Penulis: Edison Mendrofa

Bekasi – YUTELNEWS.com
Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Momentum bersejarah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui semangat gotong royong, rasa kemanusiaan, dan kepedulian sosial yang kuat di tengah masyarakat.

PSM Jatiwaringin berkomitmen terus hadir membantu warga, mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, serta menjadi bagian dari penggerak perubahan positif demi terciptanya masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera.

Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, semangat kebangkitan nasional harus menjadi kekuatan bersama untuk terus bergerak maju, menjaga persaudaraan, dan membangun Indonesia yang lebih kuat serta bermartabat.

“Bangkit Bersama, Peduli Sesama, Bergerak untuk Indonesia Maju.”

Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118
20 Mei 2026


Wowo

Yutelnews.com // Bantul, Yogyakarta
Suasana Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tampak ramai dan penuh keceriaan pada Senin sore, 18 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB. Pantai yang terkenal dengan panorama laut selatan dan keindahan matahari terbenam ini kembali menjadi tujuan favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman.

Angin pantai yang sejuk serta deburan ombak menciptakan suasana nyaman bagi para pengunjung. Banyak wisatawan datang dari berbagai daerah untuk menikmati keindahan Pantai Parangtritis. Di antara para pengunjung terlihat keluarga dari luar kota, termasuk seorang bulek bersama keluarganya, serta Mas Rehan yang datang jauh dari Natuna untuk menikmati suasana pantai yang terkenal di Yogyakarta tersebut.

Berbagai hiburan tersedia di kawasan wisata ini. Permainan kuda menjadi salah satu daya tarik utama yang banyak diminati pengunjung, terutama anak-anak dan keluarga. Kuda-kuda tersebut dimiliki oleh Pakde Usman yang sudah dikenal oleh wisatawan sekitar pantai. Selain itu, tersedia pula wahana selancar pasir yang menambah keseruan saat berwisata.

Tidak hanya hiburan, aneka kuliner khas pantai juga menjadi favorit para pengunjung. Pedagang di sekitar pantai menjual jagung bakar hangat dengan harga Rp10.000, pentol, udang goreng, air kelapa muda segar seharga Rp20.000, serta teh es yang cocok dinikmati di tengah suasana pantai sore hari.

Fasilitas umum di Pantai Parangtritis juga cukup lengkap dan membantu kenyamanan wisatawan. Tersedia musala untuk beribadah serta tempat bilas bagi pengunjung yang selesai bermain air laut. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisatawan merasa lebih nyaman selama berada di kawasan pantai.

Bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen liburan, terdapat jasa fotografi milik Mas Dodi. Wisatawan dapat berfoto bersama kuda dengan tarif Rp20.000, sementara layanan cuci foto dikenakan biaya Rp10.000. Selain itu, tersedia juga penyewaan tikar dengan harga Rp20.000 untuk bersantai menikmati pemandangan laut dan suasana senja.

Dengan keindahan alam, suasana yang ramai namun nyaman, serta berbagai hiburan dan kuliner yang tersedia, Pantai Parangtritis tetap menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Yogyakarta yang selalu menarik untuk dikunjungi kapan saja.(Bani)

Aceh Utara — YUTELNEWS.com Tidak ada pemberitaan besar, tidak ada penyelidikan serius, seolah semua memilih diam. Padahal masyarakat tahu sendiri bagaimana deretan ruko di Keude Geudong yang di bangun oleh PT Bina Usaha milik Pemda Aceh Utara kini terbengkalai selama kurang lebih lima tahun tanpa kepastian.

Bangunan yang dulunya digadang-gadang menjadi pusat perdagangan modern itu kini justru berubah menjadi pemandangan menyedihkan. Ruko-ruko kosong, kumuh, sepi, dan tak terurus, bagaikan bangunan yang baru diterpa bencana besar. Padahal dahulu Keude Geudong dikenal ramai oleh aktivitas pedagang dan pembeli, menjadi denyut ekonomi masyarakat kecil di Kecamatan Samudera.

Ironisnya, demi pembangunan tersebut, para pedagang kaki lima yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di sana pernah berkali-kali menolak penggusuran. Namun pada akhirnya mereka tetap digusur dengan pengerahan aparat secara besar-besaran, mulai dari Satpol PP hingga pihak kepolisian. Tangisan dan jeritan pedagang kecil saat itu seolah tak lagi didengar.

Masyarakat pun kini mempertanyakan, untuk apa penggusuran dilakukan jika hasil akhirnya justru menjadi proyek gagal dan terbengkalai?

Setelah sebagian ruko selesai dibangun, masyarakat kembali dibuat terkejut dengan harga sewa yang dinilai di luar nalar. Informasinya, satu unit ruko disewakan hingga ratusan juta rupiah untuk jangka waktu 25 tahun. Harga fantastis itu membuat para pedagang kecil yang dulu menggantungkan hidup di Keude Geudong tak mampu kembali menempati tempat usaha mereka sendiri.

Mereka terpaksa angkat kaki, kehilangan mata pencaharian, dan melihat tempat yang dulu menjadi sumber rezeki kini berubah menjadi kawasan mati tanpa kehidupan.

Praktisi hukum asal Samudera, Riki Iswandi, mengaku geram melihat kondisi tersebut. Menurutnya, sangat miris karena bangunan yang sudah bertahun-tahun terbengkalai itu justru jauh dari sorotan dan penyelidikan menyeluruh.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, kenapa tidak ada penyelidikan serius? Apakah aparat penegak hukum hanya melihat kegagalan ini tanpa bertindak, atau ada pihak-pihak yang bermain dan menikmati keuntungan di balik pembangunan Keude Geudong ini?” ujarnya.

Ia menilai proyek tersebut telah meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat kecil, khususnya pedagang yang dulu digusur dengan dalih penataan dan pembangunan ekonomi.

“Ya Tuhan, begitu kejam nasib masyarakat kecil. Dulu tempat ini hidup, ramai, penuh rezeki. Sekarang berubah menjadi kumuh dan seperti tak bertuan. Ini bukan hanya kegagalan pembangunan, tetapi juga kegagalan menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil,” tambahnya.

Masyarakat Samudera berharap aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas penyebab terbengkalainya pembangunan tersebut. Mereka ingin ada transparansi, pertanggungjawaban, dan evaluasi agar tragedi serupa tidak kembali terulang di tempat lain.

Keude Geudong hari ini menjadi simbol pilu sebuah kegagalan: tempat yang dulu ramai oleh suara tawar-menawar dan tawa pedagang, kini hanya menyisakan bangunan sunyi, debu, dan kenangan pahit masyarakat kecil yang pernah digusur demi janji pembangunan.

mohon dirilis

MERANTI – YUTELNEWS.com
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, membuka Festival Telaga Air Merah ke-VI Tahun 2026 yang digelar di Desa Tanjung, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sabtu (16/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes dan PT Imbang Tata Alam (ITA) dalam mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal di Desa Tanjung.

Menurutnya, Festival Telaga Air Merah bukan sekadar ajang hiburan dan wisata, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi berbagai pihak dalam membangun sektor pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat desa.

“Festival ini dapat menjadi contoh bagaimana kekayaan budaya, sejarah, dan kearifan lokal mampu dikembangkan menjadi potensi pariwisata yang berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah,” ujar Asmar.

Ia mengatakan, Festival Telaga Air Merah juga menjadi sarana pelestarian budaya Melayu sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat serta mengenalkan permainan olahraga tradisional kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi.

“Festival Telaga Air Merah ini merupakan salah satu bentuk usaha kita dalam menjaga khasanah budaya Melayu sekaligus mengajak generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya daerah,” katanya.

Selain sektor pariwisata, Bupati Asmar juga mengapresiasi kontribusi PT Imbang Tata Alam dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa melalui pembangunan Jalan Tanjung Darul Takzim sepanjang 1.600 meter dengan lebar 3 meter yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat setempat.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut sangat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil perkebunan maupun pertanian warga.

“Kami berharap keberadaan jalan ini dapat dijaga dan dirawat bersama sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung, Muhammad Anas, mengatakan Festival Telaga Air Merah yang telah memasuki tahun keenam merupakan hasil kebersamaan antara pemerintah desa, BUMDes Tanjung Mandiri dan PT Imbang Tata Alam dalam mengembangkan potensi wisata desa.

“Alhamdulillah di tahun 2026 ini kami dari Desa Tanjung bekerja sama dengan BUMDes dan PT Imbang Tata Alam kembali melaksanakan Festival Telaga Air Merah yang ke-VI. Tentunya ini merupakan bentuk kebersamaan dan kekompakan seluruh pihak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, keberadaan Wisata Telaga Air Merah yang dikelola melalui unit usaha BUMDes Tanjung Mandiri terus memberikan kontribusi positif bagi desa dan masyarakat.

“Alhamdulillah pada tahun 2025 lalu, BUMDes Tanjung Mandiri berhasil menghasilkan PAD atau keuntungan sekitar Rp183 juta yang sedikit demi sedikit dapat memberikan kontribusi bagi desa dan masyarakat,” katanya.

Perwakilan Manajemen EMP PT Imbang Tata Alam (ITA), Arif Hidayatullah, mengatakan Festival Telaga Air Merah menjadi bukti nyata kolaborasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam membangun potensi wisata daerah.

“PT Imbang Tata Alam bukan Superman, tetapi kami berupaya menjadi super team bersama masyarakat dan pemerintah dalam membangun Meranti yang lebih maju,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pengembangan Wisata Telaga Air Merah menunjukkan semangat masyarakat Desa Tanjung yang mampu mengubah kawasan embung menjadi destinasi wisata yang produktif dan menarik bagi pengunjung dari berbagai daerah.

“Bagaimana kondisi yang tidak optimal dan berada di kampung ternyata bisa dibangun menjadi seperti ini. Kami belajar dari semangat juang masyarakat Desa Tanjung dalam mengembangkan wisata,” katanya.

Arif juga mengapresiasi keterlibatan Pokdarwis, BUMDes dan masyarakat yang menyediakan homestay serta mendukung aktivitas wisata selama festival berlangsung sehingga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.

“Boleh jadi kita berbeda, ada Jawa, Sunda dan Melayu, tetapi di sini kita bersatu dan berkolaborasi membangun Meranti lebih maju,” ungkapnya.

Di sela kegiatan festival, PT Imbang Tata Alam turut menyerahkan santunan kepada 23 anak yatim yang berasal dari Desa Tanjung, Maini Darul Aman, Tenan dan Tanjung Darul Takzim sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Usai membuka festival, Bupati Asmar juga membuka lomba pacu sampan dan lomba mencucuk atap yang menjadi rangkaian Festival Telaga Air Merah ke-VI Tahun 2026.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan pesisir, Bupati Asmar bersama tamu undangan turut melakukan penanaman pohon di kawasan wisata Telaga Air Merah.

Rangkaian Festival Telaga Air Merah ke-VI Tahun 2026 turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan budaya dan perlombaan, di antaranya lomba pacu sampan, lomba mencucuk atap, lomba mewarnai tingkat TK dan RA se-Kecamatan Tebingtinggi dan Tebingtinggi Barat, malam apresiasi seni budaya, pertunjukan barongsai, tari tradisional, orkes Melayu, api unggun, hingga camping ground di kawasan wisata Telaga Air Merah.

Sebelumnya, Bupati Asmar juga terlebih dahulu meresmikan Jalan Tanjung Darul Takzim yang dibangun melalui dukungan PT Imbang Tata Alam.(Bom)

Aceh Utara — YUTELNEWS.com Kondisi Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, kini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kawasan yang dulunya dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat itu kini disebut berubah menjadi “kota tak bertuan” akibat proyek pembangunan yang mangkrak dan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Sorotan keras datang dari Praktisi hukum sekaligus putra daerah Samudera, Riki Iswandi, yang mempertanyakan sikap aparat penegak hukum karena dinilai belum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek pembangunan Keude Geudong yang dibangun oleh PT Bina Usaha, perusahaan milik Pemerintah Daerah Aceh Utara.

Menurut Riki, pembangunan tersebut dilakukan setelah penggusuran pedagang kaki lima di sekitar kawasan pasar sekitar lima tahun lalu. Namun hingga saat ini, bangunan yang diharapkan menjadi pusat ekonomi baru masyarakat justru terbengkalai tanpa kejelasan.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, kenapa sampai hari ini aparat penegak hukum belum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait penyebab dan akibat terbengkalainya pembangunan tersebut. Padahal dampaknya sangat nyata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Riki.

Ia menilai, terbengkalainya proyek tersebut telah menghancurkan denyut ekonomi Keude Geudong yang dahulu hidup dan ramai. Kini kawasan itu terlihat kumuh, tidak terurus, minim kebersihan, dan kehilangan fungsi sebagai pusat perdagangan masyarakat.

“Dulu Keude Geudong dikenal hidup dan ramai. Sekarang masyarakat melihatnya seperti kota hantu. Ini sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua APPI Rimung Buloh, Rimung Buloh, juga menyampaikan penyesalannya terhadap sikap PT Bina Usaha yang dinilai tidak lagi memperdulikan kondisi bangunan dan kawasan pasar yang kini semakin memprihatinkan.

Rimung menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan langkah nyata dari pemerintah maupun aparat penegak hukum agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

“Kami berharap aparat segera turun melakukan penyelidikan secara menyeluruh agar diketahui apa penyebab proyek ini terbengkalai bertahun-tahun. Jangan sampai ada dugaan permainan atau kepentingan tertentu di balik mangkraknya pembangunan ini,” tegas Rimung.

Riki dan Rimung sama-sama berharap agar Keude Geudong dapat kembali hidup seperti sediakala dan menjadi pusat ekonomi masyarakat sebagaimana harapan awal pembangunan tersebut.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan adanya unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, maupun dugaan pelanggaran hukum lain dalam proyek tersebut.

“Jika nantinya ditemukan pihak-pihak yang bermain atau mengambil keuntungan dari terbengkalainya pembangunan ini, maka kami berharap aparat menindak tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” tutup Riki.

@⁨Pengguna tak dikenal⁩
izin lon rilis saboh beuh,


demi kecamatan samudera yg lebih baik lagi khusunya keude geudong.

Semarang, yutelsnews.com – Kepemimpinan Forum Diskusi Pemerhati Konstitusi (FORDIS-PK) Jawa Tengah resmi berganti. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Aston Semarang, Kamis (14/5/2026), Wiyu Gani Al-Latif resmi dilantik sebagai Direktur Terpilih FORDIS-PK Jawa Tengah periode 2026–2028, menggantikan Direktur Demisioner Lawu Mijil Kusumo.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Dewan Pembina sekaligus Pakar FORDIS-PK, Dr. M. Junaidi, S.H.I., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga nilai-nilai konstitusi di tengah perkembangan dinamika hukum nasional.

Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial sekaligus penggerak literasi hukum di masyarakat.

“Pemuda harus hadir dalam ruang-ruang intelektual dan konstitusional agar demokrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum,” ujarnya dalam sambutan pelantikan.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh mahasiswa, pimpinan organisasi kemahasiswaan (Ormawa), serta komunitas pemuda dari wilayah Semarang Raya. Kehadiran mereka dinilai menjadi bentuk dukungan moral terhadap kepengurusan baru FORDIS-PK Jawa Tengah.

Tidak hanya agenda pelantikan, kegiatan juga dirangkai dengan Diskusi Sarasehan Intelektual bertema “Keadilan Berlandaskan Konstitusi”. Forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk membahas implementasi hukum dan konstitusi di Indonesia.

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan pandangan terkait tantangan penegakan hukum, supremasi konstitusi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.

Direktur terpilih FORDIS-PK Jawa Tengah, Wiyu Gani Al-Latif, dalam pidato perdananya menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi menjadi lebih inklusif dan progresif.

Ia menyebut, kepengurusan baru akan fokus memperkuat literasi konstitusi hingga tingkat akar rumput, sekaligus membangun sinergi dengan berbagai komunitas pemuda dan elemen masyarakat di Jawa Tengah.

“FORDIS-PK diharapkan mampu menjadi ruang diskusi yang terbuka, kritis, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kesadaran konstitusi di masyarakat,” katanya.

Selain itu, FORDIS-PK juga menargetkan diri menjadi mitra kritis bagi pemerintah maupun lembaga hukum dalam mengawal isu-isu konstitusional dan demokrasi.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, FORDIS-PK Jawa Tengah diharapkan mampu menghadirkan berbagai gagasan dan terobosan intelektual yang berdampak positif bagi masyarakat selama masa kepengurusan 2026–2028.

M. Efendi

Pekanbaru – yutelnews.com ||Komitmen Polda Riau dalam menghadirkan akses yang aman dan layak bagi masyarakat pedesaan terus diwujudkan melalui Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Tahap II. Hingga Rabu (13/5/2026), sebanyak 39 jembatan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah selesai dibangun dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Program kemanusiaan yang melibatkan 120 personel gabungan dari Satbrimob, Ditsamapta, dan Ditpolairud Polda Riau ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, hingga mendukung akses pendidikan anak-anak di desa.

Sejumlah jembatan yang telah rampung tersebar di wilayah Siak, Dumai, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Pelalawan hingga Kuantan Singingi. Jembatan-jembatan tersebut sebelumnya dalam kondisi rusak, membahayakan warga, bahkan menghambat akses pelajar menuju sekolah.

Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K.,M.H., M.Hum. memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Darurat Pembangunan Jembatan tersebut. Menurutnya, program ini merupakan implementasi nyata Polri Presisi yang hadir membantu kebutuhan dasar masyarakat.

“Jembatan bukan hanya sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga penghubung harapan masyarakat menuju pendidikan, ekonomi, pelayanan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh personel yang bekerja tanpa kenal lelah demi masyarakat,” ujar Kapolda Riau.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sederhana namun menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung merupakan bagian dari semangat pengabdian Polri kepada rakyat.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri. Ketika akses terbuka, roda ekonomi bergerak, anak-anak bisa pergi sekolah dengan aman, dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir,” tambahnya.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K. menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan gotong royong bersama masyarakat setempat. Selain membangun konstruksi baru, personel juga melakukan renovasi total terhadap jembatan yang sudah tidak layak digunakan.

“Pembangunan ini bukan sekadar membangun fisik jembatan, tetapi juga membangun harapan masyarakat agar aktivitas sehari-hari menjadi lebih aman dan lancar,” ujarnya.

Tak hanya yang telah selesai, saat ini terdapat 37 jembatan lainnya yang masih dalam proses pembangunan di sejumlah daerah. Progres pengerjaan bervariasi, mulai dari tahap pondasi hingga finishing. Sementara tujuh titik lainnya telah memasuki tahap persiapan pembangunan.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan jembatan sepanjang 168 meter di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, serta pembangunan akses penghubung desa di wilayah Kuantan Singingi, Bengkalis, Pelalawan, hingga Kota Dumai.

Program Satgas Darurat Pembangunan Jembatan ini sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pentingnya keselamatan, akses pendidikan dan social inclusion bagi masyarakat pedesaan.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi secara umum berlangsung aman dan kondusif. Meski di beberapa lokasi sempat terkendala cuaca hujan dan kondisi arus air deras, proses pengerjaan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Melalui program ini, Polda Riau berharap pembangunan jembatan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat pedalaman sekaligus memperkuat hubungan humanis antara Polri dan warga di seluruh pelosok Bumi Lancang Kuning.|| AS

Pelalawan – yutelnews.com ||
Penasehat Hukum masyarakat Desa Kiab Jaya, Nila Hermawati, S.H., secara resmi melayangkan protes keras terhadap manajemen PT. Kinabalu Perkasa terkait penyelesaian ganti rugi kerusakan lahan sawit warga sekitar yang berdekatan dengan PT kina balu akibat serangan hama kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) yang dinilai cacat hukum dan manipulatif.

“Kasus ini mencuat setelah PT. Kinabalu Perkasa mengklaim telah menyelesaikan kewajiban ganti rugi kepada semua warga yang terdampak kumbang tanduk tersebut melalui Berita Acara Penyelesaian tertanggal 18 Maret 2026.yang lalu, Namun, fakta di lapangan menunjukkan para pemilik lahan yang sah—yakni Damilus, Ramang Putra, Noprial, Hasanil Fajri, Qimen Erwi Yanto, dan Nuraida Riska Putri—sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses ganti rugi di tgl 18 2026 tersebut.

“Klien saya tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk saudara Padrianto, untuk
menandatangani kesepakatan ganti rugi. Ini adalah tindakan sepihak yang melanggar hukum.

Perusahaan tidak bisa menyatakan masalah selesai jika uang diserahkan kepada pihak yang tidak
berhak,” tegas Nila Hermawati, S.H. dalam keterangan persnya.
Nila menambahkan bahwa PT. Kinabalu Perkasa terkesan mengabaikan somasi yang telah dikirimkan pada 23 April 2026 lalu. Hingga kini, perusahaan tetap berpegang pada kesepakatan fiktif tersebut, sementara warga yang Terdampak wawung kumbang tanduk belum menerima hak ganti rugi sepeser pun.

Tim Penasehat Hukum mensinyalir adanya dugaan penggelapan hak dan pemalsuan dokumen dalam proses administratif di internal perusahaan. “Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara langsung kepada pemilik lahan, kami akan menempuh jalur hukum dan sudah melaporkan indikasi pidana pemalsuan ini ke kepolisian,” ucap nila”

Pihak warga menuntut transparansi dan meminta bertanggung jawab penuh dari PT. Kinabalu Perkasa ,atas kelalaian tata, kelola limbah replanting yang memicu ledakan hama kumbang tanduk tersebut, yang kini merusak kelapa sawit warga sekitar.|| TIM

Medan//yutelnews.com
Aliansi rakyat muda anti korupsi (armadak) telah sukses menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor kejaksaan tinggi sumatera utara (kejatisu), senin (11/05/2026).

Puluhan massa yang berdatangan menyampaikan desakan keras terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek rehabilitasi gedung smk stt jehe.

Dalam orasi dan pernyataan sikap yang dibacakan, pihak armadak menyoroti pelaksanaan proyek yang dinilai sangat menyimpang,dana yang bersumber dari apbn
namun hasil pengerjaan renovasi gedung sekolah tersebut diketahui tidak sesuai spesifikasi teknis, material yang digunakan buruk.

Poin Tuntutan armadak:
1.  kejatisu segera membuka penyelidikan resmi dan transparan atas kasus ini.

2. Memeriksa kepala sekolah smk stt Jehe selaku penanggung jawab kegiatan serta pihak-pihak terkait.

3. Meminta pemulihan kerugian negara dan proses hukum tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Koordinator lapangan armadak menegaskan:
“kami sudah berjuang menyampaikan aspirasi ini. Jika dalam waktu yang kami tetapkan tidak ada respon maupun tindakan nyata dari Kejatisu, maka kami akan melajutkan aksu II dengan jumlah massa yang jauh lebih besar dan tuntutan yang lebih tegas lagi. Kami tidak akan diam melihat uang rakyat dikorupsi!”

Pihak Kejatisu telah menerima surat pernyataan sikap dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Amadak berharap kasus ini menjadi pelajaran agar anggaran pendidikan benar-benar dinikmati siswa, bukan dijadikan lahan keuntungan pribadi oknum tertentu.

(Redaksi Rizal hsb)

Yutelnews.com – Batam, Kepulauan Riau – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPW Kepulauan Riau bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, telah membantu kelancaran proses pengurusan jaminan kesehatan BPJS PBI bagi warga atas nama Sahata Habeahan.

Dalam pelaksanaannya, pihak JPKP DPW Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih secara khusus kepada Ibu Lurah Buliang, Widiawati. Beliau dinilai bertindak tangkas dan langsung merespons permohonan tersebut segera setelah diketahui, mengingat warga yang bersangkutan sedang mengidap penyakit diabetes mellitus dan sangat membutuhkan akses pelayanan kesehatan tanpa penundaan. Ibu Lurah juga langsung menghubungi petugas pencacah data agar seluruh berkas dan administrasi dapat diselesaikan secepat mungkin demi kepentingan warga tersebut.

Tindakan tangkas dan sikap peka yang ditunjukkan dianggap sebagai bukti nyata kepedulian serta perhatian penuh terhadap keadaan warga yang memerlukan bantuan dan kemudahan akses pelayanan dasar.

Selain kepada Ibu Lurah, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Lucy selaku petugas pencacah data, Ketua RT 03, serta Ketua RW 28 yang telah ikut serta membantu setiap tahapan proses sehingga segala sesuatunya berjalan lancar, teratur dan selesai dalam waktu singkat.

JPKP DPW KEPRI berharap pola pelayanan yang sigap, terbuka, serta kerja sama yang erat antar lembaga pendamping, pihak kelurahan dan seluruh perangkat lingkungan seperti ini dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh, demi menjamin setiap warga yang membutuhkan bantuan administrasi maupun kesehatan dapat memperolehnya dengan tepat waktu dan layanan yang memuaskan.

Saeni

Simalungun//yutelnews.com
Musyawarah wilayah (muswil) VII korps alumni himpunan mahasiswa islam sumatera utara (Kahmi sumut) resmi ditutup, sabtu (09/05/2026) di parapat, kabupaten simalungun.

Tujuh nama presidium majelis wilayah (mw) kahmi sumut periode 2026 2031 sudah terpilih. Salah satu yang terpilih adalah dr. h. sadikin bintang, mm.

Semula, ada 18 nama mendaftar dan ditetapkan sebagai calon presidium mw kahmi sumut, dari jumlah itu, terpilih 7 orang menjadi presidium mw kahmi sumut 2026 2031.

Presidium ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk memimpin dan mengambil keputusan, sedangkan menjadi koordinator presidium pertama adalah rusdi lubis sh, mma sesuai kesepakatan mayoritas presidium, dan selanjutnya akan dimusyawarahkan pada rapat presidium.

Tujuh nama tersebut adalah rusdi lubis sh, mma (ketua kahmi sumut 2021-2026) 24 suara, prof, dr. hatta ridho, mA (dekan fisip usu), 18 suara, kolonel tni dr. h. sadikin bintang mm (kodam I bb/uin-su) 15 suara, Dr. mansyur hidayat pasaribu, m.pd (ketua md kahmI deliserdang dua periode) 15 suara, dr. sugiat Santoso, map (wakil ketua komisi XIII dpr ri) 15 suara, prof. dr. hasyim purba, mh (guru besar usu) 14 suara dan m. Iskandar, SE. MM 14 suara.

Dr. h. sadikin bintang, mm menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung dan seluruh peserta muswil kahmi ke-VII.

‎”Alhamdulillah, tentunya saya berterima kasih kepada sahabat yang sudah memberikan hak suaranya, semoga amanah ini bisa saya emban dengan baik dan semoga ke depan mw kahmi sumut bisa lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan sosial saat ini,” katanya.

DR. H. sadikin bintang, mm yang mengusung Kolaborasi kahmi untuk sumut berkah pun berharap kahmi sumut menjadi wadah perjuangan bersama, khususnya bagi para kader dan alumni hmi.

“Pastinya amanah tersebut harus saya jalankan dengan baik, di antaranya dengan program serta visi dan misi saya,” ungkapnya.


“Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan kAHMI sumut semakin aktif membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat serta mampu mencetak gagasan-gagasan strategis demi kemajuan daerah dan generasi muda di masa mendatang.” pungkas DR. h. sadikin bintang, MM.

(Redaksi Rizal hsb)

Medan//yutelnews.com
aliansi rakyat muda anti korupsi (armadak) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan (kejatisu) sebagai bentuk tekanan publik atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek rehabilitasi di kecamatan sibande, .
langkah ini merupakan respons atas lambannya penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan armadak melalui pelayanan terpadu satu pintu (ptsp). Hingga saat ini, belum terlihat adanya perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan nilai miliaran rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis serta rencana anggaran biaya (rab),temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian material dan kualitas pekerjaan.
Beberapa indikasi yang menjadi sorotan antara lain penggunaan bahan bangunan seperti spandek dan plafon yang tidak memenuhi standar, serta hasil pengerjaan yang dinilai tidak mencerminkan kualitas proyek dengan nilai anggaran besar.

Secara teknis, hal ini mengindikasikan adanya deviasi antara perencanaan dan realisasi pekerjaan.

Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut mencerminkan potensi terjadinya moral hazard dalam pelaksanaan proyek, di mana lemahnya pengawasan membuka ruang bagi penyimpangan anggaran,Jika dibiarkan, praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kualitas pembangunan sektor pendidikan.

Ketua armadak dalam keterangannya menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.
“Setiap rupiah dari apbn adalah amanah rakyat.

Dugaan penyimpangan dalam proyek pendidikan merupakan pelanggaran serius, karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Ini harus diusut tuntas tanpa kompromi,” tegasnya.

Armadak juga menyoroti perlunya audit menyeluruh, baik secara administratif maupun fisik, guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi, pelanggaran prosedur, atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut.

Dalam aksi yang akan digelar, armadak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada :
Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Situ Jehe
Membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.

memeriksa pejabat pembuat komitmen (ppk), pengawas, dan pihak terkait lainnya

Menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik
lebih jauh, armadak menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Fenomena dugaan penyimpangan proyek ini juga dipandang sebagai refleksi persoalan struktural dalam pengelolaan anggaran publik di daerah yang masih rentan terhadap praktik tidak akuntabel,
armadak menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Aksi yang akan digelar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya dalam sektor pendidikan.

(Red.rizal hsb)

Aceh – YUTELNEWS.com
Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada para anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya di sektor kesehatan.

Advokat muda, Riki Iswandi, menyampaikan kegeramannya atas kondisi tersebut. Ia menilai, di tengah keluhan masyarakat terkait sistem desil dalam penentuan penerima manfaat JKA, para wakil rakyat di tingkat pusat justru terkesan diam dan tidak menyuarakan aspirasi rakyat Aceh.

“Ini menyangkut kesehatan rakyat. Tapi mengapa para anggota DPR RI dari dapil Aceh terkesan membisu? Apakah karena takut berseberangan dengan kebijakan partai penguasa?” ujar Riki dengan nada kritis.

Menurutnya, kebijakan pengelompokan desil yang menjadi dasar penerimaan bantuan JKA dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan adanya kejanggalan di lapangan, di mana masyarakat kurang mampu justru masuk dalam kategori desil tinggi (7–10), sementara sebagian masyarakat yang dinilai lebih mampu malah terdaftar dalam desil rendah (1–5).

“Kondisi ini sangat melukai rasa keadilan. Rakyat kecil yang seharusnya mendapat perlindungan justru tersisih. Sementara yang lebih mampu malah menerima manfaat,” tambahnya.

Riki juga mengingatkan bahwa para anggota DPR RI terpilih tidak lepas dari dukungan rakyat Aceh. Oleh karena itu, ia meminta agar para wakil rakyat tersebut tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.

“Jangan lupa, kalian duduk di kursi kehormatan itu karena suara rakyat. Saat rakyat menangis karena kebijakan yang tidak berpihak, seharusnya kalian hadir dan bersuara, bukan diam,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penetapan penerima manfaat JKA, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan, harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Tim

Pelalawan – yutelnews.com || Kebahagiaan menyelimuti dua keluarga besar, Zalukhu dan Waruwu, dalam momen sakral pernikahan Semi Aro Zalukhu dengan Yernitalina Waruwu. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, rangkaian acara pernikahan ini digelar khidmat dan meriah di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Semi Aro Zalukhu merupakan putra dari Bapak Ferianus Zalukhu dan Ibu Jumsumiani. Sementara itu, mempelai wanita, Yernitalina Waruwu, adalah putri dari almarhum Bapak Hasali Waruwu dan Ibu Arisani Lase.

Prosesi pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gereja BNKP Efrata, Jalan Sepakat, Gang Suka Damai IV No. 80, Pangkalan Kerinci. Ibadah pemberkatan berlangsung dengan penuh khidmat dan dipimpin oleh Pdt. Juliman Harefa, M.Div.,Th.M

Kebahagiaan kedua mempelai kemudian dilanjutkan dalam acara resepsi pernikahan yang digelar pada Sabtu, 25 April 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai. Acara berlangsung meriah di kediaman mempelai wanita yang berlokasi di Jalan Lingkar, Gang Olivia (samping Gereja GKKD), Pangkalan Kerinci. Sejumlah keluarga, sahabat, dan undangan turut hadir memberikan doa restu kepada pasangan pengantin.

Selain keluarga dan kerabat, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Nias yang datang untuk menyaksikan serta turut berbahagia atas pernikahan kedua mempelai. Di antaranya Ketua Umum PKN Samazasa Ndruru, Sekretaris Jenderal PKN Ps. Betel Harefa, S.Th, Filisona Zai, SE, Humas PKN Sonifati Lahagu, Pdt. Ingati Mendrofa, S. Th serta Ketua STM Zalukhu Siwes Zalukhu. Kehadiran para tokoh ini semakin menambah semarak suasana pesta serta mempererat kebersamaan dalam komunitas.

Pendeta Jemaat Resort 60 BNKP, Pdt. Juliman Harefa, M.Div., Th.,M Turut hadir pada rangkaian acara serta memberikan doa dan berkat bagi kedua mempelai agar kehidupan rumah tangga mereka senantiasa diberkati.

Tak berhenti sampai di situ, rangkaian acara juga dilengkapi dengan syukuran yang akan digelar pada Senin, 27 April 2026, pukul 14.00 WIB di rumah mempelai laki-laki di Desa Lalang Kabung, Pelalawan. Acara ini menjadi wujud ungkapan syukur sekaligus ajang mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar.

Kedua keluarga besar menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran serta doa restu dari para tamu undangan. Mereka berharap pernikahan ini menjadi awal kehidupan baru yang penuh berkat, kebahagiaan, dan keharmonisan bagi kedua mempelai. Momentum ini tidak hanya menjadi hari bersejarah bagi Semi Aro Zalukhu dan Yernitalina Waruwu, tetapi juga menjadi simbol persatuan dua keluarga besar dalam kasih dan kebersamaan.|| AS

Medan – YUTELNEWS.com
Markas Perjudian Online (Judol) skala besar ditemukan bebas beroperasi di Pasar 7 Marelan, Jalan Desa Manunggal, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara (Sumut).

Tak tanggung – tanggung, untuk mengoperasikan judi online dilokasi ini dilaporkan sedikitnya terduga bandar Judol menggunakan tenaga kerja karyawan sebanyak 30-an pekerja.

Terdiri dari dua puluh karyawan bagian operator dan sepuluh lainnya bertugas menghitung penghasilan dari kunjungan situs yang telah meraup keuntungan pertiap harinya.

Informasi dihimpun dari sumber terpercaya yang meminta namanya agar dirahasiakan menuturkan bahwa, sejak judi dadu putar samkwan beroperasi, bahwa judi online tersebut juga sebelumnya sudah beroperasi secara bersamaan.

Akan tetapi kata sumber, kalau sebelumnya judi dadu dibuka di pasar 7, para pemain maupun pekerja masuk lewat pintu depan. Setelah judi dadu sudah ditutup, maka para pekerja judi online masuk lewat pintu bagian belakang.

” Kenapa pasar 7 dijuluki kawasan perjudian lasvegasnya di Sumut, ya karena aktivitas judi disana itu lengkap. Dulu dadu, sekarang judi online ” ujar Sumber.

Hasil pantauan dilokasi, dari gerbang pintu masuk ke areal lokasi perjudian online tampak tertutup rapat. Akan tetapi dari sisi jalan bagian belakang tampak terlihat aktivitas tersebut berlangsung aman.

Diduga pengelola Judol sengaja menutup gerbang utama dan beraktivitas melalui jalur pintu belakang untuk mengelabui sorotan masyarakat.

Informasi lainnya dihimpun di lokasi, perjudian online ini disebut – sebut dibekingi oknum berseragam loreng berinisial nama Hen.

Inisial Hen merupakan bagian keamanan dilokasi ini. Pemilik lokasi judi online ini disebutkan sumber berinisial nama AK.

Dikonfirmasi terpisah Dirreskrimum Kombes Pol.Ricko Taruna Mauruh, S.I.K.,.S.E.,M.M, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, melalui Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo, akan tetapi pejabat berwenang enggan untuk berkomentar.

Sementara itu, pihak kru media ini masih berupaya meminta tanggapan Kodam l/Bukit Barisan mengenai adanya dugaan oknum terlibat dalam pengoperasian Judi Online tersebut.

TIM