Penulis: Ade Saputra

‎Yutelnews.com//

SUKABUMI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menerima pelimpahan tahap II perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Desa Cikujang dari Polres Kota Sukabumi, Senin (28/7/2025).
‎
‎“Total kerugian negara terkait Dana Desa di Desa Cikujang kurang lebih mencapai Rp500 juta. Kerugian ini timbul dari praktik jual-beli aset desa, termasuk bangunan Posyandu,” ungkap pihak Kejari.
‎
‎Dalam kasus ini, tersangka yang merupakan Kepala Desa Cikujang langsung dibawa ke Lapas Perempuan Bandung. “Untuk sementara pelaku ditahan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, berkas perkara akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung,” jelasnya.
‎
‎Tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal hukuman 4 tahun penjara.
‎
‎Dari hasil pemeriksaan, uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi. “Yang menikmati hasilnya hanya pelaku sendiri. Dana itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari serta kegiatan di luar pemerintahan,” tambahnya.
‎
‎Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi, terdiri dari perangkat desa hingga warga setempat

 

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)
‎

Yutelnews.com//

‎Sukabumi – Masyarakat Warga Kampung Situsaeur, RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi menyambut hangat kegiatan “SAMAWA” (Selasa Menyapa Warga) yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen peresmian jalan lingkungan yang baru selesai diaspal, tepatnya di sekitar Masjid Al-Ikhlas alhamdulilah warga sangat antusias menghadiri acara tersebut.
‎
‎Dalam kegiatan yang di laksanakan  dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat  dan pejabat penting daerah, antara lain Camat Cibadak Mulyadi, S.Pd.I., KP., M.Si., Lurah Cibadak Ridwan Kurniawan, S.Kep., Ners., perwakilan dari Komunitas Kawan Hijau, Kabid Bapenda Heri, dr. Dini dari Puskesmas Sekarwangi, UPTD Dalduk, KUA Cibadak, LPMK, UPTD Peternakan, Kapolsek Cibadak, Karang Taruna kelurahan Cibadak, serta Danramil Cibadak Edi Rosana serta warga kampung situsaeur RW 11.
‎
‎Dalam sambutannya, Camat Cibadak ” Mulyadi, S.Pd.I., KP., M.Si.,” menyampaikan bahwa kegiatan “SAMAWA” merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam menjalin kedekatan dengan warga, sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dan bersikaturahmi sekalian meresmikan jalan lingkungan RW 11.
‎
‎Pada kesempatan yang sama, peresmian jalan lingkungan menjadi perhatian utama. Jalan yang sebelumnya rusak kini telah diaspal, memberikan kenyamanan dan kemudahan mobilitas bagi warga setempat. Ketua RW 011, Bapak Tedi, menyampaikan apresiasinya dan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini dan perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan pihak pemerintah terkait.
‎
‎“Alhamdulillah, jalan di lingkungan kami kini sudah diaspal. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan semua pihak yang telah berkontribusi. Kegiatan SAMAWA ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bapak Tedi.
‎
‎Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Cibadak kususnya wilayah kelurahan Cibadak.

‎.      Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )
‎

Yutelnews.com//

Bandung, –Sebanyak 21 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Selasa, 22 Juli 2025, di Gedung Dewi Sartika, Soreang. Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, yang hadir mewakili Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna.

Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat tinggi pratama yang dilaksanakan sehari sebelumnya, Senin 21 Juli 2025, secara spektakuler di kawasan Kilometer Nol Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari.

– Berikut daftar lengkap mutasi dan rotasi pejabat eselon II yang menjalani Sertijab:

1. Erwin Rinaldi – dari Kadispora menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Ruli Hadiana – dari Asspem Kesra menjadi Kadis Lingkungan Hidup (LH)
3. Asep Kusumah – dari Kadis LH menjadi Kadis Pendidikan
4. Enjang Wahyudin – dari Kadisdik menjadi Kadis Perkimtan
5. Wahyudin – dari Kadis Perkimtan menjadi Kalak BPBD
6. Uka Suska – dari Kalak BPBD menjadi Kadis Pangan dan Perikanan
7. Ina Kania – dari Kadis Pangan menjadi Kadis Pertanian
8. Ningning – dari Kadis Pertanian menjadi Kadis Sosial
9. Supardian – dari Kadis Sosial menjadi Kadis PMD
10. Tata Irawan – dari Kadis PMD menjadi Kadisdukcapil
11. Yudi Abdurrahman – dari Kadisdukcapil menjadi Kadis Arsip dan Perpustakaan
12. Teguh Purwayadi – dari Kadis Arsip menjadi Kadis Kominfo
13. Yosep Nugraha – dari Kadis Kominfo menjadi Sekwan DPRD
14. Uwais Qorny – dari Sekwan DPRD menjadi Kasatpol PP
15. Mohammad Usman – dari Kasatpol PP menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
16. Yana Rosmiana – dari Staf Ahli menjadi Kepala BKAD
17. Erwan Kusuma – dari Kepala BKAD menjadi Kepala Bapenda
18. Ahmad Djohara – dari Kepala Bapenda menjadi Kadispora
19. Irfan Ahmad – ditugaskan sebagai Kadis Kebudayaan
20. Wawan – dari Kadis Parbud menjadi Kadis Parekraf
21. Dadang Komara – dipercaya menjadi Kadisnaker

Dalam sambutannya, Sekda Cakra Amiyana menyampaikan harapan agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tanggap dalam menghadapi dinamika pelayanan publik.

“Dengan semangat BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera), kami ingin Kabupaten Bandung terus bergerak maju menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa mutasi merupakan hal wajar dalam dinamika birokrasi. “Rotasi ini bertujuan untuk penyegaran serta optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan,” jelas Ami.

Menanggapi pernyataan Bupati Dadang Supriatna sebelumnya yang menyatakan akan memberi waktu tiga bulan kepada seluruh pejabat baru untuk membuktikan kinerja mereka, Sekda Ami menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan pada triwulan ketiga.

“Dalam waktu tiga bulan ke depan, akan dilakukan evaluasi dan verifikasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat yang telah dilantik,” katanya.

Namun, saat ditanya tindak lanjut apabila pejabat tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan, Sekda tidak memberikan jawaban pasti.*

Yans.

Yutelnews.com//

Bandung – Dalam rangka mendukung Program pendidikan di Kab.Bandung khususnya di wilayah Dayeuhkolot, komite sekolah SDN 12 Dayeuhkolot Lamajang Peuntas terus mendorong dalam program pendidikan yang dijalankan, khususnya mengenai pengembangan dan peningkatan kwalitas pendidikan di sekolah.

Selain melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program sekolah, komite sekolah juga memberikan saran dan masukan dalam merencanakan kegiatan sekolah, serta mendukung dan mengawasi langsung penyelenggaraan program sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Ketua komite SDN 12 Dayeuhkolot Lamajang Peuntas, Tini Hernawati terlibat aktif sebagai masyarakat memberikan dukungan penuh dalam pengembangan dan peningkatan kualitas di sekolah.

Dukungan ini dibuktikan secara langsung oleh dirinya, dengan memberikan bantuan. Tini yang merupakan Istri dari seorang tokoh masyarakat yang ada di Dayeuhkolot menyumbangkan puluhan seragam sekolah baru. Tidak cukup itu saja, Tini juga sekaligus memberikan alat tulis bagi seluruh siswa baru tahun ajaran 2025 yang mencapai sekitar 30 siswa.

“Saya sebagai ketua komite yang merupakan kepanjangan masyarakat, memahami betul apa yang diperlukan orang tua/wali untuk kebutuhan sekolah anaknya, apalagi untuk tahun ajaran baru, pasti memerlukan Baju seragam,” ungkap Tini kepada awak media ketika di temui di rumahnya, Selasa Pagi (22/7/2025).

Dalam kesempatanya, Tini juga menyampaikan bahwa komite sekolah, selain mempunyai pungsi dalam pengelolaan dan pengembangan, tentunya sebagai perwakilan orang tua siswa kita juga mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, termasuk memberikan kontribusi dalam bentuk waktu tenaga atau keahlian.

” Bahkan kalau ada, kita juga bisa memberikan bantuan guna menunjang pengembangan dan kemajuan sekolah, juga memastikan kepentingan siswa untuk terpenuhi dengan baik,” katanya.

Pada tahun ajaran 2025 ini, alhamdulilah kita secara pribadi bisa memberikan bantuan seragam sekolah berikut alat-alat tulis kepada semua siswa Baru. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi siswa yang baru agar lebih giat dalam belajar. Selain itu, juga diharapkan dapat membantu para orang tua siswa yang kurang mampu dalam mengeluarkan biaya untuk baju seragam,” pungkas nya ketua komiteu Tini.

 

Yans.

Yutelnews.com//

Bandung – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di 270 desa dan 10 kelurahan se-Kabupaten Bandung sudah selesai legalitasnya, dengan dibiayai APBD Kabupaten Bandung.

Demikian diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau gerai, unit usaha KDMP, seusai menyaksikan peluncuran kelembagaan 80 ribu KDMP oleh Presiden RI melalui Zoom Metting, di KDMP Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Senin 21 Juli 2025.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung sudah selesai 100 persen legalitas KDMP-nya di 270 desa dan 10 kelurahan,” ucap Bupati Bandung.

Setelah berdiri di 280 desa/kelurahan, imbuh bupati, dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknik (Bimtek) untuk semua KDMP. Teknis bimteknya nanti degelar per dapil, dengan menghadirkan kepala desa, Ketua BPD, Ketua Koperasi dan Ketua Bumdes.

Mereka akan mengikuti Bimtek untuk membuat suatu rencana bisnis dan anggaran per tahun dari setiap KDMP. Termasuk bimtek pola pembiayaan, bagaimana mempercepat penambahan anggota koperasi dan hal lainnya seperti dengan berkolaborasi melibatkan setiap RT/RW, pelaku usaha lokal, UMKM.

“Nanti kita guide semua, hingga operasionalnya bisa optimal,” jelas Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia mengaku optimistis semua prosesnya bisa berjalan lancar terlebih KDMP ini didukung oleh seluruh pemerintahan desanya. “Tinggal nanti sampai kepada penyempurnaan dengan dikeluarkannya peraturan desa (Perdes) mengenai bagi hasil atau Sisah Hasil Usaha (SHU) dan sebagainya,” ujar Kang DS.

Pada kesempatan itu ia pun mengingatkan agar pengurus koperasi tetap benar-benar profesional dalam pengelolaan KDMP-nya masing-masing.

“Apakah itu mau saudara atau keluarganya, tim suksesnya, boleh-boleh saja tapi tetap harus profesional,” tegasnya.

Sebab ke depannya KDMP ini akan menjadi tambahan energi bagi desa/kelurahan dalam pembangunan. Menurutnya, ada dua keuntungannya yang akan diterima oleh desa/kelurahan.

“Pertama, dana desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan adanya dana tambahan supporting dari hasil usaha KDMP,” sebut bupati.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Klaten, Jawa Tengah.

Peresmian ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) badan hukum KDMP kepada lima ketua KDMP di Jawa Tengah sebagai perwakilan, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin (21/07/2025).

Seperti diketahui, peluncuran kelembagaan 80.000 KDMPmenjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung Presiden RI.

 

Yans.

Yutelnews.com//

Bandung – Bupati Bandung H Dadang Supriatna, melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemkab Bandung dengan cara yang berbeda dari biasanya.

Pelantikan yang dilaksanakan pada Senin (21/07/2025) ini, bertempat di Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari yang merupakan sumber mata air Sungai Citarum, sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat.

Terdapat 385 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya yang terdiri dari 21 orang Pejabat Tinggi Pratama, 124 orang administrator, 173 orang pengawas, dan pejabat fungsional 67 orang.

Sebelum dilantik, para pejabat diwajibkan melaksanakan penanaman pohon sesuai Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Kesayangan.

Instruksi tersebut mewajibkan setiap warga Kabupaten Bandung dan ASN Pemkab Bandung untuk menanam, memiliki, dan memelihara minimal dua pohon kesayangan seumur hidup.

Kegiatan penanaman pohon ini diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik, serta para camat dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Dalam amanatnya, Bupati Dadang Supriatna menyebut pelantikan di Situ Cisanti ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga simbol komitmen Pemkab Bandung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.

“Kenapa di Cisanti? Karena Cisanti punya makna luar biasa. Ini adalah air yang mengalir dan mengairi Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Semoga kita bermanfaat seperti air sungai,” ujar Bupati Bandung saat memberikan kata sambutan pelantikan.

Lebih lanjut, Bupati menghubungkan kegiatan penanaman pohon dengan tugas para pejabat. “Sama halnya dengan menanam pohon, membangun Kabupaten Bandung membutuhkan kesabaran, keuletan, dan perawatan yang berkelanjutan. Semoga pohon yang ditanam menjadi amal zariah untuk kita semua,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu meminta para pejabat yang dilantik dapat membuktikan kemampuan dengan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Bandung.

“Tolong tunjukkan kerja yang baik, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Sebab, kesuksesan Kabupaten Bandung bukan hanya kesuksesan saya, tapi juga kesuksesan Bapak/Ibu ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, loyalitas, dedikasi, kerjasama antar lini dan komitmen yang tinggi dalam mencapai prestasi kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Saya yakin dengan niat baik, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang saudara-saudari miliki, kita semua dapat mencapai tujuan bersama, dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung serta mendukung tercapainya visi Presiden RI yakni menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga berpesan para pejabat yang dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dan analisa potensi sesuai tugas pokok fungsi pada lingkup kerja masing-masing.

“Tolong dicatat, saya beri waktu Bapak/Ibu selama tiga bulan. Kalau dalam tiga bulan kinerjanya tidak baik, mohon maaf saya punya kewenangan untuk mengembalikan pada posisi sebelumnya,” tegas Kang DS.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu juga menegaskan bahwa proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung ini dilakukan sesuai mekanisme dan atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Semua sudah sesuai mekanisme. Tolong dicatat bahwa saya tidak pernah memungut uang seperser pun dan tidak pernah menyuruh memungut uang kepada siapa pun,” tegas Bupati.(**)

 

Yans.

Yutelnews.com//

Penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak (GB) oleh pemerintah provinsi Maluku rupanya membuat sejumlah pihak merasa terusik, Selasa (21/07/2025) Informasi yang dihimpun menyebutkan, mereka yang paling lantang menolak penataan GB justru adalah kaki tangan para bos besar mafia tambang ilegal, yang selama ini meraup keuntungan dari aktivitas jual beli bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Berdasarkan sumber terpercaya, Polda Maluku beberapa waktu lalu telah menangkap sejumlah bos besar yang selama ini menjadi otak di balik maraknya aktivitas tambang tanpa izin (PETI) di wilayah GB. Meski begitu, masih banyak bos lainnya yang hingga kini bebas berkeliaran dan tetap menjalankan bisnis haramnya, terutama dalam hal distribusi bahan kimia berbahaya (B3).

Penjualan merkuri dan sianida oleh jaringan mafia ini dilakukan secara terang-terangan, tak ubahnya pedagang sembako. Titik-titik utama distribusi B3 ilegal disebut berada di kawasan GB Lebe, khususnya di Jalur B, Desa Persiapan Wamsait. Di lokasi ini, para “jongos” atau kaki tangan bos besar tak hanya menjajakan B3, tapi juga aktif membeli emas langsung dari penambang rendaman.

Salah satu jongos yang identitasnya dirahasiakan mengaku, dirinya mendapat komisi hingga Rp50.000 per kaleng dari hasil penjualan B3. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 200 kaleng, dan dalam sepekan bisa tembus lebih dari 1.000 kaleng. Jika dikalkulasikan selama 14 tahun tambang ilegal ini berjalan, maka jumlah merkuri dan sianida yang beredar sudah mencapai ratusan hingga ribuan ton — mencemari lingkungan dan merusak ekosistem Pulau Buru.

Melihat kondisi ini, langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada 10 koperasi dianggap sebagai langkah maju dalam penataan GB. Namun niat baik pemerintah justru ditanggapi sinis oleh sebagian pihak dengan alasan melindungi mata pencaharian rakyat kecil.

“Padahal yang paling berteriak itu justru para jongos mafia tambang yang selama ini menikmati untung besar dari aktivitas ilegal ini,” ujar sumber tersebut.

Ironisnya, para penambang kecil yang hanya menggunakan alat seadanya seperti linggis atau yang dikenal sebagai “kodok-kodok”, justru kerap menjadi korban tertimbun longsor akibat tembakan dompeng. Mereka pula yang sering mengalami kekerasan bahkan kematian, namun suara mereka tenggelam oleh propaganda kaki tangan para bos.

Penertiban GB memang sudah sangat mendesak. Karena itu, upaya Gubernur Maluku seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Penolakan yang muncul di media sosial maupun aksi di lapangan perlu ditelusuri lebih jauh—karena bisa jadi, itu hanyalah suara sumbang dari para jongos mafia yang takut kehilangan setoran.(LM-05) …
( M.Masuku)

Yutelnews.com//

Nias Utara – Puskesmas Sawo. Saat Ketua DPD Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara Kharisman Gea menghubungi Anggota DPRD kabupaten Nias Utara Junianto Zega melalui WhatsApp tentang ada Dua Dokter yang ditugaskan di Puskesmas Sawo. Senin 21/07/2025.

“Ucap Anggota DPRD asal Dapil II Nias Utara kami sangat mendukung hal ini merupakan kebutuhan masyarakat kita, Dokter harus berada di wilayah Kabupaten Nias Utara.

Beberapa Media Konfirmasi tentang keberadaan dua orang Dokter yang di tugaskan di Puskesmas Sawo kepada Kepala Puskesmas Sawo Herman Zebua mengatakan bahwa Dokter tidak ada rumah mereka di Lingkungan Sawo mereka tinggal di Gunungsitoli, sikap Ketua Team Libas bagaimana kalau ada Pasien Emergency Larut malam Pak Kapus tentu mereka di luar wilayah kerja. Kapus mengatakan sebaiknya mereka berada di wilayah ini.

Ada Tokoh masyarakat Sawo bernama Elifati Telaumbanua mengucapakan supaya Dokter tetap stanby di Dekat Puskesmas Sawo selama 24 Jam.
Mereka di tugaskan di wilayah Nias Utara bukan di Gunungsitoli.

Ketua Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara sering di sapa Kharis bahwa tegas saya katakan menyangkut kepentingan umum supaya Dokter yang di tugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara berada atau ada rumah mereka di masing-masing unit kerja, bukan di Kota Gunungsitoli.

“Ujar Kharis Puskesmas Sawo yang Lama segera di fungsikan atau di tempat Dua Dokter yang bertugas di sana, mengingat kepentingan Umum.

(K.Gea)

Yutelnews.com//

dinas PU Kabupaten Sukabumi Realisasikan Rehabilitasi Jembatan Jalan Ci Helang IV Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang, Senin, (21/7/2025).

Rehabilitasi Jembatan Jalan Cihelang IV ini, Anggaran Bersumber Dari Apbd Kabupaten Sukabumi Tahun 2025,Di Kerjakan Oleh CV PUTRA CAKRAWALA dengan  no paket RJMB 06,Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang dengan no SPK 0032/03/Spk Rjmb.06/Dpu 2025.tanggal Spmk 02 Juli 2025 , Dengan pagu Anggaran Rp 294.789.749,39.

Kepala Desa Cihelang Tonggoh Mulyadi Mengatakan perbaikan Jembatan bertujuan untuk menunjang mobilitas masyarakat agar dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar area dalam suatu lingkungan, serta mempermudah aksesibilitas ke fasilitas umum dan tempat usaha. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal,”Ucapnya.

Dengan adanya perbaikan jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang, Kepala Desa Cihelang Tonggoh Mulyadi mengatakan Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Dinas Pengerjaan Umum ( DPU) Kabupaten Sukabumi Yang Telah memperbaiki Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang,”Ucap Kades.

“Pembaikan Jembatan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik berupa pembangunan infrastruktur Perbaikan Jembatan demi kelancaran transportasi masyarakat umumnya.

Sebagai  Kepala Desa Cihelang Tonggoh saya sangat mengerti betapa pentingnya Perbaikan Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang yang baik dan terawat bagi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur Perbaikan Jembatan yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, pusat kesehatan, dan tempat ibadah,” Pungkasnya.

“Lanjut Mulyadi mengungkapkan, “Kami mengucapkan Banyak terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pekerjaan umum ( DPU)Kabupaten Sukabumi yang telah memperbaiki Jembatan ini,” Pungkasnya.

 

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

Yutelnews.com//

Bandung – Pemerintah Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga RT dan RW pada Jumat, 18 Juli 2025. ” Acara ini berlangsung di Rumah makan Pomang Rancamanyar , dan dihadiri oleh Ketua RW hingga Ketua Rt, serta Ketua Lembaga Kemasyarakatan se-Kelurahan Pasawahan. pada hari Jumat 18/07/2025.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kelurahan Pasawahan Tatang Mulyana SH, Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P di wakili Kasi Pemerintah Asep Wahyu A.md, Ketua LPM Kelurahan Pasawahan Om Pipik dan sebagai narasumber. Babinsa Koramil 2407 Dayeuhkolot Serma Aep Saepudin, Bhabinkamtibmas Polsek Dayeuhkolot Aiptu Otong Ayen Rukmana, Ketua TP-PKK Kelurahan pasawahan dan jajaran nya, Karang Taruna, ” Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas mereka sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus perpanjangan tangan pemerintah di tingkat lokal.

Dalam sambutan Kasipem kelurahan pasawahan Ate Sunaryo S.Sos, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. “RT dan RW adalah elemen penting dalam struktur pemerintahan. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan administrasi, menyelesaikan masalah sosial, dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas seperti ini sangat penting,” ujarnya Kasipem.

Lebih lanjut Kasipem Ate juga menekankan pentingnya kebersamaan dan koordinasi yang baik antar pengurus RT, RW, serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam menjalankan tugasnya. “Kolaborasi yang solid di tingkat lokal akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program-program pemerintah,” tambahnya.

Kasipem Ate pun berharap ke depan, Sosialisasi ini dapat menjadi momentum bagi RT dan RW di Kelurahan Pasawahan untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan kapasitas yang lebih baik, saya yakin RT dan RW di Kelurahan Pasawahan dapat menjadi teladan bagi lingkungan lainnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Pemerintah Kelurahan Pasawahan berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kelembagaan di tingkat lokal, demi terciptanya masyarakat yang harmonis, mandiri, dan sejahtera.

 

Yans.

Yutelnews.com//

Pekanbaru – Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Polda Riau melalui program Green Policing terus menggencarkan kegiatan edukasi lingkungan di kalangan pelajar. Salah satu kegiatan di SMK Labor Pekanbaru, yang melibatkan langsung siswa-siswi dalam aksi nyata peduli lingkungan. Jumat (18/7/2025).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto, SIK, dan didampingi oleh Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Riau AKBP Bainar, SH, MH, serta personil Bidhumas dan Ditbinmas Polda Riau.

Turut hadir Kepala Sekolah SMK Labor Pekanbaru Drs. Hendripides, M.Si, Para Guru Pengajar, serta sebanyak 255 siswa/siswi SMK Labor Pekanbaru.

Kepala Sekolah SMK Labor Pekanbaru Drs. Hendripides, M.Si mengatakan “Di sekolah kami SMK Labor ini melarang anak-anak untuk merusak tanaman yang ada di Sekolah. Satu daun satu nyawa, siapa yang memetik, merusak, membunuh daunnya sama dengan membunuh satu nyawa. Jangan dipetik bunga, tidak boleh dipetik semua lingkungan di Sekolah ini tidak boleh diganggu, kita utamakan menjaga lingkungan” ujar Kepala Sekolah SMK Labor Drs. Hendripides.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, menyatakan bahwa Green Policing bukan sekadar kampanye simbolis, melainkan bagian dari upaya jangka panjang Polri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan generasi yang cinta lingkungan.

Kabid Humas Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto, SIK, menyampaikan bahwa ada nilai yang disampaikan Kepala Sekolah, satu daun satu nyawa, itu cara atau adab, sebelum belajar ilmu belajar adab dulu supaya menimbulkan karakter, termasuk adab terhadap lingkungan.

“Pohon menghasilkan oksigen, kalau kita sakit di Rumah Sakit oksigen saja kita beli, ini gratis, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menghirup udara segar secara gratis, dan perlu kita lestarikan pohon tersebut” tegas Kombes Anom.

Melalui pendekatan yang interaktif dan inspiratif, para siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan melestarikan hutan serta sumber daya alam.

“Kami ingin adik-adik pelajar, tidak hanya tahu teori tentang lingkungan, tetapi juga membiasakan diri untuk hidup bersih, menanam pohon, dan tidak merusak alam. Adik-adik disini semua adalah agen perubahan masa depan,” ungkap Kombes Anom.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan juga bagi adik-adik SMK Labor yang melakukan penanaman pohon sebanyak 10 pohon akan diberi SIM Gratis dengan syarat memposting tanam pohon dengan tag akun official IG Kapolda Riau dan Humas Polda Riau.

Selanjutnya dilaksanakan juga penanaman pohon di SMK Labor, Antusiasme para siswa terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam seluruh rangkaian kegiatan. Kepala Sekolah dan guru-guru pun mengapresiasi langkah Polda Riau yang dinilai mampu memberikan motivasi dan pembelajaran praktis bagi generasi muda.

Program Green Policing ini berlanjut secara bertahap di berbagai sekolah lain di wilayah Riau, dengan harapan dapat menciptakan budaya peduli lingkungan yang kuat sejak usia dini.

(AS)

Yutelnews.com//

Nias Selatan, 18/07/2025 Dugaan penggelapan dana desa oleh Kepala Desa Lolohowa, Tafakhoi Halawa, menuai sorotan tajam dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan segera mengambil tindakan tegas berupa evaluasi dan pemberhentian terhadap Kades tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, dugaan penyelewengan dana desa terjadi sejak Tahun Anggaran 2020, terutama terkait anggaran pemeliharaan jembatan layang dan beberapa item pembangunan fisik lainnya. Total nilai dana yang diduga digelapkan mencapai Rp172.565.390, sebagaimana ditemukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

“Inspektorat telah melakukan mediasi dan memerintahkan agar dana yang belum dilaksanakan tersebut segera dikembalikan ke rekening desa. Namun hingga kini Kepala Desa belum melaksanakan perintah itu,” ujar Yanuari Halawa, Ketua BPD Desa Lolohowa, kepada wartawan.

Bersama dua anggota BPD lainnya, Rekaman Ndruru dan Sadima Waruwu, pihaknya telah melayangkan permohonan resmi kepada Bupati Nias Selatan agar segera dilakukan evaluasi terhadap Kepala Desa Tafakhoi Halawa. Mereka juga berharap proses hukum dapat segera dijalankan demi keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat yang merugikan keuangan negara. Masyarakat berhak tahu dan meminta kejelasan,” tegas salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana desa yang selama ini menjadi sorotan publik, terutama di wilayah-wilayah dengan pengawasan terbatas. Warga berharap agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap temuan ini dan segera bertindak tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepala Desa Lolohowa maupun pemerintah kecamatan terkait laporan tersebut.                                                                 (Deni Zega)

Yutelnews.com//

Sulsel – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan berpartisipasi aktif dalam sesi Fraud Awareness yang diselenggarakan oleh Pertamina Patra Niaga Sulawesi. Acara bertajuk “Fraud Control Strategic: Upaya Preventif, Deteksi dan Saksi Hukum sebagai Satu Kesatuan Anti Fraud dalam Upaya Mendukung Proses Bisnis di PT Pertamina Patra Niaga” ini berlangsung di Hotel Hyatt Place Makassar, Kamis (17/7/2025).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, tampil sebagai narasumber utama bersama Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Rasono, dan Ariani Wulandari selaku Manager Fraud Prevention at PT. Pertamina (Persero).

Kajati Sulsel Agus Salim menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan anggaran negara.

“Diskusi ini sangat penting karena menghadirkan dua lembaga vital, yaitu Kejaksaan dan BPKP, yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara penyalahgunaan anggaran negara. Kegiatan ini adalah wujud kolaborasi dan sinergitas antar lembaga,” ujar Agus Salim.

Agus Salim menekankan upaya Kejaksaan untuk memberikan back-up hukum kepada pegawai ASN dan BUMN agar terhindar dari proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Upaya ini mencakup pencegahan dan penindakan. Untuk pencegahan, Kejaksaan mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Jika ada pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), kami bisa melakukan pencegahan dari awal dengan memberikan pendampingan hukum,” jelas Agus Salim.

Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber.

“Fraud awareness bukan hanya rutinitas, tapi sudah jadi bagian dari budaya organisasi yang terus ditanamkan dalam proses bisnis dari kegiatan di lapangan sampai level keputusan di manajemen,” ujar Fanda. Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang terbuka dan momentum diskusi sebagai peringatan dalam mengelola BUMN.

Senada, Pjs Chief Audit Executive PT Pertamina Patra Niaga, Hendra Sukmana, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pencegahan dan kerja sama yang esensial untuk menjaga ketahanan serta memastikan ketersediaan energi. Perusahaan juga berkomitmen menyediakan sistem pendukung bagi pekerja untuk menyelesaikan persoalan hukum.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara para peserta dan narasumber, memperkuat pemahaman tentang strategi pengendalian fraud dan penegakan hukum.

(Abu Algifari)

 

Yutelnews.com//

Pekanbaru – Bupati Pelalawan H. Zukri menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, Senin (30/6/2025).

Forum strategis ini mengusung tema “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)”.

Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid dan turut dihadiri secara virtual oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menekankan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum menyatukan visi dan strategi pembangunan Riau lima tahun ke depan.

“Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita menghadapi tantangan nyata: ketimpangan wilayah, keterbatasan akses dasar, kerusakan lingkungan, hingga ketergantungan pada sektor primer. Tapi kita juga punya modal kuat.” tegas Gubernur Wahid.

Beliau merinci capaian ekonomi Riau yang tumbuh sebesar 4,65% pada triwulan I 2025, naik dari 3,65% pada tahun sebelumnya. PDRB Riau tercatat Rp1.112 triliun, terbesar kedua di luar Pulau Jawa. IPM mencapai 75,67, tingkat kemiskinan turun ke 6,36%, pengangguran menyusut ke 3,70%, dan gini rasio membaik menjadi 0,306.

Namun menurut Gubernur, pembangunan bukan sekadar angka, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, visi Riau Bedelau diperkuat dengan tagline “Merawat Tuah, Menjaga Marwah”, serta diturunkan ke dalam enam program prioritas pembangunan, yakni Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; infrastruktur andal dan merata; Ekonomi berbasis hilirisasi; Penurunan kemiskinan dan ketimpangan; Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan Perlindungan budaya dan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Riau juga menerapkan pendekatan spasial pembangunan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP):

1. WP Bernilai (Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai)

2. WP Pilar Meranti (Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti)

3. WP Gasing (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi)

Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan sejumlah pandangan kritis dan strategis. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah bukan hanya dilihat dari besaran pendapatan, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut dikelola secara tepat sasaran.

“Musrenbang RPJMD ini penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Tapi kita tidak hanya bicara soal pembangunan, kita bicara soal bagaimana pendapatan dikelola secara adil dan efektif untuk rakyat.” ungkap Bupati.

Bupati juga mendorong perlunya inisiatif daerah dalam mempercepat hilirisasi dan mendorong proyek strategis daerah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kita tidak harus menunggu dari pusat. Daerah harus mulai menetapkan proyek strategisnya sendiri. Dari proyek strategis daerah inilah yang nantinya akan menjadi Proyek Strategis Nasional.” Jelas Bupati.

Ia menyoroti pentingnya skema penguatan PSN berbasis potensi lokal dan menegaskan bahwa proyek daerah perlu didorong menjadi PSN melalui kolaborasi antara kabupaten dan pemerintah provinsi.

Bupati juga menggarisbawahi pentingnya perhatian infrastruktur, seperti penyelesaian Jalan Lintas Bono yang menjadi akses vital antara Pelalawan dan Inhil, serta percepatan tol Pekanbaru–Rengat yang membutuhkan dukungan komersial dan kebijakan yang tepat.

Di bidang pariwisata, Bupati mendorong agar sektor ini masuk dalam prioritas PSN, mengingat potensi ekonomi yang besar. Ia mengusulkan pengembangan Istana Sayap sebagai ikon pariwisata dan pusat budaya Melayu Provinsi Riau. Bahkan di Pelalawan, kata Bupati, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan berbahasa Melayu sekali dalam sepekan sebagai bentuk pelestarian budaya.

Terkait penanganan banjir, Bupati Zukri mengusulkan pembangunan waduk baru di Pangkalan Sumatera Barat melalui BWS, pembangunan waduk di Kampar Kiri, serta pengerukan sedimentasi sungai.

Di akhir penyampaiannya, Bupati menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya. Ia mengharapkan tim provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendata kawasan-kawasan yang selama ini belum memiliki kejelasan status.

“Kawasan hutan bukan hanya TNTN, tetapi juga HPT dan HPK yang menyangkut tanah masyarakat. Kami berharap ada kerja sama konkret agar status lahan dan hak masyarakat bisa diselesaikan secara adil.” tegasnya.

(AS)