Yutelnews.com
Sedanau, 28 Juli 2025 – Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, menggelar Forum Musyawarah Konsultasi Publik sebagai wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi. Bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan, acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, hingga pihak Polri dan TNI setempat.
Camat Bunguran Barat, Haidir, membuka forum dengan menekankan pentingnya komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah.
“Forum ini adalah ruang kita bersama, untuk saling mendengar dan mencari solusi nyata. Pemerintah butuh masukan dari masyarakat agar pelayanan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Haidir.
Dalam sesi tanya jawab, masyarakat menyampaikan berbagai isu penting yang mereka alami di lapangan, antara lain:
Kurangnya edukasi pengelolaan sampah yang menyebabkan tumpukan limbah rumah tangga di sejumlah titik pemukiman
Penertiban pemanfaatan jalan umum, termasuk kendaraan parkir sembarangan, penumpukan barang dagangan, serta aktivitas penjemuran hasil laut di badan jalan
Pengembangan objek wisata Pasir Marus yang dianggap masih belum optimal dari segi penataan dan promosi
Pelayanan administrasi dan dokumen kependudukan, termasuk kesulitan dalam pengurusan surat menyurat dan perizinan usaha kecil
Masalah pendidikan, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu dan anak-anak dengan kelainan akal (berkebutuhan khusus) yang belum terlayani secara layak dalam sistem pendidikan
Persoalan sosial, seperti anak jalanan, pengaruh kesehatan mental, pembinaan agama dan pendidikan generasi muda
Masalah pertanahan menjadi sorotan tersendiri, mencakup:
Status tanah garapan yang sudah ditanami, namun belum memiliki legalitas
Lahan yang termasuk dalam wilayah hutan rimba, namun telah dikelola warga sejak lama
Kesulitan dalam mengurus surat-surat tanah, yang seringkali terkendala prosedur atau tidak jelas status kepemilikannya
Semua persoalan dijawab langsung oleh kepala seksi (kasi) yang berwenang sesuai bidangnya. Camat Haidir juga menegaskan bahwa semua masukan akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
“Masalah tanah dan legalitasnya harus kita selesaikan bersama, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Kami akan terus dorong koordinasi dengan dinas terkait,” ujar Haidir.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan forum seperti ini akan dijadikan agenda rutin, sebagai upaya menjaga kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini bukan akhir dari musyawarah, tetapi awal dari sinergi nyata untuk membangun daerah kita. Kesejahteraan itu kita capai bersama, bukan sendiri-sendiri,” tutupnya.
Forum konsultasi publik ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka berharap kegiatan ini dapat benar-benar menjadi sarana efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tengah kehidupan masyarakat Sedanau dan sekitarnya.
Red:Darmansyah
