YUTELNEWS.com | BANDA ACEH – Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh Mukhtarruddin Usman meminta agar dana publikasi bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPR Aceh yang dititipkan massif di SKPA terkait sebaiknya disetop saja. “Pokir publikasi sudah dijadikan barang dagangan oleh oknum anggota dewan,” kata Mukhtarruddin.
Mukhtar menegaskan itu menjawab pertanyaan awak media seputar kegaduhan jual beli pokir publikasi di Dinas Pariwisata Aceh secara ijon antara oknum kordinator lapangan (Korlap) dengan wartawan, pemilik media pers (siber dan cetak), bahkan oknum pengurus di organisasi wartawan.
Dalam perspektif sebagai Ketua SPS Aceh, Mukhtarruddin Usman meminta agar pihak eksekutif (Pemerintah Aceh) ke depan tidak lagi mengakomodir semua jenis pokir publikasi media yang diusulkan anggota dewan. “Agar tak terus berulang dan menjadi sumber kegaduhan antarmedia di setiap tahun anggaran,” katanya.
Mukhtar menekankan kepada para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) agar berani menolak usulan pokir publikasi yang kerap dimasukkan dan dititipkan ke dinas mereka.
Langkah ini, lanjut Mukhtar, bisa menghentikan praktik jual beli pokir secara ijon yang memanfaatkan media siber (online), cetak, bahkan media elektronik. “Ke depan, kita (media) jangan mau lagi diperalat oleh para oknum anggota dewan demi menampung pokir-pokir mereka secara ijon. Ini sangat berisiko bagi kita dan mengancam masa depan media pers di Aceh,” tegas Mukhtar.
Mukhtar meminta semua pihak yang terlibat dalam bisnis jaringan media harus jalan di atas rel masing masing. Semua harus transparan. Jika ada ketersediaan dana publikasi di SKPA-SKPA, kata Mukhtar, sebaiknya dibagi berdasarkan kapasitas media, badan hukum media itu, jumlah pembaca atau grafik distribusi media cetak, dan kompetensi media maupun pengelolaannya.
“Jangan layani media partisan dan media-media yang diterbitkan hanya untuk menampung pokir-pokir anggota dewan yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.”
Bagaimana dengan sistem e-katalog? Mukhtarruddin menilai penyediaan barang dan jasa lewat etalase e-katalog adalah sesuatu yang bagus. Tapi, lanjut dia, siapa yang bisa menjamin di sistem e-katalog tak terjadi KKN?
Artinya, kata dia, bila pengelolaan pemerintahan belum bersih, maka sistem apapun diterapkan masih ada ruang untuk bisa diakal-akali. “Intinya para pengelola anggaran negara (uang rakyat) harus benar-benar bebas dari perilaku buruk KKN.”
Di ujung wawancaranya, Mukhtarruddin mengimbau kepada kalangan wartawan agar ke depan bekerjalah sesuai profesinya, yaitu fokus dalam mencari berita, bukan sibuk bergerilya mencari iklan dan kerjasama iklan publikasi pokir. “Serahkan urusan iklan ke bagian manajemen bisnis, bukan bidang keredaksian. Ini perlu untuk menjaga independensi dan profesionalisme pers di Aceh demi mencegah penyalahgunaan profesi wartawan,” tutup Mukhtarruddin.
(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)
