YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Bandung Barat, Tati Supriati Irawan, S.Sos, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (11/10/2025).
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman kantor desa. Program ini merupakan kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Dorong Pembangunan Desa dan Ketahanan Pangan
Dalam keterangannya, Tati Supriati menegaskan bahwa kehadirannya di Desa Mekarjaya merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk memastikan jalannya penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Saya hadir di Desa Mekarjaya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendengar langsung kebutuhan warga dan memastikan anggaran desa digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan Gerakan Pangan Murah menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sekitar Rp50.000 per paket. Ini tentu sangat membantu masyarakat, sekaligus menstabilkan harga pangan di pasaran,” lanjutnya.
Menurut Tati, perhatian pemerintah provinsi terhadap desa-desa di Bandung Barat harus terus ditingkatkan, tidak hanya di sektor sosial tetapi juga di bidang ekonomi dan ketahanan pangan. Ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses kali ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi melalui dinas terkait.
“Saya akan terus mendorong agar desa-desa di Bandung Barat, termasuk Mekarjaya, mendapat perhatian lebih. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di desa, mulai dari pertanian, peternakan, hingga UMKM. Pemerintah provinsi perlu hadir untuk membantu mengoptimalkan potensi tersebut,” tegasnya.
Apresiasi Pemerintah Desa
Sementara itu, Kepala Desa Mekarjaya, Obar Sobarna, S.IP, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kehadiran anggota DPRD Provinsi ke desanya. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan momentum berharga yang diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat Desa Mekarjaya.
“Sejak saya menjabat kepala desa pada tahun 2019, baru kali ini Desa Mekarjaya kedatangan langsung anggota DPRD Provinsi. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Kami berharap ke depan Ibu Dewan terus sehat, semangat, dan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Bandung Barat,” ungkap Obar.
Ia menambahkan, masyarakat sangat antusias dengan kegiatan reses sekaligus Gerakan Pangan Murah karena memberikan manfaat langsung. Selain bisa menyampaikan aspirasi, warga juga dapat membeli bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar.
“Kegiatan ini sangat membantu masyarakat, apalagi di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih fluktuatif. Kami juga berharap hasil dari reses ini benar-benar bisa diakomodasi di tingkat provinsi,” tambahnya.
Menampung Aspirasi di 54 Desa
Dari total 165 desa di Kabupaten Bandung Barat, Tati Supriati Irawan mengungkapkan bahwa dirinya telah menyambangi 54 desa untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, setiap desa memiliki persoalan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dilakukan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
“Saya akan terus turun ke lapangan agar bisa mengetahui secara langsung kondisi masyarakat. Aspirasi dari desa menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan di tingkat provinsi, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan,” katanya.
Sinergi Pemerintah dan Legislatif
Kegiatan reses di Desa Mekarjaya ini sekaligus menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi, legislatif, dan pemerintah desa. Melalui pendekatan yang partisipatif, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dengan adanya Gerakan Pangan Murah, masyarakat mendapatkan bantuan nyata dalam menghadapi kenaikan harga pangan, sementara forum reses menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga desa.
Kegiatan tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab antara warga dan anggota dewan, serta pembagian paket pangan murah yang disambut gembira oleh masyarakat.
Cunarya
