YUTELNEWS.com | Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil sikap tegas terkait rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menghentikan rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang. BP Batam meminta KLHK membangun “jembatan” kebijakan melalui masa transisi selama lima tahun agar kebijakan tersebut tidak merusak iklim investasi dan menimbulkan gejolak sosial di kawasan tersebut.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyatakan bahwa Batam sepenuhnya mendukung tata kelola lingkungan yang lebih baik. Namun, perubahan regulasi bahan baku industri secara mendadak akan menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha yang telah berkontribusi besar pada ekspor nasional.
“Kepastian regulasi adalah kunci. Kami sangat menghargai tujuan kebijakan lingkungan ini, tetapi perubahan mendadak tanpa transisi akan menekan investasi dan ketenagakerjaan di Batam. Ini harus dihindari,” ujar Fary.
Sektor daur ulang plastik non-B3 di Batam terbukti menjadi penopang ekonomi sirkular dan ekspor. Sektor ini memiliki 16 perusahaan dengan total investasi mencapai USD 50 juta dan nilai ekspor tahunan sebesar USD 60 juta.
Data BP Batam menunjukkan aktivitas pengolahan yang solid, di mana volume pengolahan limbah plastik melonjak dari 176.774 ton (2023) menjadi 266.878 ton (2024). Secara sosial, sektor ini adalah rumah bagi lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.
BP Batam memperingatkan, tanpa masa transisi yang jelas, ribuan pekerja dan UMKM di sekitar kawasan industri berpotensi menghadapi krisis sosial-ekonomi akibat perlambatan produksi dan penurunan ekspor.
Dalam pandangan resmi yang disampaikan kepada KLHK, BP Batam mengusulkan masa transisi lima tahun. Jangka waktu ini akan memberikan kelonggaran bagi industri untuk beradaptasi, mencari sumber pasokan domestik baru sebagai pengganti bahan baku impor, sambil memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
“Usulan lima tahun ini adalah upaya kami untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha. Batam berkomitmen kuat mendukung arah kebijakan hijau, namun kami juga wajib melindungi tenaga kerja dan kepercayaan investor,” tutup Fary.
BP Batam menegaskan akan terus menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil dan kompetitif secara global. /Red
