YUTELNEWS.COM | JEPARA – Dugaan persoalan dalam proses pelunasan kredit dipercepat di PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nusumma Jateng Cabang Jepara menjadi sorotan. Seorang nasabah berinisial HIP (50) mengaku mengalami kesulitan saat hendak melunasi pinjamannya sebelum masa tenor berakhir. Ia juga mempertanyakan besaran biaya pelunasan yang dinilai berubah-ubah dan tidak disertai penjelasan yang memadai.
Persoalan tersebut kini berlanjut ke jalur hukum setelah HIP melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan ke Satreskrim Polres Jepara.
Berdasarkan keterangan HIP, dirinya mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp135 juta dengan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun. Kredit tersebut menggunakan bunga flat sebesar 19,2 persen per tahun, dengan kewajiban angsuran bulanan sebesar Rp3.285.000.
HIP mengklaim selama 17 kali pembayaran angsuran, dirinya tidak pernah mengalami keterlambatan. Pembayaran dilakukan melalui pendebetan langsung dari rekening Bank Jateng miliknya.
“Saat saya mengajukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo, pihak BPR memberikan rincian biaya yang menurut saya tidak masuk akal,” ungkap HIP.
Rincian Pelunasan Dipertanyakan
HIP menjelaskan, pada Senin (28/9/2026), dirinya menerima perhitungan pelunasan dari pihak BPR dengan rincian sebagai berikut:
– Sisa pokok pinjaman: Rp117.000.000.
– Bunga: Rp224.640.000.
– Denda: Rp191.252.
– Total kewajiban: Rp341.831.252.
– Dikurangi saldo tabungan: Rp13.730.000.
Dengan perhitungan tersebut, jumlah yang harus dibayarkan HIP mencapai Rp328.101.252.
Menurut HIP, angka tersebut menimbulkan pertanyaan karena dirinya bermaksud menyelesaikan kewajiban kredit lebih awal, bukan melanjutkan pembayaran hingga berakhirnya masa tenor.
Ia juga mengaku telah berupaya meminta penjelasan kepada pihak pimpinan BPR mengenai dasar perhitungan tersebut, termasuk klausul perjanjian kredit yang dijadikan landasan penetapan biaya pelunasan.
Namun, menurut pengakuannya, penjelasan yang diterima belum memberikan kepastian.
“Ketika saya bertanya siapa pimpinan yang bertanggung jawab atas penentuan jumlah pelunasan tersebut, tidak ada jawaban yang jelas. Saya juga mempertanyakan mengapa angka pelunasan selalu berubah dan dasar klausul mana yang digunakan,” ujarnya.
Angka Pelunasan Disebut Berubah-ubah
Dalam proses negosiasi, HIP mengaku menerima sejumlah perhitungan berbeda dari beberapa pegawai BPR.
Menurut keterangannya, Handoko mengajukan angka pelunasan sebesar Rp225 juta kepada pimpinan. Sementara Labibul Anam disebut menyampaikan perhitungan sekitar Rp136 juta secara lisan.
Pegawai lainnya, Eny, disebut menghitung sekitar Rp115 juta. Adapun pimpinan berinisial EAM kemudian meminta HIP membayar sebesar Rp130 juta untuk menyelesaikan kreditnya.
Setelah melalui proses negosiasi tersebut, HIP akhirnya melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp130 juta pada Rabu (21/10/2026).
Meski pembayaran telah dilakukan, HIP menilai sejumlah persoalan terkait transparansi perhitungan dan dasar penetapan kewajiban pelunasan masih perlu mendapatkan penjelasan.
Laporan Resmi Masuk Polres Jepara
Merasa dirugikan dan mempertanyakan proses penyelesaian kredit tersebut, HIP kemudian menempuh jalur hukum.
Laporan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan itu disebut telah diterima Satreskrim Polres Jepara pada Jumat (30/10/2026), dengan nomor laporan STPLP/912/X/2026/RESKRIM.
Perlu ditegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan langkah hukum dari pihak nasabah. Ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara ini tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengamat Perbankan Soroti Klausul Perjanjian Kredit
Di sisi lain, pengamat perbankan Purwanto turut menyoroti isi perjanjian kredit antara HIP dan PT BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara.
Menurutnya, perjanjian kredit Nomor 0421340000781 tertanggal 2 Mei 2025 yang ditandatangani HIP bersama pihak bank memuat 11 pasal. Namun, ia menilai terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dikaji, khususnya Pasal 7 mengenai pelunasan sebelum jangka waktu berakhir dan Pasal 11 ayat (5).
Purwanto menilai klausul tersebut perlu diuji dari sisi transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan konsumen.
“Perjanjian kredit tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak. Nasabah harus mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai seluruh kewajiban, termasuk mekanisme dan biaya pelunasan sebelum jatuh tempo,” kata Purwanto.
Ia juga merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata serta ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengharuskan adanya kesepakatan dan keterbukaan informasi antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen.
Menurutnya, klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen perlu diperiksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dugaan Penguasaan ATM dan PIN Juga Disorot
Selain persoalan pelunasan kredit, Purwanto turut menyoroti klausul dalam perjanjian yang menurut keterangannya mengatur penguasaan buku rekening, kartu ATM, beserta nomor PIN nasabah oleh pihak BPR.
Ia menilai ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena PIN merupakan informasi rahasia yang seharusnya berada dalam penguasaan nasabah.
“Petugas bank, termasuk pengurus maupun staf, tidak seharusnya meminta atau menguasai PIN nasabah. Penggunaan alat autentikasi perbankan harus tetap berada dalam kendali pemilik rekening dan sesuai ketentuan keamanan perbankan,” tegasnya.
Purwanto menambahkan, apabila ditemukan penggunaan kartu ATM atau PIN tanpa persetujuan nasabah yang berakibat pada pendebetan maupun pemindahan dana secara tidak sah, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan.
Ia juga menyebut kemungkinan penerapan ketentuan pidana perbankan apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya manipulasi pencatatan atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Namun, penerapan sanksi administratif maupun pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Harus ada pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.
OJK Diharapkan Turun Tangan
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait transparansi perhitungan pelunasan kredit dipercepat, penerapan klausul perjanjian baku, serta perlindungan data dan keamanan rekening nasabah.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan dan perlindungan konsumen, OJK dapat mengambil langkah pengawasan serta menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya dan tingkat pelanggaran yang terbukti.
Publik juga berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif, transparan, dan tidak merugikan hak-hak nasabah maupun kepentingan lembaga keuangan.
Hingga berita ini disusun, keterangan dan klarifikasi resmi dari pihak manajemen PT BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara, khususnya terkait dasar perhitungan pelunasan Rp130 juta, perbedaan angka yang disampaikan pegawai, serta klausul penguasaan ATM dan PIN, masih perlu dimintakan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
(SGH)





















