SPMB 2026 Kabupaten Bandung Dimulai, Jalur Domisili Jadi Prioritas Utama Penerimaan Murid Baru

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan mengusung visi “Semua Harus Sekolah”.

Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si. melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, S.Sos., M.Si.. mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memastikan akses layanan pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh anak usia sekolah.

Upaya tersebut sejalan dengan visi SPMB 2026/2027 yang mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tidak diskriminatif, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

“Pemerintah Kabupaten Bandung terus berkomitmen untuk memastikan akses layanan pendidikan yang seluas-luasnya sejalan dengan visi SPMB Tahun 2026/2027, yaitu ‘Semua Harus Sekolah’.

Mari bersama-sama memastikan tidak ada anak yang tidak bersekolah dan tidak ada anak yang putus sekolah,” ujar Asep kepada awak media Rabu (03/06/2026).

Dalam pelaksanaannya, jalur domisili menjadi prioritas utama, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD), guna memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mempermudah mobilitas peserta didik sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah di Kabupaten Bandung.

Pada jenjang SD, kuota jalur domisili ditetapkan paling sedikit 70 persen dari total daya tampung sekolah. Sementara itu, jalur afirmasi memperoleh alokasi minimal 15 persen dan jalur mutasi paling sedikit 5 persen. Khusus jenjang SD, tidak tersedia jalur prestasi dalam proses penerimaan murid baru.

Adapun pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), pembagian kuota dilakukan lebih beragam. Jalur domisili mendapat alokasi minimal 40 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur mutasi 5 persen, serta jalur prestasi maksimal 25 persen dari total daya tampung sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan SPMB untuk seluruh jenjang pendidikan.

Pendaftaran untuk TK dan SD dibuka mulai 8 hingga 30 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan pada 1 Juli 2026, sedangkan registrasi ulang bagi peserta yang dinyatakan lolos dilaksanakan pada 8 hingga 12 Juli 2026. Tahun ajaran baru dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026.

Sementara itu, pelaksanaan SPMB jenjang SMP dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi pendaftar jalur domisili dan afirmasi yang berlangsung pada 8 hingga 13 Juni 2026.

Hasil seleksi diumumkan pada 18 Juni 2026 dan dilanjutkan dengan daftar ulang pada 19 hingga 20 Juni 2026.

Tahap kedua diperuntukkan bagi pendaftar jalur prestasi dan mutasi. Pendaftaran dibuka pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026.

Khusus jalur prestasi, peserta diwajibkan mengikuti tes kompetensi pada 6 dan 7 Juli 2026 sebelum hasil akhir diumumkan pada 9 Juli 2026.

Selain memperhatikan jadwal pelaksanaan, masyarakat juga diimbau memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran. Calon peserta didik SD harus berusia antara 6 hingga 12 tahun per 1 Juli 2026.

Sementara calon siswa SMP wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah, berusia maksimal 15 tahun, serta belum menikah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengingatkan para orang tua agar tidak menunda persiapan dokumen yang dibutuhkan.

Pemahaman terhadap mekanisme dan persyaratan pada setiap jalur penerimaan dinilai penting guna menghindari kendala selama proses pendaftaran berlangsung.

Melalui pelaksanaan yang terstruktur dan sistem seleksi yang mengacu pada regulasi yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.**

Yans

KDS Dorong Gerakan Pentahelix,Perkuat Sinergi Bandung Raya Atasi Ancaman Banjir dan Krisis Darurat Sampah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr H.M Dadang Supriatna menginisiasi pertemuan lintas pemangku kepentingan se-Bandung Raya untuk membahas penanganan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan persoalan sampah yang kian mendesak.

Pertemuan yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir DAS Citarum dan Permasalahan Sampah Bandung Raya itu digelar di Gedung Moh Toha Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Rabu 3 Juni 2026.

Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS (KDS) mengatakan persoalan banjir dan sampah tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu daerah, karena dampaknya dirasakan bersama oleh seluruh wilayah Bandung Raya, mulai Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat hingga Kabupaten Sumedang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Dandim 0624 Kabupaten Bandung yang langsung merespons inisiatif ini. Persoalan banjir dan sampah bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung, tetapi menjadi persoalan bersama Bandung Raya yang harus diselesaikan secara kolaboratif,” kata KDS.

Menurut KDS, pengalaman penanganan banjir selama ini menunjukkan bahwa normalisasi Sungai Citarum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi genangan. Ia mencontohkan normalisasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pada 2010 serta program Citarum Harum sejak 2018 yang mampu mempercepat surutnya banjir di sejumlah kawasan seperti Baleendah dan Dayeuhkolot.

Namun kondisi tersebut kembali memburuk seiring meningkatnya sedimentasi Sungai Citarum. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, sedimentasi di alur sungai diperkirakan telah mencapai sekitar 10 juta meter kubik sehingga mengurangi kapasitas tampung sungai dan meningkatkan risiko banjir saat musim hujan.

“Karena itu kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi. Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh satu institusi atau satu daerah,” ujarnya.

Selain normalisasi Sungai Citarum, KDS menyebut penanganan anak-anak sungai juga menjadi pekerjaan penting. Pemkab Bandung saat ini telah membentuk tim pentahelix di sembilan kecamatan rawan banjir untuk mempercepat normalisasi saluran dan anak sungai melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pendekatan kolaboratif menjadi pilihan yang harus diperkuat.

KDS juga mengingatkan pentingnya komitmen para pengembang dan perusahaan terhadap ketentuan tata ruang yang mewajibkan penyediaan lahan retensi air. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung, setiap pengembang diwajibkan menyediakan dan menghibahkan minimal 10 persen lahannya untuk kepentingan pengendalian banjir, seperti pembangunan embung, kolam retensi, maupun polder.

Selain persoalan banjir, KDS menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang semakin terbatas kapasitasnya. Menurut dia, jika tidak segera diantisipasi, Bandung Raya berpotensi menghadapi persoalan sampah yang lebih serius di masa mendatang.

“Kami berharap pertemuan ini menghasilkan masukan dan langkah-langkah konkret. Tujuannya semata-mata untuk kepentingan masyarakat Bandung Raya, baik dalam penanganan banjir maupun pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak dalam mencari akar persoalan dan merumuskan solusi bersama.

“Dengan duduk bersama seperti ini, kami berharap lahir keputusan dan langkah konkret yang dapat mempercepat penyelesaian persoalan banjir dan sampah di wilayah Bandung Raya,” ujar Samto.(*)

Yans.

FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), gelar visiting practitioner dengan menghadirkan Michel GM Maas

Berita, DAERAH, NEWS, PENDIDIKAN|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Program Studi Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), gelar visiting practitioner dengan menghadirkan Michel GM Maas, seorang penulis dan jurnalis dari Belanda, pada Selasa 2 Juni 2026 bertempat di Gedung Nu’man Soemantri UPI.

Michel GM Maas dihadapan para dosen, perwakilan Bandung Heritage, dan perwakilan MGMP Sejarah tampil membawakan buku karyanya yang berjudul,

“De Gelogen Kolonie: Naar Indonesië om Indië te vergeten” (Koloni yang Dusta: Pergi ke Indonesia untuk Melupakan Hindia).

Buku yang diterbitkan oleh penerbit Atlas Contact ini membahas tentang bagaimana bayangan masa lalu kolonialisme Belanda yang masih terus membayangi dan membentuk cara pandang masyarakat Belanda terhadap Indonesia.

Michel Maas seorang mantan jurnalis dan koresponden koran de Volkskrant yang pernah tinggal selama 18 tahun di Indonesia berhasil menyuguhkan karya yang berbeda, perpaduan antara memoar pribadi (termasuk pengalaman sang ayah yang terlibat dalam Perang Kemerdekaan) dengan reportase kritis mengenai realitas Indonesia modern. Maas menyoroti sikap masyarakat Belanda yang sering kali masih terjebak dalam romantisme kolonial dan keengganan mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Menurut Maas, masyarakat Belanda sering meromantisasi istilah “Indië” (Hindia Belanda) sebagai tanah eksotis yang damai, indah, dan penuh kenangan manis. Namun, Maas menegaskan bahwa romantisasi tersebut menutupi fakta kekerasan, eksploitasi, pembakaran desa, dan luka mendalam akibat penjajahan. Melalui bukunya itu, Maas mengajak warga Belanda untuk menghapus imajinasi tentang “fantasieland” (negeri khayalan).

Maas juga mengkritik ketidakpastian Historis. Dimana Belanda secara hukum masih sulit mengakui sepenuhnya 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan resmi Indonesia. Karenanya, Maas menyoroti bahwa tidak ada “sejarah kolonial yang setara dan disepakati bersama” (shared history) antara penjajah dan yang dijajah. Dari seorang warga Belanda yang datang dengan bias pemikiran Barat, Maas berhasil “membunuh sisi kolonialis” dalam dirinya. Ia menghargai Indonesia Modern. Ia menggeser fokus dari masa lalu kolonial ke realitas Indonesia saat ini—sebuah negara yang penuh dinamika, kontras, keindahan, sekaligus perjuangan politik yang rumit.

Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed, guru besar senior pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pendidikan IPS UPI yang hadir dalam diskusi itu, mengapresiasi presentasi Michel Maas. Menurut Prof. Nana, pandangan Maas dalam buku yang dipresentasikannya itu tidak berbeda antara penulisan Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan dengan prakemedekaan alias zaman kolonial. Keduanya meromantisasi tertib sosial kultural politik mengenai penjajahan.

Pemerintah kolonial berusaha menampilkan kebijakannya berguna untuk rakyat terjajah di satu sisi dan di sisi lainnya menegasikan kehidupan masyarakat terjajah yang harus diberadabkan.

Perlawanan rakyat terjajah dianggap sebagai tindakan barbar. Maka lahirnya kebijakan politik etis adalah salah satu cara mengagungkan keberhasilan kolonial. Parahnya, “keberhasilan politik etis yg melahirkan homines novi atau kaum terpelajar pribumi” dikapitalisasi oleh Pemerintah pascakemerdekaan dalam penulisan sejarah Indonesia yg diklaim sebagai indonesiasentris, tetapi kenyataannya masih Belanda sentris ungkap Prof. Nana.

Michel Maas mendekonstruksi itu. Dengan meminjam perspektif Jacques Derrida, dia mencoba membongkar perspektif kolonial dengan melihat kaum penjajah bukan sebagai the other dalam pandangan ktitis postmodernism dan postcolonial. Mereka adalah the center dan punya peran penting dalam perjalanan sejarah bangsanya, ungkap pakar Pendidikan IPS ini.

Menurut Prof. Nana Supriatna yang juga pakar dan penulis aktif yang banyak mengkaji metode pengajaran inovatif, sejarah lokal, dan pedagogi kreatif ini, karya Michel Maas menjadi sangat penting tidak hanya sebagai kritik dan menelanjangi pemerintah kolonial, melainkan juga sebagai bahan refleksi bangsa Indonesia dalam melihat sejarah bangsanya.

Harus kita akui, cara pandang bangsa kita pasca kolonial yang kerap ikut-ikutan meromantisasi keagungan kolonial sekaligus kemajuan dan peradaban Barat malah melahirkan mental inlander. Cirinya adalah bangsa yang tidak pede dengan warisan sejarah dan budayanya sendiri.

Jika Michael Maas sebagai orang Belanda sendiri menegasikan politik dan kultur penjajahan, mengapa kita sebagai bangsa merdeka malah belum bisa keluar dari mental jajahan yang kerap membanggakan simbol kolonial dalam kehidupan kontemporer kita, pungkas Prof. Nana***

Yans.

KDS Perluas Peluang Kerja ke Jepang, Skema Nol Rupiah Siap Dibuka untuk Warga Kabupaten Bandung

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr H.M Dadang Supriatna terus memperluas peluang kerja bagi masyarakat melalui penguatan kerja sama ketenagakerjaan dengan Jepang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kemitraan dengan Japan Platform for Migrant Workers toward Responsible and Inclusive Society (JP-MIRAI) guna membuka akses penempatan tenaga kerja migran yang legal, aman, dan tanpa membebani calon pekerja.

Komitmen tersebut ditandai dengan penerimaan kunjungan Board of Director JP-MIRAI Shisido Kenichi beserta jajaran sekaligus penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan JP-MIRAI di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, pada Rabu 3 Juni 2026.

Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS (KDS) menyambut baik kerja sama tersebut dan mengapresiasi komitmen JP-MIRAI yang selama ini turut mendukung penempatan pekerja asal Kabupaten Bandung di Jepang.

“JP-MIRAI sudah cukup lama bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Tahun lalu kami juga melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk melihat langsung para pekerja asal Kabupaten Bandung dan alhamdulillah mereka berhasil bekerja dengan baik di sana,” kata KDS.

Menurut KDS, kehadiran JP-MIRAI menjadi peluang besar untuk memperluas kuota penempatan tenaga kerja asal Kabupaten Bandung ke Jepang. Ia berharap kebutuhan tenaga kerja dari Jepang dapat disinkronkan dengan program pelatihan yang saat ini dijalankan di Kabupaten Bandung melalui lembaga pelatihan kerja.

“Prinsipnya kami sangat berterima kasih, apalagi skema yang ditawarkan ini tanpa biaya bagi calon pekerja. Ini tentu menjadi peluang yang sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Bahkan KDS menawarkan dukungan yang lebih luas apabila kebutuhan tenaga kerja dari Jepang terus meningkat. Menurut dia, kebutuhan tersebut tidak hanya bisa dipenuhi dari Kabupaten Bandung, tetapi juga dapat dikoordinasikan dengan daerah lain melalui jejaring Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

“Kalau kebutuhan SDM lebih besar lagi, nanti bisa kita komunikasikan bersama. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Harian APKASI sehingga bisa menjadi ruang diskusi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Dadang Komara mengatakan kerja sama dengan JP-MIRAI menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung dalam mendukung target penciptaan 10.000 lapangan kerja baru setiap tahun.

Menurut Dakom, sapaam Dadang Komara, Jepang merupakan salah satu negara tujuan yang potensial karena memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup besar sekaligus memberikan kesempatan peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja bagi generasi muda.

“Jepang merupakan salah satu negara tujuan strategis. Di satu sisi mereka membutuhkan tenaga kerja, di sisi lain masyarakat Kabupaten Bandung membutuhkan akses terhadap peluang kerja yang legal, aman, dan memberikan peningkatan kompetensi,” kata Dakom.

Ia menjelaskan Kabupaten Bandung memiliki sekitar 3,8 juta penduduk dengan mayoritas berada pada usia produktif. Karena itu perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Sebagai persiapan, Pemkab Bandung selama beberapa tahun terakhir telah mengembangkan program pelatihan bahasa Jepang bagi calon pekerja migran. Pada 2025, sebanyak 161 peserta berhasil bekerja di Jepang dari total 530 peserta pelatihan. Sementara sejak 2021 hingga 2025 tercatat 418 warga Kabupaten Bandung telah diberangkatkan bekerja ke Jepang dari total 840 peserta pelatihan.

Dakom menyebut salah satu keunggulan kerja sama dengan JP-MIRAI adalah penerapan prinsip Fair and Ethical Recruitment Initiative (FERI) yang menempatkan biaya rekrutmen sebagai tanggung jawab pengguna atau pemberi kerja sehingga tidak membebani calon pekerja migran.

“Kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Bandung berangkat melalui jalur yang benar, mendapatkan pelatihan yang memadai, serta memperoleh perlindungan hak-haknya selama bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Bandung berharap peluang kerja bagi masyarakat semakin terbuka, kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, serta kepercayaan perusahaan-perusahaan Jepang terhadap tenaga kerja asal Kabupaten Bandung semakin kuat.

Kerja sama ini juga diharapkan menjadi model kemitraan berkelanjutan dalam pengembangan tenaga kerja migran yang profesional, kompeten, dan berdaya saing global, sekaligus mendukung visi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(*)

Yans.

Tokoh Masyarakat Balaendah H. Aan Sopian ST, Sampaikan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Alm. Asep Anang, Warga yang Dikenal Baik

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Kabar duka kembali menyelimuti masyarakat Kelurahan Balaendah, Kecamatan Balaendah,Kabupaten Bandung. Tokoh masyarakat setempat, H. Aan Sopian, ST , menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah, Almarhum Asep Anang, warga Balaendah yang dikenal sebagai pribadi yang baik budi pekertinya, ramah, dan orang sederhana, sangat peduli terhadap lingkungan dan sebagian besar masa hidupnya di curahkan untuk pengabdian pada masyatakat dan negara. pada 03/06/2026.

H. Aan Sopian ST mengungkapkan kesedihannya mendengar kepergian Alm. Asep Nanang. Menurutnya, almarhum adalah sosok warga yang sangat taat, rendah hati, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Sepak terjangnya di tengah masyarakat selama ini dikenal sangat positif, senang membantu tetangga, serta aktif menjaga kerukunan antarwarga di lingkungan Balaendah.

“Saya mewakili diri pribadi dan seluruh masyarakat Balaendah, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Saudara kami tercinta, Alm. Asep Anang. Beliau adalah warga yang sangat baik, kepedulian sama orang lain, dan selalu hadir membantu jika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kepergiannya tentu menjadi kehilangan yang besar bagi keluarga dan kita semua warga Balaendah,” ujar H. Aan Sopian saat memberikan keterangan.

Lebih lanjut, H. Aan Sopian mengenang sosok almarhum sebagai warga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Sikap santun dan kebaikan hatinya menjadikan almarhum disayangi oleh siapa saja yang mengenalnya. Kepergiannya meninggalkan kesan mendalam dan duka yang mendalam bagi seluruh warga Balaendah.

“Almarhum Asep Anang dikenal sebagai orang yang sederhana, baik budi pekertinya, dan sangat peduli terhadap lingkungan. Kebaikan -kebaikan yang beliau lakukan semasa hidupnya menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus. Sosok seperti beliau adalah teladan bagi kita semua dalam bermasyarakat,” tambahnya.

H. Aan Sopian mendoakan agar segala amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT, segala khilaf dan kesalahannya diampuni, serta ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi-Nya. Ia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.

“Semoga almarhum husnul khotimah, tenang damai di alam sana, dan diterima segala amal baiknya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami turut merasakan kesedihan ini, semoga diberi ketabahan dan kekuatan iman. “Mari kita doakan bersama, semoga segala kebaikan almarhum menjadi cahaya penerang bagi beliau,” pungkas H. Aan Sopian.

Kepergian Alm. Asep Anang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar dan masyarakat Balaendah. Berbagai ucapan belasungkawa dan doa mengalir dari warga sekitar, rekan, dan kerabat yang mengenal sosoknya yang baik dan tulus itu.

Yans.

Peringati Hari Lahir Pancasila, Polda Jabar Tegaskan Komitmen Jaga Persatuan Bangsa

Berita, DAERAH, NEWS, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Polda Jawa Barat menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Upacara Mapolda Jabar, pada Senin, (01/06/2026).

Upacara tersebut dipimpin oleh Irwasda Polda Jawa Barat Kombes Pol. Benny Subandi, S.I.K., M.Si. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, serta pemersatu seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Dalam amanat yang dibacakan pada upacara tersebut, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema tersebut menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menjaga perdamaian dunia.

Irwasda Polda Jabar Kombes Pol. Benny Subandi menyampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam jiwa setiap insan Indonesia.

“Pancasila adalah bintang penuntun dan jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik global,” ujar Kombes Pol. Benny Subandi.

Ia juga menegaskan bahwa Pancasila telah membuktikan ketangguhannya dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnik, serta keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat.

Menurutnya, keberagaman tersebut dapat tetap bersatu karena adanya ikatan kebangsaan yang kokoh melalui nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, Irwasda Polda Jabar mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai teks dalam buku sejarah atau simbol di ruang-ruang formal.

Nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkan dalam sikap, kebijakan, serta perilaku sehari-hari.

“Setiap kebijakan publik harus berlandaskan keadilan sosial, menjamin hak-hak masyarakat, serta tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita juga harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan,” ungkapnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Polda Jabar meneguhkan komitmen untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai kebangsaan, serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berlandaskan semangat Pancasila.

Upacara berlangsung khidmat dan menjadi pengingat bahwa Pancasila akan senantiasa menjadi dasar dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat rasa keadilan, serta membangun Indonesia yang damai dan bermartabat.**

Yans.

Sosialisasi Perda KIA 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Tekankan Implementasi Nyata untuk Tekan AKI dan AKB

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Bandung terus diperkuat melalui penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Los 135 Cafe and Resto, Jalan Raya Cicalengka – Majalaya, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pada Selasa (02/06/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti sebatas dokumen administratif.

“Peraturan daerah yang telah disusun dan disahkan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh manfaat langsung dari kebijakan yang telah dibuat,” ujar Renie dalam sambutannya.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK kecamatan se-Daerah Pemilihan V Kabupaten Bandung, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Renie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal implementasi Perda KIA agar berjalan efektif hingga tingkat desa.

Menurutnya, Perda Nomor 11 Tahun 2023 merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Dinas Kesehatan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

“Kami berharap seluruh unsur masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa, kader PKK, tenaga kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mendukung implementasi perda ini di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr. Hj. Hanhan Siti Hasanah, M.H., menegaskan bahwa penurunan AKI dan AKB masih menjadi prioritas pembangunan kesehatan daerah.

Menurut Hanhan, indikator kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

“Angka kematian ibu dan bayi bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak untuk terus menurunkannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terus memperkuat berbagai program kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan kapasitas kader kesehatan, serta penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Hanhan juga mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dinilai konsisten memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa.

“Dengan adanya regulasi yang menjadi payung hukum, seluruh komponen memiliki landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak,” tuturnya.

Melalui sosialisasi Perda KIA tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, organisasi masyarakat, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan.**

Yans.

Pangdam III/ Siliwangi Hadiri Acara Lepas Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2026.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pangdam III/Siliwangi menghadiri acara Lepas Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan di Bale Gede Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1, Kota Bandung, pada Selasa (02/06/2026).

Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan sinergitas antarinstansi di wilayah Jawa Barat.

Acara lepas sambut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, pejabat Kejaksaan Agung RI, instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, para bupati/wali kota, kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat, serta insan media.

Pangdam III/Siliwangi hadir sebagai bagian dari unsur Forkopimda Jawa Barat untuk memberikan dukungan dan penghormatan kepada pejabat lama serta menyambut pejabat baru Kajati Jawa Barat.

Kehadiran Pangdam III/Siliwangi dalam kegiatan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara TNI AD, Kejaksaan, dan seluruh unsur pemerintahan dalam mendukung penegakan hukum, stabilitas keamanan, serta pembangunan daerah di Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam III/Siliwangi menyampaikan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja institusi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pejabat Kajati Jawa Barat yang lama atas dedikasi serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik bersama Kodam III/Siliwangi dan seluruh unsur Forkopimda. Semoga pengabdian yang telah diberikan menjadi kontribusi positif bagi kemajuan Jawa Barat,” ujar Pangdam.

Lebih lanjut, Pangdam III/Siliwangi menyampaikan harapannya kepada pejabat Kajati yang baru untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Kami siap melanjutkan dan meningkatkan sinergitas yang selama ini telah terbangun. Dengan kerja sama yang solid antara TNI, Kejaksaan, Polri, dan pemerintah daerah, saya optimistis stabilitas keamanan serta pembangunan di Jawa Barat dapat terus terjaga dengan baik,” tegas Pangdam.

Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan sebagai wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga harmonisasi serta memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Barat.

Sumber : (Pendam III/Siliwangi).

Ed. Yans.

Legislator Toni Permana SH, Sosialisasikan Hak Akses Keadilan Penyebarluasan Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Berita, DAERAH, HUKUM, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Nasdem, Toni Permana, S.H, menggelar kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin, pada Selasa (02/06/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Gor Dua Putri Balaendah, Kecamatan Balaendah, Kabupaten Bandung.

Acara ini dihadiri oleh dinsos Kabupaten Bandung, Praktisi Hukum Riyan, jajaran Relawan Toni, serta Majelis Pertimbangan Partai Kabupaten Bandung. ” Kegiatan penyebarluasan perda ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara gratis bagi warga kurang mampu.

Dalam pemaparannya, Toni Permana SH , menegaskan bahwa Perda Nomor 22 Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya warga miskin yang menghadapi persoalan hukum.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi perda menjadi langkah penting agar informasi ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kehadiran Perda Bantuan Hukum untuk Orang Miskin merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap warga yang membutuhkan pendampingan hukum. Tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan hak keadilan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya Toni.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyebarluaskan informasi mengenai bantuan hukum tersebut agar semakin banyak warga yang mengetahui hak-haknya dan dapat memperoleh perlindungan hukum secara layak.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi dialog dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta menyampaikan berbagai pertanyaan terkait mekanisme pengajuan bantuan hukum, kriteria penerima manfaat, serta peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2022 semakin meningkat sehingga akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Yans.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana, S.H., Sampaikan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Kader Terbaik Nasdem Balaendah

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Kabar duka menyelimuti keluarga besar Partai Nasdem Kabupaten Bandung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Toni Permana, S.H., menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Alm Asep Nanang salah satu kader terbaik dan kader teladan Partai Nasdem dari wilayah Balaendah. pada 02/06/2026.

Kehilangan sosok kader yang dikenal militan, setia, dan berdedikasi tinggi ini disampaikan Toni Permana SH sebagai duka yang mendalam bagi seluruh elemen partai maupun masyarakat di sekitar tempat almarhum Asep Nanang bertugas. “Menurutnya, kepergian almarhum bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga kehilangan besar bagi perjuangan dan kiprah Partai Nasdem di tingkat akar rumput.

“Atas nama pribadi dan rekan-rekan di DPRD Kabupaten Bandung, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Alm.Asep Nanang Telah berpulang ke Rahmatullah, saudara kami, kader terbaik Partai Nasdem dari Balaendah. ‘Sosok yang selama ini dikenal memiliki semangat juang tinggi, loyalitas luar biasa, dan selalu hadir untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Toni Permana saat memberikan keterangan.

Toni Permana SH, mengenang almarhum Asep Nanang sebagai sosok kader yang rendah hati, gigih, dan senantiasa menjaga nama baik partai melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Dedikasi almarhum dalam membangun organisasi serta kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar menjadi teladan bagi kader-kader lainnya.

“Beliau adalah contoh nyata kader partai yang bekerja dengan hati. Kehadirannya di tengah masyarakat Balaendah sangat dirasakan manfaatnya. Kami sangat kehilangan sosok yang tulus dan berdedikasi seperti beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT, segala khilaf dan kesalahannya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Toni Permana berharap semangat dan jejak kebaikan yang telah ditinggalkan almarhum dapat menjadi inspirasi dan diteruskan oleh kader-kader Nasdem lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen partai untuk mendoakan kebaikan bagi almarhum Asep Nanang sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdian yang telah diberikan selama ini.

“Kepergian beliau adalah pelajaran bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan berbakti semaksimal mungkin selama masih diberi kesempatan. Kami mendoakan semoga almarhum husnul khotimah dan damai di sisi-Nya,” pungkas Toni Permana.

Ucapan belasungkawa juga mengalir dari berbagai kalangan, rekan sejawat di legislatif, serta masyarakat luas yang mengenal sosok almarhum sebagai pribadi yang baik dan penuh dedikasi. Almarhum dikenal banyak orang sebagai kader yang selalu siap membantu dan menjaga persatuan di wilayah Balaendah.

Yans.

KDS Apresiasi Pagelaran Senin PSSP Jabar, Minta Seniman Muda Gencarkan Kaderisasi

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

BANDUNG –YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat upaya pelestarian seni dan budaya Sunda melalui pendidikan, pengembangan ekosistem kebudayaan, serta kolaborasi dengan komunitas seni dan budaya. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat menghadiri Pagelaran Seni Budaya Sunda se-Jawa Barat yang diselenggarakan Paguyuban Seniman dan Seniwati Pasundan (PSSP) di Kabupaten Bandung.

Bupati yang akrab disapa KDS itu menyampaikan apresiasi atas konsistensi PSSP dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya Sunda di tengah arus modernisasi.

“Jawa Barat memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik budaya masing-masing. Salah satunya Kabupaten Bandung yang memiliki kesenian wayang golek sebagai warisan budaya yang harus terus dilestarikan,” ujar KDS.

Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui pertunjukan seni, tetapi harus menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung mewajibkan Bahasa dan Budaya Sunda sebagai muatan lokal di jenjang SD dan SMP.

“Di Kabupaten Bandung, Bahasa dan Budaya Sunda menjadi muatan lokal yang wajib dipahami peserta didik. Ini merupakan bagian dari upaya membangun karakter generasi muda agar mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri,” katanya.

KDS juga mengajak PSSP untuk berkolaborasi dengan dunia pendidikan dalam memperluas edukasi budaya kepada para pelajar. Dengan sekitar 1.600 sekolah yang ada di Kabupaten Bandung, ia melihat peluang besar untuk memperkuat pengenalan bahasa, sastra, dan seni budaya Sunda kepada generasi penerus.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kebudayaan, Pemkab Bandung telah menghadirkan Dinas Kebudayaan yang berdiri secara mandiri. Ke depan, pemerintah daerah juga akan memperluas ruang ekspresi bagi para pelaku seni melalui penyelenggaraan festival budaya yang lebih masif.

“Saya menantang Kepala Dinas Kebudayaan untuk membuat program yang lebih masif. Insyaallah setelah semester kedua dan APBD Perubahan 2026, kita akan melaksanakan Festival Seni dan Budaya dalam tiga episode, yakni pada Agustus, Oktober, dan akhir tahun 2026,” tegasnya.

Festival tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para seniman dan seniwati untuk menampilkan karya terbaiknya sekaligus memperkuat ekosistem kebudayaan di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat.

Selain itu, KDS mengungkapkan bahwa Pemkab Bandung tengah menyiapkan sinergi antara sektor kebudayaan dan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik daerah sekaligus memperluas ruang tumbuh bagi seni budaya Sunda.

“Kita ingin budaya Sunda tetap eksis. Karena itu ke depan akan ada kolaborasi antara sektor pariwisata dan kebudayaan sehingga potensi seni budaya dapat berkembang lebih luas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kaderisasi sebagai langkah strategis menjaga keberlangsungan seni dan budaya Sunda di masa depan. Menurutnya, generasi muda harus diberikan ruang dan kesempatan untuk belajar, berkarya, serta melanjutkan estafet pelestarian budaya.

“Generasi muda harus dipersiapkan. Harus ada kaderisasi dan pewarisan nilai-nilai budaya secara berkelanjutan agar seni budaya Sunda tetap hidup dan berkembang,” katanya.

KDS juga mengajak seluruh seniman dan seniwati untuk turut menanamkan nilai-nilai budaya Sunda melalui kepedulian terhadap lingkungan.

“Saya titip kepada seluruh seniman dan seniwati, kalau kita sayang dengan budaya Sunda, kalau kita mau melestarikan budaya Sunda, maka jangan lupa bersih-bersih di lingkungan masing-masing. Dengan lingkungan yang bersih kita akan sehat, dan dengan tubuh yang sehat kita akan lebih berkualitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pelestarian budaya Sunda diharapkan terus berkembang sebagai bagian penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang BEDAS menuju Indonesia Emas 2045.

Yans.

KDS Tegaskan Komitmen Penanganan Banjir Tegalluar, Perusahaan Wajib Penuhi Lahan Retensi

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

BANDUNG — YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan banjir yang selama bertahun-tahun terjadi di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memastikan seluruh perusahaan di kawasan tersebut memenuhi kewajiban penyediaan lahan retensi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan KDS saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Penguatan Pentahelix Penanganan Banjir di Wilayah Kecamatan Bojongsoang yang berlangsung di Aula Kantor Desa Tegalluar, Selasa (2/6/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa, Kepala Disperkimtan Enjang Wahyudin, Kepala DPMPTSP Ben Indra Agusta, perwakilan pelaku usaha, serta masyarakat setempat.

KDS mengaku sengaja turun langsung memimpin rapat karena berbagai pembahasan dan koordinasi yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir belum menghasilkan keputusan final terkait penanganan banjir yang terus menghantui kawasan Tegalluar.

“Sudah beberapa bulan ke belakang kita menegaskan kepada para kepala dinas, tetapi belum final. Maka hari ini saya hadir langsung karena persoalan ini harus segera ada penyelesaian,” tegas KDS.

Menurutnya, hasil peninjauan lapangan yang dilakukan beberapa waktu lalu telah menghasilkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi banjir yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat dan dunia usaha di kawasan tersebut.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperlebar saluran air yang sudah ada. Saluran yang mengalami penyumbatan akan dinormalisasi kembali agar aliran air menjadi lancar. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kolam retensi sebagai tempat penampungan air saat curah hujan tinggi.

KDS menegaskan, banjir yang terus berulang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dunia usaha yang beroperasi di kawasan Tegalluar.

“Setiap musim hujan banjir, perusahaan rugi. Masyarakat juga rugi dan aktivitas terganggu. Kalau kita hanya berbicara kerugian tanpa mencari solusi, persoalan ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, KDS mengingatkan para pengusaha mengenai kewajiban yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah, khususnya Pasal 62, yang mewajibkan penyediaan lahan retensi minimal 10 persen dari luas kawasan yang dimiliki perusahaan.

Menurutnya, kewajiban tersebut bukan permintaan baru dari pemerintah, melainkan komitmen yang telah disepakati para pelaku usaha saat mengajukan perizinan pembangunan.

“Kami bukan meminta. Kami sedang menagih janji yang sudah disepakati ketika izin diterbitkan. Dulu mungkin diberikan toleransi, tetapi tidak diingatkan dan tidak diawasi. Nah, sekarang kami ingatkan kembali,” katanya.

KDS menegaskan Pemkab Bandung akan mengambil langkah tegas apabila masih terdapat perusahaan yang tidak menjalankan komitmen tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan banjir di kawasan Tegalluar.

“Kalau besok ternyata masih mempertahankan dan tidak melaksanakan kewajibannya, mohon maaf. Saya sudah tugaskan secara resmi Satpol PP untuk melakukan penyegelan dan penutupan perusahaan yang tidak komitmen terhadap aturan yang sudah disepakati. Ini demi meminimalisasi banjir di sekitar Desa Tegalluar,” tegasnya.

Menurut KDS, keberadaan kolam retensi menjadi salah satu faktor penting dalam mengendalikan debit air saat curah hujan tinggi. Dengan kapasitas yang memadai, kolam retensi mampu menampung limpasan air sehingga dapat mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman maupun industri.

Ia mencontohkan, apabila tersedia kawasan retensi seluas 13 hektare dengan kedalaman lima meter, maka kawasan tersebut mampu menampung hampir satu juta meter kubik air.

“Kalau kawasan retensi tersedia dan aliran sungainya normal, saya yakin persoalan banjir di wilayah ini bisa berkurang secara signifikan bahkan terselesaikan,” ujar KDS.

Selain menyoroti kewajiban perusahaan yang telah beroperasi, KDS juga membuka kemungkinan evaluasi terhadap kawasan yang belum dibangun. Menurutnya, apabila hasil kajian menunjukkan suatu wilayah lebih tepat dimanfaatkan untuk kepentingan pengendalian banjir dan ketahanan pangan, maka status lahannya dapat dikembalikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kalau ada kawasan yang belum dibangun dan ternyata dipandang perlu untuk dikaji ulang, bisa saja kita kembalikan lagi menjadi sawah. Apalagi sekarang sedang ada evaluasi RTRW. Kalau memang harus kembali menjadi LP2B, ya kita kembalikan,” katanya.

Terkait percepatan penanganan banjir, KDS mengungkapkan bahwa sejumlah langkah teknis sudah mulai berjalan. Ia mengaku telah menerima laporan dari Dinas Bina Marga bahwa pekerjaan peninggian jalan di kawasan terdampak banjir telah memasuki tahap lelang.

“Saya baru kemarin ditelepon langsung oleh Dinas Bina Marga. Hari ini proses lelang berjalan. Ada peninggian jalan sekitar satu meter untuk mengurangi dampak genangan,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Bandung juga akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Satgas Citarum Harum guna mempercepat normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi.

“Kami akan bertemu dengan BBWS dan juga Satgas Citarum Harum. Dalam minggu ini akan diputuskan timeline pengerjaannya seperti apa sehingga masyarakat bisa mengetahui target penyelesaiannya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, KDS juga menyinggung persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bandung. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Bandung belum menetapkan status darurat sampah.

Menurutnya, solusi utama persoalan sampah bukan lagi bergantung pada Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir (TPPAS) Sarimukti, melainkan memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.

“Darurat sampah sebenarnya bukan hal baru lagi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya. Sarimukti bukan solusi jangka panjang,” ujarnya.

KDS mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait peluang pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern di Kabupaten Bandung.

Ia menyebut terdapat tawaran pembangunan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas minimal 600 ton per hari yang khusus melayani Kabupaten Bandung.

“Kalau ini bisa direalisasikan tentu menjadi solusi yang sangat baik. Apalagi produksi sampah Kabupaten Bandung saat ini mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sementara yang baru bisa tertangani sekitar 620 ton per hari,” katanya.

Karena itu, KDS menegaskan Pemkab Bandung akan terus mendorong pengelolaan sampah berbasis desa agar volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir semakin berkurang.

“Kita akan terus berupaya mencari solusi terbaik. Fokus kami bagaimana sampah bisa dikelola dari hulu sehingga residunya semakin sedikit dan persoalan sampah di Kabupaten Bandung bisa tertangani secara bertahap,” pungkasnya.

Yans.

Atasi Banjir Bojongsoang, DPRD Pastikan Pembangunan Kolam Retensi Tegalluar Berjalan Sesuai Rencana.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung — YUTELNEWS.com// Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki menyatakan DPRD siap mengawal percepatan pembangunan Kolam Retensi Tegalluar yang diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur pengendali banjir di kawasan Bojongsoang dan sekitarnya.

Menurut Hailuki, pembangunan kolam retensi merupakan langkah strategis untuk mengurangi genangan yang selama ini kerap terjadi saat debit air meningkat pada musim hujan.

“Kolam retensi ini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam sistem pengendalian banjir di kawasan Bojongsoang. Karena itu DPRD akan mengawal prosesnya agar berjalan sesuai rencana dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Hailuki di Soreang, Selasa (2/6/2026).

Ia mengatakan persoalan banjir di kawasan Bojongsoang sudah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain pembangunan kolam retensi, Hailuki menilai normalisasi Sungai Cilisungan, pengerukan sedimentasi, pelebaran sungai, serta penataan saluran air harus terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tampung aliran air.

Menurut dia, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar program-program pengendalian banjir dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“DPRD berkepentingan memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak terhadap pengurangan risiko banjir dan perlindungan masyarakat,” ujar Hailuki.

Meski demikian, Hailuki mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah hilir.

Ia menilai upaya konservasi kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) harus menjadi bagian dari strategi besar pengendalian banjir di Kabupaten Bandung.

“Jangan lupakan rehabilitasi lahan sayuran dengan tanaman keras di kawasan hulu sungai. Kawasan resapan air harus dijaga agar air hujan tidak langsung mengalir ke hilir dan memperbesar risiko banjir,” katanya.

Menurut Hailuki, keberhasilan pengendalian banjir membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha hingga para pemilik lahan.

Karena itu ia berharap pembangunan Kolam Retensi Tegalluar dapat berjalan beriringan dengan program konservasi lingkungan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang bagi kawasan Bojongsoang dan wilayah sekitarnya.(*)

Yans.

Anggota DPRD Dadang Hemayana A.md, S.I.P Gelar Sosper Kesehatan di Banjaran, Dorong Layanan Prima

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB, H. Dadang Hemayana, A.Md., S.I.P., kembali turun ke tengah masyarakat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dengan fokus utama bidang kesehatan, bertempat di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. pada selasa 02/06/2026. Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman warga tentang hak pelayanan kesehatan, aturan perlindungan kesehatan, serta upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Bandung .

Acara yang berlangsung di GOR PGRI Banjaran ini dihadiri ratusan warga, kader Posyandu, tenaga kesehatan puskesmas, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur keamanan setempat. “Dalam pemaparan materinya, Dadang Hemayana menjelaskan secara rinci Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kesehatan Ibu dan Anak, serta kebijakan daerah terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit .

“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara dan prioritas utama pembangunan daerah. Melalui sosialisasi ini, saya ingin memastikan seluruh warga Banjaran paham aturan yang melindungi hak mereka mendapatkan pelayanan yang layak, mulai dari akses Puskesmas, Posyandu, hingga jaminan kesehatan,” ujar Dadang di hadapan peserta.

Sebagai anggota dewan yang selalu memperjuangkan bidang kesehatan, ia juga menekankan tiga poin utama: peningkatan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, dan peran aktif masyarakat menjaga pola hidup sehat. dan Ia juga menyoroti pentingnya peran Posyandu sebagai garda terdepan pemantauan tumbuh kembang balita dan pencegahan stunting, yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dan pusat .

“Stunting bukan hanya masalah individu, tapi tanggung jawab bersama. Ibu hamil harus rutin periksa, bayi mendapat ASI eksklusif, dan balita dipantau pertumbuhannya. Saya akan terus mendorong penambahan bantuan gizi dan pelatihan bagi kader Posyandu agar pelayanan di Banjaran semakin maksimal,” tegasnya.

Dalam sesi dialog interaktif, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari permintaan perbaikan gedung, ketersediaan obat gratis, hingga kendala akses kesehatan bagi warga kurang mampu. Salah satu warga meminta perhatian lebih untuk layanan kesehatan yang dirasakan masih terbatas.

Dadang Hemayana mencatat setiap masukan dengan rinci dan berjanji akan segera menindaklanjutinya melalui forum dewan dan instansi terkait. Ia menegaskan komitmennya memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan agar fasilitas di Banjaran setara dengan wilayah lain, serta memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan lancar tanpa kendala birokrasi.

“Setiap usulan yang disampaikan hari ini akan saya bawa ke rapat komisi dan pleno. Kita akan perjuangkan agar lebih lengkap, obat tersedia, dan warga tidak kesulitan berobat. Wakil rakyat ada di sini untuk memperjuangkan hak kesehatan kalian,” jawab Dadang merespons keluhan warga.

Para peserta menyambut positif kegiatan ini. Ketua Kader Posyandu Banjaran mengaku sangat terbantu dengan penjelasan aturan dan komitmen dukungan yang disampaikan, sehingga makin bersemangat melayani masyarakat.

“Kami jadi lebih paham aturannya dan tahu harus kemana mengusulkan perbaikan. Terima kasih Pak dewan Dadang sudah mendengar dan berjanji memperjuangkan fasilitas kesehatan kami. Ini sangat berarti buat kami warga Banjaran,” ujarnya.

Dadang Hemayana berharap sosialisasi ini menjadi langkah awal membangun kesadaran bersama, sehingga masyarakat lebih sehat, sejahtera, dan kualitas sumber daya manusia di Banjaran semakin meningkat. “Sosialisasi ini bukan akhir, tapi awal kerja sama. Mari kita jaga kesehatan bersama, karena masyarakat yang sehat adalah modal utama daerah yang maju,” pungkasnya.

Yans.

Tokoh Masyarakat Sekaligus Sekdes Banjaran Kota, Indra Irawan, Apresiasi Tinggi SOSPER Kesehatan Anggota DPRD Dadang Hemayana S.I.P.

Berita, DAERAH, KESEHATAN, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) bidang kesehatan yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Bandung H. Dadang Hemayana, A.Md., S.I.P., di wilayah Desa Banjaran Kota, mendapat sambutan dan apresiasi luar biasa dari tokoh masyarakat sekaligus Sekretaris Desa (Sekdes) Banjaran Kota, Indra Irawan. ” Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat akan pemahaman hak pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan masalah kesehatan seperti stunting.

Sekdes Indra Irawan yang turut hadir dan mendampingi jalannya kegiatan di GOR PGRI Desa Banjaran Kota itu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak dewan Dadang Hemayana A.Md, S.IP yang secara khusus mengangkat tema kesehatan, isu yang paling dekat dan dirasakan langsung oleh kehidupan warga sehari-hari.

“Atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Banjaran Kota, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak dewan Dadang Hemayana. Sosper kali ini sangat tepat sasaran, materinya jelas, mudah dipahami, dan langsung menyentuh kebutuhan kami, terutama soal akses layanan kesehatan, ketersediaan , dan pencegahan stunting yang menjadi perhatian utama kita semua,” ujar Indra Irawan dalam keterangannya usai acara.

Sebagai sekdes sekaligus tokoh masyarakat, Indra menilai kehadiran wakil rakyat langsung ke tengah lapangan bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan bukti nyata kedekatan dan kepedulian terhadap nasib konstituennya. Ia menekankan bahwa sosialisasi seperti ini menjadi jembatan penting agar aturan daerah tidak hanya menjadi dokumen, tapi diketahui, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Selama ini banyak warga yang belum paham hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Melalui penjelasan Bapak dewan Dadang Hemayana, kami jadi tahu aturannya dan tahu apa yang harus diperjuangkan. Ini sangat membantu perangkat desa dan kader Posyandu dalam mengedukasi warga,” tambahnya.

Indra juga memuji komitmen bapak dewan Dadang Hemayana yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga aktif mendengar, mencatat, dan berjanji memperjuangkan setiap aspirasi warga mulai dari perbaikan fasilitas Puskesmas, penambahan , hingga ketersediaan gizi seimbang untuk balita dan ibu hamil.

“Bapak Dadang tidak hanya datang berbicara, tapi mendengar keluhan kami. Beliau berjanji akan membawa setiap usulan ke forum dewan. Ini yang kami harapkan, wakil rakyat yang benar-benar hadir, mendengar, dan berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Kehadiran beliau membuat kami semakin optimis pelayanan kesehatan di Banjaran Kota akan semakin baik ke depannya,” ungkap Indra.

Ia berharap kegiatan serupa terus digelar secara berkelanjutan, tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga sektor lain seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Sinergi antara wakil rakyat, pemerintah desa, dan masyarakat, kata dia, adalah kunci utama mewujudkan Banjaran Kota yang sehat, maju, dan sejahtera.

“Semoga kerja sama yang baik ini terus terjalin. Kami siap mendukung dan bersinergi penuh dengan Bapak Dadang Hemayana demi kemajuan bersama. Terima kasih sudah menjadikan Banjaran Kota sebagai lokasi sosialisasi yang sangat bermanfaat ini,” pungkas Indra Irawan.

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.