Penulis: Ningsih Zend

Yutelnews.com/ Akar Bumi Indonesia (ABI) melakukan verifikasi lapangan di sekitar Bendungan Tembesi pada, Minggu (7/12/2025). Hasil verifikasi tersebut menemukan berbagai aktivitas yang diduga melanggar aturan dan kegiatan industri yang mengancam kualitas air bendungan yang menjadi sumber air baku utama masyarakat Kota Batam.

Dalam verifikasi tersebut, ABI menemukan aktivitas pematangan lahan di sekitar Daerah Tangkapan Air (DTA) Bendungan Tembesi dan keberadaan papan nama PT. Kerabat Budi Mulia di tepi Jalan Trans Barelang yang dekat dengan Jembatan Raja Ali Haji, serta sejumlah truk pengangkut material timbunan dan alat berat jenis ekskavator.

“Kami mempertanyakan apakah aktivitas pematangan lahan tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang, serta apakah perizinan yang dimiliki sudah mempertimbangkan dampak ekologis, mengingat lokasinya berada di kawasan sensitif yang berbatasan langsung dengan DTA dan zona inti Bendungan Tembesi,” ujar Pendiri Akar Bumi Indonesia, Hendrik Hermawan, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan penelusuran dokumen ditemukan informasi bahwa PT Kerabat Budi Mulia tercatat memperoleh Izin Prinsip Pemanfaatan Lahan (PL) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam pada 28 Januari 2014. Izin tersebut diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima ABI, perusahaan tersebut diduga memiliki izin prinsip di lebih dari satu lokasi yang masih berada dalam satu kawasan. Salah satu lokasi memiliki luas sekitar 7,18 hektare di dekat Jembatan Raja Ali Haji yang telah lebih dahulu dikembangkan.

Aktivitas di lokasi ini sebelumnya juga sempat memicu sengketa dan pengawasan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena diduga memasuki ruang laut dan memiliki persoalan perizinan lingkungan.

ABI menduga luas aktivitas di lapangan melebihi izin yang diberikan.

Sementara lokasi kedua seluas kurang lebih 11 hektare yang saat ini menjadi perhatian, diduga berada langsung di kawasan DTA dan zona inti Bendungan Tembesi. Aktvitas di lokasi ini dinilai jauh lebih berbahaya karena berisiko langsung terhadap daya dukung dan kualitas air bendungan.

“Kami menduga pintu masuk Bendungan Tembesi dimundurkan 350 meter mendekati bibir bendungan agar kedua lokasi yang diduga milik PT Kerabat Budi Mulia ini saling terhubung,” ujar Hendrik.

ABI juga memperoleh informasi bahwa penetapan lokasi atas nama PT Kerabat Budi Mulia tersebut sejak pertama kali diterbitkan telah mengalami tiga kali perubahan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi peruntukan ruang, luasan kegiatan, serta kesesuaian antara dokumen perizinan dan aktivitas yang berlangsung di lapangan.penetapan lokasi pertama seluas 7,18 hektare itu tercatat beralamat di Komplek Pasar Bumi Indah, Kecamatan Lubuk Baja.

Namun, ABI menemukan bahwa alamat tersebut tidak menunjukkan keberadaan maupun aktivitas PT Kerabat Budi Mulia, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan dan kesesuaian data administrasi perusahaan.

Dalam dokumen izin prinsip tercantum sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, antara lain:

1. Menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan sebagai arahan utamadalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam upaya kelestarianlingkungan.

2. Menjaga dan memperhatikan saluran air/kanal air, kajian lingkungan, ekosistem, melindungi kepentingan umum serta mempedomani ketentuandan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Membayar pajak dan retribusi bahan galian timbunan (Golongan C) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Tanggung jawab penuh atas seluruh dampak yang timbul dari pemanfaatan ruang.

Namun demikian, ABI menilai terdapat kejanggalan serius. Pada tahun 2014, Bendungan Tembesi telah selesai dibangun dan mulai disterilkan, sehingga kawasan tersebut seharusnya ditetapkan sebagai wilayah lindung dan tidak diperuntukkan bagi kegiatan komersial.

“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, mengapa izin prinsip pemanfaatan ruang dapat diterbitkan di kawasan yang secara faktual merupakan DTA dan bahkan berbatasan langsung dengan zona inti bendungan,” tegas Hendrik.

Selain itu, ABI juga menerima informasi adanya dugaan tunggakan pajak dan retribusi galian C oleh PT Kerabat Budi Mulia di lokasi pertama. Pajak Galian C dihitung berdasarkan volume kegiatan cut and fill dan merupakan bagian dari pendapatan daerah Kota Batam. Informasi itu disebut-sebut telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

ABI menyatakan sudah menindaklanjuti dugaan ini dengan melakukan konfirmasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. ABI menegaskan bahwa bendungan merupakan kawasan dengan fungsi tunggal (single usage), yang hanya boleh dimanfaatkan untuk penyediaan air baku.

Batam tidak memiliki sumber air tanah, sehingga ketergantungan terhadap waduk sangat tinggi. Bendungan Tembesi memiliki luas sekitar 840 hektare dan menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan air bersih Batam, atau sekitar 600 liter per detik, dari total kebutuhan rumah tangga sekitar 2.500 liter per detik.

Saat ini, Batam mengandalkan enam bendungan penampung air hujan, dengan sekitar 95 persen pasokan air bergantung pada curah hujan dan sisanya pada kelestarian hutan lindung di daerahtangkapan air.

“Jika pembiaran ini terus terjadi, bukan hanya Bendungan Tembesi yang terancam, tetapi seluruh bendungan di Batam, bahkan hingga kawasan Segong. Ini merupakan bentuk degradasi sistemik terhadap daya dukung bendungan,”kata Hendrik.

Atas temuan tersebut, Akar Bumi Indonesia menyatakan akan:

1. Melaporkan temuan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta peninjauan dokumen lingkungan dan perizinan PT Kerabat Budi Mulia.

2. Mengajukan audiensi serta menyampaikan surat resmi kepada BP Batam dan Pemerintah Kota Batam terkait komersialisasi kawasan DTA dan zona inti bendungan.

3. Mendorong pencabutan izin prinsip yang berada di kawasan DTA dan zona inti waduk.

4. Merekomendasikan agar pemnerintah menyediakan lahan pengganti di lokasi lain apabila pencabutan izin dilakukan, guna menghindari kerugian sepihak tanpa mengorbankan kepentingan publik.

“Membiarkan perusahaan memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan sumber air publik merupakan bentuk kejahatan lingkungan atau eco crime. Dampaknya mungkin belum sepenuhnya terlihat saat ini, namun tanda-tandanya sudah sangat jelas,” jelas Hendrik.

Dalam verifikasi tersebut, ABI juga menemukan bahwa kawasan hutan lindung disekitar waduk telah dialihkan statusnya menjadi kawasan “putih” yang dimanfaatkan oleh PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) yang merupakan anak perusahaan Panbil Group. Beberapa lokasi bahkan berbatasan langsung dengan zona inti bendungan,yang seharusnya dilindungi untuk menjaga kualitas air.

Hendrik mengingatkan bahwa apabila perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi, risiko masuknya limbah ke bendungan akan sangat besar dan berpotensi mencemari air baku. Selain itu, ABI menemukan adanya aktivitas pertanian di kawasan DTA dan hutan lindung.

Penggunaan pestisida telah mencemari air bendungan, terutama saat hujan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas air, tetapi juga memicu pertumbuhan eceng gondok yang mempercepat pendangkalan bendungan.

“Hal ini sangat ironis, mengingat BP Batam telah berupaya membersihkan eceng gondok di bendungan, sementara aktivitas yang memicu permasalahan tersebutjustru dibiarkan,” ujar Hendrik.

Kegiatan lain yang ditemukan meliputi tambak ikan, pembuatan batu bata, industri tahu skala kecil, hingga aktivitas pengambilan pasir. Seluruh kegiatan tersebut dinilai mengancam fungsi utama Bendungan Tembesi sebagai sumber air baku publik yang seharusnya bebas dari aktivitas ekonomi berisiko pencemaran.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya rencana pembangunan kawasan industri berskala besar di sekitar DTA Bendungan Tembesi. Meskipun diklaim memiliki sistem pengolahan limbah, ABI mempertanyakan kejelasan mekanisme pembuangan limbah tersebut.

Pembuangan ke laut dinilai tidak realistis karena jarak dan biaya yang besar, sehingga dikhawatirkan limbah akan dibuang ke bendungan. Selain itu, rencana pemanfaatan bendungan sebagai kawasan PLTS terapung terbesar kedua di Indonesia (setelah PLTS Cirata) oleh PT TBS Energi Utama Tbk juga dinilai berpotensi merusak fungsi utama waduk sebagai sumber air baku.

Mengingat Batam tidak memiliki sumber air tanah, Bendungan Tembesi menjadi aset vital yang harus dilindungi. Pengalihan fungsi untuk kepentingan komersial berisiko mengancam ketahanan air jangka panjang kota ini.

Hendrik Hermawan mengingatkan bahwa Batam pernah mengalami krisis air, salah satunya pada tahun 2020 ketika volume air bendungan menyusut drastis.

“Krisis air di Batam merupakan persoalan berulang. Pada tahun 2015, kekeringan parah sempat melumpuhkan kota, dan warga terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, sebagian warga harus mengambil air dari genangan tanah,” ujar Hendrik.

Oleh karena itu, ABI mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) lintas sektor yang melibatkan akademisi, organisasi lingkungan, tokoh masyarakat, serta BP Batam sebagai koordinator utama. Satgas ini diharapkan bertugas menghentikan aktivitas ilegal, mengaudit dampak lingkungan dan tata ruang, serta memastikan tidak ada limbah yang dibuang ke kawasan DTA.

ABI menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan vital publik yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi. Pembiaran terhadap aktivitas yang merusak kawasan DTA dan bendungan hanya akan memperbesar ancaman terhadap keberlanjutan hidup masyarakat Batam.

“Pemerintah diminta bertindak tegas dan cepat untuk melindungi sumber air yang tersisa,” pungkas Hendrik. /Rls F

 

YUTELNEWS.com | Wakil Bupati (Wabup) Bandung Ali Syakieb lepas 225 peserta pemagangan ke Jepang di Aula Sekai Mustika Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Selasa (20/5/2025). Pengiriman peserta magang ini dibagi dalam dua tahap, yang akan dilaksanakan pula nanti pada Desember 2025 mendatang.

Pelepasan ratusan peserta magang pelatihan ke negara Jepang itu atas inisiasi Pemkab Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung dan Sending Organization Lembaga Pelatihan Kerja (SO LPK) Sekai Mustika.

Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menyampaikan apresiasinya kepada Disnaker dan LPK Sekai Mustika atas peran aktifnya dalam membangun kapasitas dan kompetensi generasi muda.

“Disnaker dan LPK Sekai Mustika telah membuka akses bagi mereka untuk berkiprah di kancah internasional, khususnya di Sakura Jepang,” kata Ali Syakieb dalam sambutannya.

Ali Syakieb mengucapkan selamat kepada 225 orang peserta yang telah lolos seleksi dan siap berangkat Magang ke Jepang.

“Sejak awal masa jabatan, kami berkomitmen untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Bandung sebagai langkah solutif meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” katanya.

“Hal ini selaras dengan program kerja Bupati Bandung dalam rangka penciptaan 10.000 pembukaan lapangan usaha baru bidang ketenagakerjaan pada tahun 2025 ini. Pada program Bedas Jilid 2 selama lima tahun kedepan, Pak Bupati memprogramkan 50.000 lapangan usaha baru, termasuk di antaranya Pekerja Migran,” ujar Ali Syakieb.

Wabup Bandung menyebutkan bahwa negara Jepang dan Korea mengahadapi masalah kekurangan tenaga kerja, sebagai akibat dari menurutnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Hal itu menyebabkan jumlah penduduk usia produktif menjadi menurun.

Dijelaskan, pendidikan Indonesia dengan usia produktif berjumlah 71 persen, sangat memungkinkan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut.

“Hal ini menjadi latar belakang adanya perjanjian kemitraan antara kedua negara tersebut dengan Indonesia dalam rangka pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik antar pemerintah maupun swasta,” ujarnya.

Melalui pelatihan magang ini, Wabup Ali Syakieb berbagai para peserta mampu menggali potensi diri, menciptakan peluang, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung.

“Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan membawa kemajuan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Semoga kerja keras dan sinergi kita bersama dapat menghasilkan generasi muda yang tangguh dan inovatif,” ujarnya.

Ali Syakieb mengungkapkan bahwa para pekerja itu untuk mencari pengalaman di Jepang, dan setelah sukses jangan lupa pulang lagi ke Indonesia, khususnya ke Kabupaten Bandung.

“Saat pulang lagi ke Kabupaten Bandung bisa membuka lapangan kerja untuk membantu Kabupaten Bandung dalam upaya mengurangi angka pengangguran,” katanya.

Sementara itu, Direktur Sending Organization Lembaga Pelatihan Kerja (SO LPK) Sekai Mustika Indra Mustika, mengatakan bahwa pihaknya sudah memberangkatkan sekitar 800 orang bekerja ke Jepang dari yang ditargetkan sekitar 1.200 orang.

“Sisanya sekitar 400 orang lagi bisa disupport Kabupaten Bandung,” katanya.

Indra berharap ratusan pekerja yang akan berangkat ke Jepang semoga sukses. “Jaga nama baik LPK Sekai Mustika, Kabupaten Bandung dan Indonesia. Semoga sukses,” katanya.

Indra mengatakan, para peserta pemagangan ke Jepang itu, mereka akan ditempatkan di pabrik pengolahan makanan, pabrik kardus, pengelasan, perhotelan, pertanian, peternakan, kontruksi dan perusahaan lainnya

“Kita sudah memberangkatkan ratusan orang ke Jepang. Sekarang rencana 225 orang yang akan diberangkatkan ke Jepang. Nanti Desember 2025 akan diberangkatkan lagi 500 orang, dan akan mengundang Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.

Indra mengatakan sudah lima tahun ini bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, khususnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Seminar Kehumasan yang diselenggaran oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung, H.Kawaludin yang mewakili Bupati Bandung HM Dadang Supriatna. dalam acara tersebut dilaksanakan di Grand Sunshine Hotel Soreang, Selasa (20/05/2025).

Ketua Panitia Seminar, Edi Junaidi mengatakan acara tersebut dilakukan sebagai salah satu gebrakan. PWI kabupaten Bandung, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional dan HUT Kabupaten Bandung,” tidak kurang dari 150 peserta yang menghadiri dalam seminar di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 ini.

Dengan menggelar seminar kehumasan ini dirasa sangat penting karena pesertanya mayoritas yang selalu berhubungan dengan awak media. Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Bupati yang mewakilinya yaitu bapak H Kawaludin untuk memberikan sambutan dan membuka acara seminar . Selain itu kepada seluruh narasumber dan pada peserta yang hadir,” ujarnya Edi.

Dalam acara tersebut di hadiri Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Bandung H.Kawaluddin yang mewakili Bupati Bandung, Ketua PWI Kabupaten Bandung Enung D. Susana, Ketua PWI Jabar H. Hilman Hidayat, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Yosef Nugraha, Ketua KONI H Yana Suryana dan 150 peserta dari sejumlah OPD, Pemkab Bandung , Apdesi Kabuoaten Bandung dan Apdesi Kecamatan, perwakilan humas sekolah SMP dan kecamatan serta perwakilan dari BUMD dan BUMN yang ada di kabupaten Bandung.

Dalam sambutan yang dibacakan H Kawaludin,yang mewakili Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mengatakan, pentingnya mengikuti seminar kemuhasan itu. Acara bertajuk “Kehumasan di Era Digital Membangun Kepercayaan Publik dan Transparansi Informasi” itu membuat oara peserta semakin ingin mengetahui sepak terjang kehumasan.

Kami mengapresiasi langkah PWI kabupaten Bandung dengan menggelar seminar kehumasan. Semoga seminar ini jangan hanya mencerahkan melainkan juga kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para wartawan,” katanya.

Di tengah derasnya informasi, sambungnya, peran Humas sangat krusial karena menyangkut kredibilitas pada tiap instansi di lingkungan pemerintahan dan instansi lainnya.

“Tentunya Humas yang mengikuti perkembangan terkini khususnya teknologi informasi sehingga bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat,” pungkasnya.

Materi pertama Seminar disuguhkan oleh Hilman Hidayat, berjudul “Membangun Relasi Media yang Positif”. Ketua PWI jawa Barat ini terlihat sebagai pemateri yang sangat diminati pesertanya. Karena materi yang disampaikan seputar perilaku wartawan dan bidang humas sebuah instansi baik pemerintah atau swasta, selalu berhubungan dengan wartawan.

Sekaligus,Hilman pun membahas tentang wawasan menghadapi wartawan dan bagaimana cara mengelola konflik dengan awak media.

Dia menjelaskan jika ada konflik dengan awak media, maka sejumlah langkah yang harus dilakukan.

“Ada empat langkah yang harus dilakukan. Maka dengan demikian realitas dan tantangan potensi bagi oknum wartawan adalah tekanan unuk Pemberitaan negatif, pemerasan terselubung, intimidasi dan perilaku tidak profesional serta penyalah gunaan identutas wartawan, ” tukasnya Hilman.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kabupaten Lahat dan DPRD Kabupaten Lahat mengelar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat Tahun 2025 dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Lahat ke 156 Selasa 20 Mey 2025

Diawali Pembukaan Rapat Paripurna oleh ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi ,ST dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Lahat ke 156 Selasa (20/5/2025)

Dihadiri langsung H Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan beserta rombongan turut hadir juga Bursah Zarnubi Bupati Lahat didampingi Istri Sri Meliana dan Widia Ningsih Wakil Bupati Lahat beserta suami, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lahat , Bupati dan Wali Bupati Kota se Sumatera Selatan ataupun yang mewakili,Sekretaris Daerah, Asisten,Staf Ahli dan KA OPD dilingkungan Pemkab Lahat

TNI/Polri/Kejaksaan Negeri/Ketua PN,tokoh masyarakat, instansi vertikal,Camat/Lurah/Kades,Eselon III OPD Lahat ,ketua TP PKK Kabupaten/Kota Se-sumsel,Ketua Ikatri dan wakil ketua Ikatri Provinsi Sumsel,ibu – ibu Dharmawanita dan organisasi lainnya, organisasi,ormas dan undangan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Lahat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam rangka memperingati hari jadi ke 156 Kabupaten Lahat Tahun 2025 pukul 10 : 00 Wib sampai dengan selesai bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lahat jalan H Barlian Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lahat dalan rangka Hari Jadi Kabupaten Lahat ke – 156 senin 20 Mey 2025 saya nyatakan di buka untuk umum disampaikan langsung oleh Fitrizal Homizi KETUA DPRD Kabupaten Lahat

” Dengan ini kami atas nama DPRD Kabupaten Lahat dan Pemerintah Kabupaten Lahat beserta seluruh masyarakat Kabupaten Lahat mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Lahat ke 156 2013 Penguatan Fondasi Tranformasi Pembangunan Yang Merata dan Berkualitas di segala bidang

“Sementara itu,”Bursah Zarnubi Bupati Lahat didampingi Widia Ningsih Wakil Bupati Lahat kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lahat mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Lahat ke 156 dan saya ucapkan terima kasih memberikan apresiasi setinggi – tinggi nya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat yang terlibat langsung di Hari Jadi Kabupaten Lahat ke 156 ini,”Ungkapnya

Disampaikan Busrah Zarnubi kami sangat mengharapkan dukungan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan stock holder demi kemajuan kabupaten Lahat ke depan nya.”Dengan semangat baru menata kota membangun desa berbasis SDM unggul menuju masyarakat adil dan makmur

“Terpisah Gubernur Sumatera Selatan Herkan Deru dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lahat dan DPRD Kabupaten Lahat yang telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun HUT Kabupaten Lahat yang ke 156.

“Momen yang sangat berharga di hari Selasa 20 Mei 2025 ini kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Lahat ke 156 tahun 22 Mey 2025.” pungkasnya.

(Abd / Asm / Wan )

YUTELNEWS.com | R.Nita Lusnitaningsih menghadiri acara seminar kehumasan bertajuk strategi Kehumasan di Era Digital, untuk membangun kepercayaan Publik dan Transparansi Informasi, Kegiatan seminar ini berlangsung di Hotel Grand Sunshine,Soreang. pada Selasa 20/05/2025.

Saya dari kehumasan instansi dan lembaga publik ,R Nita Lusnitaningsih sangat mendorong dengan adanya seminar kehumasan untuk kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan daerah secara terbuka dan dipercaya oleh masyarakat,” ujar nya.

Melalui kegiatan ini, berharap bisa memperkuat kolaborasi antara insan pers, dengan humas pemerintahan, dan masyarakat dalam menciptakan iklim komunikasi yang sehat, terbuka, dan terpercaya.

Saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi positif kepada PWI Kabupaten Bandung yang telah menginisiasi dalam kegiatan ini. Transparansi, keterbukaan informasi, dan edukasi komunikasi publik sangat penting di era digital seperti sekarang,” ujarnya R Nita.

Bahwa Kepercayaan publik ini menjadi pondasi penting karena stimulasi partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin cepat akselerasi pembangunan sesuai dengan tagline Kabupaten Bandung,” ucapnya.

R Nita pun menambahkan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan kehumasan instansi publik. Kepercayaan publik harus lebih mendasar,,,”tukasnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Para pekerja/buruh dari berbagai serikat pekerja atau serikat buruh di Kabupaten Bandung gelar peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Tingkat Kabupaten Bandung yang diperingati setiap tanggal 1 Mei di Dome Bale Rame Soreang, Minggu (18/05/2025).

Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2025 ini dengan mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional yang Lebih Bedas”.

Peringatan May Day yang dilaksanakan setahun sekali itu turut dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung. Selain itu Sekda Kabupaten Bandung, para Asisten, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bandung, pimpinan perusahaan yang mewakili perusahaan se-Kabupaten Bandung, Forum HRD Kabupaten Bandung. Para pengurus serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Bandung, anggota dewan pengupahan dan para pihak lainnya yang turut menghadiri peringatan May Day tersebut.

“May Day ini harus dijadikan momentum untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya komitmen untuk membangun kembali hubungan industrial yang bermartabat dan memupuk hubungan dunia ketenagakerjaan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah (tripartit),” kata Bupati Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Bupati mengatakan agenda May Day ini dapat dijadikan sebagai sarana mengurai permasalahan dan problematika ketenagakerjaan serta gejolak ketenagakerjaan yang dihadapi selama ini.

“Dengan harapan tercapai win-win solution dan keharmonisan antara dunia usaha dan pekerja. Apalagi jika mengingat kedua belah pihak pada dasarnya bukan pesaing, akan tetapi mitra yang harus berjalan seiring serta diantara keduanya harus terjadi simbiosis mutualisme,” ujarnya.

Kata Dadang, pada tataran yang lebih luas lagi, tumbuhnya dunia usaha akan berdampak selaras dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi. Diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, sebagai badan hukum publik dibawah presiden yang menyelenggarakan 5 program jaminan sosial (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan),” tuturnya.

Dikatakan Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, jaminan sosial itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan para pekerja.

Ia mengatakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang sejak tanggal 1 Mei tahun 1890 telah diperingati setiap tahun. Peringatan May Day ini secara esensi mempunyai makna yang begitu dalam bagi seluruh pekerja.

“Tentunya dapat memberikan pelajaran dan semangat perjuangan yang begitu berharga bagi seluruh pekerja, untuk mampu menghadapi perubahan serta tantangan di tataran nasional, regional dan global,” tuturnya.

Kang DS mengatakan pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di hadapan para buruh saat peringatan May Day menyatakan akan menghapus outsourcing, akan membentuk Satgas PHK, dan membentuk Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN).

Pada kesempatan itu pula, imbuh Bupati Bedas, Presiden akan menindaklanjuti salah satu tuntutan buruh, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang belum juga disahkan.

Namun kebijakan tersebut juga diharapkan agar tetap menjaga kepentingan para investor.

Menindaklanjuti sambutan Presiden tersebut, Dadang Supriatna selaku Bupati Bandung mendukung kebijakan dari pemerintah pusat.

“Siap untuk merekomendasikan yang menjadi tuntutan dari pekerja/buruh di Kabupaten Bandung,” ucapnya.

Kang DS berpesan kepada para pekerja/buruh di Kabupaten Bandung untuk memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Dengan harapan lebih siap menghadapi persaingan baik untuk lingkup regional maupun global, baik dengan motivasi, pelatihan, pengembangan kerja, kompensasi dan promosi, sehingga tenaga kerja dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional.

Lebih lanjut Kang DS mengatakan Pemkab Bandung tengah mendorong program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Yaitu berupaya menciptakan 10.000 lowongan pekerjaan baru, dilakukan pelibatan para pengusaha swasta, pelatihan MUA (Make Up Artis), pelatihan pertukangan, pelatihan soft skill dan keahlian, juga pelatihan lainnya dalam berbagai bidang.

Pada kesempatan itu, Bupati Kang DS bersama para buruh melaksanakan penanaman pohon dalam rangka pelestarian lingkungan. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan dan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup di kalangan para pekerja.

“Aksi penanaman pohon ini akan dapat mendorong budaya kerja yang berwawasan lingkungan, serta penguatan solidaritas dan kegiatan positif pekerja dalam mendukung program penghijauan yang dicanangkan oleh Pemkab Bandung,” tuturnya.

Bupati Dadang pun mengucapkan selamat hari Buruh Internasional Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2025. Melalui kegiatan peringatan May Day ini dapat terwujudnya Kabupaten Bandung lebih Bedas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.**

(Yans)

YUTELNEWS.com | Babinsa Koramil 0607- 10 Nagrak Kodim Kota Sukabumi Serka Soepriyono Melaksanakan Kegiatan Komsos Bersama Warga Kp. Pondok Tusuk Rt 03/08 Desa Balekambang Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (18/5/2025).

Serka Soepriyono Melaksanakan pembinaan komunikasi sosial (Komsos) menjalin keakraban dengan warga binaan merupakan tugas pokok Babinsa. Salah satunya dengan melakukan komunikasi sosial dalam menciptakan interaksi serta kekompakan antara Babinsa dan warga binaannya.

Seperti yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 10/ 0607/ KodimKota Sukabumi Serka Soepriyono dalam menjalin rasa keakraban serta kebersamaan yang baik dengan warga di salah satu Rumah warga di Kp.Pondok Tisuk Rt 03/08 Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

Dalam kegiatan Komsosnya ia mengatakan, kegiatan ini untuk mencerminkan rasa kemanunggalan TNI khususnya Babinsa kepada masyarakat wilayah binaannya.

“Tujuan Komsos ini juga untuk mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan, dengan adanya interaksi komunikasi Babinsa dengan warga akan dapat mempererat hubungan TNI dengan Rakyat.” ucap SerkaE Soepriyono.

“Dengan Babinsa yang selalu memantau wilayah desa binaannya, maka Babinsa akan tahu permasalahan di desanya. Sehingga jika ada permasalahan dengan cepat dapat diatasi dan diselesaikan,” imbuhnya

Babinsa juga berharap kepada warga masyarakat senantiasa saling menjaga dan peduli dengan situasi yang berkembang serta saling membantu satu sama lain.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Pemerintah Desa Cangkuang Wetan menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kegiatan ini berlangsung di balai desa dan dihadiri oleh berbagai unsur penting masyarakat. pada hari rabu 14/05/2025.

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P, Kepala Desa Cangkuang Wetan Asep Kusmiadi S.Pd , Ketua BPD, LPMD, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Perwakilan Dinas Koperasi Kabuapaten Bandung, para ketua Rw dan Rt serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pengurus lembaga desa lainnya.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Cangkuang Wetan Asep Kusmiadi S.Pd , yang menyampaikan pentingnya keberadaan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan.

Seperti diketahui, Koperasi Merah Putih Desa Cangkuang Wetan merupakan program strategis desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengelolaan usaha simpan pinjam, unit perdagangan, dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri dan transparan. Harapannya, koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Cangkuang wetan secara berkelanjutan,”tambahnya.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Bandung yang memberikan dukungan dan arahan teknis mengenai pembentukan dan tata kelola koperasi di tingkat desa.membuat forum pelaksanaan dalam Musdes.

Forum kemudian menetapkan tiga orang sebagai pimpinan musdes, Di bawah arahan pimpinan musdes, dilanjutkan dengan proses pemilihan pengurus koperasi secara musyawarah mufakat.

Dari hasil musyawarah, forum menetapkan susunan pengurus Koperasi Merah Putih Desa Cangkuang Wetan. dan Selain itu, forum juga memilih dan menetapkan tiga orang sebagai pengawas koperasi,” pungkasnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Aksi Demo 500 Orang di Kantor Disporapar Kota Sukabumi oleh Forum Sukabumi Merdeka (FSB) hari ini Rabu (14/05/2025), ternyata dibatalkan karena ada misscom terkait beberapa hal.

Saat wawancara bersama awak media dari Kadis Disporapar Kota Sukabumi Tejo Condro Nugroho, yang diwakili oleh Kasi Pemuda dan Olahraga Hendro mengatakan bahwa surat yang dikirimkan dari Forum Sukabumi Merdeka (FSB) adalah salah alamat atau misscom, karena Disporapar tidak pernah menerima penghasilan apapun dari transparansi yang ditanyakan sama FSB, dan itu harus ditanyakan sama pihak terkait Pemkota Sukabumi tentunya.

Tuntutan Transparansi FSB yang dilayangkan Ke Disporapar :

1. Pendapatan Terkait Wisata Cikundul, TROK, Gor Merdeka, Gor Suryakancana dll yang rercatat sebagai Aset dan PAD Pemkot

2. Dugaan Kecurangan akibat tidak transparansi semua terkait PAD

3. Bagian dari Rakyat menuntut Transparansi agar jelas Pendapatan dan Penggunaannya untuk Kota Sukabumi

Setelah dilakukan Koordinasi dan Komunikasi dari Kadis Disporapar dan Team kepada Ketua FSB terkait dimana saja hak dan kewenangan Dinas terkait hal yang dituntut, akhirnya Demo hari ini dari FSB ditunda sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dikarenakan misscom tersebut diatas.

Hendo juga menjelaskan bahwa siapapun baik media, lsm, ormas dan yang lainnya bisa bersilturahmi ke Disporapar agar terjalin hubungan yang baik dan berkesinambungan, agar nantinya saling support demi kebaikan serta kemajuan Kota Sukabumi. (Deta)

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi saksi pengukuhan Dewan Adat Masyarakat Adat Budaya Danghyang Rundayan Talaga, Kabupaten Majalengka.

Pengukuhan Dewan Adat dilakukan di Alun – alun Talaga Manggung, Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga,Kabupaten Majalengka, Senin (12/5/2025).

Kepada ratusan warga Majalengka yang hadir, Dedi Mulyadi berpesan agar merawat budaya melestarikannya kepada generasi penerus. Apalagi perihal menjaga lingkungan, itu menjadi komitmen Pemdaprov di masa kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong pelestarian lingkungan dan budaya,” ujar Dedi Mulyadi.

Karena itu, KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi, mengajak seluruh warga Majalengka menjaga sawah, perkebunan, dan aliran sungainya agar tetap bersih.

“Hari ini pertemuan ini kita jadi tafakur, sebagai momentum menjaga sawah, merawat kebun-kebun yang ada, dan juga aliran sungai agar tidak banyak sampah,” katanya.

Lebih lanjut,Kegiatan hari ini diharapkan pula menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya lokal, sekaligus memperkuat peran masyarakat adat dalam membangun karakter daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Bukan hanya di Majalengka, KDM juga menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat melestarikan budaya khas di daerah lain, yang terdiri dari tiga rumpun budaya: sunda priangan, kacirebonan, dan betawian.

HUMAS JABAR

(Yans)

YUTELNEWS.com | Perkuat kebersamaan dan menjaga semangat bangsa Markas Cabang Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Silaturahmi dan Halal Bihalal, pada Selasa (13 /05/2025).

Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Sekretariat Marcab LMPI jl. Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Dalam acara ini merupakan bagian dari tradisi tahunan LMPI untuk mempererat hubungan antar anggota serta memperkuat komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Momentum perayaan Idul Fitri yang merupakan penting untuk saling memaafkan dan mempererat ukhuwah.

Ketua Markas Cabang LMPI Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, bersama Sekretaris Aom Muharam menyampaikan, ajakan kepada seluruh jajaran pengurus Marcab, MAC, Brigade, serta Srikandi LMPI Kabupaten Sukabumi untuk hadir dalam kegiatan ini.

“Saya harapkan kepada semua keluarga besar LMPI tetap solid dan jalin kekompakan, jangan sampai ada yang minta minta baik ke perusahaan ataupun ke dinas dinas.dan kita tetap menjunjung tinggi marwah kita dan menjaga NKRI” ujarnya.

Salam Satu Komando.!! LMPI NKRI (NKRI HARGA MATI) Lanjutnya dalam semangat pidatonya. Menunjukkan tekad dan loyalitas organisasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kegiatan ini, LMPI berharap dapat menumbuhkan kembali semangat juang dan rasa solidaritas di antara seluruh anggotanya.

“Selain sebagai ajang silaturahmi, acara ini juga menjadi momen penting untuk menyampaikan berbagai program dan agenda strategis organisasi ke depan,” ucapnya.

Menurut Ketua LMPI Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi menyampaikan, dengan harapan agar seluruh jajaran dapat menghadiri kegiatan ini sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan internal.

“Kami berharap momentum Halal Bihalal ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi penguat nilai-nilai juang dan kebersamaan di tubuh LMPI,” tegasnya.

Ketua Serikandi LMPI Kabupaten Sukabumi Andin Usep Mengatakan mengetahui Acara Halal bihalal ini tujuan kita adalah mempersatukan kerukunan sesama Anggota LMPI juga lebih juga kepada sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan tema “Silaturahmi,”harapan nya mudah mudahan LMPI dapat membantu warga sekitar juga dapat mempererat Silaturahmi sesama Anggota,” Tandasnya.

Kegiatan ini pun menjadi simbol penting bahwa LMPI sebagai organisasi kemasyarakatan tetap konsisten dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa, serta siap menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pembangunan di daerah.

“Semangat “NKRI Harga Mati,” LMPI Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa semangat bela negara dan persaudaraan tetap menjadi pondasi utama dalam menjalankan roda organisasi di tengah dinamika masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Dalam momen yang penuh haru dan doa, Kabupaten Jepara bersiap melepas para calon Jamaah Haji untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Dengan penuh kehormatan, para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat berkumpul di Pendopo Kabupaten Jepara untuk memberangkatkan 356 calon jamaah haji ke perjalanan spiritual mereka, Senin (12/5/2025).

Kegiatan dimulai pada pukul 10.30 WIB pagi hari, hal ini menjadi momentum sakral bagi seluruh komunitas yang hadir bersama keluarga dan sanak saudaranya, untuk memberikan doa dan dukungan kepada mereka.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar bersama Forkopimda lainnya, termasuk Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso.

Kapolres Jepara menyambut dengan penuh haru dan harapan atas terselenggaranya kegiatan Pelepasan dan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dari Kabupaten Jepara tahun 1446 H/2025 M.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Jepara AKBP Erick menyampaikan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini dengan begitu aman, nyaman dan berjalan dengan lancar.

Lanjutnya, Abituren Akpol 2004 juga mengingatkan kepada seluruh keluarga calon jamaah haji untuk memberikan dukungan penuh dan doa terbaik bagi keselamatan serta kelancaran ibadah para jamaah haji.

“Kami berharap agar seluruh keluarga dapat merelakan kepergian calon jamaah haji dengan penuh keikhlasan dan memberikan dukungan moral yang kuat bagi mereka,” ucap AKBP Erick.

“Semoga perjalanan para calon jamaah haji dari Kabupaten Jepara berjalan lancar, selamat sampai di Tanah Suci, dan kembali ke tanah air dengan penuh keberkahan. Doa dan dukungan dari keluarga dan seluruh komunitas akan menjadi bekal yang berharga bagi mereka dalam menjalani ibadah haji dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan, kepada calon jamaah haji, mengingatkan mereka untuk menjaga kesehatan dan semangat selama ibadah di Tanah Suci. Mereka juga mengajak seluruh calon jamaah untuk menjaga kekompakan dan saling mendukung satu sama lain.

Setelah serangkaian kata sambutan dan dukungan, tepat pada 10.40 WIB pagi hari, suasana haru menyelimuti halaman masjid saat adzan berkumandang sebagai tanda dimulainya perjalanan spiritual para calon jamaah haji. Dengan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan petugas, mereka meninggalkan Pendopo Kabupaten Jepara menuju Asrama Haji Donohudan (AHD) untuk persiapan lebih lanjut.

Pelepasan dan pemberangkatan ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Resor (Polres) Jepara. Kendaraan-kendaraan khusus disiapkan untuk mengangkut calon jamaah haji, termasuk bus, mobil pribadi, dan ambulance, guna memastikan keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan.

Momentum ini menjadi titik awal bagi para calon jamaah haji untuk menggapai impian mereka, menuju ibadah haji yang mabrur. Semoga perjalanan mereka lancar, dan doa-doa dari keluarga serta seluruh masyarakat Jepara  menyertai setiap langkah mereka.

(Singgih)