YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Sektor Badan usaha milik daerah Banyuwangi yang dulu pengelolaannya dibawah Perusahaan Aneka Usaha (PDAU) kini tinggal kenangan, kenapa ? karena di jaman kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas PDAU dibubarkan.
Dengan dibubarkannya PDAU pengelolaan usaha daerah tersebut semakin tidak jelas yang salah satunya adalah usaha perkebunan. Bahwa perlu diketahui Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki asset perkebunan dalam bentuk izin pengelolaa HGU (Hak Guna Usaha) yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Muncar dan Kalibaru.
HGU perkebunan tersebut bernama Tawangalun yang berdiri sejak tahun 1973 dengan luas 154 Ha. Dimana luasan tersebut terbagi atas dua lokasi yaitu di Kecamatan Muncar dan Kalibaru, yang di Kecamatan Muncar ditanami Kelapa dan yang di Kalibaru di tanami Kopi. Di Kecamatan Muncar sendiri ada dua lokasi yang tidak terpisah yaitu di Desa Kedung Rejo dengan luas 8 Hektare dan yang ada di Desa Blambangan dengan luas 64,9 Hektare. Total luas yang ada di Kecamatan Muncar 73 Ha, sisanya yang 81 Ha berlokasi di Kecamatan Kalibaru.
Adapun izin HGUnya sudah mati dan tidak diperpanjang. Lebih mengenaskan lagi yang berlokasi di Kecamatan Kalibaru sudah dikuasai masyarakat yang luasnya kurang lebih 81 Hektare. Sedangkan yang di Muncar meskipun masih dikuasai tetapi tanamannya tidak terurus pohon kelapanya kering kerontang banyak yang mati, bahkan sebagian tanah sudah dihibahkan ke pusat untuk pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK). Tafsiran nilai harga tanah menurut tafsiran Pemda yang dihibahkan ke pusat senilai Rp. 235 juta . Adapun taksiran seluruh harga tanah perkebunan milik Pemda Banyuwangi yang ada di.lokasi .Muncar seluruhnya senilai Rp. 18 Milyar yang dihibahkan ke pusat Rp. 235 juta.
Dalam kaitan tersebut Masruri Ketua Banyuwangi Corruption Watch (BCW) memberikan tanggapannya ” Sayang perkebunan yang bisa menjadi sumber pendapatan PAD tidak terurus pohon kelapanya kering kerontang sedangkan yang dilokasi lain di Kecamatan Kalibaru sudah diduduki masyarakat secara sepihak” ujar Masruri salah satu pegiat antikorupsi di Banyuwangi.
Bentuk ketidak seriusan pemerintah menurut Masruri perusahaan yang mengelola bernama PDAU dibubarkan “PDAU dibubarkan oleh Bupati Anas, kenapa PDAU dibubarkan ? Akibatnya nggak ada yang ngurus itu perkebunan sampai HGU nya matipun tidak di perpanjang. Padahal pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil auditnya pada tahun 2009 merekomendasikan agar pemerintah daerah Banyuwangi segera memperpanjang HGU yang telah mati sejak tanggal 13 Desember tahun 1998 tapi nyatanya rekomendasi BPK tidak digubris dan tidak ditindak lanjuti sampai sekarang” imbuh Masruri.
Kemudian berkaitan dengan penghibahan tanah HGU Masruri memberikan pendapatnya ” HGU yang sudah mati mestinya tidak boleh dipindahkan dalam bentuk apapun termasuk dihibahkan, karena HGU yang mati tanah menjadi tanah Negara dimana pemerintah Daerah pemegang HGU namun HGU nya sudah mati tidak punya kewenangan lagi” pungkas Masruri.
Dari pantauan Media ini memang kondisi kebun kelapa milik pemerintah Daerah ini tampak tidak terurus.
Pohon kelapanya banyak yang tidak berbuah dan kering kerontang sebagian pula banyak yang mati. Semoga nanti Banyuwangi menemukan pemimpin yang benar benar bisa perduli dan bersungguh-sungguh mengurus asset daerah yang juga merupakan harta kekayaan rakyat yang dititipkan pengelolaannya kepada pemimpin daerah yang keuntungannya kembali kepada rakyat Banyuwangi dalam rangka untuk meningkat kesejahteraan hidup mereka.
Sumber: lembaga BCW
(Slamet/imam)
