YUTELNEWS.com | Deli serdang – Audensi lembaga wahana aspirasi rakyat dengan sekretariat dprd deli serdang, kamis (18/09/2025), berubah panas ketika temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) kembali dipersoalkan.
Dalam laporan resmi bpk, tercatat ada 139 unit barang elektronik senilai rp 2,85 miliar yang keberadaannya tidak dapat ditelusuri, barang tersebut terdiri dari laptop, notebook, hingga smartphone yang tercatat berada di dinas sdabmbk dan sekretariat dprd deli serdang.
Fakta yang mengejutkan, dari hasil audensi terungkap bahwa hanya sebagian kecil laptop dan smartphone yang dikembalikan oleh oknum mantan anggota dprd maupun pegawai ke inspektorat deli serdang. sisanya, hingga kini, belum jelas rimbanya.
Ketika lembaga mempertanyakan tindak lanjut serta menuntut ditunjukkannya surat bantahan atau klarifikasi resmi atas temuan bpk, pihak dprd memilih bungkam,dengan alasan “rahasia”, mereka menolak menunjukkan dokumen bantahan yang katanya sudah ada.
“Ini jelas mencurigakan. publik berhak tahu, karena ini uang rakyat,kalau memang ada bantahan resmi, tunjukkan,jangan sembunyikan di balik kata ‘rahasia’,” tegas perwakilan wahana aspirasi rakyat dalam forum.
Tak hanya soal aset hilang, wahana aspirasi rakyat juga menyoroti buruknya administrasi sekretariat dprd deli serdang. pasalnya, meski undangan audensi sudah ditandatangani dan distempel resmi Sekretaris dprd, namun anehnya pihak administrasi mengaku tidak tahu-menahu tentang agenda tersebut.
“Ini sungguh ironis, sekelas dprd tidak memahami administrasi surat,bagaimana bisa mengelola anggaran miliaran rupiah kalau urusan surat-menyurat saja amburadul?” kecam perwakilan wahana aspirasi rakyat.
Sebagai tindak lanjut, wahana aspirasi rakyat memastikan akan melakukan aksi ke kejaksaan tinggi sumut dan dprd deli serdang untuk menuntut penuntasan kasus aset fiktif dan administrasi kacau yang diduga disengaja untuk menutupi praktik penyelewengan.
Kasus ini semakin menambah daftar panjang kejanggalan pengelolaan aset daerah di deli serdang. publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan bpk yang sudah sangat terang benderang.
(Red.rizal hasibuan)
