Polemik Perjalanan Luar Negeri Presiden: Kritik Diplomat Senior dan Respons Istana
Kritik yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto telah memicu perdebatan sengit. Reaksi pemerintah atas kritik tersebut, yang dinilai tidak akomodatif dan justru menyerang legitimasi Dino, menjadi sorotan publik. Dino, yang juga merupakan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menyoroti bahwa Presiden Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam harinya di luar negeri selama menjabat, sebuah pola yang menurutnya tidak lazim.
Dino berpendapat bahwa gaya diplomasi tersebut tidak efisien, mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap kunjungan kenegaraan. Ia pun memberikan lima rekomendasi kepada Presiden untuk meningkatkan efektivitas diplomasi, antara lain:
- Memanfaatkan Komunikasi Daring: Menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia melalui platform daring untuk mengurangi kebutuhan perjalanan fisik.
- Memaksimalkan Forum Internasional: Memanfaatkan forum internasional yang sudah ada untuk melakukan pertemuan bilateral antar kepala negara, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.
- Perencanaan yang Matang: Melakukan perencanaan yang jelas dan terukur dengan tujuan yang spesifik sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri.
- Menerima Tamu di Dalam Negeri: Mengutamakan penerimaan tamu dari negara lain di tanah air daripada terus-menerus melakukan perjalanan ke luar negeri.
- Delegasi Tugas Diplomatik: Mendelegasikan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis kepada Menteri Luar Negeri untuk efisiensi.
Lebih lanjut, Dino juga mengungkapkan adanya dugaan bahwa Presiden Prabowo kerap tidak merespons permintaan pertemuan dari kepala negara lain saat menghadiri forum internasional. Ia memberikan contoh kasus di mana Presiden Finlandia, Alexander Stubb, pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York saat sidang PBB tahun lalu, namun permintaannya tidak mendapatkan respons.
Respons Istana dan Pendukung: Pembelaan dan Kritik Balik
Menanggapi kritik Dino Patti Djalal, Sekretaris Kabinet, Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya, memberikan klarifikasi melalui video berdurasi hampir tujuh menit. Pembelaan serupa juga datang dari Ketua Komisi III DPR yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.
Teddy Indra Wijaya: Menyinggung Rekam Jejak dan Klaim Keberhasilan Diplomasi
Dalam videonya, Teddy Indra Wijaya tidak hanya membela Presiden Prabowo, tetapi juga menyinggung rekam jejak Dino Patti Djalal yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, meskipun hanya dalam kurun waktu sekitar tiga bulan. Pernyataan Teddy ini menuai kritik dari warganet yang menilai tindakannya lebih terkesan merendahkan daripada fokus pada substansi kritik Dino.
Teddy kemudian menjelaskan bahwa lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri bertujuan untuk membangun kedekatan emosional secara langsung dengan para pemimpin dunia. Ia menekankan pentingnya menjalin hubungan yang baik secara proaktif, bukan hanya saat krisis.
Lebih lanjut, Teddy mengklaim beberapa hasil positif dari diplomasi Presiden Prabowo selama menjabat, di antaranya:
- Bergabungnya Indonesia dalam BRICS: Kelompok negara berkembang utama yang menjadi forum kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan.
- Kesepakatan Perdagangan dengan Uni Eropa: Memberikan tarif nol persen untuk berbagai produk ekspor Indonesia.
- Aliran Investasi Signifikan: Klaim masuknya investasi senilai sekitar Rp 2.430 triliun ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir.
- Pembebasan WNI yang Ditahan Militer Israel: Keberhasilan membebaskan warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh militer Israel di laut lepas.
Habiburokhman: Mengkritik Gaya Komunikasi Dino dan Menegaskan Kesetaraan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, turut melancarkan kritik terhadap Dino Patti Djalal. Ia menilai model komunikasi yang digunakan Dino kurang tepat karena berpotensi memancing perbandingan antar periode pemerintahan. Habiburokhman mempertanyakan kontribusi Dino pada masanya dan menyebutnya seolah-olah menjadi “orang yang paling sok Kemlu”.
Menurutnya, sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino seharusnya mengedepankan etika dan rasa hormat dalam menyampaikan pendapat. Ia memberikan contoh bahwa mantan presiden di negara besar seperti Amerika Serikat, seperti George Bush, tidak pernah mengkritik presiden penerusnya, Barack Obama, secara terbuka. Habiburokhman juga menyamakan posisi Dino dengan warga negara biasa, menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan bagi Dino dalam menyampaikan pandangannya.
Dukungan untuk Dino: PDIP Menyoroti Sikap Pemerintah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, menyoroti cara pemerintah menanggapi kritik Dino Patti Djalal. Andreas berpendapat bahwa meskipun pemerintah berhak menjawab kritik, idealnya tanggapan mengenai isu kunjungan luar negeri sebaiknya datang dari Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian teknis.
Hal ini, menurut Andreas, akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik mengenai kinerja dunia diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Ia menilai masukan dari Dino Patti Djalal merupakan “vitamin” yang bertujuan membangun pemerintahan yang lebih baik. Andreas juga menekankan bahwa latar belakang Dino Patti Djalal, yang dikenal sebagai diplomat berpengalaman dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, layak dipertimbangkan.
