex seluas kurang lebih 20 hektare di RT 04/RW 18, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menjadi sorotan setelah aktivitas pengerjaan di lokasi dilaporkan tidak lagi berjalan hingga Jumat (2/10/2026).

Pekerjaan tersebut tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 041801, PK/MAS-OPR/LG, 01,01/2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada PT Surya Cipta LED sebagai kontraktor.

Namun, aktivitas di lokasi disebut telah berhenti. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai progres pekerjaan, penyebab penghentian, status kontrak, serta penggunaan anggaran proyek.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai nilai kontrak, persentase progres pekerjaan, maupun alasan PT Surya Cipta LED menghentikan aktivitas di lapangan.

Proyek Berhenti, Status Anggaran Perlu Dijelaskan

Terhentinya pekerjaan pemagaran menjadi perhatian karena objek proyek berada di kawasan yang memiliki luas sekitar 20 hektare. Di dalam kawasan tersebut juga terdapat sejumlah rumah warga yang masih berdiri dan dihuni.

Kondisi itu menimbulkan sejumlah pertanyaan, antara lain apakah pekerjaan dihentikan sementara, terkendala persoalan teknis atau administrasi, atau terdapat faktor lain yang menyebabkan kontraktor tidak melanjutkan pekerjaan.

Informasi mengenai dugaan kerugian hingga miliaran rupiah terhadap perusahaan BUMN juga beredar. Namun, angka maupun dugaan kerugian tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan verifikasi berdasarkan dokumen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, pembayaran kepada kontraktor, serta hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.

Karena itu, dugaan kerugian tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan terhentinya aktivitas pekerjaan di lapangan.

Warga Mengaku Merasa Tertekan

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan warga di dalam kawasan yang menjadi objek pemagaran.

Salah seorang warga berinisial I mengaku adanya kehadiran oknum personel BKO TNI dalam kegiatan yang disebut berkaitan dengan rencana pengosongan kawasan.

Menurut keterangan warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, kehadiran personel tersebut diduga menimbulkan tekanan bagi warga yang masih berdomisili di lokasi.

Warga juga mengaku mendapat larangan untuk membangun kapling yang menurut mereka telah dibeli.

Meski demikian, informasi tersebut masih sebatas keterangan warga dan belum dapat diverifikasi secara independen. Belum diperoleh pula penjelasan resmi mengenai status penguasaan lahan, dasar hukum rencana pengosongan, status kepemilikan atau penguasaan warga, serta legalitas bangunan yang berada di kawasan tersebut.

Perlu Transparansi Proyek dan Kejelasan Status Lahan

Persoalan ini dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sejumlah hal yang perlu diklarifikasi antara lain:

1. Bagaimana progres pekerjaan pemagaran berdasarkan SPK Nomor 041801, PK/MAS-OPR/LG, 01,01/2026?

2. Apa penyebab aktivitas PT Surya Cipta LED terhenti di lokasi?

3. Berapa nilai kontrak dan realisasi pembayaran pekerjaan tersebut?

4. Apakah kontrak masih berjalan, dihentikan sementara, atau telah mengalami perubahan?

5. Bagaimana status lahan yang menjadi objek pemagaran?

6. Apa dasar hukum rencana pengosongan atau penertiban warga, apabila memang terdapat rencana tersebut?

7. Apa dasar dan kapasitas kehadiran personel pengamanan di lokasi, apabila benar terdapat keterlibatan personel BKO?

Jawaban atas sejumlah pertanyaan tersebut penting untuk memastikan persoalan proyek maupun keberadaan warga dapat dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

YUTELNEWS Buka Ruang Klarifikasi

YUTELNEWS.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Pertamina, PT Surya Cipta LED, pihak pengamanan, serta instansi terkait mengenai persoalan tersebut.

Media ini membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebutkan untuk memberikan klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers sebagai kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seluruh informasi mengenai dugaan persoalan proyek, tekanan terhadap warga, maupun potensi kerugian masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan atas kesalahan pihak tertentu.

YUTELNEWS.com tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, akurasi, keberimbangan, serta hak jawab dalam setiap pemberitaan.

Posting Terkait

JANGAN LEWATKAN

NEWS FEED