YUTELNEWS.com | Melawi, Kalbar – Sejumlah pihak menilai kegiatan bimbingan teknis dan studi banding yang setiap tahun dilakukan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Melawi, keluar daerah, dinilai hanya sebagai modus plesiran pemborosan menghamburkan anggaran dana desa (ADD) uang rakyat.
“Dugaan pelesiran dengan berkedok bimbingan teknis dan studi banding Kades keluar daerah, hanya modus untuk menghamburkan uang rakyat,” ungkap Wakil Ketua LAKI Melawi, Lilik Hidayatullah, di Nanga Pinoh, beberapa waktu lalu.
“Lilik Hidayatullah menambahkan, Karena dari Bimtek dan Studi Banding yang dilakukan para Kades dengan telah menguras ADD itu, apa manfaat bagi kepentingan masyarakat atau kah hanya bermanfaat bagi kepentingan sang Kades dan perangkatnya semata.
“Apalagi anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut sesungguhnya bersumber dari uang rakyat, maka hukumnya wajib untuk di pertanggung jawabkan,” ujarnya kepada Awak Media ini, minggu,27/04/2024.
“Diperkirakan untuk kegiatan bimtek dan study banding Para Kades serta perangkat menguras anggaran dana desa mencapai 3 milyar lebih baru gelombang pertama dan belum gelombang ke dua. Suatu nilai yang fantastis,” imbuhnya.
Berdasarkan data penerbangan gelombang pertama Bimtek ke Bandung provinsi Jawa Barat, pada tanggal 22 April 2024 dengan tujuan Pontianak – Cengkareng ( Jakarta) terdapat sebanyak 257 orang. Bahkan ada 6 orang Camat bersama istri camat ditemukan dalam data rinciannya tersebut.
“257 x 13.000.000 = Rp 3.341.000.000. Baru Gelombang Pertama belum Gelombang ke 2.
Lilik,sapaan akrabnya kembali menyampaikan, semestinya besaran anggaran yang sangat signifikan itu digunakan secara cermat dan berdasarkan asas manfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat, Bukan malah dihambur-hamburkan untuk hal yang kurang bermanfaat,” ucapnya.
Untuk kegiatan Bimtek ini saja setiap Kades menganggarkan 13 juta. “Bisa dibayangkan, bila satu desa saja menyerap anggaran sebesar 13 juta lalu dikalikan dengan 169 desa yang ada di Kabupaten Melawi,” ungkapnya.
Begitu juga informasi dikutip dari salah seorang warga Melawi yang ada dalam komentar WhatsApp Grup SRM, menyebutkan, ”
Studi banding yg di laksanakan kan keluar kota itu bukan program pokok Itu kan hanya arahan atasan untuk kepentingan politik Aja Hasil untuk masyarakat itu tidak ada hanya untuk senang-senang saja Selama ini Laporan SPJ. Pengelolaan ADD masih amburadul Malahan yg membuat SPJ kalau tidak BPMPD ya INSPEKTORAT Selama ini saudi banding Desa tidak ada perkembang yg lebih baik.
Kantor Desa juga ada yang jarang buka bahkan Perangkat juga kebanyakan kerja keluar Daerah karena gajih sdh habis di kredit Bumdes nya rata2 Hanya cerita Ada perangkat yg Desa yg kerja ganda Di Desa jadi Perangkat di perusahaan kerja sebagai kariawan Jadi banyak kerja di perusahaan.Sehingga kantor Desa jarang buka Sedangkan Honor perangkat Desa lebih besar dari Honor Daerah Tapi mereka aktip masuk kantor Coba kalau mau bagus undang tim yg di perlukan dari pusat datang kan ke Kabupaten jadi hemat Biaya BIMTEK di Laksanakan Di Kabupaten semua perangkat BPD bisa ikut pelatihan Itu baru ada pungsi Ini Bimtek studi banding jauh-jauh Hasil selama ini tak ada Ini program akal akalan aja Dari Pemda,” tutulnya.
Kadis BPMPD Kabupaten Melawi Hasan, belum menjawab sampai berita ini disansirkan kemeja radaksi.
(Musa /Korwil Kalbar)
