YUTELNEWS.com | Sebuah kontroversi muncul di media sosial ketika video menunjukkan oknum Satpol PP diduga terlibat dalam kampanye untuk seorang calon Wakil Presiden, dan video tersebut menjadi viral diberbagai platform online.
Insiden ini menjadi perbincangan hangat dan menarik perhatian publik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks politik.
Dalam video yang beredar luas, beberapa petugas Satpol PP terlihat mengenakan seragam resmi sambil menyatakan dukungan terhadap salah satu Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mereka juga membawa foto yang diduga merupakan foto Calon Wakil Presiden Gibran. Diduga, mereka melakukan kegiatan kampanye di media sosial, yang seharusnya tidak sesuai dengan peraturan netralitas aparat pemerintah.
“Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, menyatakan Indonesia membutuhkan Pemimpin muda dimasa depan,” ucap puluhan orang berseragam Pamong Praja itu.
“Mas Gibran Raka Buming, Raka,” lanjut mereka sambil mengangkat foto yang mirip dengan Gibran.
Tidak lama setelah video itu beredar di Instagram, yang diposting oleh akun justinfogarut, langsung mendapatkan beragam respons dari netizen. Pemilik akun serraromeoindia menuliskan “Rupina hoyong viral…,”
Netizen lainnya juga menanyakan keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.“Panwas mana panwas…, buktikan klo netralitas itu memang ada…,” tulis akun galihf.qurbany.
Kasus ini menjadi peringatan penting terkait netralitas ASN, terutama menjelang pemilihan umum. Kejadian ini menekankan perlunya penerapan aturan yang konsisten untuk memastikan bahwa aparat pemerintah tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Sangat bertentangan dengan isi pasal 2 huruf f UU Nomor 5/ 2014 pasal 280 JO 494 UU Nomor 7/2017 pasal 5 huruf n PP Nomor 94/2014 Dan PP Nomor 53/2010
(Exsel Mochamad Wiki, SH)
