YUTELNEWS.com | Ketegangan antara warga desa sekitar dan PT HWI di Jepara mencuat ke permukaan. Warga mengeluhkan tidak adanya pelibatan mereka dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Padahal, PT HWI memiliki SOP resmi tentang rekrutmen tenaga kerja. Namun, SOP tersebut dianggap tidak transparan dan belum disosialisasikan secara memadai ke publik.
Agar tidak terjadi konflik berkepanjangan, perlu solusi bersama yang adil bagi masyarakat dan tetap menghormati kebijakan internal perusahaan. Solusi harus bersifat cepat, konkrit, dan membawa manfaat timbal balik.
Berikut ini 8 solusi cepat yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai, adil, dan menguntungkan semua pihak:
1. Sosialisasi Terbuka SOP Rekrutmen PT HWI
Langkah awal adalah sosialisasi SOP rekrutmen PT HWI secara terbuka kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Penjelasan ini penting agar masyarakat paham alur, syarat, dan mekanisme penerimaan tenaga kerja
.
2. Dialog Terjadwal dan Terbuka
Pemerintah daerah bisa memediasi forum komunikasi rutin antara PT HWI dan perwakilan warga. Forum ini menjadi wadah klarifikasi, masukan, dan komitmen bersama. Transparansi dan keterbukaan bisa mencegah kesalahpahaman dan mempererat hubungan sosial.
3. Penguatan Kompetensi Warga
Agar warga desa siap bersaing secara adil sesuai standar SOP perusahaan, perlu program pelatihan kerja singkat. PT HWI dapat bekerja sama dengan Disnaker dan BLK untuk membekali warga dengan keahlian teknis seperti menjahit, kontrol kualitas, atau operasional pabrik.
4. MoU atau Komitmen Tertulis tentang Tenaga Kerja Lokal
Perusahaan (PT HWI) dan pemerintah desa sekitar membuat MoU yang menyepakati bahwa sebagian besar prioritas pekerja diambil dari desa sekitar (misalnya 60–70%). sesuai kebutuhan dengan skema evaluasi berkala Dengan perjanjian ini, masyarakat punya pegangan dan perusahaan punya tanggung jawab yang jelas..
5. Tim Pengawas Independen
Untuk menjamin keadilan, perlu dibentuk tim pengawas rekrutmen independen dari unsur Disnaker, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas memantau proses rekrutmen dan mengevaluasi pelaksanaannya setiap 3–6 bulan.
6. Transparansi Informasi Lowongan
Informasi rekrutmen harus mudah diakses, seperti ditempel di balai desa, masjid, atau disebar lewat media sosial resmi desa dan perusahaan. Masyarakat akan merasa dihargai jika informasi terbuka dan merata.
7. CSR Pro-Rakyat dan Responsif
PT HWI perlu melibatkan masyarakat sekitar dalam penyusunan program CSR, seperti beasiswa pendidikan, pelatihan UMKM, perbaikan fasilitas umum, atau layanan kesehatan. CSR yang tepat sasaran akan memperkuat simpati warga terhadap perusahaan.
8. Kotak Saran dan Pengaduan
Perusahaan dan pemerintah desa perlu menyediakan kotak saran atau sistem pengaduan digital. Warga bisa menyampaikan keluhan atau masukan tanpa harus turun ke jalan. Ini bagian dari membangun komunikasi sehat dan saling menghormati.
Penutup
1. Masalah rekrutmen di PT HWI bukan soal siapa melawan siapa, tapi bagaimana semua pihak bisa saling memahami dan saling menguntungkan. Transparansi, pelibatan masyarakat, dan penghormatan pada SOP perusahaan dapat menjadi jembatan menuju harmoni sosial dan keberlanjutan industri.
2. Polemik antara warga dan PT HWI tidak perlu menjadi konflik berkepanjangan. Dengan langkah-langkah cepat dan pendekatan win-win, semua pihak bisa mendapatkan solusi yang adil dan saling menguntungkan warga sekitar benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran industri di wilayahnya. ( Singgih)
