YUTELNEWS.com | Ribuan pekerja industri daur ulang di Batam terancam kehilangan pekerjaan jika pemerintah langsung menghentikan impor bahan baku plastik daur ulang non-B3. Karena itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta agar kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu diterapkan bertahap lewat masa transisi lima tahun.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, mengatakan perubahan kebijakan bahan baku industri bisa mempengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha. “Kami memahami tujuannya memperkuat tata kelola lingkungan, tapi perubahan mendadak bisa memunculkan ketidakpastian di dunia usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis, 10 Oktober 2025.
Industri daur ulang plastik non-B3 di Batam menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular. Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, naik dari 176.774 ton setahun sebelumnya. Ada 16 perusahaan yang bergerak di sektor ini dengan nilai investasi sekitar US$ 50 juta, ekspor US$ 60 juta per tahun, dan menyerap lebih dari 3.500 pekerja lokal.
BP Batam menilai, tanpa masa transisi, penghentian impor bisa memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, dan gejolak sosial di sekitar kawasan industri. BP Batam mengusulkan masa transisi lima tahun, agar industri dapat beralih dari bahan baku impor ke pasokan domestik secara bertahap. “Usulan ini bukan penolakan, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha,” kata Fary.
Kebijakan KLHK tentang penghentian impor limbah non-B3 sendiri merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan pencemaran dan mendorong penggunaan bahan baku lokal. Namun, pelaku industri di Batam menilai implementasi tanpa masa adaptasi berisiko memukul rantai produksi dan investasi.
Sebagai kawasan berorientasi ekspor dan investasi, BP Batam menyatakan komitmen menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil dan ramah lingkungan.
