YUTELNEWS.com | BATAM – Proses penanganan perkara yang menjerat seorang wartawan bernama Hirmawansyah alias Himawan di kawasan Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau, menuai sorotan dari pihak kuasa hukumnya, Jacobus Silaban, S.H.
Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan objek pemberitaan mengenai peredaran rokok ilegal merek Manchester. Pihak kuasa hukum mempertanyakan rangkaian proses hukum yang menurut mereka berlangsung sangat cepat, bahkan disebut hanya membutuhkan waktu sekitar tiga jam.
Jacobus Silaban menilai, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh penyidik Polresta Barelang, khususnya mengenai urutan tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka hingga penangkapan kliennya.
Menurut Jacobus, berdasarkan dokumen dan kronologi yang berada dalam penguasaan tim kuasa hukum, terdapat delapan tahapan yang menjadi perhatian, yakni penerimaan Laporan Polisi (LP), administrasi penyidikan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga penangkapan.
“Yang membuat kami bertanya-tanya, bagaimana seluruh rangkaian proses tersebut bisa berlangsung begitu cepat? Kami tidak mempersoalkan kecepatan aparat dalam bekerja, tetapi prosedur dan kelengkapan administrasinya harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jacobus.
Kronologi Transfer Uang hingga Penjemputan Dini Hari
Dalam kronologi yang disampaikan kuasa hukum, pada 15 November 2026 sekitar pukul 23.00 hingga 00.00 WIB, disebut terjadi transaksi pengiriman uang muka (DP) sebesar Rp10 juta ke rekening kliennya.
Jacobus menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diterima tim kuasa hukum, Hirmawansyah sempat menolak dan meminta agar transaksi tersebut ditunda hingga keesokan harinya. Namun, seseorang bernama Andi disebut tetap mendesak dan meminta nomor rekening kliennya.
Selanjutnya, sekitar pukul 04.00 WIB pada 16 November 2026, atau beberapa jam setelah transaksi tersebut, Hirmawansyah disebut dijemput dan diamankan penyidik dari kediamannya di kawasan Nagoya, Batam.
Rangkaian waktu tersebut menjadi salah satu dasar pihak kuasa hukum mempertanyakan bagaimana proses hukum terhadap kliennya dilaksanakan.
Delapan Tahapan Hukum dalam Waktu Singkat Dipertanyakan
Jacobus mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang dimiliki tim kuasa hukum, Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan tercatat bertanggal 15 November 2026. Sementara itu, surat penetapan tersangka disebut diterbitkan pada pagi hari tanggal 16 November 2026.
Perbedaan waktu penerbitan dokumen tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kapan penyelidikan dan penyidikan dimulai, kapan pemeriksaan saksi serta pengumpulan alat bukti dilakukan, dan kapan gelar perkara dilaksanakan.
Termasuk, apakah penetapan tersangka telah dilakukan sebelum penangkapan atau justru setelah Hirmawansyah diamankan.
“Pertanyaan kami sederhana, apakah setelah ditangkap baru ditetapkan sebagai tersangka, atau penetapan tersangka sudah dilakukan sebelum penangkapan? Ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegas Jacobus.
Ia menambahkan, transparansi mengenai waktu pelaksanaan setiap tahapan dan kelengkapan administrasi menjadi penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara telah berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Bukan Mempermasalahkan Kecepatan, tetapi Kepatuhan Prosedur
Menurut Jacobus, kecepatan aparat kepolisian dalam menangani suatu perkara pada dasarnya patut diapresiasi. Namun, kecepatan tersebut harus berjalan beriringan dengan profesionalitas, ketelitian, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Ia menegaskan, persoalan yang disampaikan pihaknya bukan untuk menghambat proses penegakan hukum, melainkan meminta kejelasan agar seluruh tahapan dapat diuji secara terbuka dan akuntabel.
Apabila seluruh prosedur memang telah dilaksanakan secara sah dan lengkap dalam waktu relatif singkat, menurutnya, hal tersebut dapat menjadi contoh positif bagi jajaran penyidik lainnya.
“Harapan kami, seluruh penyidik di Indonesia bisa mencontoh kecepatan dan ketangkasan kerja penyidik Polresta Barelang ini. Kalau memang semua proses dapat dilakukan dengan begitu cepat, lengkap, dan sesuai aturan hukum, tentu masyarakat akan sangat mengapresiasinya,” ungkap Jacobus.
Polresta Barelang Diharapkan Berikan Penjelasan
Pihak kuasa hukum berharap Polresta Barelang dapat memberikan penjelasan mengenai kronologi penanganan perkara, dasar penetapan tersangka, waktu pelaksanaan gelar perkara, serta prosedur penangkapan Hirmawansyah.
Klarifikasi tersebut dinilai penting agar tidak berkembang berbagai spekulasi terkait penanganan perkara yang melibatkan seorang wartawan tersebut.
Di sisi lain, seluruh proses hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak setiap pihak yang terlibat.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai kronologi dan dugaan kejanggalan tersebut masih bersumber dari pernyataan pihak kuasa hukum. Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polresta Barelang maupun tanggapan pihak-pihak lain yang disebut dalam kronologi.
YUTELNEWS.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polresta Barelang serta seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.









































