Terkait Bimtek Kab.Paluta tahun 2024 tidak transparan, diduga Dinas PMD Kab.Paluta & Rekanan Penyelenggara Menghabiskan anggaran Dana Desa

YUTELNEWS.com/

Terkait kegiatan Bimtek Aparatur Desa se Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan beberapa waktu yang lalu tepatnya di akhir bulan April di beberapa lokasi di Medan dan sekitarnya, masih mengundang tanda tanya dari pihak yang getol menyoroti tentang urgensi dari kegiatan itu.

Tidak terkecuali A. Nst yang juga merupakan Ketua DPW Organisasi Team Libas Sumut, ketika ditemui kru media ini sesaat setelah menyerahkan Laporan terkait Bimtek tersebut di ruangan PTSP Kejatisu, Medan selasa (03/06/2024).

“Ya, secara resmi kami dari DPW Organisasi Team Libas Sumut telah menyerahkan Laporan tentang kegiatan Bimtek Kab. Paluta tahun 2024 ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang mana menurut hemat kami dan patut diduga urgensi dari kegiatan tersebut yang terus menerus dilaksanakan setiap tahun diduga hanya untuk menguntungkan segelintir oknum yang implementasinya telah menggunakan kekuasaan, wewenang dan corporation yang ujungnya menimbulkan indikasi KKN dan bagi-bagi bancakan dari anggaran Dana Desa (DD)”, tegasnya.

Lanjutnya, laporan yang disampaikan tersebut telah di susun menurut kronologi dan bukti awal adanya dugaan tindakan tersebut, jelasnya.

“Kronologis persoalan beserta data dan lampiran awal dari perbuatan tersebut telah kami lampirkan”, ungkap Ketua Team Libas Sumut.

Selain itu guna mempercepat prosesnya, tembusan surat pelaporan tersebut juga akan kita sampaikan kepada Kemendagri, Kemendes & pihak terkait lainnya di Jakarta, ungkapnya.

Untuk itu kami berharap agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dapat segera menindaklanjutinya dengan memanggil pihak Dinas PMD, pihak penyelenggara, aparatur desa ataupun yang terlibat dalam kegiatan tersebut, ujarnya.

“Segera panggil dan lakukan Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) agar persoalan ini menjadi terang benderang”, tegasnya.

Sampai saat ini kita tetap komit dan mendukung penuh Kejatisu dalam pengungkapan khususnya indikasi Tipikor khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dan untuk itu kita siap mengawalnya tegas A. Nst.

Sebagai Organisasi yang komit mengawal serta mengawasi Penggunaan & Peyelenggara Anggaran khususnya saat ini Dana Desa, Kesehatan dan Pendidikan serta proyek Infrastruktur, kami dari DPW Organisasi Team Libas Sumut telah memonitor beberapa daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut) dan siap untuk melaporkannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjutinya dan jika diperlukan kita akan adakan aksi unjuk rasa terkait hal tersebut,tegasnya.

Posting Terkait

JANGAN LEWATKAN

NEWS FEED