YUTELNEWS.com – kabupaten 50 kota Presiden Mahasiswa Politani, Dimas meminta Penyelengara Pemilukada Limapuluh Kota 2024 dalam hal ini KPUD 50 Kota mengumumkan secara terbuka Riwayat Hidup yang didalammya termuat Riwayat Pendidikan masing-masing Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkontestasi.
“Keterbukaan Informasi Publik Masing-masing Bapaslon beralur kepada PKPU No.8 tahun 2024” ungkap Dimas.
Sebagai Syarat Pencalonan Masing-masing Bapaslon harus memenuhi Syarat Pencalonan dengan melampirkan Riwayat hidup yang didalamnya tertulis Riwayat Pendidikan dengan melampirkan Ijazah SD, SMP dan SLTA (Sederajat) yang benar-benar didapat secara resmi dari Lembaga Pendidikan yang menerbitkannnya.
KPUD harus benar-benar teliti dalam memverifikasi Syarat Pencalonan Masing-masing Bapaslon dengan tujuan menghindari Polemik ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan setiap Bapaslon yang mendaftar benar-benar layak untuk dipilih oleh masyarakat Kabupaten 50 Kota alias Bukan Calon yang “palsu”” tukuknya.
Statemen Presiden Mahasiswa Politani tersebut disampaikannya saat mengikuti Diskusi bersama KPU Sumbar yang bekerja sama dengan Forum Seni Budaya (FSB) Paliko pada Kamis malam di Caffee Coffee City, Kota Payakumbuh.
Acara yang mengangkat topik “Kupas Tuntas Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah” ini telah menyajikan diskusi mendalam tentang PKPU RI Nomor 8 Tahun 2024 dan berbagai dinamika hukum serta politik yang berkembang.
Diskusi ini dihadiri berbagai narasumber kompeten seperti Komisioner KPU Sumbar, Jons Manedi, serta para akademisi seperti Fauzi Iswari dan Budi Febriandi.
Dimas juga meminta,”Kami berharap KPU dan lembaga terkait lainnya dapat lebih memperketat persyaratan administratif calon kepala daerah untuk memastikan integritas dan kualitas demokrasi. Revisi dan penyesuaian yang dilakukan harus benar-benar mematuhi prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku agar proses Pilkada mendatang dapat berlangsung adil dan transparan.”
Dalam diskusi mereka bersepakat agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mengawal dan memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar, sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
( MAHWEL )
