Yutelnews.com – Banda Aceh
“Penanganannya lambat, sangat lambat. Sampai saat ini masih ada kita dengar daerah yang terisolir dan masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan,” ungkap Wali Nanggroe.Sabtu.13.12.2025
Dirinya juga mengaku geram ketika mengetahui helikopter yang dikirim ke Aceh untuk menangani bencana, hanya sekitar empat unit. Padahal, menurut Wali Nanggroe, Aceh membutuhkan puluhan pengerahan heli, termasuk untuk menangani bencana di Sumut dan Sumbar.
Wali Nanggroe mengatakan dirinya telah menghubungi dan dihubungi sejumlah pihak negara luar, seperti Tiongkok, Singapore, Rusia, hingga Uni Emirat Arab terkait bantuan untuk penanganan bencana di Aceh. Namun, bantuan untuk belum bisa direalisasikan dikarenakan Pemerintah Pusat hingga kini belum meningkatkan status bencana di tiga provinsi ini sebagai bencana nasional.
“Jadi mereka belum bisa masuk, karena pemerintah pusat belum membuka “pintu”. Yang bisa masuk bantuan ke Aceh dari negara luar itu cuma dari konsulat atau kedutaan yang sudah ada di dalam Indonesia, itu bantuannya terbatas,” ujar Wali nanggroe. “Padahal negara-begara tetangga terdekat sudah banyak yang bersiap membantu Aceh, tapi tidak dibuka “pintu”, dengan Rusia juga kami sudah kontak (telpon),” tambah Wali.
Wali Nanggroe juga mengaku heran ketika dua kali Presiden Prabowo Subianto ke Aceh hanya berkunjung ke wilayah yang tidak terlalu para terdampak bencana. Dirinya juga mengatakan tidak ada pihak manapun yang memberi tahu kunjungan presiden ke Aceh.
“Ada staf saya tanya nggak diundang dampingi Presiden di Aceh?, saya bilang saya tidak ada kabar apa-apa. saya tidak diberi tahu kedatangan Presiden ke Aceh. Dua kali datang, dua kali tidak ada kabar,” sebut tokoh Aceh yang menandatangani perjanjian damai Aceh di Helsinki ini.
“Berkunjungnya juga ke daerah yang tidak terlalu parah. Mungkin beliau (Presiden) tidak salah, tetapi bawahannya salah memberi masukan, sehingga kunjungan dan penanganannya lambat,” tambah Wali Nanggroe.
“Jadi Aceh bisa berhubungan langsung dengan luar negeri. Hanya saja, Aceh tidak bisa membuka hubungan diplomatik formal, seperti membuka kedutaan. Kalau ekonomi, pendidikan dan kebudayaan termasuk kemanusiaan dan lingkungan itu boleh. Kami juga sudah melakukannya, dengan menjalin kerja sama pendidikan dengan Singapore dan Rusia, dimana Aceh bekerja sama dengan berbagai universitas di sana. Itu juga didampingi KBRI dan atas nama Indonesia,” jelas Wali Nanggroe.
“Maka, terkait bantuan hibah luar negeri dan bantuan kemanusiaan itu boleh, terutama untuk bencana, karena Aceh memiliki kewenangan, namun tetap sepengetahuan Pemerintah Pusat. Terkait mekanismenya bagaimana, tinggal dilakukan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dengan Pemerintah Pusat, terkait pihak luar yang ingin membantu Aceh,” tambah Wali Nanggroe.
“Jika tidak percaya ini diperbolehkan, silakan tanya ke Uni Eropa. Ujung-ujungnya nanti duduk di meja runding lagi,” tambah Wali lagi.
wasalam.
husaini. rambo
Pasca Bencana di Banda Aceh Terlihat Bantuan dari Pemerintah Sangat Lambat
