Penulis: Edison Mendrofa

Nias Selatan – Yutelnews.com
Dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Marao, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, kembali mencuat. Seorang warga, Temaziduhu Buulolo, secara resmi menyampaikan surat pengaduan masyarakat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada 2 Juni 2026.

Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap penggunaan Dana Desa Marao yang dipimpin Kepala Desa Kasinudi Ndruru. Laporan itu disampaikan berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan pelapor bersama masyarakat.

Temaziduhu, mengungkapkan adanya sejumlah temuan yang dinilai mengindikasikan ketidaksesuaian antara laporan realisasi anggaran dengan kondisi nyata di lapangan.

“Diduga terdapat perbedaan antara laporan penggunaan anggaran yang telah dilaporkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan,” ungkapnya.

Beberapa poin yang disampaikan dalam laporan tersebut antara lain adanya kegiatan fisik yang disebut telah direalisasikan dalam laporan anggaran, namun diduga tidak ditemukan wujud fisiknya di lokasi.

Selain itu, kondisi sejumlah ruas jalan di desa disebut masih rusak dan belum menunjukkan adanya pembangunan yang sesuai dengan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pelapor juga menyebut informasi yang diperoleh dari sejumlah pihak di desa, termasuk unsur RT, BPD, dan Kepala Desa, yang menurutnya mengindikasikan bahwa anggaran Dana Desa tahun 2025 telah habis digunakan, namun hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang dikelola.

Atas dasar temuan tersebut, masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Nias Selatan segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa Marao, termasuk menelusuri dokumen pertanggungjawaban anggaran, realisasi kegiatan, serta pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari Dana Desa.

Warga berharap laporan tersebut mendapat perhatian serius agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

“Kami meminta aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan atau terdapat penyimpangan yang merugikan masyarakat dan keuangan negara,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Marao maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait laporan pengaduan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan dari pihak yang disebutkan dalam laporan.

Catatan Redaksi: Informasi dalam pemberitaan ini berdasarkan surat pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.


ESON

Medan//yutelnews.com
Langkah Bareskrim Polri yang turun langsung dari pusat dalam razia di tempat hiburan malam discotiq zone, kota medan, memicu sorotan tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya polda sumatera Umutara dan polrestabes medan.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan puluhan orang, menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika, serta adanya pengunjung di bawah umur. Lokasi pun langsung disegel dan dipasangi garis polisi.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik yang semakin menguat: mengapa penindakan tegas justru dilakukan oleh Bareskrim dari pusat, bukan oleh aparat di wilayah setempat?

Kenapa Harus Bareskrim Turun?
Sejumlah pihak menilai ada beberapa indikasi yang perlu menjadi perhatian serius:
Laporan masyarakat diduga tidak ditindaklanjuti secara maksimal aduan terkait aktivitas di lokasi disebut telah berlangsung cukup lama.

Pengawasan dinilai lemah
aktivitas tempat hiburan yang ramai setiap malam luput dari tindakan tegas.

Operasi di daerah sering dianggap tidak efektif karena dugaan informasi yang bocor.
Penindakan tidak konsisten
Razia yang dilakukan sebelumnya dinilai tidak memberikan efek jera.

Dugaan pembiaran praktik ilegal, jika benar berlangsung lama, muncul pertanyaan tentang pengawasan dan penegakan hukum.

Situasi ini membuat kehadiran Bareskrim dipandang sebagai langkah korektif dari pusat terhadap kondisi di daerah.

Dewan pimpinan pusat gerakan masyarakat anti korupsi (dpp gemak) menilai kejadian ini sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aparat di daerah.
“Kalau pusat sampai turun langsung, artinya ada persoalan serius di daerah. Ini harus dibuka secara transparan,” ujar perwakilan dpp gemak.

Menurut mereka, peredaran narkoba di tempat hiburan malam bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap generasi muda.

Desakan dan tuntutan
dpp gemak mendesak agar:

Seluruh pihak yang terlibat diusut tuntas

Aparat yang lalai dievaluasi bahkan dicopot

Dilakukan audit menyeluruh terhadap tempat hiburan malam

Hasil penindakan disampaikan secara transparan ke publik

Kasus ini kini ramai diperbincangkan di media sosial, publik menilai penindakan tidak boleh berhenti pada satu lokasi saja, melainkan harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Masyarakat tidak butuh alasan. Masyarakat butuh tindakan nyata.”

Dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat berharap ada langkah tegas dan berkelanjutan dari seluruh aparat penegak hukum, baik di pusat maupun daerah, untuk memastikankota medan bebas dari peredaran narkoba dan praktik ilegal lainnya.

(Red.rizal hsb)

Pelalawan – yutelnews.com ||
Apel Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kabupaten Pelalawan digelar Senin 25 Mei 2026 pukul 07.45 WIB di Lapangan Apel Kantor Bupati Pelalawan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri Misran, S.E. sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino yang diprediksi meningkat tahun ini.

Bertindak selaku Perwira Apel adalah Kabag Ops Polres Pelalawan AKP Yulhairi, S.H., M.H., dengan Komandan Apel Kanit III Sat Reskrim IPDA Pernando Silitonga, S.H. Apel diikuti unsur Forkopimda dan instansi terkait yang menunjukkan sinergi lintas sektor dalam menjaga wilayah Pelalawan dari ancaman kebakaran lahan.

Hadir dalam kegiatan Wakil Bupati H. Husni Tamrin, S.H., Sekda Tengku Zulfan, S.E., Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., Kajari Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H., Ketua PN Dr. Andry Simbolon, S.H., M.H., Pabung TNI Mayor Inf. Lilik Haryono mewakili Dandim 0313/KPR, Kepala BPBD Zulfan, http://S.Pi., http://M.Si., Kepala Dinas Damkar Indrawan, S.E., perwakilan Satpol PP Yusman Efendi, S.E., Wakapolres Kompol Asep Rahmat, S.H., S.I.K., para PJU dan Kapolsek jajaran, serta manajemen perusahaan di wilayah Pelalawan.

Dalam amanatnya, Bupati H. Zukri Misran menekankan bahwa Pelalawan merupakan wilayah yang sangat rentan Karhutla, terutama saat memasuki musim kemarau. “Apel ini penting untuk memastikan kita semua, TNI, Polri, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan perusahaan siap fisik dan siap alat. Segera lakukan mapping wilayah gambut, wilayah rawan air, dan lakukan patroli rutin di titik-titik rawan,” tegasnya.

Bupati juga meminta perusahaan agar melakukan pemetaan wilayah, membersihkan kanal, dan membuat parit baru untuk pencegahan. Sementara aparat penegak hukum diminta menyamakan persepsi dalam penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan yang berdampak besar. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Rangkaian kegiatan meliputi penghormatan pasukan, laporan komandan apel, amanat pimpinan, pembacaan doa, dan pengecekan peralatan pemadam kebakaran. Apel berakhir pukul 08.30 WIB dalam keadaan aman dan kondusif, dilanjutkan dengan Rakor Karhutla di Auditorium Lt. III Kantor Bupati Pelalawan.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. menegaskan Polri siap bersinergi dengan semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi Karhutla. “Kami akan terus melakukan patroli, edukasi, dan penegakan hukum agar bencana kebakaran tidak terulang. Ini demi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat Pelalawan,” ujarnya.|| AS

Medan//yutelnews.com
Bisnis perjudian dengan modus game ketangkasan tembak ikan kian menjamur. Kali ini berlogo ‘ab’mulai merambah di kawasan medan utara.

Adapun beberapa lokasi yang telah 5 bulan beroperasi ini, antara lain di kawasan jalan infeksi pinggir sungai kecamatan medan marelan kelurahan rengas pulau sebelah warung tuak, Pasar 9 Kota bangun, di klenteng ruko 1 pintu, di kawasan mabar jalan rumah potong hewan (rp) dekat kantor camat medan deli sebelah bank bri dan di jalan kl yos sudarso lingkungan 1.

Berdasarkan hasil penelusuran wartawan, bisnis haram berlogo ‘ab’ tersebut, juga beroperasi dan berjalan mulus tanpa pernah digerebek pihak kepolisian polres pelabuhan belawan khususnya polsek medan labuhan.

“Sudah ada sekitar 5 bulan lah bang mereka ini beroperasi,kami sebagai warga sekitar juga bingung, mengapa bisnis perjudian ini bisa beroperasi di lingkungan kami,” ungkap salah seorang warga penduduk jalan m basir yang namanya tidak ingin diketahui publik.

Warga berharap, aparat penegak hukum khusus polsek medan labuhan maupun polres pelabuhan belawan segera mengambil sikap untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.

“Besar harapan kami, melalui pemberitaan ini kepada bapak polisi, agar segera menutup dan memproses aktivitas perjudian tersebut, karena jelas sudah melanggar hukum di negara ini,” harapnya.

Andai pihak kepolisian polsek medan labuhan di bawah komando akp D. raja putra napitupulutidak mau bertindak. “kami selaku warga masyarakat tidak lagi percaya kepada pihak kepolisian,” tegas warga.

(Red.rizal hsb)

MERANTI — Yutelnews.com
Dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kredit bermasalah yang menyeret oknum pegawai bri.co.id⁠� Cabang Selatpanjang kini menjadi sorotan serius publik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Persoalan tersebut dinilai tidak lagi sekadar konflik komunikasi personal, melainkan telah menyentuh aspek kepatuhan perbankan, perlindungan konsumen jasa keuangan, hingga kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang.

Polemik mencuat setelah beredarnya sejumlah tangkapan layar percakapan digital serta dokumentasi lapangan yang diduga memperlihatkan praktik penanganan kredit bermasalah yang dinilai melampaui batas etika dan prosedur hukum. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking principle), asas perlindungan konsumen, serta hak konstitusional warga negara.

Kasus bermula dari penanganan kredit milik seorang debitur berinisial JM, warga Jalan Perjuangan, Desa Peranggas, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Seorang pegawai lapangan atau eksekutif kredit BRI Cabang Selatpanjang berinisial Jamil diduga memasang baliho bertuliskan “DIJUAL CEPAT” di rumah debitur tanpa melalui mekanisme lelang resmi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Tindakan tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prosedur penyelesaian agunan dalam sistem hukum jaminan kebendaan dan penyelesaian kredit bermasalah perbankan.

Sejumlah pengamat menilai pemasangan baliho komersial secara terbuka pada rumah debitur tanpa putusan eksekutorial maupun proses lelang resmi berpotensi mencederai martabat nasabah serta menimbulkan tekanan psikologis terhadap keluarga debitur.

Dalam perspektif hukum perbankan, proses penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah wajib mengacu pada prinsip kepatuhan, itikad baik, proporsionalitas, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila ditemukan tindakan penagihan yang mengandung tekanan verbal, intimidasi, atau mempermalukan debitur di ruang publik, maka hal tersebut dapat menjadi objek evaluasi etik maupun pengawasan internal perbankan.

Situasi berkembang semakin serius ketika proses konfirmasi jurnalistik yang dilakukan Kabiro media siber Suararakyat.info, T. L. Sahanry, diduga justru berujung pada komunikasi bernada intimidatif melalui media elektronik.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang beredar, oknum pegawai bank tersebut diduga melontarkan pernyataan bernada penghinaan terhadap profesi wartawan, pelecehan verbal, hingga dugaan upaya pelacakan alamat domisili jurnalis atau doxxing. Salah satu percakapan bahkan memuat frasa “berita sampah” yang ditujukan terhadap produk jurnalistik.

Dalam perspektif hukum pers, tindakan yang mengarah pada penghambatan kerja jurnalistik berpotensi berkaitan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, dugaan penggunaan kata-kata kasar terhadap keluarga debitur serta pernyataan bernada pengusiran penghuni rumah sebelum adanya putusan eksekusi berkekuatan hukum tetap juga menjadi sorotan. Jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk mengedepankan itikad baik, transparansi, serta larangan melakukan tekanan fisik maupun psikologis dalam proses penagihan.

Sorotan publik semakin tajam lantaran debitur diketahui sedang bekerja di Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sensitivitas sosial dan profesionalitas pendekatan penagihan terhadap keluarga nasabah yang ditinggalkan.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, pihak bri.co.id⁠� kemudian menggelar forum mediasi terbuka di kantor cabang BRI Selatpanjang, Jalan Diponegoro, Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi. Forum tersebut dipimpin langsung Pemimpin Cabang BRI Selatpanjang, Grasiano Pandu Setiawan, serta dihadiri unsur internal perbankan, organisasi media, aktivis sosial, dan sejumlah wartawan.

Turut hadir Manager Marketing BRI Ari Irawan, Kepala Unit BRI Jalan Mesjid Selatpanjang Kota Anjar Wiwit Wiguna, Ketua AWI Khosir, aktivis sosial Khairul Soleh, S.Pd, Sekretaris Team Libas Rajiono, S.Pd.I, Kabiro Media Lintas Timur Syamsuar, Kabiro Topikpublik.com Ade Tian Pratama, Kabid Humas Team Libas Sabri, serta sejumlah insan pers lainnya.

Dalam forum tersebut, Jamil menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara lisan. Ia mengaku tidak memiliki niat menghina profesi wartawan dan menyebut emosinya dipengaruhi kondisi perjalanan serta cuaca panas saat komunikasi berlangsung.

“Saya tidak ada niat menghina profesi abang sebagai jurnalis. Saat itu kondisi sedang dalam perjalanan dan cuaca panas, sehingga secara manusiawi saya khilaf,” ujarnya dalam forum mediasi.

Ia juga menjelaskan bahwa pemasangan baliho “Jual Cepat” dilakukan berdasarkan komunikasi dengan debitur terkait upaya penjualan agunan guna penyelesaian kredit bermasalah.

Namun demikian, sejumlah wartawan dan tokoh yang hadir menilai forum tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perdamaian formal maupun penyelesaian yuridis yang final. Hingga kini belum terdapat dokumen tertulis berupa surat kesepakatan damai resmi, pernyataan bersama, maupun Akta Perdamaian (akte dading) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kabiro Suararakyat.info, T. L. Sahanry, menegaskan bahwa kehadirannya bersama sejumlah wartawan ke kantor cabang BRI semata untuk melakukan klarifikasi atas dugaan penghinaan terhadap profesi pers, bukan untuk menandatangani kesepakatan damai.

Menurut keterangannya, sebelum pertemuan berlangsung, seorang utusan pihak bank mendatanginya di Hotel Indobaru untuk mengundang mediasi di kantor cabang sekitar pukul 14.00 WIB.

“Tidak pernah ada pembicaraan ataupun kesepakatan damai. Yang terjadi hanya klarifikasi kedua belah pihak.

Setelah selesai, tiba-tiba diajak foto bersama seolah-olah sudah berdamai.

Saya tidak menerima jika klarifikasi itu digiring menjadi narasi perdamaian formal,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara dokumentasi simbolik dalam forum mediasi dengan substansi penyelesaian hukum yang dinilai belum tercapai secara resmi.

Sejumlah pihak kini mendesak dilakukannya audit etik dan pemeriksaan internal secara menyeluruh terhadap prosedur penanganan kredit bermasalah di lapangan, termasuk pola komunikasi petugas bank terhadap nasabah dan insan pers.

Desakan itu muncul karena masyarakat khawatir praktik serupa juga dialami nasabah lain namun tidak terekspos ke publik.

Apabila dugaan intimidasi, pelanggaran prosedur, maupun tindakan nonprofesional terbukti melalui pemeriksaan internal atau proses hukum, maka persoalan ini berpotensi berkembang menjadi isu kepatuhan korporasi dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa penyelesaian sengketa perbankan tidak dapat dilakukan melalui tekanan sosial, intimidasi verbal, ataupun pencitraan simbolik perdamaian semata. Kepastian prosedur hukum, penghormatan terhadap hak konsumen, serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keuangan nasional.

Di sisi lain, T. L. Sahanry juga mengimbau masyarakat yang merasa mengalami intimidasi atau penagihan tidak prosedural oleh oknum tertentu agar tidak takut melapor kepada aparat penegak hukum, OJK, maupun lembaga pengawas terkait demi memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan.

Medan//yutelnews.com
Pemadaman listrik total (blackout) yang melanda pulau sumatera menuai kecaman keras dari Dewan pimpinan pusat gerakan masyarakat Anti korupsi (dpp gemak),Mereka menilai peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan fatal dalam tata kelola pelayanan publik oleh pt pln (persero).

Dalam pernyataan resminya,ketua dpp gemak Afandi ginting menegaskan bahwa blackout tersebut telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas,Usaha kecil terpaksa berhenti beroperasi, barang dagangan rusak, dan pekerja harian kehilangan penghasilan akibat tidak adanya pasokan listrik.
“Ini bukan sekadar mati lampu. Ini adalah bukti nyata kelalaian sistemik, rakyat dipaksa membayar listrik tepat waktu dengan ancaman denda dan pemutusan, tetapi ketika pln gagal total, tidak ada tanggung jawab yang setara,” tegas pernyataan tersebut.

Seketaris dpp gemak Rizal hsb juga menyoroti sikap pln yang dinilai hanya memberikan permintaan maaf tanpa solusi konkret, Menurut mereka, permintaan maaf tidak cukup untuk menutup kerugian besar yang dialami masyarakat.
Dalam tuntutannya, dpp gemak mendesak:
pencopotan direktur utama pt pln (persero) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan besar ini.

Pengungkapan secara transparan penyebab blackout kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Pemberian kompensasi nyata kepada masyarakat terdampak.
audit total dan pembongkaran menyeluruh terhadap jajaran manajemen pln yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik.

“Kalau rakyat telat bayar listrik didenda, bahkan langsung diputus, maka ketika pln gagal, harus ada konsekuensi nyata.

Jangan hanya minta maaf, copot dirut, evaluasi total, dan bongkar semua yang bertanggung jawab,” lanjut dpp gemak dengan nada tegas.

Dpp gemak memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan, keadilan, dan langkah konkret dari pemerintah serta manajemen pln.

Mereka juga membuka kemungkinan aksi lanjutan jika tuntutan tidak direspons secara serius.
Peristiwa blackout ini menjadi alarm keras bahwa sektor vital seperti kelistrikan tidak boleh dikelola secara lalai, karena dampaknya langsung menyentuh kehidupan rakyat luas.

(Red.rizal hsb)

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026/2027 di Universitas Persada Bunda Indonesia terus mendapat perhatian masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Riau.

Salah satu calon mahasiswa yang resmi mendaftar adalah Risjon, warga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Ia melakukan pendaftaran di Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Jumat (22/5/2026).

Keputusan Risjon melanjutkan pendidikan tinggi di UPBI mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Orangtua Risjon menilai UPBI memiliki kualitas pendidikan yang baik serta pilihan program studi yang lengkap.

“Saya mendapat dukungan orangtua dan hari ini bisa bertemu Dosen di UPBI, saya menilai harapan saya akan terwujud dengan niat baik dan bisa kuliah disini. Selain mendaftar saya juga bisa berkomunikasi dengan Dosen di sana. Walaupun saya datang sudah sore,” ucap Risjon.

PMB UPBI 2026 Jadi Pilihan Mahasiswa dari Daerah

Orangtua Risjon, Ludin, mengatakan keputusan memilih UPBI bukan tanpa alasan. Ia mengaku sudah lama mengikuti perkembangan kampus tersebut melalui informasi resmi di media dan promosi kampus.

“Informasi yang kami terima dari berita dan iklan dalam berita secara resmi,” tutur Ludin.

Menurut Ludin, citra positif kampus menjadi salah satu alasan utama keluarga memilih UPBI. Selain itu, komunikasi pihak kampus kepada calon mahasiswa juga dinilai baik dan mudah dipahami masyarakat.

UPBI juga dinilai aktif memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat, termasuk program kuliah yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Bahkan, UPBI sebelumnya juga membuka jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan lebih cepat melalui program kuliah S1 1,5 tahun. Informasi tersebut dapat dilihat melalui [UPBI Pekanbaru Buka Jalur RPL Kuliah S1 1,5 Tahun](https://judicialjustice.com/upbi-pekanbaru-buka-jalur-rpl-kuliah-s1-1-5-tahun/?utm_source=chatgpt.com).

Alumni UPBI Dinilai Berikan Motivasi Positif

Selain informasi resmi yang mudah diakses, Ludin juga menilai keberhasilan alumni menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa baru.

“Banyak alumni yang sudah lulus sangat memotivasi dan berkomunikasinya baik,” lanjutnya.

Menurutnya, keberhasilan alumni memberikan gambaran positif terhadap kualitas pendidikan dan pembinaan mahasiswa di lingkungan kampus.

Hal itu membuat keluarga semakin yakin untuk mendorong Risjon melanjutkan pendidikan di Universitas Persada Bunda Indonesia.

Selain mendapat dukungan penuh dari keluarga, Risjon juga mendapat apresiasi dari kalangan dosen di UPBI karena dinilai memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi meski berasal dari daerah dengan jarak tempuh cukup jauh menuju Pekanbaru.

Dosen UPBI, Dr. Iva Turisnur, S.H., M.H, turut memberikan rekomendasi dan motivasi agar Risjon terus mengembangkan kemampuan akademik serta aktif membangun relasi selama menempuh pendidikan di lingkungan kampus.

“Mahasiswa yang memiliki semangat kuliah dan kemauan berkembang tentu harus diapresiasi. Kami berharap Risjon dapat menjadi generasi muda yang mampu bersaing dan membawa manfaat bagi daerahnya,” ungkapnya.

Lingkungan Akademik UPBI Dinilai Miliki Relasi Luas

Iva Turisnur, mengatakan ada beberapa alasan yang membuat UPBI layak menjadi pilihan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Ada beberapa hal wajib memilih UPBI. Mahasiswa dan mahasiswi banyak dari kalangan aparat penegak hukum, baik polisi, dari dinas seperti imigrasi, Kemenkumham, wartawan pers, juga anggota dewan. Nantinya akan menjadi tambahan relasi dan wawasan dari para mahasiswa,” tuturnya.

Menurutnya, keberagaman latar belakang mahasiswa menjadi nilai tambah tersendiri bagi lingkungan akademik di UPBI. Interaksi antarmahasiswa dari berbagai profesi dinilai mampu membuka wawasan, memperluas jaringan pertemanan, serta meningkatkan pengalaman belajar di dalam maupun di luar kelas.

Ia juga menilai keberhasilan alumni di berbagai bidang menjadi bukti bahwa lulusan UPBI mampu bersaing di dunia kerja dan pemerintahan.

“Alumni-alumni yang handal dari berbagai bidang tersebut serta tenaga pengajar dan dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Ada hakim, jaksa, polisi yang pasti berkompeten,” lanjutnya.

Keberadaan tenaga pengajar profesional dari berbagai latar belakang praktisi dinilai memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih luas dan aplikatif bagi mahasiswa.

Universitas Persada Bunda Indonesia Punya Banyak Program Studi

Universitas Persada Bunda Indonesia menyediakan berbagai fakultas dan program studi jenjang Strata Satu (S1). Fakultas yang tersedia antara lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, serta Fakultas Ilmu Komputer.

Sementara program studi yang dibuka meliputi Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Sastra Inggris, Ilmu Hukum, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, hingga Rekayasa Perangkat Lunak.

Pilihan program studi yang lengkap tersebut menjadi salah satu keunggulan UPBI dalam menjawab kebutuhan pendidikan generasi muda.

Jarak Tempuh Tidak Jadi Hambatan Kuliah di UPBI

Meski harus menempuh perjalanan sekitar empat jam dari Kecamatan Ukui menuju Pekanbaru, keluarga Risjon tetap optimistis memilih UPBI sebagai kampus tujuan.

“Walaupun jarak tempuh 4 jam mengemudi dulu yang kami kenal STIH Persada Bunda sekarang sudah menjadi Universitas Persada Bunda Indonesia yang berada di jantung Kota Pekanbaru,” ujar Ludin.

Ia berharap Risjon dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah setelah kuliah di UPBI.

Saat ini, PMB UPBI Tahun Akademik 2026/2027 masih dibuka. Kampus tersebut juga menawarkan potongan biaya kuliah bagi mahasiswa baru sesuai periode pendaftaran.|| AS

Yutelnews.com — Kota Bekasi.
Kapolres Metro Bekasi Kota KOMBES Pol Kusumo Wahyu Bintoro, S.H., S.I.K., M.H., mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kegiatan Penutupan TMMD Reguler Ke-128 Kodim 0507/Bekasi yang berlangsung di wilayah Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, 21 Mei 2026.
Kegiatan berlangsung meriah dan dipadati masyarakat yang antusias menyambut kehadiran para pejabat daerah serta aparat TNI-Polri. Kehadiran Kang Dedi Mulyadi menjadi perhatian warga yang sejak pagi memadati lokasi acara demi melihat langsung sosok pemimpin Jawa Barat tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam Jaya MAYJEN TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., Wakil Wali Kota Bekasi Haries Bobihoe, Dandim 0507/Bekasi KOLONEL Arm Krisrantau Hermawan, S.H., M.I.Pol., Danramil Pondok Gede KAPTEN Inf Zaenal Abidin, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan lainnya.
Suasana penuh keakraban terlihat saat Gubernur Jawa Barat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Warga tampak antusias mengabadikan momen bersama dan menyampaikan apresiasi atas pembangunan yang dilaksanakan melalui program TMMD di wilayah Jatirangga dan Jatiraden.
Program TMMD Reguler Ke-128 Kodim 0507/Bekasi sendiri telah menghadirkan berbagai pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat persatuan.
Kapolsek Jatisampurna IPTU Musanif mengatakan pihaknya bersama jajaran Polres Metro Bekasi Kota siap mendukung penuh seluruh kegiatan kemasyarakatan yang membawa dampak positif bagi warga.
“Sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam kegiatan TMMD ini menjadi bukti nyata kebersamaan untuk masyarakat. Kami siap menjaga keamanan dan mendukung seluruh program pembangunan demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif,” ujar IPTU Musanif.
Kegiatan penutupan TMMD berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan, sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam membangun Kota Bekasi yang lebih maju dan sejahtera.


Wowo.

Bekasi – YUTELNEWS.com
Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Momentum bersejarah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui semangat gotong royong, rasa kemanusiaan, dan kepedulian sosial yang kuat di tengah masyarakat.

PSM Jatiwaringin berkomitmen terus hadir membantu warga, mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, serta menjadi bagian dari penggerak perubahan positif demi terciptanya masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera.

Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, semangat kebangkitan nasional harus menjadi kekuatan bersama untuk terus bergerak maju, menjaga persaudaraan, dan membangun Indonesia yang lebih kuat serta bermartabat.

“Bangkit Bersama, Peduli Sesama, Bergerak untuk Indonesia Maju.”

Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118
20 Mei 2026


Wowo

Yutelnews.com // Bantul, Yogyakarta
Suasana Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tampak ramai dan penuh keceriaan pada Senin sore, 18 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB. Pantai yang terkenal dengan panorama laut selatan dan keindahan matahari terbenam ini kembali menjadi tujuan favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman.

Angin pantai yang sejuk serta deburan ombak menciptakan suasana nyaman bagi para pengunjung. Banyak wisatawan datang dari berbagai daerah untuk menikmati keindahan Pantai Parangtritis. Di antara para pengunjung terlihat keluarga dari luar kota, termasuk seorang bulek bersama keluarganya, serta Mas Rehan yang datang jauh dari Natuna untuk menikmati suasana pantai yang terkenal di Yogyakarta tersebut.

Berbagai hiburan tersedia di kawasan wisata ini. Permainan kuda menjadi salah satu daya tarik utama yang banyak diminati pengunjung, terutama anak-anak dan keluarga. Kuda-kuda tersebut dimiliki oleh Pakde Usman yang sudah dikenal oleh wisatawan sekitar pantai. Selain itu, tersedia pula wahana selancar pasir yang menambah keseruan saat berwisata.

Tidak hanya hiburan, aneka kuliner khas pantai juga menjadi favorit para pengunjung. Pedagang di sekitar pantai menjual jagung bakar hangat dengan harga Rp10.000, pentol, udang goreng, air kelapa muda segar seharga Rp20.000, serta teh es yang cocok dinikmati di tengah suasana pantai sore hari.

Fasilitas umum di Pantai Parangtritis juga cukup lengkap dan membantu kenyamanan wisatawan. Tersedia musala untuk beribadah serta tempat bilas bagi pengunjung yang selesai bermain air laut. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisatawan merasa lebih nyaman selama berada di kawasan pantai.

Bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen liburan, terdapat jasa fotografi milik Mas Dodi. Wisatawan dapat berfoto bersama kuda dengan tarif Rp20.000, sementara layanan cuci foto dikenakan biaya Rp10.000. Selain itu, tersedia juga penyewaan tikar dengan harga Rp20.000 untuk bersantai menikmati pemandangan laut dan suasana senja.

Dengan keindahan alam, suasana yang ramai namun nyaman, serta berbagai hiburan dan kuliner yang tersedia, Pantai Parangtritis tetap menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Yogyakarta yang selalu menarik untuk dikunjungi kapan saja.(Bani)

Aceh Utara — YUTELNEWS.com Tidak ada pemberitaan besar, tidak ada penyelidikan serius, seolah semua memilih diam. Padahal masyarakat tahu sendiri bagaimana deretan ruko di Keude Geudong yang di bangun oleh PT Bina Usaha milik Pemda Aceh Utara kini terbengkalai selama kurang lebih lima tahun tanpa kepastian.

Bangunan yang dulunya digadang-gadang menjadi pusat perdagangan modern itu kini justru berubah menjadi pemandangan menyedihkan. Ruko-ruko kosong, kumuh, sepi, dan tak terurus, bagaikan bangunan yang baru diterpa bencana besar. Padahal dahulu Keude Geudong dikenal ramai oleh aktivitas pedagang dan pembeli, menjadi denyut ekonomi masyarakat kecil di Kecamatan Samudera.

Ironisnya, demi pembangunan tersebut, para pedagang kaki lima yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di sana pernah berkali-kali menolak penggusuran. Namun pada akhirnya mereka tetap digusur dengan pengerahan aparat secara besar-besaran, mulai dari Satpol PP hingga pihak kepolisian. Tangisan dan jeritan pedagang kecil saat itu seolah tak lagi didengar.

Masyarakat pun kini mempertanyakan, untuk apa penggusuran dilakukan jika hasil akhirnya justru menjadi proyek gagal dan terbengkalai?

Setelah sebagian ruko selesai dibangun, masyarakat kembali dibuat terkejut dengan harga sewa yang dinilai di luar nalar. Informasinya, satu unit ruko disewakan hingga ratusan juta rupiah untuk jangka waktu 25 tahun. Harga fantastis itu membuat para pedagang kecil yang dulu menggantungkan hidup di Keude Geudong tak mampu kembali menempati tempat usaha mereka sendiri.

Mereka terpaksa angkat kaki, kehilangan mata pencaharian, dan melihat tempat yang dulu menjadi sumber rezeki kini berubah menjadi kawasan mati tanpa kehidupan.

Praktisi hukum asal Samudera, Riki Iswandi, mengaku geram melihat kondisi tersebut. Menurutnya, sangat miris karena bangunan yang sudah bertahun-tahun terbengkalai itu justru jauh dari sorotan dan penyelidikan menyeluruh.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, kenapa tidak ada penyelidikan serius? Apakah aparat penegak hukum hanya melihat kegagalan ini tanpa bertindak, atau ada pihak-pihak yang bermain dan menikmati keuntungan di balik pembangunan Keude Geudong ini?” ujarnya.

Ia menilai proyek tersebut telah meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat kecil, khususnya pedagang yang dulu digusur dengan dalih penataan dan pembangunan ekonomi.

“Ya Tuhan, begitu kejam nasib masyarakat kecil. Dulu tempat ini hidup, ramai, penuh rezeki. Sekarang berubah menjadi kumuh dan seperti tak bertuan. Ini bukan hanya kegagalan pembangunan, tetapi juga kegagalan menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil,” tambahnya.

Masyarakat Samudera berharap aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas penyebab terbengkalainya pembangunan tersebut. Mereka ingin ada transparansi, pertanggungjawaban, dan evaluasi agar tragedi serupa tidak kembali terulang di tempat lain.

Keude Geudong hari ini menjadi simbol pilu sebuah kegagalan: tempat yang dulu ramai oleh suara tawar-menawar dan tawa pedagang, kini hanya menyisakan bangunan sunyi, debu, dan kenangan pahit masyarakat kecil yang pernah digusur demi janji pembangunan.

mohon dirilis

MERANTI – YUTELNEWS.com
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, membuka Festival Telaga Air Merah ke-VI Tahun 2026 yang digelar di Desa Tanjung, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sabtu (16/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes dan PT Imbang Tata Alam (ITA) dalam mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal di Desa Tanjung.

Menurutnya, Festival Telaga Air Merah bukan sekadar ajang hiburan dan wisata, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi berbagai pihak dalam membangun sektor pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat desa.

“Festival ini dapat menjadi contoh bagaimana kekayaan budaya, sejarah, dan kearifan lokal mampu dikembangkan menjadi potensi pariwisata yang berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah,” ujar Asmar.

Ia mengatakan, Festival Telaga Air Merah juga menjadi sarana pelestarian budaya Melayu sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat serta mengenalkan permainan olahraga tradisional kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi.

“Festival Telaga Air Merah ini merupakan salah satu bentuk usaha kita dalam menjaga khasanah budaya Melayu sekaligus mengajak generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya daerah,” katanya.

Selain sektor pariwisata, Bupati Asmar juga mengapresiasi kontribusi PT Imbang Tata Alam dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa melalui pembangunan Jalan Tanjung Darul Takzim sepanjang 1.600 meter dengan lebar 3 meter yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat setempat.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut sangat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil perkebunan maupun pertanian warga.

“Kami berharap keberadaan jalan ini dapat dijaga dan dirawat bersama sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung, Muhammad Anas, mengatakan Festival Telaga Air Merah yang telah memasuki tahun keenam merupakan hasil kebersamaan antara pemerintah desa, BUMDes Tanjung Mandiri dan PT Imbang Tata Alam dalam mengembangkan potensi wisata desa.

“Alhamdulillah di tahun 2026 ini kami dari Desa Tanjung bekerja sama dengan BUMDes dan PT Imbang Tata Alam kembali melaksanakan Festival Telaga Air Merah yang ke-VI. Tentunya ini merupakan bentuk kebersamaan dan kekompakan seluruh pihak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, keberadaan Wisata Telaga Air Merah yang dikelola melalui unit usaha BUMDes Tanjung Mandiri terus memberikan kontribusi positif bagi desa dan masyarakat.

“Alhamdulillah pada tahun 2025 lalu, BUMDes Tanjung Mandiri berhasil menghasilkan PAD atau keuntungan sekitar Rp183 juta yang sedikit demi sedikit dapat memberikan kontribusi bagi desa dan masyarakat,” katanya.

Perwakilan Manajemen EMP PT Imbang Tata Alam (ITA), Arif Hidayatullah, mengatakan Festival Telaga Air Merah menjadi bukti nyata kolaborasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam membangun potensi wisata daerah.

“PT Imbang Tata Alam bukan Superman, tetapi kami berupaya menjadi super team bersama masyarakat dan pemerintah dalam membangun Meranti yang lebih maju,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pengembangan Wisata Telaga Air Merah menunjukkan semangat masyarakat Desa Tanjung yang mampu mengubah kawasan embung menjadi destinasi wisata yang produktif dan menarik bagi pengunjung dari berbagai daerah.

“Bagaimana kondisi yang tidak optimal dan berada di kampung ternyata bisa dibangun menjadi seperti ini. Kami belajar dari semangat juang masyarakat Desa Tanjung dalam mengembangkan wisata,” katanya.

Arif juga mengapresiasi keterlibatan Pokdarwis, BUMDes dan masyarakat yang menyediakan homestay serta mendukung aktivitas wisata selama festival berlangsung sehingga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.

“Boleh jadi kita berbeda, ada Jawa, Sunda dan Melayu, tetapi di sini kita bersatu dan berkolaborasi membangun Meranti lebih maju,” ungkapnya.

Di sela kegiatan festival, PT Imbang Tata Alam turut menyerahkan santunan kepada 23 anak yatim yang berasal dari Desa Tanjung, Maini Darul Aman, Tenan dan Tanjung Darul Takzim sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Usai membuka festival, Bupati Asmar juga membuka lomba pacu sampan dan lomba mencucuk atap yang menjadi rangkaian Festival Telaga Air Merah ke-VI Tahun 2026.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan pesisir, Bupati Asmar bersama tamu undangan turut melakukan penanaman pohon di kawasan wisata Telaga Air Merah.

Rangkaian Festival Telaga Air Merah ke-VI Tahun 2026 turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan budaya dan perlombaan, di antaranya lomba pacu sampan, lomba mencucuk atap, lomba mewarnai tingkat TK dan RA se-Kecamatan Tebingtinggi dan Tebingtinggi Barat, malam apresiasi seni budaya, pertunjukan barongsai, tari tradisional, orkes Melayu, api unggun, hingga camping ground di kawasan wisata Telaga Air Merah.

Sebelumnya, Bupati Asmar juga terlebih dahulu meresmikan Jalan Tanjung Darul Takzim yang dibangun melalui dukungan PT Imbang Tata Alam.(Bom)

Aceh Utara — YUTELNEWS.com Kondisi Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, kini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kawasan yang dulunya dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat itu kini disebut berubah menjadi “kota tak bertuan” akibat proyek pembangunan yang mangkrak dan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Sorotan keras datang dari Praktisi hukum sekaligus putra daerah Samudera, Riki Iswandi, yang mempertanyakan sikap aparat penegak hukum karena dinilai belum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek pembangunan Keude Geudong yang dibangun oleh PT Bina Usaha, perusahaan milik Pemerintah Daerah Aceh Utara.

Menurut Riki, pembangunan tersebut dilakukan setelah penggusuran pedagang kaki lima di sekitar kawasan pasar sekitar lima tahun lalu. Namun hingga saat ini, bangunan yang diharapkan menjadi pusat ekonomi baru masyarakat justru terbengkalai tanpa kejelasan.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, kenapa sampai hari ini aparat penegak hukum belum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait penyebab dan akibat terbengkalainya pembangunan tersebut. Padahal dampaknya sangat nyata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Riki.

Ia menilai, terbengkalainya proyek tersebut telah menghancurkan denyut ekonomi Keude Geudong yang dahulu hidup dan ramai. Kini kawasan itu terlihat kumuh, tidak terurus, minim kebersihan, dan kehilangan fungsi sebagai pusat perdagangan masyarakat.

“Dulu Keude Geudong dikenal hidup dan ramai. Sekarang masyarakat melihatnya seperti kota hantu. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua APPI Rimung Buloh, Rimung Buloh, juga menyampaikan penyesalannya terhadap sikap PT Bina Usaha yang dinilai tidak lagi memperdulikan kondisi bangunan dan kawasan pasar yang kini semakin memprihatinkan.

Rimung menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan langkah nyata dari pemerintah maupun aparat penegak hukum agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

“Kami berharap aparat segera turun melakukan penyelidikan secara menyeluruh agar diketahui apa penyebab proyek ini terbengkalai bertahun-tahun. Jangan sampai ada dugaan permainan atau kepentingan tertentu di balik mangkraknya pembangunan ini,” tegas Rimung.

Riki dan Rimung sama-sama berharap agar Keude Geudong dapat kembali hidup seperti sediakala dan menjadi pusat ekonomi masyarakat sebagaimana harapan awal pembangunan tersebut.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan adanya unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, maupun dugaan pelanggaran hukum lain dalam proyek tersebut.

“Jika nantinya ditemukan pihak-pihak yang bermain atau mengambil keuntungan dari terbengkalainya pembangunan ini, maka kami berharap aparat menindak tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” tutup Riki.

@⁨Pengguna tak dikenal⁩
izin lon rilis saboh beuh,


demi kecamatan samudera yg lebih baik lagi khusunya keude geudong.

Semarang, yutelsnews.com – Kepemimpinan Forum Diskusi Pemerhati Konstitusi (FORDIS-PK) Jawa Tengah resmi berganti. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Aston Semarang, Kamis (14/5/2026), Wiyu Gani Al-Latif resmi dilantik sebagai Direktur Terpilih FORDIS-PK Jawa Tengah periode 2026–2028, menggantikan Direktur Demisioner Lawu Mijil Kusumo.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Dewan Pembina sekaligus Pakar FORDIS-PK, Dr. M. Junaidi, S.H.I., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga nilai-nilai konstitusi di tengah perkembangan dinamika hukum nasional.

Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial sekaligus penggerak literasi hukum di masyarakat.

“Pemuda harus hadir dalam ruang-ruang intelektual dan konstitusional agar demokrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya dalam sambutan pelantikan.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh mahasiswa, pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa), serta komunitas pemuda dari wilayah Semarang Raya. Kehadiran mereka dinilai menjadi bentuk dukungan moral terhadap kepengurusan baru FORDIS-PK Jawa Tengah.

Tidak hanya agenda pelantikan, kegiatan juga dirangkai dengan Diskusi Sarasehan Intelektual bertema “Keadilan Berlandaskan Konstitusi”. Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk membahas implementasi hukum dan konstitusi di Indonesia.

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan pandangan terkait tantangan penegakan hukum, supremasi konstitusi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.

Direktur terpilih FORDIS-PK Jawa Tengah, Wiyu Gani Al-Latif, dalam pidato perdananya menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi menjadi lebih inklusif dan progresif.

Ia menyebut, kepengurusan baru akan fokus memperkuat literasi konstitusi hingga tingkat akar rumput, sekaligus membangun sinergi dengan berbagai komunitas pemuda dan elemen masyarakat di Jawa Tengah.

“FORDIS-PK diharapkan mampu menjadi ruang diskusi yang terbuka, kritis, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kesadaran konstitusi di masyarakat,” katanya.

Selain itu, FORDIS-PK juga menargetkan diri menjadi mitra kritis bagi pemerintah maupun lembaga hukum dalam mengawal isu-isu konstitusional dan demokrasi.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, FORDIS-PK Jawa Tengah diharapkan mampu menghadirkan berbagai gagasan dan terobosan intelektual yang berdampak positif bagi masyarakat selama masa kepengurusan 2026–2028.

M. Efendi

Pekanbaru – yutelnews.com ||Komitmen Polda Riau dalam menghadirkan akses yang aman dan layak bagi masyarakat pedesaan terus diwujudkan melalui Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Tahap II. Hingga Rabu (13/5/2026), sebanyak 39 jembatan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah selesai dibangun dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Program kemanusiaan yang melibatkan 120 personel gabungan dari Satbrimob, Ditsamapta, dan Ditpolairud Polda Riau ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, hingga mendukung akses pendidikan anak-anak di desa.

Sejumlah jembatan yang telah rampung tersebar di wilayah Siak, Dumai, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Pelalawan hingga Kuantan Singingi. Jembatan-jembatan tersebut sebelumnya dalam kondisi rusak, membahayakan warga, bahkan menghambat akses pelajar menuju sekolah.

Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K.,M.H., M.Hum. memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Darurat Pembangunan Jembatan tersebut. Menurutnya, program ini merupakan implementasi nyata Polri Presisi yang hadir membantu kebutuhan dasar masyarakat.

“Jembatan bukan hanya sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga penghubung harapan masyarakat menuju pendidikan, ekonomi, pelayanan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh personel yang bekerja tanpa kenal lelah demi masyarakat,” ujar Kapolda Riau.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sederhana namun menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung merupakan bagian dari semangat pengabdian Polri kepada rakyat.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri. Ketika akses terbuka, roda ekonomi bergerak, anak-anak bisa pergi sekolah dengan aman, dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir,” tambahnya.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K. menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan gotong royong bersama masyarakat setempat. Selain membangun konstruksi baru, personel juga melakukan renovasi total terhadap jembatan yang sudah tidak layak digunakan.

“Pembangunan ini bukan sekadar membangun fisik jembatan, tetapi juga membangun harapan masyarakat agar aktivitas sehari-hari menjadi lebih aman dan lancar,” ujarnya.

Tak hanya yang telah selesai, saat ini terdapat 37 jembatan lainnya yang masih dalam proses pembangunan di sejumlah daerah. Progres pengerjaan bervariasi, mulai dari tahap pondasi hingga finishing. Sementara tujuh titik lainnya telah memasuki tahap persiapan pembangunan.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan jembatan sepanjang 168 meter di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, serta pembangunan akses penghubung desa di wilayah Kuantan Singingi, Bengkalis, Pelalawan, hingga Kota Dumai.

Program Satgas Darurat Pembangunan Jembatan ini sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pentingnya keselamatan, akses pendidikan dan social inclusion bagi masyarakat pedesaan.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi secara umum berlangsung aman dan kondusif. Meski di beberapa lokasi sempat terkendala cuaca hujan dan kondisi arus air deras, proses pengerjaan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Melalui program ini, Polda Riau berharap pembangunan jembatan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat pedalaman sekaligus memperkuat hubungan humanis antara Polri dan warga di seluruh pelosok Bumi Lancang Kuning.|| AS