JEPARA, YUTELNEWS.COM — Sengketa lahan pertanian berstatus Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas ±48 hektare di Desa Keling, Kaligarang, dan Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, masih bergulir di Pengadilan Negeri Jepara pada, Senin (16/11/2026).
Delapan petani penyewa dan penggarap menolak rencana eksekusi pengosongan lahan tanpa adanya pemberian ganti rugi terlebih dahulu.
Perkara;
– Nomor Perkara: 56/Pdt.Bth/2026/PN Jpa
– Klasifikasi: Perkara Penyalahgunaan Hak
– Sidang: Senin (16/11/2026), Ruang Cakra PN Jepara
– Kuasa Hukum Penggugat: H. Hadi Prayitno, S.H.
– Para Penggugat/Pelawan: Sutikno, Sulikan, Sumarni, Suyitno, Purwanto, Sukram, Mintono, Minto Harjo
Waktu Peristiwa ;
— PT Sumber Arto Satu memegang HGU atas lahan pertanian ±48 ha, dijaminkan ke Bank BNI Des 2023 Warga dilaporkan terkait pemanfaatan lahan & penggusuran tanaman warga.
— HGU dilelang dan dimenangkan oleh PT Subroto Mandiri Bumi Makmur 19 Nov 2025 Putusan MA No. 5047 K/Pdt/2025 — mewajibkan pemegang HGU beri ganti rugi ke penyewa 16 Nov 2026 Petani ajukan gugatan perlawanan ke PN Jepara menolak eksekusi tanpa ganti rugi.
Diminta Para Petani;
✅ Dinyatakan sebagai penyewa beriktikad baik yang berhak perlindungan hukum.
✅ Putusan MA No. 5047 K/Pdt/2025 dikuatkan dan mengikat.
✅ Eksekusi pengosongan dinyatakan tidak sah tanpa penyelesaian hak sewa & ganti rugi.
✅ Pihak pemenang lelang wajib menghormati hak sewa petani sampai putusan terselesaikan.
✅ Seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Terlawan.
“Diputuskan dan ditetapkan agar pemegang Sertifikat HGU memberikan ganti rugi kepada penyewa lahan. Oleh karena itu, kami menolak pelaksanaan eksekusi tanpa adanya penyelesaian hak dan pemberian uang pengganti kepada petani,” kata H. Hadi Prayitno, S.H., Kuasa Hukum Para Petani.
Landasan Hukum & Kebijakan Terkait
– Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi & air dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
– UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA): Tanah mempunyai fungsi sosial.
– PP 20/2021 & PP 48/2025: Penertiban tanah terlantar untuk dimanfaatkan produktif.
– Inpres No. 2 & 3 Tahun 2026: Percepatan swasembada pangan & pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan nasional.
– Putusan MA No. 5047 K/Pdt/2025: Pemegang HGU wajib ganti rugi kepada penyewa lahan.
Persoalan Peralihan hak melalui lelang tidak boleh mengabaikan hak keperdataan penyewa yang telah diakui putusan Mahkamah Agung.
Lahan pertanian juga seharusnya dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, bukan dibiarkan terbengkalai sementara petani yang menggarapnya terancam digusur tanpa kompensasi yang layak.
Perkara masih berproses di PN Jepara. Semoga keadilan berpihak kepada para petani yang telah lama mengusahakan lahan tersebut
(Singgih)
























