Struktur Redaksi YUTELNEWS.com
(You Tell News)
Media Yutelnews.com Dikelola oleh
PT YUTEL NEWS INDO
No. Akte : AHU-077295.AH.01.30.Tahun 2023
Sertifikat Standard : 1311 2301 0708 4000 1
NPWP : 99.061.569.2-225.000
NIB : 1311 2301 07084
E-Katalog = https://katalog.inaproc.id/yuniusman-telaumbanua/jasa-publikasi-iklan-banner-media-online-yutelnews
Email : Yutelnews@gmail.com
Alamat Redaksi :
Jl. Reformasi, Batam Center, Kepri,
Komp. Seruni IX, LT3, Kota Batam, Kepri
Nomor HP : 0822 8305 1202
Rekening Perusahaan
BNI : 1845 4591 37 /PT YUTEL NEWS INDO
Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa & UU Pers No. 40 Tahun 1999, Pasal 18 Ayat 1
Penasehat :
Adv. F. Hlw, SH,MH
F.J. Daeli, S.H,, Adv. Mikael Kaka, SH
B. Tela, I. Ziliwu,
Elwin Ndruwu (Ketum LIBAS)
Otenieli Waruwu, M.Pd, Yaaman Gea, S.T., CLA-P,
Konsultan Hukum/ Pengacara:
Eprisman Arianjaya Ndruru, S.H,
Frans Chaverius, S.H., M.H, CIRP,
Eliyusu Ndruru, S.H,
Law Office Safery & Parnerts / Mediator/ Adv. Saferyusu Hulu, SH, MH, M.pd, C.Med,
Adv. Arman Tel., S.H, M.H.,
Sawato Laia, SH
Pimpinan Perusahaan/Umum:
Yusman Tb CLA.,CBJ., CPS CLA
Pimpinan Redaksi :
Tengku Harzuin (UKW Wartawan Muda)
No. 23266-I.SPR/Wda/DP/XII/2022/14/02/91
Wapimred :
T. L. Sahanry. S.Pd. CFLE., CLA
(UKW – 31370-UPNYK/Wda/DP/XII/2025/19/12/82)
Redaktur
Yusman
Marketing Iklan :
Hendry tan
Web Support ITE :
Atn
Editor :
Ningsi Zend, Amel
Staf/ Sekretaris :
Ningsih Zend
Bendahara :
H. Trisda K Zend
Biro Iklan :
Meitinus Laoli
Perwakilan Luar Negeri :
Hongkong : Ir. Menig
Korwilnas :
Dermawan Gulo, Adam Silaen, Zurwanto,
Ofelius gulo
DKI JAKARTA
Korwil DKI Jakarta:
Fedirman Laia, S.Pd
Kabiro Jakarta :
Wartawan : A. Gea
KEPULAUAN RIAU
Kabiro Tanjung Pinang : R.P
Wakaperwil : Immanuel Malau
Korlip Kepri :
Yusman
Wartawan/Investigasi Kepri :
Naomi F.Sitorus, Daniel D. Harefa, Amel, Darwis, Ita Purnamasari, Marcels RS, Syarifah, Krisman Dohare, Yasman Zega, El Zega, A. Bastian Zend, Yusman Tb, Elida Murniati Pakpahan, eIlham Nazari, Hendry, Dermawan G, Waspada G, Nur Idam Zil, Oktafianus A. Hulu, Herman J. halawa, Ramli M
Kabiro Kabupaten Natuna : Darmansyah
Wartawan : Bani Adam
Kabiro Lingga : Jamarigem T
KORWIL PROV. RIAU
Kabiro Pekanbaru : Desi Suarni
Wartawan:
R. Zeb, H. Zega, Andri
Kabiro Meranti :
T. Lailatul Sahanry, S.Pd, C.FLE
Kabiro Kab. Siak :
Mardinal Sembiring
Kabiro Rokan Hilir :
Panca Syahputra Sitepu
Kabiro Pelalawan :
Adam Silaen
PROV. SUMSEL
Kaperwil Sumatera Selatan :
M. Asmuni
Wartawan Kab. Musi Banyuasin :
Nanang Hambali
PROV. KALIMANTAN SELATAN
Korwil Kalimantan Selatan :
Kabiro Banjarmasin:
Lailatul Hidayah
PROV. KALIMANTAN BARAT
Kaperwil Kalimantan Barat
Kabiro Melawi :
Alimin
Kabiro Lahat :
Abdul Kuddus
PROV. SUMATERA SELATAN
Wakabiro Sumsel :
Dahri Iskandar
Wartawan :
Dietri S,
Kabiro : Kab. Ogan Komering Ilir
Kabiro Kota Pontianak Utara :
Harmawan
PROV. SUMATRA BARAT
Kaperwil Prov. Sumatra Barat :
Septian Mandala Putra, SH
Wakaperwil/Korwil : Mamad
Kabiro :
Mahwel
Wartawan :
Yori Despianto,
Kharisma Satria Kirana,
Mychael Daysigit
Kabiro Kab. Gowa :
Hefrawansyah
PROV. SUMUT
Kepala Perwakilan SUMUT :
Rizal Novianta
Korwil :
Ade Endang Saputra
Wakil Kaperwil :
Tiara Aritonang
Wartawan :
Afrialdi Nasution,
Rizal Novianta
Kabiro Mandailing Natal: Hamid Silaen
Kabiro Medan :
Leo Hidayat Fatalan Gea
Wakabiro :
Ade Endang Saputra
ACEH
Kaperwil Aceh :
Said Yan Rizal
Wakaperwil Aceh Utara :
Husaini
Kabiro Aceh Subulussalam :
Jalaludin
Kabiro Aceh Utara :
Riki Iswandi S.H
Wartawan :
Azhari, SE
KEPULAUAN NIAS
Pengawas : Irlas
Kabiro Gunungsitoli : Martinus Zal
Kaperwil Kepulauan Nias :
Edison Mendrofa
Kabiro Gunungsitoli:
Deniaman Zega
Korwil Kepulauan Nias :
Kharisman Gea
Wakorwil :
Yunurius Zandroto
Kabiro Kab. Nias :
Faozatulo Lase
Investigasi :
Habasokhi Waruwu
Kabiro Nias Induk :
Robert Artikan Gea
Kabiro Nias Utara :
Kharisman Gea,
Wakabiro :
Yurusama Lahagu
Wartawan :
Emanuel Ya’aman Gea
Wakabiro :
Musyawarah Nazara
Humas/ investigasi :
Mediyus Mendrofa
Wartawan :
Herman Harefa,
Julianus Lahagu,
Andri S. Zendrato
Kabiro Nias Selatan : Dicari
Wakabiro :
Faomalala Halawa
Kabiro Nias Barat :
Noperiusman Zai
JAWA BARAT
Kaperwil Jawa Barat :
Wakorwil Jabar :
Didin Yoyo
Kabiro Bandung Barat :
Dadang Suyud,
Agus Mulyana,.Tarkayaiban
Kabiro Sukabumi :
Mirna
WaKabiro : –
Komarudin Septian
Wartawan :
Adang Suryana
Kabiro Kab. Bandung :
Saefudin
Wakabiro : dicari
Wartawan Kab. Bandung :
Ipit Susyanti,
Parlin Dohare
Bandung Barat :
Wartawan :
Cunarya
Kabiro Cimahi :
Dismas Deniaman Laoli
WaKabiro :
Syukur Hati Zebua
Kabiro Garut :
Exsel Mochammad Wiki, SH
Kabiro Purwakarta :
Anezatulo Lase
Investigasi :
Hendra Ferdiasyah
Wartawan Garut :
Ishak Munawar Akbar,
Rafik Alamsah,
Lutfhi Taufiq Ahyar,
Ari Sutarlan,
Arif Nurul Muis,
Fahmi Faisal,
Hendra Ferdyasah
Kabiro Bekasi :
Yusup Bahtiar
Wakil :
Yanuarman Sadari Zega,
Wartawan :
Sutowo,
Gusdelman Zalukhu
JAWA TENGAH
Kaperwil Jawa Tengah :
Eko Mulyantoro
Kabiro Kab. Batang :
Dasmujiono
Wartawan Batang :
Wahyani
Kabiro Kab. Demak :
M. Efendi
Kabiro Kab. Jepara :
Taufiqurahhman
Wartawan :
Singgih Purwanto
Kabiro Kota Semarang :
Sekti Leksono
JAWA TIMUR
Kaperwil Jawa Timur:
Syaiful Hari Subowo
Wakaperwil :
Kuzairi
Kabiro Pasuruan :
Nugraha Candra Kusuma
Wakabiro Pasuruan :
Okik Bintara Yudha
Kabiro Bojonegoro :
Warji
Kabiro Sidoarjo :
Mohammad Basri
Kabiro Sampang :
Ilham Matsiri
Kabiro Kota Surabaya :
Samhaji
Wakabiro : Boedi Prasetyo
Wartawan :
Salsa Billa Arofah
Kabiro Banyuwangi :
Ilham Sodik
Wartawan :
Ahmad Adi Wiyono,
Nur Holis
Wakabiro :
Cung Khusaini, S.Pd
Kabiro Bangkalan :
Lutfi
Wartawan :
Muhammad Arinal Hao
Supriyadi, Ketut Widarta, Randi Desta Cristanto,
Supardi, Samsuri
TAPANULI SELATAN
Kabiro Tapanuli Selatan :
Mahmuda Mora Siregar,
Wartawan :
Zainal Abidin
MALUKU
Korwil Prov. Maluku :
La Ode Rama Barlah
Wakorwil :
Sulaiman Papala
Kabiro Kab. Buru :
Mansur Masuku
Kabiro Seram : LA SUHARDIN
Kabiro Ambon : Danny Selong
BALI
Syukur Gea
Peringatan !!
Bahwa setiap awak redaksi Yutelnews.com dalam bertugas dibekali tanda pengenal dan namanya tercantum di Tim Redaksi ini.
Wartawan Yutelnews.com dalam menjalankan tugas, dilengkapi dengan KTA, surat Tugas dan dilarang terima suap,
punya hak tolak jawab, dilarang melakukan pengancaman dan pemerasan,
dilarang terlibat aktivitas kriminal.
Jika ada yang mengatasnamakan Yutelnews.com,
namun tidak tercantum dalam redaksi atau ada tindakan yang dinilai merugikan pihak lain
dengan tindakan melanggar hukum positif Indonesia,
dapat menghubungi kontak di atas.
HAK JAWAB/KOREKSI
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 Ayat (2) dan (3), yang
mewajibkan media massa untuk melayani hak jawab dan koreksi dari pihak yang dirugikan oleh pemberitaan.
PERLINDUNGAN DAN SANKSI
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Pers
mengatur tentang kemerdekaan pers dan hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jaringan Network
——
UNDANG – UNDANG PERS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dari pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 1966, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh Perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
9. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
10. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
11. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
12. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
13. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 3
Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Disamping fungsi-fungsi tersebut pada (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
Pasal 4
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Pasal 5
Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Pers wajib melayani Hak Jawab.
Pers wajib melayani Hak Koreksi.
Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
a. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan;
b. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
c. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
BAB III
WARTAWAN
Pasal 7
Wartawan babas memilih organisasi wartawan;
Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasa1 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.
Pasal 13
Perusahaan pers dilarang memuat Iklan:
yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.
BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15
Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
mendata perusahaan, pers.
Anggota Dewan Pers terdiri dari:
wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dari atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
organisasi pers;
perusahaan pers:
bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
BAB VI
PERS ASING
Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendiri perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas Pers nasional.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:
Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (LN Republik Indonesia Tahun 1966 No. 40, TLN Republik Indonesia No. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967 (LN Republik Indonesia Tahun 1982 No. 52, TLN Republik Indonesia No. 3235);
Undang-undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (LN Republik Indonesia Tahun 1963 No. 23, TLN Republik Indonesia No. 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA R