Aceh – YUTELNEWS.com
Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada para anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya di sektor kesehatan.
Advokat muda, Riki Iswandi, menyampaikan kegeramannya atas kondisi tersebut. Ia menilai, di tengah keluhan masyarakat terkait sistem desil dalam penentuan penerima manfaat JKA, para wakil rakyat di tingkat pusat justru terkesan diam dan tidak menyuarakan aspirasi rakyat Aceh.
“Ini menyangkut kesehatan rakyat. Tapi mengapa para anggota DPR RI dari dapil Aceh terkesan membisu? Apakah karena takut berseberangan dengan kebijakan partai penguasa?” ujar Riki dengan nada kritis.
Menurutnya, kebijakan pengelompokan desil yang menjadi dasar penerimaan bantuan JKA dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan adanya kejanggalan di lapangan, di mana masyarakat kurang mampu justru masuk dalam kategori desil tinggi (7–10), sementara sebagian masyarakat yang dinilai lebih mampu malah terdaftar dalam desil rendah (1–5).
“Kondisi ini sangat melukai rasa keadilan. Rakyat kecil yang seharusnya mendapat perlindungan justru tersisih. Sementara yang lebih mampu malah menerima manfaat,” tambahnya.
Riki juga mengingatkan bahwa para anggota DPR RI terpilih tidak lepas dari dukungan rakyat Aceh. Oleh karena itu, ia meminta agar para wakil rakyat tersebut tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.
“Jangan lupa, kalian duduk di kursi kehormatan itu karena suara rakyat. Saat rakyat menangis karena kebijakan yang tidak berpihak, seharusnya kalian hadir dan bersuara, bukan diam,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penetapan penerima manfaat JKA, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan, harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Tim
DPR RI Dapil Aceh Disorot, Dinilai “Diam” Terkait Polemik JKA
