Petani Penyewa Lahan HGU di Jepara Tolak Eksekusi Tanpa Ganti Rugi, Perkara Bergulir di PN Jepara

JEPARA | YUTELNEWS.COM – Sengketa lahan pertanian berstatus Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kembali menjadi perhatian. Delapan petani penyewa dan penggarap lahan menyatakan menolak pelaksanaan eksekusi objek sengketa apabila hak keperdataan mereka belum diselesaikan, termasuk persoalan uang pengganti sebagaimana yang mereka perjuangkan melalui jalur hukum.

Perlawanan tersebut kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jepara melalui perkara Nomor 56/Pdt.Bth/2026/PN Jpa dengan klasifikasi perkara penyalahgunaan hak.

Kuasa hukum delapan petani, Advokat H. Hadi Prayitno, S.H., menghadiri sidang penetapan kembali hari persidangan di Ruang Cakra PN Jepara, Senin (16/11/2026).

Delapan petani yang bertindak sebagai Penggugat atau Pelawan masing-masing adalah Sutikno, Sulikan, Sumarni, Suyitno, Purwanto, Sukram, Mintono, dan Minto Harjo.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jepara, gugatan perlawanan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak, antara lain PT Subroto Mandiri Bumi Makmur, Renita Wibisono, Suharto, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta unit terkait, Kementerian Keuangan melalui DJKN dan KPKNL Semarang, Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, serta Kepolisian RI melalui Polda Jawa Tengah dan Polres Jepara.

Petani Minta Hak Sewa Mendapat Perlindungan Hukum

Dalam gugatan perlawanan tersebut, para petani meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan mereka serta menyatakan bahwa para Pelawan merupakan penyewa lahan yang beriktikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum.

Mereka juga meminta agar pelaksanaan eksekusi atau rencana pengosongan objek sengketa yang diajukan pihak pemenang lelang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, para Pelawan memohon agar pelaksanaan eksekusi tidak mengabaikan hak-hak sewa yang mereka klaim masih melekat dan perlu mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Mereka turut meminta pihak-pihak terkait, termasuk pemegang hak hasil lelang, menghormati serta menjamin hak para petani sesuai putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam petitum subsidair, para Pelawan menyerahkan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Berawal dari Peralihan HGU PT Sumber Arto Satu

Dalam keterangan persnya, Hadi Prayitno menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari aktivitas usaha PT Sumber Arto Satu atau PT Sumber Arto I yang memiliki lahan berstatus HGU untuk kegiatan agribisnis di wilayah Desa Keling, Kaligarang, dan Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Menurut Hadi, persoalan semakin berkembang setelah terjadi penertiban tanaman milik warga di atas lahan seluas kurang lebih 48 hektare pada Desember 2023.

Ia menerangkan, sertifikat HGU atas nama PT Sumber Arto Satu yang disebut menjadi agunan kredit di Bank BNI kemudian dilelang melalui mekanisme eksekusi jaminan utang atau Hak Tanggungan.

Dalam proses tersebut, lelang dimenangkan oleh PT Subroto Mandiri Bumi Makmur yang beralamat di Jalan Pamularsih Nomor 74, Semarang, Jawa Tengah.

Hadi menyebut Renita Wibisono merupakan Direktur Utama atau CEO PT Sumber Arto Satu. Sementara itu, peralihan hak atas lahan melalui mekanisme lelang tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan hubungan keperdataan dengan para petani yang sebelumnya menyewa dan menggarap lahan.

Menurutnya, keberadaan petani yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut harus menjadi perhatian dalam proses peralihan penguasaan maupun pelaksanaan eksekusi.

Ia juga menyinggung masa perpanjangan HGU selama 25 tahun yang menurut keterangannya menyisakan sekitar dua tahun pada periode 2024–2026.

Hadi menegaskan bahwa proses peralihan hak melalui lelang dan persoalan hak penyewa merupakan aspek hukum yang perlu diperiksa secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kuasa Hukum Rujuk Putusan Mahkamah Agung

Dalam memperjuangkan kepentingan para petani, Hadi juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5047 K/Pdt/2025 tanggal 19 November 2025 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/PDT/2025/PT SMG tanggal 24 April 2025 dan putusan PN Jepara tanggal 13 Februari 2025.

Menurut Hadi, putusan tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi pihaknya dalam memperjuangkan hak para penyewa lahan, khususnya terkait persoalan ganti rugi.

“Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan dan penetapan terkait kewajiban pemberian ganti rugi kepada penyewa lahan. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum para Penggugat atau Pelawan menolak pelaksanaan eksekusi lahan oleh PN Jepara tanpa adanya penyelesaian hak dan pemberian uang pengganti kepada petani,” tegas Hadi.

Ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan serta tidak mengabaikan hak-hak keperdataan masyarakat yang selama ini menyewa dan menggarap lahan.

Menurutnya, peralihan hak melalui lelang tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan persoalan hukum yang masih dipersoalkan oleh para petani melalui gugatan perlawanan.

Soroti Pemanfaatan Lahan dan Ketahanan Pangan

Selain persoalan hak sewa, Hadi turut menyoroti pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Keling yang menurutnya perlu diarahkan untuk kegiatan produktif.

Ia berharap lahan yang memiliki potensi pertanian tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Hadi mengaitkan persoalan tersebut dengan arah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada pangan.

Ia juga menyinggung sejumlah regulasi pemerintah tahun 2026, antara lain Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang berkaitan dengan percepatan ketahanan dan swasembada pangan.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan mengenai penertiban kawasan dan tanah terlantar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 dan PP Nomor 48 Tahun 2025.

Menurutnya, pengelolaan tanah perlu memperhatikan fungsi sosial, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat luas.

Ia menilai penyelesaian persoalan agraria tidak cukup hanya melihat aspek administratif kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.

Mengingatkan Amanat Pasal 33 UUD 1945

Hadi juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya mengenai kewenangan negara dalam mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria.

Menurut Hadi, kepastian hukum dalam pengelolaan tanah harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat serta fungsi sosial tanah.

Ia berharap majelis hakim PN Jepara dapat mempertimbangkan seluruh aspek hukum, termasuk putusan pengadilan sebelumnya, kedudukan para petani penyewa, dan dampak sosial ekonomi apabila eksekusi dilaksanakan sebelum persoalan hak mereka memperoleh penyelesaian.

Menunggu Kepastian Hukum di PN Jepara

Hingga berita ini disusun, perkara perlawanan Nomor 56/Pdt.Bth/2026/PN Jpa masih dalam proses persidangan di PN Jepara.

Dengan demikian, permintaan perlindungan hak sewa, keberatan terhadap rencana eksekusi, serta tuntutan uang pengganti yang diajukan delapan petani masih harus diuji dan diputus melalui proses peradilan.

Pemberitaan ini memuat keterangan dari pihak kuasa hukum para Pelawan. Penjelasan dari PT Subroto Mandiri Bumi Makmur, Bank BNI, pihak-pihak terkait lainnya, serta PN Jepara mengenai status permohonan dan rencana pelaksanaan eksekusi masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.

YUTELNEWS.COM – Lugas, Berwibawa dan Menarik.

Singgih Purwanto / Redaksi

Posting Terkait

JANGAN LEWATKAN

NEWS FEED