Bandung Barat – YUTELNEWS.com// Kondisi jalan rusak parah di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, memicu kemarahan warga. Infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas masyarakat itu kini justru terkesan diabaikan oleh pemerintah daerah.
Ruas jalan sepanjang kurang lebih 3,6 kilometer dengan lebar sekitar 3 meter tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif penghubung tiga kecamatan, yakni Ngamprah, Cisarua, dan Cikalong.
Selain itu, jalan ini menjadi jalur vital bagi distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, hingga mobilitas harian warga.
Namun ironisnya, kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Lubang besar dan kerusakan di hampir sepanjang ruas jalan membuat akses menjadi sulit dilalui dan membahayakan pengguna jalan.
Padahal, sejak tahun 2023 jalan tersebut telah resmi berstatus sebagai jalan kabupaten. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan.
Kepala Desa Cimanggu, Budi Mulyana, S.AP., menegaskan bahwa persoalan ini telah lama dikeluhkan masyarakat tanpa kejelasan solusi.
“Jalan ini sudah menjadi kewenangan kabupaten sejak 2023, tetapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Padahal ini jalur penting yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” ujarnya. pada Jum’at (27/03/2026)
Menurutnya, dampak kerusakan jalan tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga langsung memukul sektor ekonomi warga.
Distribusi hasil pertanian terhambat, biaya operasional meningkat, dan aktivitas perdagangan menjadi tidak maksimal.
Ia juga menyinggung komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya pascabencana. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sesuai harapan.
“Kami berharap di tahun 2026 ini ada realisasi pembangunan. Jalur Cimeta, Cikabul hingga Sukaraja ini sangat vital. Kerusakannya sudah cukup parah dan sangat mengganggu mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan mendasar di tingkat desa.
Ketika infrastruktur vital dibiarkan rusak tanpa kepastian penanganan, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pembangunan pun terancam menurun.
Bagi warga Cimanggu, jalan tersebut bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan jalur harapan yang menentukan keberlangsungan ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Kini, masyarakat hanya bisa menunggu – apakah pemerintah akan bergerak cepat, atau kembali membiarkan kondisi ini berlarut-larut.
An/ Yans.
