YUTELNEWS.com | Rokan Hilir – Pemerintah Daerah melalui BPKAD Rokan Hilir terus mendapat sorotan publik, dengan sejumlah keluhan yang melibatkan BPKAD. Sepertinya juga para Kepala Desa di kabupaten Rokan Hilir juga mengeluhkan terkait tunda bayar,bila terus seperti ini mau jadi apa rohil.
Pasalnya, segala urusan yang berkaitan dengan keuangan agar berjalannya roda perekonomian daerah, tentunya di selesaikan oleh BPKAD itu sendiri.tidak harus bungkam bila di konfirmasi wartawan soal tunda bayar dan kegiatan lain BPKAD Kabupaten Rokan hilir.
Namun sayangnya, kepala BPKAD Rokan Hilir sampai sekarang masih saja tak memberikan jawabannya terhadap sebagian besar keluhan pengusaha dan kepala Desa yang kerap kali muncul bahasa keluhkan oleh berbagai pihak soal tunda bayar.
Tak hanya masalah tunda bayar kegiatan, keluhan yang sama juga di alami oleh Pemerintah Desa yang berada di ruang lingkup Pemkab Rokan Hilir. juga mengeluh tetapi apa yang di kata, di keraskan yang akan jadi sasaran bapa Bupati Rohil,dianggap tidak bisa memimpin Rohil, atau memang di sengaja di biarkan seperti istilah “bukan tidak ada dananya tetapi anggaran itu di deposito di bank Swasta untuk mendapat bunga cari modal” bisa jadi.
Sebagaimana yang di katakan oleh salah seorang penghulu kepada wartawan kamis 29 februari 2024 melalui telpon seluler.
Dalam perkataannya, penghulu menyebutkan “bahwa sampai sekarang pemerintah Anggaran Dana Desa belum mendapatkan pencarian dana yang seharusnya di kucurkan oleh pemerintah Daerah ke pemerintah Desa, guna kepentingan Desa itu sendiri, hal tersebut juga di perkuat dengan tidak adanya sejenis instruksi dari dinas PMD Rokan Hilir sehingga keluhan tersebut tak bisa di hindarkan” Ucap penghulu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Rokan Hilir Yandra menyebutkan ” Alasan sehingga sampai sekarang belum bisa memberikan sebuah instruksi kepada Pemerintah Desa yang di sebabkan PERBUB yang soal keuangan sampai saat ini masih dalam proses di Pemerintah Provinsi Riau belum selesai ” Terang kepala dinas PMD kepada wartawan melalui via WhatsApp nya.
Sementara itu, terhadap pihak BPKAD Rokan Hilir, sampai sekarang diduga kuat lebih memilih bungkam terhadap konfirmasi wartawan terkait keluhan tersebut.
Bila dilihat dan di amati dari keterangan Kadis PMD kabupaten Rokan Hilir soal PERBUB masih di bahas di tingkat Provinsi Riau,atau bergulir sampai sekarang berarti perbub tersebut tidak ada berpihak warga Rokan hilir, sehingga Dugaan tidak sesuai peruntukannya isi Perbub untuk kepentingan warga kabupaten Rokan Hilir
KabiroPanca Sitepu.
