YUTELNEWS.com | Longsornya TPA Regional Payakumbuh beberapa waktu lalu akibat bencana alam, benarkah?
Jika ditelaah dengan lebih spesifik, bencana alam hanya jadi penyebab, ada beberapa “suspect” layak dituding penyebab longsor.
Punya Provinsi, TPA Regional Payakumbuh milik Provinsi Sumatera Barat, sehingga semua tanggung jawab dan wewenang TPA ada di pihak Provinsi, Payakumbuh hanya penyedia tempat.
Kota Payakumbuh hanya diberi wewenang mengawasi Lalu lintas Sampah saja, sementara Mitigasi dan pencegahan ada pada pihak Provinsi yang berjarak 125 KM dari TPA. TPA untuk 5 Kab/Kota,
TPA Regional Payakumbuh merupakan Tempat Pembuangan Sampah untuk Kota Bukittinggi,Agam, Batusangkar, Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, 5 Kab/Kota tersebut menyisihkan APBD-nya untuk menyetor ke Provinsi termasuk Kota Payakumbuh juga membayar tanpa kompensasi apapun.
Puluhan Ton Sampah yang dikirim setiap hari ke TPA disinyalir sudah Over Capasity dan Tebing Penahan sampah menjadi rentan untuk runtuh. Tidak Punya Alternatif,
Saat terjadi longsor dan TPA ditutup, 5 Kab/Kota tersebut kalang kabut karena tidak adanya TPA Alternatif, hingga terjadi penumpukan sampah dimana-mana.
Di Kota Payakumbuh saja setidaknya butuh waktu 1 Minggu baru masalah Sampah bisa teratasi, setelah Padang mau menerima Kiriman Sampah yang sudah menumpuk dan sudah mengeluarkan bau tak sedap.
Tak berfungsi TPA (tempat pembuangan akhir) sampah di Payakumbuh dan sampah Payakumbuh sekarang justru di bawa ke tempat lain, bukti nyata bahwa sebetulnya Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh itu untuk dua dekade belakangan tidak menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Istilah populer sekarang, Pemko Payakumbuh itu hanya ‘omon-omon’ saja selama ini.
Kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan Penjabat (Pj) Wali Kota yang sekarang berkuasa, karena sebetulnya yang bersalah itu adalah orang-orang yang menjabat sekarang di struktur pemerintah di Payakumbuh yang ikut mengiyakan TPA tersebut ada di Payakumbuh.
Boleh dikata yang paling bertanggung jawab itu adalah penguasa-penguasa Payakumbuh sebelumnya dan pejabat-pejabat terkait yang ada hubungan dengan hadirnya TPA di Payakumbuh. Ini baru satu persoalan. Sebetulnya banyak persoalan yang perlu dibincangkan. Sayangnya kota ini larut dengan cerita-cerita penghargaan dan omong kosong lainnya, selain sibuk dengan oyak-oyak saja.
Masalahnya sekarang beranikah Pj Wali Kota Payakumbuh saat ini berani melakukan perubahan kepada yang lebih baik. Dengar-dengar akan ada mutasi pejabat dalam waktu dekat. Mudah-mudahanlah kalau memang itu akan terjadi.
Dari tiga bulan menjabat di Payakumbuh, tentu Jasman sudah bisa punya catatan-catatan terhadap pejabatnya. Mana yang bisa bekerja, mana yang tidak. Mana yang modalnya cuma opok-opok saja. Evaluasi ini bisa dilakukan mulai dari Sekda. Tidak ada yang tidak bisa diganti jika mau dan memang ingin bekerja untuk Payakumbuh sebaik mungkin. Soal Sekda tergantung kepada Pj-nya saja. Kalau tidak produktif, bisa diganti. Tinggal koordinasi saja dengan gubernur.
Kalau Sekda saja bisa diganti, apalagi cuma pejabat struktur di bawahnya. Diamati selama ini, pejabat-pejabat yang duduk sekarang kebanyakan bukan karena kompetensi, tapi lebih banyak karena “titipan” saja. Titipan karena-karenanya.
Soal sampah, Payakumbuh berpacu dengan waktu. Butuh aksi nyata, tidak selesai dengan rapat ke rapat saja. Pj Wali Kota Payakumbuh, Jasman, butuh para pejabat yang mau berpikir untuk Payakumbuh. Bukan pejabat yang hanya Omon-omon di tengah buruknya komunikasi Pemko Payakumbuh dengan masyarakatnya soal sampah.
(MAHWEL)
Komentar