Penulis: Ningsih Zend

YUTELNEWS.com | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Jenderal Sigit mengatakan rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan Presiden Prabowo mencanangkan program rumah subsidi bagi masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanan Bapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri,” kata Jenderal Sigit di lokasi acara, Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit mengatakan untuk tahap pertama, dilakukan pembangunan 14.500 rumah. Dan targetnya dalam periode 2025 jumlah rumah yang dibangun mencapai 100.000 unit.

“Program ini kita sambut baik, dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14.000 rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak) 100.000 rumah,” papar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menjelaskan pembangunan perumahan akan memberikan banyak dampak bagi perekonomian daerah. Oleh sebab itu dia berharap program ini benar-benar berjalan sesuai rencana.

“Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor propert9i menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Jenderal Sigit.

“Harapan kita, program ini berjalan engan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah,” imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. (Sebanyak) 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini,” tutur Ara di lokasi.

“Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya 8 juta (ruliah) ke Bawah,” tambah Ara.

Ara menyebutkan pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan PPN rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Kemudian Pemerintah juga menggratiskan PBG dan BPHTB.

“Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di hawah Rp 2 miliar gratis sampai bulan juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis,” ujar Ara.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.||

(AS)

YUTELNEWS.com | Tempat di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu S.Pd., M.IP bersama Sekda Memimpin Rapat Perdana Setelah selesai Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2025-2030 di Jakarta dan Retreat di AKMIL Magelang, Hari Semin 03 Maret 2025.

Bupati Nias Utara memimpin Rapat Perdana yang di hadiri Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Sekdis/Sekian/Kabag, Kepala Puskesmas dan Pejabat Eselon Lainnya.

Pada rapat ini, merupakan Rapat penting, setelah keluarnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran dan juga berbagai permasalahan dan solusi yg di ambil di masing masing OPD.

Tambahan Informasi Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega yang seyogyanya bersama sama di Rapat Perdana Ini, Namun karena Tiket Penerbangan pulang Ke Nias Penuh dan baru Hari Senin sore atau paling lama hari Selasa baru kembali Ke Nias Utara semoga selamat dan sehat dalam perjalanan.

(EY.Gea)

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar Acara Penyambutan Kepala Daerah Terpilih, yakni Sowa’a Laoli, S.E., M.Si sebagai Wali Kota Gunungsitoli dan Bapak Martinus Lase, S.H sebagai Wakil Wali Kota Gunungsitoli Terpilih, Periode 2025 – 2030 bertempat di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (03/03/2025).

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah melantik Sowa’a Laoli, S.E., M.Si sebagai Wali Kota Gunungsitoli dan Bapak Martinus Lase, S.H sebagai Wakil Wali Kota Gunungsitoli Terpilih Periode 2025 – 2030 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sebagai rangkaian kegiatan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si telah mengikuti Retret atau orientasi sejak tanggal 21 s.d 28 Februari 2025 di AKMIL Magelang dan Martinus Lase, S.H sebagai Wakil Wali Kota Gunungsitoli juga telah bergabung sejak tanggal 27 s.d 28 Februari 2025 bersama dengan Wali Kota Gunungsitoli mengikuti Retret dan mendengar arahan Presiden Republik Indonesia.

“Ujar Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Meiman Kristian Harefa, S.Sos, MSP dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara yang dilaksanakan pada kesempatan ini merupakan perayaan dan syukuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kegembiraan pemerintah dan masyarakat Kota Gunungsitoli dalam menyambut kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta keluarga atas terlaksananya pelantikan di Jakarta.

“Atas nama seluruh Pejabat dan ASN di lingkungan Pemko Gunungsitoli, kami menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli terpilih periode 2025-2030. Kami siap menerima arahan dan senantiasa siap memberikan dukungan penuh untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Gunungsitoli,” ujar Sekda.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Gununugsitoli Adrianus Zega, S.T.,M.Psi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Sowa’a Laoli, S.E., M.Si dan Martinus Lase, S.H atas pelantikannya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli periode 2025-2030 yang berlangsung di Istana Merdeka yang dilantik langsung oleh Presiden RI, tentunya pelantikan ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru di Kota Gunungsitoli untuk 5 tahun ke depan dan bersama masyarakat Kota Gunungsitoli memberi Dukungan untuk membangun Kota tercinta ini.

“Saya menyatakan bahwa DPRD Kota Gunungsitoli dan segenap Anggota DPRD Kota Gunungsitoli menyatakan mendukung kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli untuk bersatu padu menyatukan seluruh kekuatan untuk mendukung pemimpin kita membangun Kota Gunungsitoli menuju Gunungsitoli Hebat,” harap Ketua DPRD.

Dimasa jabatan ini merupakan momentum untuk membangun komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah, komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, mengemban amanah dengan integritas, profesionalisme demi kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli.

“Saya berharap kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli untuk segera bekerja dalam menjalankan program strategis guna mencapai misi Gunungsitoli Hebat, pada intinya adalah kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi Kota Gunungsitoli. Pemerintah Kota Gunungsitoli beserta DPRD Kota Gunungsitoli sebagai bagian dari pemerintahan daerah juga diharapkan dapat membangun pola kemitraan yang kuat dan strategi untuk efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Gunungsitoli terpilih Sowa’a Laoli, S.E., M.Si dalam pidatonya menyampaikan bahwa dengan semangat optimisme, selangkah demi selangkah, kami Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli terpilih akan berjuang bersama-sama memajukan Kota Gunungsitoli dalam 5 (lima) tahun ke depan.

(S)

YUTELNEWS.com | Bupati Bandung, Dadang Supriatna melaksanakan soft launching buku ‘Aksara Swara’ yang merupakan buku muatan lokal bahasa Sunda karya Bupati Dadang Supriatna di Gedung Moh Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Senin (03/03/2025).

Peluncuran buku ‘Aksara Swara’ ini juga merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Bandung dalam bidang penguatan budaya dan Bahasa Sunda.

Ini adalah buku ketiga Bupati Bandung Dadang Supriatna setelah sebelumnya meluncurkan buku Bedas Manunggal dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan buku ‘Aksara Swara’ ini dirancang untuk membantu pelajar SMP di Kabupaten Bandung memahami dan mencintai Bahasa Sunda, sehingga kelestariannya tetap terjaga di tengah arus globalisasi.

“Buku ini sebenarnya saya susun waktu periode pertama, namun baru selesai dan diterbitkan sekarang. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi semacam silabus atau acuan muatan lokal bahasa Sunda di sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung,” ujar Dadang Supriatna usai launching.

Bupati yang akrab disapa Kang DS (KDS) itu menjelaskan buku ‘Aksara Swara’ ini, untuk sementara hanya diperuntukkan sebagai buku bahan ajar sekolah-sekolah SMP di Kabupaten Bandung.

Buku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahasa Sunda para pelajar terutama untuk memahami struktur bahasa Sunda, termasuk aksara, tata bahasa, dan kosa kata bahasa Sunda.

“Buku ini sengaja saya persembahkan untuk anak-anak kita dalam rangka pembentukan akhlak dan karakter. Karena kalau sudah memahami dan mencintai bahasa dan budaya Sunda, maka akan melahirkan anak yang berkarakter. Saya yakin itu,” tutur KDS.

Lebih lanjut, KDS menyebut bila ke depan buku muatan lokal bahasa Sunda itu dinilai layak untuk diterapkan di sekolah-sekolah di kabupaten/kota lain di Jawa Barat, ia mengaku sangat berterima kasih.

“Kalau buku ini dipandang baik untuk diterapkan di Jawa Barat, maka kita siap support untuk wilayah kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Dadang bersama Wakil Bupati Ali Syakieb, yaitu mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

Salah satu kunci utamanya, kata Bupati, adalah membangun budaya literasi yang kuat di masyarakat, dimulai dari menanamkan kegemaran membaca sejak dini.

“Kita ingin generasi muda kita tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tetap berakar pada kearifan lokal dan budaya daerah,” tambah KDS.

Dalam kesempatan itu, Bupati KDS juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung atas peran aktifnya dalam meningkatkan budaya literasi di masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan, mulai dari penyediaan akses pendidikan berkualitas, peningkatan fasilitas perpustakaan, hingga mendorong minat baca di kalangan pelajar dan masyarakat luas, dinilai sebagai langkah nyata dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berkarakter.(**)

(Yans)

YUTELNEWS.com | Tokoh masyarakat Tri Rahmanto, Beserta masyarakat Sukabirus, Lamajang Peuntas, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, menyampaikan terima kasih mewakili warga, kepada Bupati Bandung, Dr. HM Dadang Supriatna sapaan akrab (Kang DS) atas respons cepatnya dalam menangani dampak banjir dan jebolnya tanggul di wilayah mereka.

Dalam kunjungan Bupati yang dilakukan pada Minggu pagi, 2 Maret 2025, Antusias disambut baik oleh warga sukabirus sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Tri Rahmanto: Warga Sukabirus,Lamajang Desa Citeureup RT 02 RW 08 Merasa Terbantu Tri Rahmanto Mewakili masyarakat secara khusus mengucapkan terima kasih atas respon cepat dan bantuan yang diberikan untuk warga Sukabirus di Desa Citeureup RT 02 RW 08, yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat dampak banjir.

“Kami atas nama warga sukabirus, khususnya masyarakat Desa Citeureup RT 02 RW 08, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung yang telah datang langsung dan segera mengambil tindakan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang terdampak bencana,” ujar Tri Rahmanto.

Menurutnya, respons cepat pemerintah daerah menunjukkan bahwa Bupati Kang DS benar-benar peduli terhadap masyarakatnya dan tidak membiarkan warga berjuang sendiri menghadapi musibah ini.

Wilayah yang Terdampak dan Langkah Cepat Pemerintah Bencana banjir yang terjadi akibat hujan deras pada Selasa, 25 Februari 2025, menyebabkan jebolnya tanggul dan kerusakan rumah warga di beberapa titik, yaitu:

Kampung Sukabirus RT 02 RW 08, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot – rumah warga rusak.

Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Bandung Kang DS langsung memerintahkan Dinas PUTR dan instansi terkait untuk segera menangani perbaikan rumah warga serta infrastruktur yang terdampak.

* Dalam kunjungannya, Bupati Kang DS didampingi oleh :

-Kepala Dinas PUTR, Zeis Zultaqawa

-Kepala Pelaksana BPBD, Uka Suska

-Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, Wahyudin

-Jajaran BBWS Citarum

Hasil tinjauan di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 2 kilometer tanggul memerlukan perbaikan mendesak. Untuk itu, disepakati beberapa langkah penting, antara lain:

✅ BBWS Citarum bertanggung jawab memperbaiki tanggul yang jebol.

✅ Perbaikan jembatan terdampak akan dibiayai melalui APBD dan diusulkan ke BNPB.

✅ Bantuan perbaikan lima unit rumah warga yang rusak, termasuk di Sukabirus Desa Citeureup RT 02 RW 08.

✅ Renovasi Jembatan Sukabirus serta peninggian tiga jembatan kecil dan pipa PDAM untuk mengurangi penyumbatan sampah.

Bupati Bandung Kang DS menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur harus dilakukan dengan cepat agar masyarakat tidak terus menjadi korban banjir setiap musim hujan.

“Kami ingin langkah nyata dan segera direalisasikan Dinas terkait agar masyarakat tidak terus-terusan terdampak banjir,” ujar Kang DS.

Harapan Warga untuk Perbaikan Berkelanjutan, ” Selain infrastruktur, Bupati Kang DS juga menyoroti persoalan sampah di Sungai Cikapundung DayeuhKolot yang turut memperparah banjir. Ia telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi bersama.

Tri Rahmanto Mewakili masyarakat berharap perbaikan tanggul dan infrastruktur lainnya dapat segera di terealisasi kan ,agar bencana serupa tidak kembali terjadi.

“Kami berharap pemerintah terus memperhatikan kondisi wilayah ini agar masyarakat, terutama warga Sukabirus Desa Citeureup RT 02 RW 08 dan wilayah kena dampak banjir di wilayah kecamatan Dayeuhkolot,supaya tidak kembali terdampak bencana di masa mendatang,” ujar Tri Rahmanto.

Dengan adanya kepedulian dan respons cepat dari Bupati Bandung, masyarakat sangat mengucapkan terimakasih, kini masyarakat memiliki harapan baru untuk kehidupan yang lebih aman dan terbebas dari ancaman banjir.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Polres Jepara Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci Ramadan, Kepolisian Resor (Polres) Jepara melaksanakan patroli di wilayahnya.

Salah satunya yang dilakukan oleh tim Patroli Presisi Siraju dengan mengintensifkan pelaksanaan patroli malam hari untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, pada Sabtu (1/3/2025) malam.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna mengatakan, bahwa patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, seperti perang sarung atau air, balap liar, pesta petasan, knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (brong) hingga penggunaan sound system yang berlebihan saat membangunkan sahur.

“Kami ingin mewujudkan agar warga yang melaksanakan ibadah puasa dapat menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan tenang dan nyaman tanpa gangguan,” ujar AKP Dwi Prayitna.

Tim patroli Siraju Polres Jepara berkomitmen selalu hadir di tengah warga untuk memastikan situasi di tengah warga dalam keadaan aman dan baik.

Dengan patroli ini, diharapkan dapat terjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jepara, serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kita tidak mau underestimate, patroli dan penjagaan terus kita tingkatkan. Harapannya tercipta keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Jepara,” ucapnya.

Tidak hanya sekedar patroli, tim patroli Siraju Polres Jepara juga melakukan dialog dengan masyarakat. Untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas agar selalu hati-hati dan waspada karena kejahatan bisa saja mengintai setiap saat.

“Kepada warga masyarakat kami mengimbau agar selalu hati-hati dan waspada. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, silahkan laporkan kepada petugas kepolisian terdekat atau lewat WhatsApp Siraju di nomor 08112894040 maupun Call Center Polri 110,” imbaunya.

Kasihumas juga berpesan kepada masyarakat dan para orang tua. Untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Terlebih saat malam Minggu, agar tidak ikut terpengaruh melakukan aksi yang mengganggu ketertiban umum ataupun melanggar hukum.

“Kepada para orang tua, kami berharap bisa meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Seperti aksi tawuran dan kenakalan remaja lainnya. Serta stop menggunakan kendaraan yang berknalpot tidak sesuai spesifikasi atau lebih kita kenal knalpot brong,” pungkasnya.

(Singgih)

YUTELNEWS.com | Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (Ketum DPP PWDPI), M.Nurullah RS minta kepada Polda Lampung untuk turun tangan terkait informasi kedatangan gerombolan diduga preman bayaran di Universitas Malahayati, Kota Bandar Lampung.

Kedatangan diduga ratusan preman berdasarkan informasi yang diperoleh Ketum PWDPI adanya konflik pemilik Universitas Malahayati yakni, Rusli Bintang Amin dengan istri pertamanya dan putranya.

“Informasi yang saya terima konflik internal antara pemilik Universitas Malahayati yang berhujung saling hadirkan ratusan preman dilokasi. Saat ini sudah mencuat dipublik dan menjadi keresahan sejumlah elemen masyarakat,”ujar Ketum PWDPI,M.Nurullah RS pada Sabtu (2/3/2025).

Oleh karena itu, lanjut Ketum PWDPI pihaknya minta kepada Kapolda Lampung segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik internal di Universitas Malahayati agar orang-orang bayaran yang konon didatangkan dari Jakarta segera dipulangkan dari Bumi Lampung.

“Sebaiknya untuk menjaga keamanan Kampus Universitas Malahayati dalam pengawasan Polda Lampung agar tidak ada lagi preman-preman diduga bayaran yang ngepos disana. Jika tidak segera diambil tindakan dihawatirkan terjadi bentrok masa,”tegas Ketum PWDPI yang Notabenenya putra kelahiran Lampung.

Terpisah, seperti dilansir dari sumber berita yang beredar, suasana di Kota Bandarlampung mendadak tegang setelah kedatangan empat bus yang membawa sekitar 200 orang dari Ambon ke Universitas Malahayati, Pada 2 Maret 2025. Kehadiran mereka memicu reaksi keras dari warga setempat, Yang menilai hal ini sebagai bentuk intervensi yang mengancam ketertiban dan kehormatan masyarakat Lampung.

Edi Samsuri, S.Fil, SH, Seorang Tokoh Muda Lampung menyatakan keresahannya, “Cukup Ambon sampai Jakarta, Tidak perlu ke Lampung!”. Seruan ini mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap potensi konflik yang bisa terjadi akibat kedatangan massa dalam jumlah besar tersebut.

Menurut informasi yang beredar, ratusan orang ini disebut-sebut merupakan orang suruhan dari Rusli Bintang Pemilik Universitas dan Rumah Sakit Malahayati yang sedang berkonflik dengan Istri Pertama dan Anak-anaknya.

Mereka diduga datang dengan tujuan tertentu terkait dengan penguasaan kampus Universitas Malahayati. Kondisi ini semakin memperkeruh suasana dan memicu kemarahan warga, terutama suku asli Lampung, yang merasa harga diri dan adat Pi’il Pesenggiri mereka telah dilecehkan.

“Ini bukan sekadar masalah kampus, ini adalah bentuk _penjajahan_ terhadap tanah Lampung oleh pihak luar. Lampung ini ada pemiliknya, yakni Suku Lampung Jurai Sai Batin dan Pepadun!”, Tegas Edi yang juga berprofesi sebagai Advokat.

Jangan ada Pihak Luar Mengacau di Lampung Menyikapi situasi ini, Organisasi Masyarakat Laskar Lampung Indonesia (LLI) langsung bergerak cepat dengan mengirim Sekjen DPP LLI Panji Padang Ratu, SH dan Ketua Kota Bandar Lampung Destra Yudha, SH, M.Si untuk memantau perkembangan di Universitas Malahayati. Ketua Umum Laskar Lampung, Ir. H. Nerozely Koenang, dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pihak luar yang membawa premanisme ke tanah Lampung.

“Apapun konfliknya, tidak boleh ada orang luar, Terutama preman Ambon, masuk dan mengancam ketentraman di Lampung!”, Ujar Panglima Nero Koenang sapaan akrabnya.

Masyarakat Lampung berharap agar Kapolda Lampung segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini sebelum berkembang menjadi konflik suku yang lebih besar.

“Kami tidak ingin Lampung menjadi medan perang akibat ulah pihak luar. Kami mendesak aparat untuk bertindak sebelum situasi semakin tidak terkendali,” Ujar Panglima Nero.

Sementara itu, Ormas Pendekar Banten yang dipimpin oleh Hengki Malonda disebut telah bersiap siaga untuk bergabung dengan Laskar Lampung Indonrsia, Menunggu instruksi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa situasi ini berpotensi berkembang lebih jauh jika tidak segera ditangani oleh pihak berwenang.

Ketegangan ini menjadi pengingat bahwa setiap pihak harus menghormati adat dan budaya setempat serta tidak menggunakan cara-cara anarkis yang bisa memicu konflik berkepanjangan. Lampung adalah tanah yang memiliki nilai luhur, dan masyarakatnya akan berdiri tegak menjaga kehormatan serta kedaulatan wilayahnya, Dimana Suku Asli Lampung dan Pendatang sangat Rukun. Lampung dikenal sebagai Indonesia mini karena keragaman etnis dan budayanya.

(Tim Media PWDPI)

YUTELNEWS.com | Magelang, 25 Februari 2025 – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tampil sebagai narasumber dalam acara retret kepala daerah hari kelima yang diselenggarakan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Selasa (25/2/2025) malam. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan materi penting seputar keamanan, hukum, dan strategi pencegahan korupsi kepada para pemimpin daerah se-Indonesia.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Rabu (26/2/2025) pukul 12.20 WIB, kegiatan yang dihadiri 493 dari total 503 kepala daerah yang terdaftar ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai prasyarat utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Beliau menyoroti bagaimana praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas pelayanan publik,” jelas AKP Verry Purba.

Dalam paparannya, Kapolri Listyo Sigit menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas bagi seluruh kepala daerah. “Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Kapolri sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers.

Retret yang berlangsung di lokasi yang memiliki nilai historis dan strategis ini memiliki arti penting sebagai forum berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pimpinan Polri dengan para kepala daerah. Pemilihan lokasi di Akademi Militer Magelang juga menjadi simbol pentingnya disiplin, integritas, dan kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Kapolri juga mengidentifikasi sejumlah area yang rawan terjadi praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penjelasan yang komprehensif, Jenderal Listyo Sigit menyoroti titik-titik kritis dalam manajemen anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan aset yang kerap menjadi celah terjadinya korupsi. Penjelasan ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Tidak hanya memaparkan permasalahan, Kapolri juga memberikan rekomendasi praktis untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Beberapa strategi preventif yang disampaikan meliputi penerapan sistem transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerintahan yang bersih, Kapolri membuka ruang konsultasi bagi para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor telepon pribadinya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah berkonsultasi terkait permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Ini menunjukkan keseriusan Kapolri dalam mendukung para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan adanya saluran komunikasi langsung, diharapkan kepala daerah dapat berkonsultasi sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar hukum,” tambah AKP Verry Purba.

Dalam sesi pembekalan, Kapolri juga memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Jenderal Listyo Sigit menjelaskan pendekatan yang dilakukan Polri dalam mengungkap praktik korupsi melalui penguatan unit khusus antikorupsi, pemanfaatan teknologi digital dalam penyidikan, serta kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Retret kepala daerah ini merupakan bagian dari program penguatan integritas dan kapasitas kepemimpinan pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara nasional. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan militer seperti Akademi Militer Magelang memberikan nuansa kedisiplinan dan ketegasan dalam upaya menegakkan hukum dan menciptakan kepemimpinan yang berintegritas.

Kehadiran 493 kepala daerah dari 503 yang diundang menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen pemimpin daerah untuk belajar dan meningkatkan kapasitas dalam mencegah korupsi. Para kepala daerah peserta retret terdiri dari gubernur, bupati, dan walikota dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kasi Humas Polres Simalungun juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. “Sebagai institusi penegak hukum, Polri berkomitmen mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan preventif dan represif dalam penanganan korupsi,” katanya.

Pembekalan yang diberikan Kapolri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan para kepala daerah terhadap risiko korupsi serta membekali mereka dengan pengetahuan hukum yang memadai dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal tanpa terjerat masalah hukum yang dapat menghambat pembangunan di daerah.

Acara retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Kegiatan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi di seluruh Indonesia.

Melalui upaya pencegahan korupsi yang sistematis dan terukur, diharapkan dapat tercipta iklim pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

(red)

YUTELNEWS.com | Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang, Kamis (27/2/2025) pagi, telah bergabung bersama dengan GUbernur Sumsel H Herman Deru dan ratusan kepala daerah lainnya di Indonesia. Guna mengikuti Retreat Kepala Daerah di hari ke-7 bertempat di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

“Kegiatan hari ini ke Akmil Magelang, ke lembah tidar mengikuti retret program pak Presiden Prabowo. Semangat, semangat terus, tidak ada kata menyerah,” ucap Wagub Cik Ujang dengan ggah mengenakan atribut ala militer setibanya di Akmil Magelang.

Dikatakan Cik Ujang pada hari pertamanya mengikuti retreat langsung mengikuti kegiatan Pendakian Gunung Tidar komplek Akmil.

Kegiatan retreat ini lanjut dia, menjadi ajang mempererat silaturahmi diantaranya para kepala daerah di Indonesia. Disamping itu juga membuka kesempatan bagi masing-masing Kepala Daerah untuk bertukar pengalaman serta mendapatkan ilmu tentang kepemimpinan dari sumber yang berkompeten.

“Retreat ini memberikan wawasan baru tentang berbagai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh daerah-daerah. Kita diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang pengembangan daerah yang berbasis pada inovasi dan keberlanjutan, yang tentunya ini nanti akan kita implementasikan di daerah,” ucap Cik Ujang.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan retreat kepala daerah digelar untuk membangun ikatan emosional serta kerja sama antar kepala daerah.

“Retreat dikemas dengan pola diskusi terbuka bagi kepala daerah,” ucap Tito.

Dilain pihak Wakil Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Bima Arya mengatakan pemateri dalam retreat sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Untuk diketahui retreat Kepala Daerah telah berlangsung sejak 21 Februari 2025 lalu atau satu hari pasca dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Gubernur Herman Deru sudah berada di Akmil sejak dari awal retreat yang dibuka langsung oleh Presiden dan dan dijadwalkan akan♧ ditutup pada Jumat (28/2/2025) juga oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

(Abdul / Asmuni)

YUTELNEWS.com | Muaraenim (28/02/25) dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan tahun 2025 hari ini bersama-sama melaksanakan gotong royong membersihkan masjid agung kabupaten muaraenim prov sumsel,untuk kenyamanan ketika beribadah sehingga lebih khusyuk nantinya

Plt Kepala Dinas pemadam kebakaran kabupaten muaraenim, Saprioma,Di dampingi kepala bidang ,adi kepada media mengatakan” bahwa kegiatan bakti sosial gotong royong membersihkan masjid agung ,dalam rangka Menyambul bulan suci ramadhan serta menyambut Hut damkar yang ke 106,serta mendukung program Bupati H. Edison, S.H., M.Hum. dan Wakil Bupati Ir. Hj. Sumarni, M.Si. ,untuk kabupaten Muaraenim yang lebih maju lagi,”ujarnya

“Maka peran petugas dan armada Damkar sangat dibutuhkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat disamping tugas-tugas pokok melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan.

Giat Gotong royong membersihkan masjid Agung, menyambut bulan suci ramadhan, karena dengan suasana masjid bersih dan rapi pelaksanaan ibadah menjadi lebih khusyuk, dan selalu didukung partisipasi petugas dan armada Damkar.

Momen gotong royong membersihkan masjid dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan mendatang bersama-sama seperti ini salah satu cara untuk meningkatkan tali silaturahmi sesama warga yang jarang bertemu karena setiap warga disibukkan dengan aktivitas masing-masing, seperti bekerja di kantor dan aktivitas lainnya

(Abdul / Asmuni)

YUTELNEWS.com | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan kembali digelar di Kabupaten Bandung. Kali ini, Musrenbang yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pameumpeuk, pada Kamis (27/02/2025), dihadiri oleh Ketua team beserta anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 7 diantaranya H.Dadang Hemayana S.I.P dari Fraksi PKB, H. Yayat dari Fraksi Gerindra, Yadi Supriadi dari Fraksi PAN , Tete Koswara dari Fraksi PKB, Zaenal dari Fraksi PKS.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat guna menyusun rencana pembangunan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai usulan dari perwakilan nagari dan masyarakat setempat disampaikan, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKB Dadang Hemayana S.I.P yang turut hadir menyampaikan komitmen bahwa mereka siap mengawal usulan masyarakat agar dapat terealisasi dalam program pembangunan daerah ke depan.

“Musrenbang Kecamatan Pameumpeuk ini merupakan yang ke empat dalam rangkaian Musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Bandung setelah sebelumnya pada hari Senin (24/02/2025) di Cimaung dan Selasa (25/02/2025) di Banjaran, Pangalengan dan hari ini juga dilaksanakan di Kecamatan Pameumpeuk,” ungkapnya, kepada awak media usai menghadiri Musrenbang kecamatan Pameumpeuk, kamis (27/02/2025).

Menurut Dadang, Musrenbang sebagai forum partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah, Proses ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan di tahun mendatang.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan hasil Musrenbang ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Musrenbang ini, program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Wali Kota Gunungsitoli yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Meiman Kristian Harefa, S.Sos., MSP menghadiri Coffee Morning bersama Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan tema “Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, bertempat di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Hari Rabu 26/02/2025.

Pada kata sambutan, Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli menyampaikan ucapan syukur telah diberikan kesempatan baik untuk melaksanakan pertemuan penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kajari dan jajaran bisa meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan terkait upaya-upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu kita berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli” Ujar Sekda.

Diakhir sambutannya sekda berpesan kepada semua perangkat daerah, para pejabat pengadaan untuk mengikuti kegiatan tersebut sampai akhir.

Kita memanfaatkan, momentum ini dengan baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerja kita masing-masing, terkadang kejadian korupsi itu terjadi karna kurangnya pemahaman akan ketentuan yang berlaku,” ujar Sekda.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Parada Situmorang, S.H, M.H.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Kota Gunungsitoli, Kepala Bagian PBJ Setda Kota Gunungsitoli, para Kasubbag/Pokja pada bagian PBJ Setda Kota Gunungsitoli serta Kabid/KPA/PPK pada OPD Lingkup Pemko Gunungsitoli.

(K.Gea)

YUTELNEWS.com | Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menggelar Focus Group Discussion dengan tema “Konsep Dominus Litis Dalam RUU KUHAP” di Hotel Grand Hyat Makassar, Kamis (27/2/2025).

Hadir Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP sebagai Keynote Speech. Kemudian 4 narasumber, Guru Besar Hukum Pidana Unhas Prof. Dr. Aswanto, SH., MSi., DFM (Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi), Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof. Dr. H. Hambali Thalib, Guru Besar Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar Prof Sabri Samin F dan Ketua Dewan Kehormatan Peradi,  Dr. Tadjuddin Rachman. Bertindak sebagai moderator Fajlurrahman Jurdi, Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas.

Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP mengatakan FGD ini digelar sebagai bentuk kontribusi kalangan akademis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang bersamaan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas dominus litis dalam KUHAP dimaksudkan  sebagai kewenangan  penegak hukum  dalam berkordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum  lain dalam mewujudkan integrated justice system berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing.

“Asas Dominus Litis ini sudah digunakan universal, misalnya di Jepang, Belanda dan Prancis. Khususnya wewenang penuntutan yang sepenuhnya di tangan jaksa,” kata Prof Hamzah.

Prof Hamzah menyebut selama ini beban pembuktian ada pada jaksa, mereka yang berhadapan dengan hakim dan penasihat hukum di pengadilan.

“Jaksa harusnya jadi pengendali perkara dari awal hingga akhir, sehingga perkara tidak bolak-balik dari penyidik ke Jaksa Peneliti atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Inilah yang disebut Dominus Litis Aktif,” jelas Prof Hamzah Halim.

Dekan Fakultas Hukum Unhas juga mendorong Kejaksaan masuk dalam kekuasaan yudikatif. Di mana selama ini, Kejaksaan RI masih berada di bawah eksekutif.

“Kejaksaan ini dikatakan lembaga pemerintahan atau eksekutif, tapi dituntut independen. Saya sarankan Kejaksaan masuk rumpun yudikatif agar bisa independen,” ungkap Prof Hamzah Halim.

terkait kolaborasi antara penyidik Polri/PPNS dengan Jaksa Penuntut Umum. Hal itu untuk menghindari bolak-baliknya Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik Polri ke JPU.

Kedudukan Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas Dominus Litis memiliki beberapa landasan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara R I Tahun 1945 (Pasal 24 ayat.2), Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan jo Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor.16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Dan terbaru masuk dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHAP.

Rektor UMI, Prof. Dr. H. Hambali Thalib mengatakan dalam praktek penegakan hukum berdasarkan KUHAP penerapan asas dominus litis  sebagai pengendali perkara dilakukan berdasarkan Integreted Justice System ( Sistem Peradilan Pidana Terpadu ) dengan seluruh elemen lembaga penegak hukum.

Integreted Justice System dimaknai bahwa semua lembaga penegak hukum bekerja sesuai dengan tugas,fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan penyelesaian criminal justice system secara terpadu yang memberikan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan (sistem deferensi fungsional). KUHAP tidak saja membedakan dan membagi tugas serta kewenangan ,tetapi juga memberi suatu  pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan ,penyidikan ,penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegrasi sebagai wujud penerapan integrated justice system.

“Asas dominus litis dalam KUHAP dimaksudkan  sebagai kewenangan  penegak hukum  dalam berkordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum  lain dalam mewujudkan integrated justice system berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing masing,” kata Prof Hambali Thalib.

Prof Hambali kemudian menjelaskan penerapan Asas Dominus Litis dalam KUHAP. Mulai dari dalam melakukan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Kewenangan  untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 13 sd 15 KUHAP). Kewenangan Penuntutan berdasarkan asas dominus litis  diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP, terkait dengan penuntutan, kordinasi dengan penyidik, penghentian penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Pasal, 270 KUHAP.

“RUU KUHAP harus selaras dengan KUHP (UU nomor 1 Tahun 2023) terutama dalam hal supervise dan koordinasi antara penyidikan dengan penuntutan umum. Penguatan hubungan kordinasi untuk mencegah kesalahan procedural,meningkatkan akuntabilitas serta memastikan standar hukum yang jelas,” jelas Prof Hambali.

Prof Hambali Thalib berharap dengan sistem yang lebih sinkron proses peradilan diharapkan lebih efisien ,transparan serta menghindari tumpang tindih kewenangan.

Narasumber lainnya, Ketua Dewan Kehormatan Peradi, Dr. Tadjuddin Rachman memaparkan dan menjelaskan pengalaman mendampingi klien dalam perkara pidana. Dia menceritakan keresahan dalam proses penanganan perkara di tingkat penyidikan.

Dalam FGD ini hadir beberapa penanggap diantaranya Guru Besar Hukum Pidana Universitas Negeri Makassar, Prof. Heri Tahir, Guru Besar Hukum Pidana Unhas Makassar, Prof. M. Said Karim, dekan fakultas hukum dari beberapa perguruan tinggi di Makassar dan beberapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari instansi Kementerian Kehutanan, Balai Karantina Nasional, Bea Cukai dan Imigrasi.

(Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung resmi meluncurkan program inovatif “Gerebeg Pajak” di Soreang, Kamis (27/02/2025).

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara mengatakan program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak.

“Program Gerebeg Pajak ini diluncurkan sebagai upaya serius dalam mengejar target PAD Kabupaten Bandung tahun ini yang mencapai Rp 2 triliun,” ujar Akhmad Djohara saat launching program “Gerebeg Pajak” di RM Manjabal Soreang, Kamis (27/02/2025).

Menurut Akhmad Djohara, langkah ini diambil sesuai arahan Bupati Bandung Dadang Supriatna menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan potensi pendapatan daerah yang belum tergali atau lost potensi mencapai Rp 200 miliar.

Bupati Bandung dalam arahannya, kata Akhmad Djohara, menekankan pentingnya memaksimalkan potensi tersebut untuk mencapai target PAD yang dicanangkan Bupati Bandung sebesar Rp 2 triliun.

Program “Gerebeg Pajak” diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengatasi lost potensi pendapatan tersebut terutama akan menyasar hotel, restoran, kafe hingga rumah makan.

“Melalui program ini kami banyak turun ke lapangan. Kami banyak silaturahmi dan berkoordinasi agar terjadi komunikasi dua arah. Termasuk kita tampung keluhan dan persoalan dari wajib pajak,” ungkap Kepala Bapenda.

Program ini sendiri akan fokus pada penagihan pajak yang tertunggak dan optimalisasi potensi pajak yang belum termanfaatkan secara maksimal. Terlebih, masih terdapat puluhan restoran dan hotel yang masih menunggak pajak.

Bapenda Kabupaten Bandung, lanjut dia, akan melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, hingga tindakan tegas bagi wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Sudah ada beberapa wajib pajak yang kena peringatan dan kena penyegelan. Jangan sampai ke depan terjadi lagi, semua harus sadar pajak, karena pajak ini untuk pembangunan,” ungkap Akhmad Djohara.

Guna memudahkan para wajib pajak dalam pembayaran pajak, Bapenda Kabupaten Bandung akan mengembangkan sebuah aplikasi khusus untuk membayar pajak.

Pria yang akrab disapa Adjo ini berharap program “Gerebeg Pajak” tidak hanya mampu mendongkrak target PAD yang telah ditetapkan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung.

“Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Pak Bupati Dadang Supriatna ingin mendongkrak pembangunan di berbagai bidang. Ini harus ditunjang dengan peningkatan pendapatan daerah, makanya kami semua bergerak,” jelas Adjo. (**)

(Yans)

YUTELNEWS.com | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Utara laksanakan Focus Grup Discussion (FGD) penyusunan publikasi Kabupaten Nias Utara dalam angka Tahun 2025 Bertempat di aula Pendopo Bupati Nias Utara, Hari Kamis 27/02/2025.

“Ucap Kepala BPS Kabupaten Nias Utara dalam kata sambutannya, Darma Beriman Telaumbanua, SE, MM., bahwa kegiatan ini bertujuan menyiapkan data-data yang akurat untuk menjadi pedoman yg tepat dalam melakukan langkah langkah pembangunan dan pengambilan kebijakan di Kabupaten Nias Utara yang lebih tepat efektif dan efisien, dimana data-data ini bersumber dari berbagai OPD yang ada di Kabupaten Nias Utara.

“Kata Arahan dan Bimbingan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Bazatulo Zebua, SE. M.Ec. Dev., menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini sangat penting untuk kita ikuti dalam membahas serta berkontribusi pemikiran yang berkaitan dengan data data kita di Kabupaten Nias Utara untuk kita publikasikan dalam Nias Utara dalam angka Tahun 2025. Dimana data ini sangat penting untuk menjadi bahan rujukan pelaksanaan pembangunan, pengambilan kebijakan serta evaluasi pembangunan di Kabupaten Nias Utara.

Kami berharap pada kegiatan FGD ini dapat menghasilkan data data yang akurat supaya tidak ada permasalahan kedepan pada saat publikasi Nias Utara dalam angka tahun 2025.

Turut hadir pada Kegiatan FGD ini Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Staf dan BPS Kabupaten Nias Utara.

(K.Gea)