YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Tak henti-hentinya persoalan dunia pendidikan terus disikapi oleh para aktifis Banyuwangi. Terutama terkait pelaksanaan PPDB yang tengah berlangsung yang diwarnai dengan dugaan monopoli bisnis seragam sekolah di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah.
Hal itu terjadi secara masif terutama di tingkat SLTA Negeri yang kewenangannya ada di pemerintah provinsi Jawa Timur dan otoritas kebijakannya ada pada Kepala Cabang Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi. Kalau dulu seragam dibebaskan bagi orang tua beli di pasar sekarang tidak bisa lagi, sebab yang menjual seragam pihak sekolah sendiri dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Oleh karena itu wajar orang tua murid menjerit karena biaya seragam yang sangat memberatkan itu.
Sedangkan pihak sekolah tidak mau tahu, kalau tidak mau bayar seragam yang harganya berkisar antara Rp. 2.750.000 sampai Rp. 3000.000, ya otomatis tidak dapat seragam sekolah. Sehingga inilah yang mengundang penyikapan dari kalangan aktifis Banyuwangi karena banyaknya pengaduan msyarakat.
Hingga sampai akhirnya membawa persoalan tersebut ke meja hearing DPRD Banyuwangi karena saking gregetnya atas fenomena dunia pendidikan berubah jadi ajang bisnis. Sayangnya Hearing yang diajukan dua lembaga swadaya Masyarakat yaitu dari Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB) dan Sekretariat Bersama Rakyat Blambangan Bersatu (SBRBB) justru tidak dianggap oleh Kepala Cabang Dinas Ahmad Jaenuri.
Dengan bukti dimana yang bersangkutan tidak menghadiri undangan penting hearing DPRD Banyuwangi tersebut Padahal hearing sangat penting bagi rakyat Banyuwangi atas adanya penerapan kebijakan yang tidak adil dan memberatkan. Gak tahu lagi kalau itu semua dianggap cuma main-main. Tentu ini hal yang tidak patut. Sebab itu sama dengan meremehkan pihak pemerintah Daerah Banyuwangi beserta komisi IV yang memimpin hearing.
Sehingga tak pelak hal tersebut juga mengundang tanggapan aktifis Muda Banyuwangi bernama Bondan Madani yang merupakan ketua umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial ( LDKS) Pijar juga sering di juluki si raja Demo. Menurut Bondan si raja Demo dimana dia salah satu aktifis yang mengikuti hearing menyatakan bahwa Ahmad Jaenuri sudah termasuk meremehkan DPRD dan juga dari Sekda Juga meremehkan orang Banyuwangi.
Untuk itu Bondan akan berkirim surat ke DPRD agar memberikan rekomendasi untuk Jaenuri pindah dari Kacabdin Banyuwangi. Pejabat yang bergaya arogan dan mengabaikan kepentingan orang banyak sudah bukan jamannya lagi.
Tidak hanya itu gonjang ganjing penjualan seragam ini disikapi pula oleh lembaga Anti Korupsi Banyuwangi dalam hal ini tidak lain adalah lembaga Anti Korupsi dibawah bendera Banyuwangi Corruption Watch atau dikenal dengan BCW yang diketuai Masruri. Pada dasarnya Masruri BCW sangat menyayangkan ketidak hadiran Ahmad Jaenuri sebagai Kacabdin dalam undangan hearing DPRD yang diajukan teman teman aktifis. Meskipun BCW tidak termasuk LSM yang ikut mengajukan dan tidak ikut hearing tetapi saat media ini meminta tanggapan atas hal tersebut Masruri menyatakan prihatin ada pejabat yang meremehkan urusan orang banyak ” Ketidak hadiran Kacabdin Ahmad Jaenuri dalam hearing itu bukan hal yang sepele. Ini masalah serius.
Kalau yang bersangkutan sudah tidak mau lagi menghargai kawan-kawan aktifis Banyuwangi dan tidak mau menghormati pemerintah dan wakil rakyat. Saya sepakat dan sependapat dengan aktifis yang lain dimana Ahmad Jaenuri di pindahkan saja dari kedinasan di Banyuwangi” ujar Masruri.
Sebab masih menurut Masruri dengan tidak hadirnya Jaenuri dalam hearing ini menyebabkan persoalan tersebut tidak terselesaikan dan akan semakin berlarut-larut.
(Tim Red)
