Sukabumi – Yutelnews.com Bayu Permana Anggota DPRD Komisi II Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai PKB , memberikan saran kepada Satgas Konservasi upaya mitigasi bencana alam, salah satunya selamatkan catchment area atau gentong bumi.
Baik yang ada gunung yang statusnya taman nasional hutan lindung, hutan produksi baik hutan desa atau lahan lahan milik masyarakat.
“segera bikin regulasi dan ketegasan Pemda agar dijadikan lahan konservasi karena hutan cathment area itu sebagai penyangga kehidupan manusia antar generasi jadi kepentingannya bukan untuk 5 tahun 10 tahun tetapi untuk setiap priode generasi kehidupan” Ujar Bayu disela Rakor bersama Satgas SDA, Kamis (19/12) Hotel Sukabumi Indah
“Yang kedua yang harus dilakukan adalah inventarisir dan identifikasi seluruh mata air beserta cathment area yang ada di kabupaten Sukabumi jadi penyelesaian persoalan ini dimulai dari wilayah hulu, dengan menyelamatkan Cathment area” tambahnya
tahapannya dengan identifikasi inventarisir kemudian dikomusikasikan sesuai dengan kewenangan, kalau misalnya kawasan – kawasan cathment areanya, ada di wilayah atau status hutan produksi segera komunikasikan ke pemprov bahkan keperintah pusat agar dinaikan sebagai hutan lindung bila perlu jadikan taman nasional bisa juga cagar alam.
“yang terpenting apapun statusnya harus menjadi kawasan konservasi itu langkah strategis atau langkah urgent yang harus segera dilakukan”
Setelah itu pada tahap berikutnya baru penataan daerah aliran sungai wilayah tengah ke hilir, kemudian penataan – penataan tataruang di wilayah pertanian, pemukiman, industri juga mitigasi rawan bencana.
Semua regulasi sebenarnya sudah ada tinggal ketegasan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, contoh di Sukabumi selatan sekiranya wilayah yang memiliki fungsi konservasi segera jadikan minimal hutan lindung jangan dipaksakan jadi hutan produksi.
Ia juga meminta Agar segera meningkatkan alokasi anggaran untuk urusan lingkungan hidup, terlepas nantinya ke DLH atau ke satgas konservasi, karena lingkungan hidup, sangat wajib non pelayanan dasar sehingga pengeluarannya itu harus serius karena urusan wajib bukan urusan pilihan,
Bayu juga menganggap anggaran sebenarnya cukup besar, hanya kebanyakan diserap urusan persampahan, diharapkan tahun 2025 DLH dan Bapeda segera alokasikan anggaran untuk pendataan dan kajian cathment area.
Bayu Disinggung mengenai tambang salah satu penyebab Bencana Alam ” tambang itu masalahnya itu cash mistik kita tidak bisa melarang tambang, karena mereka sudah ada izin, paling yang bisa dilakukan meminta ESDM provinsi ataupun pusat untuk mengevaluasi izin tambangnya atau amdalnya termasuk mengevaluasi tataruangnya”pungkasnya
Reporter : Mirna