YUTELNEWS.com — Batam
Kamis 26 Februari 2026 – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan mulia mencerdaskan anak bangsa patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pihak pengelola belum memenuhi standar gizi yang ditetapkan, terutama saat bulan puasa.
Anak-anak sekolah menerima makanan yang belum layak dari segi kandungan gizi. Orang tua murid menyatakan bahwa anak-anak mereka hanya mendapatkan roti, buah-buahan kecil berkualitas rendah, serta beberapa biji kurma olahan yang tinggi gula. Kepala Badan Gizi Nasional (BBGN) pernah melaporkan kepada Presiden bahwa setiap hari anak-anak akan menerima sumber protein hewani seperti lele, potongan daging sapi, atau susu. Namun faktanya, janji ini tidak terpenuhi.
Anggaran per anak adalah 15.000 rupiah, dengan rincian 10.000 rupiah untuk makanan dan 5.000 rupiah untuk operasional. Anggaran untuk makanan seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan gizi, bukan untuk keuntungan pihak pengelola. Fakta menunjukkan bahwa anggaran pasti dimanfaatkan untuk keuntungan pihak pengelola, bahkan lebih dari seharusnya, sehingga pemenuhan gizi anak-anak menjadi terabaikan. Saat ini, program makanan bergizi masih di bawah standar harga 10.000 rupiah yang telah ditetapkan.
Masalah utama terletak pada pengelolaan massal oleh pihak swasta penyelenggara program (SPPG) yang menangani beberapa sekolah sekaligus. Karena menangani banyak sekolah dan anak murid, pihak SPPG tidak mengutamakan kualitas melainkan hanya kuantitas. Jarak yang jauh dan penyimpanan yang tidak tepat meningkatkan risiko makanan basi bahkan berpotensi menyebabkan keracunan.
Jika SPPG tetap tidak memenuhi standar gizi sesuai anggaran, harus diberikan sanksi tegas mulai dari peringatan bertahap hingga penghentian pengelolaan agar ada efek jera dan perhatian serius terhadap kualitas gizi anak-anak.
Orang tua murid menyarankan agar pengolahan makanan dilakukan oleh pihak sekolah masing-masing. Bukan berarti guru beralih profesi menjadi tukang masak; pekerja memasak dapat diambil dari pihak luar, sementara guru tetap fokus pada tugas mendidik. Alasan pengolahan di sekolah masing-masing adalah:
Pihak sekolah akan lebih mementingkan nama baik sekolah dan kualitas gizi muridnya.
Bahan makanan lebih segar, proses memasak terkontrol, makanan tersaji aman dan layak gizi.
Pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat melalui walikota, Dinas Kesehatan, dan badan gizi untuk memastikan standar gizi dan anggaran terpenuhi.
Adapun anggapan bahwa orang tua murid tidak bersyukur karena mendapatkan makanan gratis tidak tepat. Orang tua murid sangat bersyukur atas program yang diberikan pemerintah, namun mereka menginginkan agar program tersebut berjalan sesuai standar gizi yang ditetapkan. Ini bukan soal makanan gratis, melainkan hak anak-anak untuk menerima makanan layak gizi sesuai janji pemerintah.
Justru pihak pengelola seharusnya bersyukur atas kesempatan mengelola program dengan anggaran dari pemerintah. Kesempatan ini memberikan kemungkinan keuntungan, sehingga tidak perlu memotong kualitas makanan untuk anak-anak di bawah standar 10.000 rupiah.
Dengan model pengelolaan di sekolah masing-masing, anggaran 10.000 rupiah per anak benar-benar digunakan untuk gizi, sehingga program MBG dapat mencapai tujuan utama sesuai cita-cita mulia pemerintah: anak-anak menerima makanan bergizi lengkap, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
(Tim)
