YUTELNEWS.com | BATAM – Persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan dua guru senior SMK Multistudi High School Batam kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul pengakuan mengenai percakapan WhatsApp yang disebut memuat pernyataan tentang status Yayasan Manunggal Citra Saya (YMCS), hingga arahan kepada seorang guru untuk membuat surat pengunduran diri.
Informasi tersebut disampaikan OW, guru Pendidikan Agama Kristen yang mengaku telah mengabdi sejak Januari 2019. Bersama Muchrizal, guru produktif Desain Komunikasi Visual yang telah mengabdikan diri selama 12 tahun, OW mempertanyakan kepastian hubungan kerja, tanggung jawab yayasan, serta perlindungan terhadap hak-hak tenaga pendidik di tengah proses transisi penyelenggaraan sekolah.
Persoalan ini tidak lagi sebatas pembayaran upah dan perubahan pekerjaan. Keduanya juga meminta kejelasan mengenai kedudukan hukum yayasan, kewenangan organ yayasan, serta alasan munculnya arahan pengunduran diri ketika hubungan kerja mereka belum dinyatakan berakhir melalui prosedur resmi.
Pesan WhatsApp Sebut Yayasan Dinonaktifkan
OW mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan percakapan WhatsApp dengan Ketua Yayasan Manunggal Citra Saya, Aji Sawung Pamungkas.
Menurut OW, dalam komunikasi tersebut terdapat pernyataan yang menyebut yayasan telah dinonaktifkan. Namun, hingga kini ia mengaku belum memperoleh penjelasan resmi mengenai maksud pernyataan tersebut.
Ia mempertanyakan apakah yang dimaksud adalah penghentian kegiatan operasional yayasan atau perubahan status badan hukum yang tercatat pada instansi berwenang.
Sejumlah hal yang diminta untuk dijelaskan antara lain dasar keputusan, tanggal berlakunya, pihak yang berwenang mengambil keputusan, serta dampaknya terhadap kewajiban yayasan kepada tenaga pendidik.
“Jika benar yayasan dinonaktifkan, kami meminta kejelasan mengenai dasar keputusan, tanggal berlakunya, dan bagaimana tanggung jawab terhadap guru yang masih memiliki hubungan kerja. Kami membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar informasi melalui percakapan pribadi,” ungkap OW.
Ia menyatakan bukti percakapan tersebut akan disampaikan kepada pendamping hukum untuk diperiksa lebih lanjut.
Perlu ditegaskan, pernyataan dalam pesan WhatsApp tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa badan hukum yayasan telah dinonaktifkan. Status hukumnya perlu dipastikan melalui data resmi administrasi badan hukum dan dokumen dari instansi berwenang.
Pernyataan Pendiri soal Kepemilikan Yayasan Dipertanyakan
Persoalan lain yang disoroti OW berkaitan dengan percakapan bersama ayah Ketua Yayasan.
Menurut keterangannya, dalam komunikasi tersebut muncul pernyataan yang menggambarkan yayasan sebagai milik pribadi pendiri. Dalam komunikasi yang sama, OW mengaku juga diarahkan untuk membuat surat pengunduran diri.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman terhadap kedudukan hukum yayasan dan pembagian kewenangan di dalam organisasi badan hukum tersebut.
Mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya dan diperuntukkan bagi tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Yayasan memiliki tiga organ, yakni Pembina, Pengurus, dan Pengawas, yang masing-masing mempunyai kewenangan sesuai undang-undang dan anggaran dasar.
Dengan demikian, kekayaan yayasan tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai kepemilikan pribadi pendiri.
OW meminta pihak yayasan memberikan penjelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait keberlangsungan sekolah dan tanggung jawab terhadap para guru.
Belum Mengajukan Pengunduran Diri, OW Mengaku Tidak Pernah Menerima Surat PHK
Hal yang paling dipersoalkan OW adalah arahan untuk membuat surat pengunduran diri.
Ia menegaskan tidak pernah memiliki keinginan untuk mengundurkan diri, termasuk dengan alasan mempermudah pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. OW juga menyatakan belum pernah menyerahkan surat pengunduran diri kepada yayasan dan belum menerima surat resmi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Saya ingin tetap mendapatkan kepastian atas hubungan kerja saya. Jika yayasan memang hendak mengakhiri hubungan kerja, silakan ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku. Jangan meminta guru membuat surat pengunduran diri tanpa kejelasan hak dan konsekuensinya,” tegas OW.
Dalam ketentuan ketenagakerjaan, pengunduran diri atas kemauan sendiri harus mencerminkan kehendak pekerja dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Karena itu, penting untuk memastikan apakah surat pengunduran diri benar-benar merupakan kehendak bebas pekerja atau justru menjadi bagian dari proses pengakhiran hubungan kerja yang perlu ditempuh melalui mekanisme PHK.
Persoalan ini perlu diperiksa berdasarkan komunikasi para pihak, dokumen hubungan kerja, serta kronologi yang sebenarnya.
Ketua Yayasan Diminta Berikan Klarifikasi
OW meminta Ketua Yayasan Manunggal Citra Saya, Aji Sawung Pamungkas, memberikan penjelasan resmi mengenai sejumlah persoalan yang berdampak terhadap tenaga pendidik.
Di antaranya:
1. Pernyataan melalui WhatsApp mengenai yayasan yang disebut dinonaktifkan.
2. Dasar dan waktu keputusan terkait status yayasan.
3. Kedudukan hukum yayasan serta kewenangan Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
4. Pernyataan mengenai yayasan sebagai milik pribadi pendiri.
5. Arahan kepada guru untuk membuat surat pengunduran diri.
6. Surat edaran internal yang menurut guru menimbulkan tekanan atau kekhawatiran.
7. Perubahan tugas guru menjadi pekerjaan penjagaan dan pengawasan aset.
8. Kepastian pembayaran upah dan pemenuhan hak normatif tenaga pendidik.
OW menilai setiap keputusan yang menyangkut nasib pekerja harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.
Namun, seluruh persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak yayasan agar pemberitaan tidak membentuk kesimpulan sepihak mengenai adanya pelanggaran hukum.
Sejumlah Regulasi Menjadi Dasar Perlindungan Guru
Persoalan yang dialami OW dan Muchrizal perlu dilihat melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan.
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 39, mengatur perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja.
Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 mengatur perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak kekayaan intelektual.
Dari sisi ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, PP Nomor 35 Tahun 2021, serta UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi sejumlah regulasi yang relevan untuk menilai hubungan kerja, pembayaran upah, dan prosedur PHK.
Adapun UU Yayasan mengatur kedudukan badan hukum serta kewenangan organ yayasan.
Penerapan masing-masing ketentuan tetap harus disesuaikan dengan fakta, dokumen, status hubungan kerja, dan kewenangan lembaga terkait.
Pemerintah Diminta Turun Tangan
OW dan Muchrizal meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang mereka hadapi.
Mereka berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Disnaker Provinsi Kepulauan Riau, serta Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
BPJS Ketenagakerjaan juga diminta memastikan kesesuaian data kepesertaan, upah yang dilaporkan, dan pembayaran iuran.
Selain itu, keduanya berharap mekanisme perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, organisasi profesi guru, serta lembaga bantuan hukum dapat memberikan pendampingan apabila diperlukan.
Apabila ditemukan persoalan dalam pelayanan publik, pengaduan juga dapat disampaikan kepada Ombudsman RI sesuai ruang lingkup kewenangannya.
Dokumen Pengabdian Masih Disimpan
OW menyatakan masih memiliki sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengabdiannya, antara lain dokumen pengangkatan tahun 2019, SK Guru Tetap Yayasan, SK pembagian tugas Tahun Pelajaran 2026/2027, sertifikat pendidik, Nomor Registrasi Guru (NRG), bukti pembayaran upah, serta dokumen BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Muchrizal mengaku telah mengabdikan diri selama 12 tahun di lingkungan sekolah tersebut.
Keduanya berharap seluruh dokumen tersebut dapat menjadi bahan pemeriksaan untuk memastikan status hubungan kerja dan hak-hak yang masih harus dipenuhi.
“Guru memiliki hak dan perlindungan hukum. Kami meminta agar semua persoalan diperiksa secara terbuka. Kami tidak ingin mengakhiri pengabdian dengan ketidakjelasan. Jika ada keputusan dari yayasan, sampaikan secara resmi dan pertanggungjawabkan sesuai hukum,” ujar OW.
Siapa Bertanggung Jawab atas Hak Guru di Tengah Transisi Sekolah?
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban resmi.
Apakah benar status badan hukum yayasan mengalami perubahan, atau hanya kegiatan operasionalnya yang dihentikan? Siapa yang berwenang mengambil keputusan tersebut? Mengapa seorang guru mengaku diarahkan membuat surat pengunduran diri ketika belum menerima surat PHK? Dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan hak-hak tenaga pendidik selama proses transisi penyelenggaraan sekolah?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan terhadap nasib para guru.
Pengabdian tenaga pendidik selama bertahun-tahun semestinya mendapatkan kepastian hukum, penghormatan terhadap profesi, serta penyelesaian hak dan kewajiban secara adil.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi pihak yayasan dan langkah konkret pemerintah untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
CATATAN REDAKSI DAN HAK JAWAB
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan OW dan Muchrizal serta dokumen yang menurut keduanya dimiliki. Isi percakapan WhatsApp, identitas pengirim, tanggal, waktu, dan konteks komunikasi masih perlu dicocokkan dengan bukti asli.
Pernyataan mengenai status yayasan belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa badan hukum yayasan telah dinonaktifkan. Verifikasi perlu dilakukan melalui data resmi administrasi badan hukum dan dokumen instansi berwenang.
Redaksi YUTELNEWS.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Ketua Yayasan Manunggal Citra Saya, Aji Sawung Pamungkas, keluarga pendiri, Pembina, Pengurus, Pengawas, Yayasan Satu Bangsa Harmoni Baru, serta seluruh instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
