Yutelnews.com
NATUNA – Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, mendesak pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk segera merealisasikan pencairan dana kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) bagi siswa SMK, khususnya yang akan melaksanakan magang ke Batam pada 28 Juni 2025 mendatang.
Desakan ini muncul menyusul rapat wali murid di SMKN 1 Bunguran Barat yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dalam forum tersebut, banyak orang tua mengeluhkan belum adanya kepastian anggaran untuk biaya transportasi darat, konsumsi, dan kebutuhan selama masa magang anak-anak mereka di Batam.
“Sampai hari ini baru sebagian siswa yang bisa diberangkatkan. Banyak yang belum karena belum jelas siapa yang menanggung biaya perjalanan dan makan minum anak-anak selama di sana,” ujar salah seorang wali murid kepada awak media, Sabtu (21/6/2025).
Para orang tua menyampaikan bahwa siswa-siswi Bunguran Barat berasal dari wilayah kepulauan yang jauh dari pusat kota. Untuk mencapai Batam, mereka harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu sekitar dua hari. Hal ini menjadi beban tersendiri, terlebih bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.
“Kami sangat berharap ada perhatian dari pemerintah. Anak-anak kami dari pulau, jauh dari kota. Untuk ke Batam saja bisa dua hari lewat laut. Kami benar-benar membutuhkan bantuan. Tidak semua orang tua mampu menanggung semua biaya,” ujar wali murid lainnya.
Pihak sekolah menegaskan bahwa kegiatan magang merupakan bagian dari kurikulum wajib bagi siswa SMK dan tidak bisa ditinggalkan. Karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar pelaksanaan magang berjalan optimal dan merata bagi seluruh siswa.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dilakukan secara bertahap dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Meski demikian, masyarakat Bunguran Barat tetap berharap agar wilayah pelosok seperti mereka mendapat prioritas khusus dalam proses distribusi anggaran.
“Kami mohon kepada pihak berwenang, walaupun dana katanya sudah diprioritaskan, kami yang jauh dari kota, dari pelosok, harus benar-benar diprioritaskan. Anak-anak kami juga bagian dari masa depan bangsa,” tegas seorang wali murid.
Mereka berharap, DPRD dan pemerintah provinsi tidak sekadar menunggu proses administratif, melainkan juga merespons secara empatik terhadap kondisi riil masyarakat yang tinggal jauh di pulau-pulau terluar, demi keadilan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa.
(Reporter: Darmansyah)
