Christy Lemon SM Tanggapi Pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang: Jangan Sembarangan Melabeli Media dengan Istilah Bodrex

BATAM – Pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang yang menyebut media yang belum terdaftar di Dewan Pers sebagai media bodrex menuai sorotan dan tanggapan dari sejumlah kalangan insan pers di Kota Batam.

Salah satu tanggapan datang dari Christy Lemon SM, Pimpinan Perusahaan Tabloid Skandal dan ImigrasiOne.id. Ia menyayangkan penggunaan istilah yang dinilai berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap perusahaan pers maupun wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut Christy, persoalan administrasi dan status verifikasi perusahaan pers di Dewan Pers perlu dipahami secara proporsional. Status belum terverifikasi tidak semestinya secara otomatis dijadikan alasan untuk memberikan label negatif terhadap suatu media ataupun merendahkan profesi wartawan.

“Jangan mudah memberikan label bodrex kepada media hanya karena belum terverifikasi di Dewan Pers. Kita harus bisa membedakan persoalan administrasi perusahaan pers dengan tindakan oknum yang mungkin menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan tertentu,” tegas Christy.

VERIFIKASI DEWAN PERS BUKAN ALASAN MENDISKREDITKAN INSAN PERS

Christy menjelaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum utama dalam menjalankan kehidupan pers nasional.

Ia menilai, verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers merupakan salah satu upaya mendorong peningkatan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas perusahaan pers.

Namun demikian, menurutnya, status belum terverifikasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa sebuah media merupakan media ilegal atau wartawannya tidak memiliki kapasitas menjalankan kegiatan jurnalistik.

“Apabila ditemukan oknum yang melakukan tindakan melanggar hukum, silakan diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi jangan sampai tindakan segelintir oknum digeneralisasi dan berdampak pada seluruh insan pers,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Pers memiliki fungsi menyampaikan informasi, memberikan pendidikan, serta menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

HUBUNGAN POLISI DAN PERS HARUS DIBANGUN DENGAN SALING MENGHORMATI

Lebih lanjut, Christy menegaskan bahwa hubungan antara aparat penegak hukum dan insan pers semestinya dibangun melalui komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta sikap saling menghormati sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta, sedangkan kepolisian berkewajiban memberikan pelayanan dan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia berharap pihak Polresta Barelang dapat memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik berkepanjangan di kalangan insan pers.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa wartawan dari media yang belum terverifikasi Dewan Pers tidak berhak menjalankan kegiatan jurnalistik. Yang perlu kita dorong bersama adalah profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, bukan saling memberikan stigma,” tambahnya.

MEDIA DITUNTUT PROFESIONAL, APARAT DIMINTA PROPORSIONAL

Sebagai pimpinan perusahaan media, Christy Lemon SM juga mengajak seluruh perusahaan pers untuk terus melakukan pembenahan internal, mulai dari kelengkapan administrasi perusahaan, penguatan struktur redaksi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga penerapan standar jurnalistik yang profesional.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap media maupun wartawan harus disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan, mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pers bukan musuh aparat penegak hukum. Pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, mari kita bangun hubungan yang sehat dan profesional. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, gunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan memberikan label yang berpotensi merendahkan profesi jurnalistik,” ungkapnya.

Christy berharap polemik ini dapat menjadi momentum bagi perusahaan pers dan aparat penegak hukum untuk memperkuat komunikasi serta membangun pemahaman bersama mengenai kedudukan dan fungsi pers dalam negara demokrasi.

Sebab, pers yang profesional harus menjunjung tinggi independensi, integritas, dan tanggung jawab. Begitu pula aparat penegak hukum diharapkan senantiasa mengedepankan sikap proporsional dan menghormati kebebasan pers yang dijamin undang-undang. /Rls/Red

Posting Terkait

JANGAN LEWATKAN

NEWS FEED