Produk Superlife Disorot di Batam, Legalitas Izin Edar dan Jalur Distribusi Diminta Diperiksa

YUTELNEWS.com | BATAM – Keberadaan produk Superlife menjadi sorotan setelah kegiatan Business Opportunity Super Superlife (B.O.S.S) yang diselenggarakan oleh Roha Exclusive di Golden View, Bengkong, Batam, pada 31 Desember 2025.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diperkenalkan dengan Superlife yang disebut telah dikenal di 50 negara serta diklaim memiliki berbagai manfaat. Acara itu dipandu oleh seseorang bernama Aan, yang dalam forum tersebut diperkenalkan sebagai salah satu anggota yang telah meraih kesuksesan finansial selama bergabung dengan Superlife.

Dalam pemaparan kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa Superlife telah berdiri sejak 2017.

Namun, di balik kegiatan promosi dan pengenalan peluang bisnis tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mengenai legalitas produk, khususnya terkait izin edar, standar keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sejumlah aspek yang perlu mendapat penjelasan dan verifikasi dari pihak berwenang antara lain:

1. Apakah seluruh produk Superlife yang dipasarkan di Batam telah memiliki izin edar BPOM sesuai kategori produknya?

2. Apakah produk yang diduga berasal dari luar negeri telah masuk melalui jalur impor resmi dan memenuhi ketentuan kepabeanan?

3. Apakah dokumen impor, distribusi, serta persyaratan perizinan dari instansi terkait telah dipenuhi?

4. Apakah produk tersebut memerlukan izin atau sertifikasi tambahan dari Kementerian Kesehatan maupun instansi teknis lainnya sesuai klasifikasi produknya?

Legalitas Produk dan Perlindungan Konsumen Perlu Dipastikan

Persoalan izin edar bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan perizinan yang berlaku.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi juga diatur dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023. Namun, penerapan pasal dan ancaman hukumannya harus terlebih dahulu disesuaikan dengan jenis produk, bentuk pelanggaran, serta hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang.

Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjamin barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar dan ketentuan hukum. Pasal 8 mengatur larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau persyaratan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.

Instansi Terkait Diminta Melakukan Penelusuran

Atas persoalan tersebut, BPOM di Batam diharapkan melakukan penelusuran terhadap status registrasi dan izin edar setiap produk Superlife yang dipasarkan di wilayah Batam.

Selain itu, Bea Cukai diminta memastikan apakah jalur pemasukan produk telah sesuai ketentuan kepabeanan dan perpajakan. Imigrasi dapat memberikan penjelasan apabila ditemukan persoalan yang berkaitan dengan kewenangannya, sedangkan Disperindag serta instansi teknis lainnya diharapkan memastikan kepatuhan kegiatan perdagangan dan distribusinya.

Aparat penegak hukum (APH) juga diharapkan menindaklanjuti apabila ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran hukum.

Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di tengah masyarakat telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, manfaat, serta ketentuan perizinan yang berlaku.

Redaksi Buka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pers, YUTELNEWS.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi terhadap peredaran produk di masyarakat.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen yang cukup untuk menyimpulkan bahwa produk Superlife tidak memiliki izin edar atau telah melanggar ketentuan impor dan perdagangan.

Oleh karena itu, redaksi membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Roha Exclusive, manajemen Superlife, maupun pihak Aan yang disebut dalam kegiatan B.O.S.S tersebut, untuk memberikan penjelasan mengenai legalitas produk, nomor registrasi BPOM apabila diwajibkan, asal-usul produk, serta mekanisme distribusinya di Indonesia.

Redaksi juga mendorong BPOM, Bea Cukai, Disperindag, dan instansi terkait memberikan keterangan resmi sesuai kewenangan masing-masing.

Pemberitaan ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, khususnya kewajiban menguji informasi, menjaga asas praduga tak bersalah, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab.

Redaksi YUTELNEWS.com

Catatan: Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan penjelasan. Redaksi akan memuat klarifikasi atau hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. /Red

Part 1, bersambung…