Yutelnews.com
Bunguran Barat, 3 Agustus 2025 —
Kekhawatiran kembali mencuat di kalangan masyarakat, pendidik, dan orang tua siswa SMK Negeri di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi memangkas dana untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK.
Sebagaimana diketahui, PKL adalah bagian penting dan wajib dalam kurikulum pendidikan kejuruan (SMK), yang bertujuan membekali siswa dengan pengalaman langsung di dunia kerja sebelum lulus. Sayangnya, dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah, kegiatan ini turut terdampak, karena dianggap sebagai kegiatan operasional yang dapat ditekan.
“PKL bukan kegiatan tambahan atau pelengkap. Ini syarat kelulusan bagi siswa SMK dan kunci untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Kalau sampai dipotong, bagaimana mereka bisa bersaing di dunia kerja nanti?” ujar salah satu orangtua wali murid SMKN Bunguran Barat yang berkiprah di bidang jurnalistik.
Klarifikasi: PKL Bukan Program Nasional yang Wajib Dipangkas
Perlu ditegaskan bahwa meskipun pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran untuk belanja-belanja tidak prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan seremonial, tidak ada instruksi dari pusat yang mewajibkan pemangkasan kegiatan PKL.
Namun, di lapangan, terjadi kekeliruan pemahaman di mana PKL ikut terkena efisiensi karena disamakan dengan kegiatan luar sekolah lainnya.
“Kami minta ini jangan gagal dipahami. PKL bukan bagian dari kegiatan yang bisa dihilangkan. Ini wajib bagi siswa SMK, dan tidak masuk dalam daftar program nasional yang harus dipotong,”tambah orang tua dari wali murid yang berkiprah di bidang jurnalistik.
Permohonan Kepada DPRD: Perjuangkan Masa Depan Generasi Muda
Sehubungan dengan kondisi ini, masyarakat Kecamatan Bunguran Barat secara tegas memohon kepada DPRD Kabupaten Natuna dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk:
Memberikan perhatian penuh terhadap keberlangsungan kegiatan PKL siswa SMK di daerah, Memastikan anggaran PKL tidak terkena pemotongan dalam APBD 2025, Mendorong pemerintah daerah agar menetapkan PKL sebagai program prioritas daerah di bidang pendidikan vokasi, Menyediakan dukungan pembiayaan yang layak untuk siswa, khususnya yang akan melaksanakan PKL ke luar wilayah.
> “Kami memohon kepada para anggota dewan yang terhormat untuk tidak tinggal diam. Tolong perjuangkan hak anak-anak kami untuk mendapat pendidikan praktik yang layak,” kata seorang orang tua siswa dari Desa Sedanau.
Efisiensi anggaran memang perlu, tetapi jangan sampai mengorbankan masa depan anak-anak kita.
PKL adalah jantung pendidikan SMK, dan menjadi jembatan penting menuju dunia kerja.
Oleh karena itu, masyarakat berharap DPRD Natuna dan DPRD Kepri bisa berdiri paling depan untuk memperjuangkan anggaran ini, demi keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi di Hb daerah perbatasan.
Reporter: Darmansyah
