Medan//yutelnews.com
aliansi rakyat muda anti korupsi (armadak) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan (kejatisu) sebagai bentuk tekanan publik atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek rehabilitasi di kecamatan sibande, .
langkah ini merupakan respons atas lambannya penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan armadak melalui pelayanan terpadu satu pintu (ptsp). Hingga saat ini, belum terlihat adanya perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan nilai miliaran rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis serta rencana anggaran biaya (rab),temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian material dan kualitas pekerjaan.
Beberapa indikasi yang menjadi sorotan antara lain penggunaan bahan bangunan seperti spandek dan plafon yang tidak memenuhi standar, serta hasil pengerjaan yang dinilai tidak mencerminkan kualitas proyek dengan nilai anggaran besar.
Secara teknis, hal ini mengindikasikan adanya deviasi antara perencanaan dan realisasi pekerjaan.
Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut mencerminkan potensi terjadinya moral hazard dalam pelaksanaan proyek, di mana lemahnya pengawasan membuka ruang bagi penyimpangan anggaran,Jika dibiarkan, praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kualitas pembangunan sektor pendidikan.
Ketua armadak dalam keterangannya menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.
“Setiap rupiah dari apbn adalah amanah rakyat.
Dugaan penyimpangan dalam proyek pendidikan merupakan pelanggaran serius, karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Ini harus diusut tuntas tanpa kompromi,” tegasnya.
Armadak juga menyoroti perlunya audit menyeluruh, baik secara administratif maupun fisik, guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi, pelanggaran prosedur, atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut.
Dalam aksi yang akan digelar, armadak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada :
Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Situ Jehe
Membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.
memeriksa pejabat pembuat komitmen (ppk), pengawas, dan pihak terkait lainnya
Menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik
lebih jauh, armadak menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Fenomena dugaan penyimpangan proyek ini juga dipandang sebagai refleksi persoalan struktural dalam pengelolaan anggaran publik di daerah yang masih rentan terhadap praktik tidak akuntabel,
armadak menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
Aksi yang akan digelar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya dalam sektor pendidikan.
(Red.rizal hsb)
ARMADAK Akan Gelar Aksi di Kejatisu Desak Usut Korupsi Proyek SMK Situ Jehe Pakpak
