Agustina Arumsari Diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Punya Rekam Jejak Gemilang di BPKP
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan penting dalam jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu penunjukan krusial adalah pengangkatan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Keputusan ini menandai langkah strategis dalam upaya revitalisasi lembaga tersebut, yang selama ini telah melalui proses monitoring dan evaluasi kinerja yang intensif selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir. Agustina Arumsari akan melengkapi tim kepemimpinan BGN bersama Kepala BGN yang baru, Nani S. Deyang, serta Wakil Kepala BGN lainnya, Mayjen Eddy Trenggono.
Penunjukan Agustina Arumsari bukan tanpa alasan. Beliau dikenal memiliki rekam jejak profesional yang solid dan pengalaman panjang di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Latar belakang pendidikannya yang kuat, mulai dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) hingga Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjadi modal berharga dalam mengemban tugas barunya. Pengalamannya di BPKP, termasuk posisi strategis sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, menunjukkan kompetensi dan pemahaman mendalam terhadap aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Profil Singkat Agustina Arumsari: Dari Purbalingga ke Panggung Nasional
Agustina Arumsari lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 9 November 1970. Perjalanan akademisnya dimulai di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), di mana beliau berhasil menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) pada tahun 1992. Tidak berhenti di situ, semangatnya untuk menimba ilmu membawanya melanjutkan studi ke jenjang Diploma Empat (D4) di kampus yang sama, yang diselesaikannya pada tahun 1998.
Ambisi akademisnya terus berlanjut hingga jenjang Strata Dua (S2). Agustina Arumsari menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2014. Perpaduan antara pendidikan di bidang akuntansi dan hukum ini memberikan fondasi yang kokoh bagi beliau dalam memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan dan keuangan negara.
Deretan Sertifikasi Profesional yang Mengukuhkan Keahlian
Selain pendidikan formal yang mumpuni, Agustina Arumsari juga telah mengukuhkan keahliannya melalui berbagai sertifikasi profesional yang diakui secara internasional. Sertifikasi ini mencakup berbagai bidang krusial seperti audit, investigasi, dan manajemen risiko, yang sangat relevan dengan tugas-tugas pengawasan dan pengelolaan lembaga negara. Beberapa sertifikasi penting yang dimilikinya antara lain:
- Certified Fraud Examiner (CFE): Menunjukkan keahlian dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki berbagai jenis penipuan.
- Certified Forensic Auditor (CFrA): Menggarisbawahi kemampuannya dalam melakukan audit forensik untuk mengungkap penyimpangan keuangan.
- Chartered Accountant (CA): Pengakuan profesional di bidang akuntansi.
- Qualified Internal Auditor (QIA): Menunjukkan kompetensi sebagai auditor internal yang berkualitas.
- Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE): Kualifikasi tingkat eksekutif dalam bidang audit pemerintahan.
- Certified Internal Audit Executive (CIAE): Kualifikasi tingkat eksekutif dalam bidang audit internal.
- Certified Risk Professional (CRP): Keahlian dalam mengelola risiko.
- Certified Risk Executive Leader (CREL): Kualifikasi kepemimpinan dalam manajemen risiko.
- Certified Government Risk Executive (CGRE): Keahlian manajemen risiko khusus untuk sektor pemerintahan.
- Fraud Risk Management Professional (FRMP): Profesionalisme dalam manajemen risiko penipuan.
Kumpulan sertifikasi ini menegaskan komitmen Agustina Arumsari terhadap pengembangan profesional berkelanjutan dan keahliannya yang mendalam di berbagai aspek krusial dalam pengawasan dan tata kelola.
Perjalanan Karier yang Sukses di BPKP
Perjalanan karier Agustina Arumsari di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat dikatakan sangat impresif. Beliau memulai kariernya sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Seiring waktu dan dedikasinya, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai posisi strategis yang semakin menunjukkan peningkatan tanggung jawab dan kepercayaan.
Beberapa jabatan penting yang pernah dipegang oleh Agustina Arumsari di BPKP meliputi:
- Direktur Investigasi BUMN dan BUMD (2017): Bertanggung jawab atas investigasi terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.
- Direktur Investigasi III (2019): Memimpin unit investigasi yang lebih spesifik.
- Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2020): Posisi puncak di bidang investigasi BPKP, menunjukkan penguasaan penuh atas fungsi investigasi lembaga.
Puncak dari perjalanan kariernya di BPKP adalah ketika beliau dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Februari 2025 sebagai Wakil Kepala BPKP. Namun, kini beliau akan mengabdikan keahliannya di bidang yang berbeda namun tetap krusial, yaitu di Badan Gizi Nasional.
Kekayaan Bersih yang Transparan
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 31 Desember 2023, Agustina Arumsari melaporkan total kekayaan bersih sebesar Rp8.735.527.988. Angka ini mencerminkan pengelolaan aset yang baik dan terstruktur, serta tidak adanya catatan utang yang signifikan.
Rincian aset yang dilaporkan meliputi:
- Tanah dan Bangunan
- Total nilai: Rp2.076.151.000
- Meliputi tanah dan bangunan seluas 300 m² dengan luas bangunan 180 m² di Depok senilai Rp1.271.640.000.
- Serta tanah dan bangunan seluas 1 m² dengan luas bangunan 30 m² di Jakarta Pusat senilai Rp804.511.000.
- Alat Transportasi dan Mesin
- Total nilai: Rp210.591.500
- Terdiri dari Toyota Kijang Minibus tahun 2003 senilai Rp50.000.000.
- Dan Toyota Agya 1.2 G A/T tahun 2021 senilai Rp160.591.500.
- Harta Bergerak Lainnya
- Total nilai: Rp1.021.902.564
- Surat Berharga
- Total nilai: Rp0
- Kas dan Setara Kas
- Total nilai: Rp5.426.882.924
- Harta Lainnya
- Total nilai: Rp0
Dengan total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp8.735.527.988, Agustina Arumsari menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, sebuah prinsip penting bagi setiap pejabat publik. Pengalamannya yang luas di bidang pengawasan keuangan dan investigasi diharapkan akan membawa pendekatan yang lebih terukur dan efisien dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional.









