BURU, YUTELNEWS.COM – Kebuntuan penanganan kawasan tambang emas Gunung Botak kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Pemuda Buru, Jhon K. Manuputty yang akrab disapa Kamba, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar segera memberikan kepastian terkait pengelolaan tambang rakyat yang dinilai telah berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Dalam keterangannya kepada media, Minggu (2/8/2026), Kamba menegaskan bahwa penanganan persoalan Gunung Botak tidak boleh hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap masyarakat, tetapi juga harus menghadirkan solusi nyata yang memberikan kepastian bagi warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
“Jangan sampai Gunung Botak hanya dijadikan tempat mencari siapa yang salah di kalangan rakyat kecil, sementara solusi konkret yang dinantikan belum juga hadir,” tegasnya.
Menurut Kamba, selama sekitar tujuh bulan terakhir masyarakat terus menunggu langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait arah kebijakan pengelolaan tambang rakyat. Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang berpihak pada kesejahteraan warga, sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan.
Ia menekankan bahwa penegakan aturan harus diiringi dengan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menciptakan tata kelola sumber daya alam yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
Karena itu, Kamba mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan guna menyelesaikan persoalan Gunung Botak secara komprehensif.
Selain itu, ia juga meminta Gubernur Maluku membuka secara transparan perkembangan rencana pengelolaan tambang rakyat yang hingga kini masih dinantikan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah publik.
“Masyarakat hanya menginginkan kepastian, yaitu aturan yang melindungi, lingkungan yang terjaga, serta pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, terkait situasi keamanan di kawasan Gunung Botak, pihak Pos Pengamanan Satgas PKH Yonif 733/Masariku menegaskan bahwa pelaksanaan pengamanan tetap dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak Satgas juga membantah berbagai isu negatif yang beredar mengenai pelaksanaan tugas di lapangan. Menurut mereka, informasi tersebut merupakan klaim yang tidak benar dan diduga disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangun opini negatif terhadap aparat yang bertugas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku mengenai perkembangan kebijakan pengelolaan tambang rakyat di kawasan Gunung Botak maupun tanggapan atas desakan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pemuda Buru tersebut.
(Tim A1)
