Penulis: Edison Mendrofa

Pelalawan – yutelnews.com ||
Praktek pembalakan liar di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan dan teluk Meranti kian merajalela namun penegakan hukum belum melakukan secara maksimal dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian Polda Riau dan Gakkum LHK seksi II wilayah Sumatera Riau di pertanyakan, kamis 12/02/2026.

Ketika awak media mengkonfirmasi kepada pihak BKSDA provinsi Riau melalui kepala Resort Kerumutan Tengah lewat via WhatsApp selama tiga hari berturut turut terkait kuat dugaan adanya aktivitas praktek pembalakan liar di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan Sehat Nasution bungkam ada apa dengan kepala Resort Kerumutan Tengah kuat dugaan kepala Resort Kerumutan Tengah tutup mata dan diduga kuat melakukan pembiaran aktivitas praktek pembalakan liar di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan kabupaten pelalawan provinsi Riau.

Publik mendesak pemerintah melalui kementerian LHK dan BKSDA provinsi Riau agar mengevaluasi dan copot kepala Resort Kerumutan Tengah dan petugas lain nya karena diduga kuat kepala Resort Kerumutan Tengah dan petugas lainnya tutup mata terkait pembalakan liar di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan selama ini.

Hal ini memantik kekecewaan publik dalam ketegasan BKSDA dan Gakkum LHK khususnya resort kerumutan tengah diduga kuat selama bertahun-tahun belum ada tindakan tegas untuk memberantas pembalakan liar di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan selama ini di mana wilah tersebut wilayah kerja resort kerumutan tengah untuk melakukan pengawasan, namun sebaliknya terkesan tutup mata dan tanpa ada tindakan tegas yang dilakukan untuk memberantas pembalakan liar di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa dan malah melakukan pembiaran dan terkesan tutup mata ada apa dengan Resort Kerumutan Tengah….?

Diminta ketegasan aparat penegak hukum khususnya kepolisian Polda Riau dan Gakkum LHK untuk memberantas segala tindak kejahatan lingkungan baik itu pembalakan liar dan pertambangan Ilegal terkhusus kejahatan pembalakan liar di kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa dan hutan kawasan lainnya di wilayah provinsi Riau.

Terkait pemberitaan ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak pihak yang terkait pemberitaan ini redaksi membuka ruang bagi yang terkait pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi.|| TIM

Nias Selatan – YUTELNEWS.com
Polres Nias Selatan melakukan Reaksi Cepat penanganan bencana Banjir di Jalan Umum Saonigeho Km 3 dan Km 1 Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan (11/02/2026).

Upaya ini merupakan Reaksi Cepat Polres Nias Selatan dan Kemanusiaan untuk Memastikan Masyarakat tetap merasa aman dan baik. Melalui ini Polres Nias Selatan Memberikan Kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat.

Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulayana Sunarya, S.I.K., M,H menegaskan bahwa Polres Nias Selatan bergerak cepat sebagai bentuk kehadiran Negara dalam kondisi darurat. Ia menyampaikan bahwa Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk membantu masyarakat dalam penanganan Bencana Alam Yang ada di jajaran.

Hari ini, ketika akses jalan di wilayah Nias Selatan Terjadi Banjir serta cuaca berubah-ubah, Polres Nias Selatan langung ke lokasi untuk membantu masyarakat dan memastikan masyarakat aman serta menghidari hal-hal yang tidak diinginkan. Ujar AKBP Ferry

Salah Seorang warga mengungkapkan rasa syukurnya setelah Polres Nias Selatan Melakukan reaksi cepat bantuan tersebut. “Kami terputus sejak banjir besar itu. Bantuan Polri dalam menangani benar-benar sangat membantu kami,” ujarnya.

AKBP Ferry menegaskan kami dari kepolisian akan memberikan bantuan dan pelayanan yang terbaik untuk masyarkat, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Selain untuk masyarakat, sebagian bantuan juga diperuntukkan memperkuat operasional kepolisian di lapangan yang berjibaku membantu evakuasi dan penanganan bencana.

(HUMAS POLRES NIAS SELATAN)

Pekanbaru – yutelnews.com ||
Baru hitungan hari Polda Riau mengamankan dua unit mobil pengangkut kayu olahan diduga hasil pembalakan liar di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa Kerumutan kabupaten Pelalawan provinsi Riau,kini Beroperasi kembali , Senin 09/02/2026.

Berdasarkan hasil pantauan dan investigasi awak media ,serta laporan dan informasi yang di berikan warga , yang tidak mau di sebutkan namanya Minggu 08 Februari 2026 terpantau Camera awak media 2 yg unit mobil Coldiesel Berwarna kuning dan satu unit mobil Toyota Dutro kepala merah keluar dari pelabuhan Dusun Satu Kapau Kerumutan, diduga kuat bermuatan kayu olahan ilegal logging diduga hasil pembalakan liar di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa Kerumutan.

Tak sampai hanya di situ awak media coba menelusuri aliran sungai Kerumutan, tampak tumpukan kayu sudah siap di tarik dan akan di bawa ke tepi Pelabuhan Dusun Satu Kapau Kerumutan dan diduga kuat akan di muat di malam hari nya.

Dalam hal ini publik Mendesak agar aparat penegak hukum khususnya Polda Riau dan Gakkum LHK Sumatera Seksi Dua Wilayah Riau untuk menindak tegas pembalakan liar di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa Kerumutan dan teluk Meranti.

Jangan biarkan perusak hutan dan lingkungan Merajalela dan membabat hutan konservasi suaka margasatwa Kerumutan dan teluk Meranti.

Publik meminta keseriusan dari aparat penegak hukum baik Polda Riau dan Gakkum LHK Sumatera Seksi II wilayah Riau untuk tangkap Bos Cukong dan pemodal pelaku pembalakan liar di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa Kerumutan dan teluk Meranti.

Negara tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan lingkungan demi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Karena hutan bukan hanya tempat hidupnya satwa akan tetapi harapan bagi masa depan alam dan manusia, jika hutan rusak sama hal nya merusak ekosistem hutan dan lingkungan.

Terkait pemberitaan ini belum ada klarifikasi resmi yang terkait pemberitaan ini, redaksi membuka ruang untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan ini.|| TIM

Yutelnews.com — Pekanbaru, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru kembali teguhkan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Tahun 2026, Senin (9/2).

Bertempat di Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru, kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan diikuti seluruh pejabat struktural dan jajaran pegawai. Penandatanganan komitmen bersama ini merupakan bentuk keseriusan seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Pekanbaru, Yuniarto, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas selaras dengan implementasi 15 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026, yang wajib dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran.

“Penandatanganan komitmen ini merupakan langkah konkret dalam mendukung 15 Program Akselerasi Kemenimipas Tahun 2026. Salah satu fokus utama yang harus kita laksanakan dengan tegas adalah pemberantasan peredaran handphone ilegal dan narkoba di dalam lapas. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran tersebut,” tegas Yuniarto.

Lebih lanjut, Yuniarto, menekankan bahwa pemberantasan handphone dan narkoba merupakan bagian penting dalam membangun Zona Integritas, sekaligus upaya menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Seluruh petugas harus memiliki integritas dan komitmen yang sama. Pengawasan harus diperketat, aturan ditegakkan, dan pelayanan tetap berjalan secara profesional. Dengan komitmen bersama, kita optimis dapat mewujudkan Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang bersih, aman, dan berintegritas,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan Kemenimipas, khususnya dalam pelaksanaan 15 Program Akselerasi Tahun 2026, serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
(Desi Kabiro)

Yutelnews.com, Makasar – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menyatakan komitmen teguh untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal transformasi hukum nasional melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Makassar, Jumat (6/2/2026), jajaran Adhyaksa Sulawesi Selatan memaparkan capaian strategis sekaligus tantangan krusial yang dihadapi institusi di tengah transisi paradigma hukum dari retributif menuju keadilan korektif dan restoratif.


Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan bahwa penegakan hukum di wilayahnya kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi pada pemulihan keadaan dan harmoni sosial.


“Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil menggeser orientasi penegakan hukum dari semata-mata pemidanaan (retributif) menjadi pemulihan keadaan (restoratif), yang dibuktikan dengan pelaksanaan Restorative Justice yang kini tervalidasi melalui penetapan pengadilan,” tegas Didik Farkhan.


Hingga Januari 2026, Kejati Sulsel telah mengekspose 12 perkara melalui mekanisme Restorative Justice, dengan 11 perkara berhasil disetujui. Sebagai langkah progresif menyambut KUHP baru, Kejati Sulsel juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan terkait penerapan pidana kerja sosial (Social Service Order) guna mengatasi kepadatan lembaga pemasyarakatan (overcrowding).


Kejati Sulsel juga melaporkan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menjadi sorotan publik. Didik Farkhan mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan masif dalam kasus pengadaan bibit nanas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.


“Dalam kasus bibit nanas, ada mark-up. Kendala kita soal kerugian negara karena di BPK tidak ada temuan, sehingga kami meminta perhitungan kerugian negara di BPKP,” jelas Kajati Sulsel dalam forum tersebut.


Selain itu, integritas internal tetap menjadi prioritas. Kejati Sulsel tidak segan mempidanakan aparatnya yang menyimpang, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus korupsi Dana ZIS BAZNAS Enrekang yang menjerat mantan pejabat kejaksaan setempat.


*Dukungan Politik dan Pengawasan dari Komisi III DPR RI*


Paparan Kejati Sulsel mendapat apresiasi dan dukungan kuat dari anggota Komisi III DPR RI. Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (F-PAN) menyatakan dukungannya agar Kejaksaan tetap berani membongkar kasus-kasus besar meskipun melibatkan pihak berpengaruh.


“Saya berharap Kajati dan jajaran, termasuk Aspidsus yang punya integritas dan pengalaman membongkar kasus besar, ini dibongkar. Siapapun di belakangnya, jangan mau ada intervensi, kita dukung penuh tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ujar Sarifuddin Sudding.


Dukungan senada disampaikan oleh Rudianto Lallo, S.H., M.H. (F-P. NasDem) yang menekankan pentingnya kualitas penanganan perkara korupsi daripada sekadar mengejar kuantitas.


“Silakan jalan soal pemberantasan korupsi, kami di Komisi III bersama bapak. Tapi jangan mengejar kuantitas tapi kualitas nol. Saya tekankan kualitas kasus yang ditangani dengan kerugian negaranya besar,” kata Rudianto Lallo.


Sementara itu, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H. (F-PDI Perjuangan) mengapresiasi masukan teknis Kejati Sulsel terkait kendala implementasi KUHAP baru dan berjanji akan menjadikannya bahan pembahasan di tingkat pusat.


Menutup sesi tersebut, Kejati Sulsel memohon dukungan politik anggaran dari Komisi III DPR RI agar penegakan hukum di Sulawesi Selatan dapat tetap berjalan optimal demi mewujudkan kepastian hukum yang humanis dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.(abu Algifari)

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan kepemilikan lahan yang ditempati ratusan rumah yang belum jelas kepemilikannya di atas tanah PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) dan Perkebunan di Desa Tarumajaya dan Desa Cilembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Hal ini dikatakan Bupati Dadang Supriatna saat melaksanakan Jumat Keliling atau Jumling di Masjid Jami Al Ikhlas Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Jumat (6/2/2026).

Di Desa Tarumajaya, yaitu sebanyak 900 rumah di atas tanah PPTKH dan sebanyak 300 rumah di atas tanah Perkebunan. Sedangkan di Desa Cikembang sebanyak 800 rumah yang berada di kawasan tanah Perkebunan.

“Insya Allah se-Kecamatan Kertasari akan saya perjuangkan supaya menjadi hak milik. Minta bantuannya ke LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) Provinsi Jawa Barat. Insya Allah sekuat tenaga akan saya perjuangkan, supaya masyarakat di Desa Tarumajaya dan Desa Cikembang Kecamatan Kertasari memiliki kepastian hukum,” Bupati Dadang Supriatna.

Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna berharap tempat atau rumah yang ditempati oleh masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya masyarakat Kertasari menjadi keberkahan. Apalagi sebelumnya Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia serta Menteri Kehutanan Republik Indonesia sudah melakukan survei ke kawasan Kertasari.

“Mudah-mudahan tempat ini menjadi keberkahan warga masyarakat Kabupaten Bandung khususnya, umumnya masyarakat Jawa Barat karena pusat air Sungai Citarum ada di kawasan Kertasari. Saya sudah mengontrolnya, insya Allah sumber air Citarum akan dipermanenkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kertasari dan sekitarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bandung beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung melaksanakan Jumling dalam rangka mendekatkan silaturahmi dengan para jamaah maupun masyarakat sekitar.

Sebelum melaksanakan Jumling, Bupati Bandung bersama Assekbang, Distan, DLH, Diskop UKM, Disparekraf, Disperkimtan, Diskominfo, Bagian SDA, Bagian Perekonomian, dan Camat Kertasari melaksanakan kegiatan monitoring dan cek lokasi potensi daerah Kabupaten Bandung di wilayah Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari.

Hadir juga jajaran Forkopimcam Kertasari, Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang merupakan tokoh agama setempat KH. Wawan Sofwan juga turut hadir dalam Jumling tersebut.

Bupati Bandung mengajak para jamaah salat Jumat untuk memanjatkan doa semoga menjadi keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Di hadapan masyarakat, Kang DS menyampaikan program guru ngaji dengan anggaran Rp109 miliar per tahun dengan melibatkan sekitar 16.400 guru ngaji di Kabupaten Bandung.

“Program guru ngaji akan tetap dipertahankan. Termasuk ribuan marbot masjid yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bandung,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Bedas mensosialisasikan program magrib wajib mengaji di lingkungan masjid maupun madrasah, dan program isya wajib belajar. Untuk itu, ia meminta bantuan kepada para orang tua maupun tokoh masyarakat untuk sama-sama anak-anaknya membiasakan diri melaksanakan magrib mengaji.

“Kami berharap program magrib mengaji ini didukung oleh para tokoh masyarakat maupun para orang tua. Ayo kita membiasakan diri melaksanakan magrib mengaji di masjid dan madrasah. Berharap bisa melahirkan anak-anak bangsa berkarakter dan berakhlakul karimah,” ajaknya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini berharap kepada para orang tua untuk membatasi anak-anaknya penggunaan handphone pada waktu isya atau malam, supaya handphonenya disimpan dan membiasakan diri belajar.

Tak hanya itu, Bupati Bandung menyampaikan program Besti atau Beasiswa Ti Bupati yang setiap tahun kuotanya terus meningkat. Dari semula 80 mahasiswa dan sekarang sudah mencapai 250 mahasiswa.

“Ini untuk anak atau siswa berprestasi yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi, baik anak para petani, anak para ustadz maupun anak para kiai, yang secara ekonomi terutama para orang tua yang belum mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga Bupati Bandung mengeluarkan program Besti atau Beasiswa Ti Bupati,” tuturnya.

Menurutnya, program Besti ini sudah berjalan selama empat tahun, dan sudah ada yang sudah lulus. Ia berharap program ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Lebih lanjut Kang DS mengungkapkan bahwa pada periode pertama kepemimpinannya jadi Bupati Bandung, selama 3,5 tahun sudah menyelesaikan 29.327 unit rumah pada program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni).

“Setelah saya hitung dengan Disperkimtan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), ternyata masih menyisakan sekitar 15.000-an rumah (rutilahu) lagi. Termasuk di Kecamatan Kertasari. Namun di Kecamatan Kertasari, posisi tanahnya itu variatif, ada yang menempati tanah milik, tanah carik, tanah milik perkebunan, dan tanah milik kehutanan,” ungkapnya.

Kang DS juga mengajak masyarakat untuk mensukseskan program MBG (Makan Bergizi Gratis), program pertanian swasembada pangan, dan program berkelanjutan lainnya.

Dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Kang DS mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan, mohon maaf lahir dan bathin.

“Kita semua berharap bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kalayan sempurna dan diterima oleh Allah SWT. Aamiin yra,” katanya.***


Yans.

KUANTANSINGINGI,– YUTELNEWS.Com/ Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Keselamatan Lancang Kuning Tahun 2026, Polres Kuantan Singingi melaksanakan kegiatan Penegakan dan Penertiban Disiplin (Gaktiplin) berupa pengecekan kelengkapan kendaraan bermotor (Ranmor) milik personel Polres Kuansing, Selasa (03/02/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Mapolres Kuansing. Giat ini dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Kuansing bersama Sie Propam Polres Kuansing, dan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Kuansing AKP Siswoyo, S.H., didampingi Kanit Paminal Polres Kuansing AIPDA Rizqa Al Amin, S.H., bersama anggota.

Adapun pengecekan meliputi kelengkapan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK, penggunaan helm berstandar SNI, kondisi fisik kendaraan, kelengkapan standar kendaraan bermotor, serta kepatuhan personel terhadap aturan lalu lintas.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas AKP Siswoyo, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan Gaktiplin ini merupakan bentuk komitmen Polres Kuansing dalam menegakkan disiplin internal guna menjadi teladan bagi masyarakat.

“Penegakan disiplin harus dimulai dari diri kita sendiri. Personel Polri wajib menjadi contoh yang baik dalam berlalu lintas sebelum mengajak dan menertibkan masyarakat,” tegas Kapolres Kuansing melalui Kasat Lantas.

Lebih lanjut, AKP Siswoyo menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan internal agar seluruh personel senantiasa mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan di jalan raya.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis. Apabila ditemukan pelanggaran ringan, diberikan teguran dan pembinaan agar tidak terulang kembali,” jelasnya.

Kegiatan Gaktiplin ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Kuansing dalam mendukung keberhasilan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, disiplin, dan budaya tertib berlalu lintas, baik di kalangan personel Polri maupun masyarakat.

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif, serta mendapat respons positif dari personel yang mengikuti pengecekan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Kuansing semakin disiplin, profesional, dan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.[]


(TIM)

Namohalu Esiwa, Yutelnews.com Kepulauan Nias ||
Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega A.Pi., M.Si Launching MBG di Kecamatan Namohalo Esiwa yang dimulai dari Kantor SPPG Namohalu Esiwa dan SMP Negeri 5 Namohalu Esiwa, Hari Senin 02/02/2026.

Dalam laporan Kepala SPPG Namohalu Esiwa menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG ini sangat bertumpu dengan ketersediaan dari mitra yg bekerjasama, sehingga launching MBG di Namohalu Esiwa baru bisa dilaksanakan pada saat ini.
Program MBG ini bertujuan untuk pencegahan stanting dan juga menggerakkan ekonomi lokal sehingga terwujudnya generasi sehat dan berdaya saing. SPPG Namohalu Esiwa dibentuk dan bekerja sama dengan Yayasan Nias Cares Development, dan saat ini sebanyak 667 siswa penerima manfaat dan ditargetkan sebanyak 1200 penerima yg dimulai dari siswa, guru, tenaga pendidik.

“Ucap pada Laporan Sekda Kab. Nias Utara Bazatulo Zebua, SE, M.Ec.Dev sekaligus Kepala Satgas MBG di Kabupaten Nias Utara menyampaikan kata sambutan bahwa rasa syukur atas terlaksananya Launching MBG ini, kita berharap dengan bertambahnya jumlah SPPG ini semoga diiringi dengan peningkatan jumlah dan peningkatan layanan bagi penerima manfaat. Dan tentu adanya kerjasama yang baik seluruh pihak untuk keberlanjutan program ini.

“Pada arahan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, A.Pi., M.Si menyampaikan selamat kepada SPPG Namohalu Esiwa yang telah melaksanakan Launching Makanan Bergizi Gratis (MBG) semoga ini menjadi awal baik yang dapat meningkatkan pemenuhan gizi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan pelaku UMKM.

“Akhir penyampaian Wakil Bupati juga berharap kepada pengelola dapur dapat bekerja dengan disiplin serta menjaga kualitas makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Awak media menemui Kepala sekolah SD Negeri Berua Ucornius Harefa S.Pd menyampaikan bahwa kami Apresiasi Program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan sukses dan berkesinambungan MBG, kita menjaga kesehatan supaya anak-anak kita menjadi Generasi emas kedepan.

Turut hadir pada acara ini Wakil Bupati Nias Utara, Sekda Nias Utara, Kepala OPD dan ASN Lingkup Pemda Nias Utara , Forkopimca, Ketua Yayasan Nias Cares Development, SPPG Namohalu Esiwa, dan undangan lainnya.

Kharisman Gea.

Yutelnews.com KUANTANSINGINGI – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Kepolisian Resor Kuantan Singingi terus mengintensifkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), khususnya pada malam hari di wilayah rawan gangguan kamtibmas, sekitar pukul 22.00 WIB. Sabtu malam, (31/1/ 2026)

Polres Kuansing melaksanakan KRYD yang diawali dengan apel kesiapan di Halaman Mapolsek Kuantan Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabag Ren Polres Kuansing AKP Akmal, S.E., dan diikuti oleh sejumlah pejabat utama serta personel Ton Standby Regu II Polres Kuansing.

Apel dihadiri oleh Kasat Intelkam Polres Kuansing AKP Syurfanaidi, S.H., Kasiwas Polres Kuansing AKP Bujang Keramis, S.H., Paursubbagdalpers Bag SDM IPTU Erfi Jonsons, KBO Sat Narkoba IPDA I.S. Simanjuntak, Kanit Binmas Polsek Kuantan Tengah IPDA Asrul, Pama Polres Kuansing IPDA Toni, S.E. dan IPDA Miswardi, S.E., serta personel gabungan lainnya.

Dalam arahannya, AKP Akmal, S.E. menekankan pentingnya pelaksanaan KRYD sebagai upaya preventif guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya aksi balap liar dan tindak kriminalitas malam hari di seputaran Kota Teluk Kuantan. Personel diminta untuk melaksanakan patroli secara humanis, profesional, serta tetap mengutamakan keselamatan selama bertugas di lapangan.

Patroli KRYD menyasar sejumlah titik strategis dan rawan, antara lain Jalan Proklamasi Teluk Kuantan, Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, kawasan perkantoran Pemkab Kuansing, serta Taman Jalur Teluk Kuantan. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan kendaraan patroli roda empat Sat Samapta dan Sat Lantas Polres Kuansing.

Selain patroli, personel juga memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap personel pengamanan objek agar senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kabag Ren AKP Akmal, S.E., ditegaskan bahwa Polres Kuansing berkomitmen penuh untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Kegiatan KRYD ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman, khususnya pada malam hari. Upaya ini juga sebagai langkah preventif untuk menekan pelanggaran dan meminimalisir gangguan kamtibmas,” ujar AKP Akmal.

Pada apel konsolidasi, pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Diharapkan, hasil dari kegiatan KRYD ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Polres Kuansing menegaskan akan terus melaksanakan KRYD secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: Humas Polres Kuantan Singingi
(Desi Kabiro)

Lahewa — Yutelnews.com Kepulauan Nias || Kepala Puskesmas Lahewa Menyampaikan kepada Pemerintah perlu diperhatikan Tenaga Dokter dan Pembangunan Gedung Puskesmas Lahewa di ruang Kerjanya Puskesmas Lahewa, Hari Jumat 30/01/2026.

“Ucap Kepala Puskesmas Lahewa Agusti Lase S.K.M kepada awak media bahwa di Puskesmas Lahewa kami butuh Dokter di mana jumlah warga Lahewa sekitar dua puluh empat ribu Orang hanya satu Dokter yang memberikan pelayanan juga butuh Pembangunan Gedung Puskesmas Lahewa untuk bisa kami bekerja dengan baik demi kenyamanan Pasien.

“Lanjut Kepala Puskesmas Lahewa sudah pernah kami ajukan Peningkatan Pembangunan kepada Pemerintah Daerah, ini Puskesmas yang satu-satunya tertua di Nias Utara apalagi Pasien dalam satu hari bisa mencapai enam puluh orang “Ucap Kapus Lahewa.

Saat di Konfirmasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Bedali Lase S.Pdk Hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 Pukul 09:01 Wib Pagi menyampaikan bahwa perlu perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Nias, Pembangunan Gedung setara dengan Puskesmas lain termasuk penambahan Dokter, tempat Praktek Dokter dan saya harap setiap Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan Lahewa selalu aktif pelayanan medis demi penanganan Pasien yang berobat.

Terus awak media menghubungi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Herman Lahagu bahwa di hari yang sama, karena kekurangan Dokter, kita mendesak Pemerintah Kabupaten Nias supaya ada penambahan Dokter tak, kita lihat dokter sudah mengikuti sekolah Dokter spesialis, Penanganan Pembangunan Gedung serta Rehab Rumah Dinas Puskesmas Lahewa terus kita dukung, itu solusi terbaik.

Tentu harapan kita bersama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara menindak lanjuti Penanganan ini di lapangan.

(Kharisman gea)

Jakarta, – yutelnews.com ||
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Raden Mas MH Agus Rugiarto, S.H., atau yang akrab disapa Agus Flores, memberikan peringatan keras kepada Kapolda Riau, Irjen Pol. Hery Heriawan. Ia mendesak jajaran Polda Riau untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik illegal logging yang dinilai merusak citra institusi di mata masyarakat.

Agus Flores menekankan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, pejabat publik tidak boleh lagi berlindung di balik kepentingan tertentu. Ia mengingatkan bahwa kekuatan media sosial mampu menggoyahkan stabilitas kekuasaan jika aspirasi publik diabaikan.

“Ini merupakan pelajaran bagi seluruh Kapolda di Indonesia. Jika ada persoalan illegal logging, selesaikan dengan baik dan transparan. Jangan sampai ada kepentingan pribadi atau kelompok yang merusak alam Bumi Nusantara,” ujar Ketum PW-FRN, Sabtu (31/1/2026)

Lebih lanjut, Agus Flores mengingatkan bahwa saat ini kinerja Polri tengah menjadi bahan pertimbangan serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh personel kepolisian untuk terus berbuat baik dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat guna menjaga marwah institusi.

Agus Flores juga menyayangkan jika permasalahan di daerah harus selalu menunggu respons Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Kapolri sudah memiliki beban kerja yang sangat berat dengan ribuan aduan yang masuk setiap harinya.

“Masa persoalan seperti ini harus Kapolri yang menjawab? Beliau sudah banyak beban pikiran. Setiap hari ada ribuan keluhan yang masuk ke meja Kapolri, sehingga sulit bagi beliau untuk merespons semuanya satu per satu melalui pesan singkat (WhatsApp),” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak Polda Riau terkait tuntutan tersebut.|| TIM

Pelalawan – yutelnews.com ||
Dua unit mobil Colt Diesel pengangkut kayu diduga hasil pembalakan liar dari kawasan hutan Suaka Margasatwa di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, diamankan aparat kepolisian. Informasi awal menyebutkan, kedua mobil tersebut merupakan hasil pengamanan dari personel Polda Riau dalam rangka penindakan terhadap aktivitas perusakan hutan yang selama ini diduga masih marak terjadi.

Berdasarkan pantauan di Mapolres Pelalawan, dua unit mobil tersebut masing-masing bermuatan puluhan hingga ratusan lembar kayu olahan jenis papan. Saat ini, kedua kendaraan dengan nomor polisi BM 9350 CU dan BM 9236 CU terlihat terparkir di halaman Mapolres Pelalawan sebagai barang bukti pengamanan. Jumat (30/1/2026).

Menurut keterangan warga, kedua mobil tersebut setelah diamankan oleh anggota Polda Riau kemudian dititipkan di Mapolres Pelalawan. Kayu yang diangkut diduga kuat berasal dari hasil perambahan hutan di wilayah Pelalawan yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan tidak boleh dieksploitasi secara ilegal.

“Mobil itu diamankan oleh anggota Polda Riau kemudian dititip di Mapolres Pelalawan. Segera dicari tahu kebenarannya ke Humas Polres Pelalawan atau bagian Reskrim. Kayu itu diduga dari hasil pembalakan liar dari hutan di Pelalawan. Bahkan hampir puluhan mobil sudah diangkut keluar dari dalam kawasan selama ini dan seolah berjalan mulus saja,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap lemahnya pengawasan serta dugaan adanya jaringan terorganisir dalam praktik illegal logging, mulai dari pelaku lapangan hingga pihak penampung dan pemodal besar. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada sopir atau kendaraan, tetapi mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual di balik perusakan hutan tersebut.

Di sisi lain, Polda Riau saat ini tengah gencar melaksanakan program Green Policing di wilayah hukumnya sebagai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan.

Program tersebut dinilai sangat positif, namun akan menjadi ironi besar apabila di saat yang sama praktik pembalakan liar masih dibiarkan.

Masyarakat berharap penindakan terhadap para perambah hutan ilegal dan bos penampung dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa kompromi demi menyelamatkan hutan Riau dari kehancuran permanen.

Hingga saat ini pihak Polres Pelalawan belum memberikan keterangan resmi, upaya konfirmasi yang dilakukan tim wartawan belum berhasil Karena Humas Polres Pelalawan masih mengikuti acara rapat, Jum’at 30 Januari 2026.

Awak media coba komfirmasi lewat via WhatsApp Kasi Humas Polres Pelalawan AKP Thomas Bernandes Siahaan mengatakan Benar Pak, hanya dititip di polres oleh krimsus dari keterangan Kanit II , terima kasih, Sabtu 31 Januari 2026.

Kemudian awak media coba komfirmasi Kapolda Riau Irjen pol Herry Heryawan S.I.K melalui Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Dirkrimsus) Kompol Nazaruddin S.H. S.I.K M.H lewat via WhatsApp ” Mohon Waktu Segera Kami Release ,” Sabtu 31 Januari 2026.|| TIM

Lotu, Yutelnews.com Kepulauan Nias || Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, S.Pd., M.IP melaksanakan pelantikan Serta pengambilan sumpah janji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ratama lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara sebanyak 12 (dua belas) orang, tempat di Aula Tafaeri Kabupaten Nias Utara, Hari Jumat 30/01/2026.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Yaaman Telaumbanua, SE., MM menyampaikan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik dan mendapatkan mandat menjadi pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing di Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Pelantikan sebagai Kepala Perangkat Daerah merupakan mandat dan amanah oleh karena itu kami berharap agar kinerja dan sinergitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan semakin solid, profesional dan nyata ditengah-tengah masyarakat.

“Lanjut Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara bahwa Pimpinan Perangkat Daerah harus memiliki keterampilan konseptual yang mutlak serta keterampilan teknis sehingga dapat mengarahkan dan memanajemen unit kerjanya masing-masing.

“Arahan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, A.Pi., M.SI yang hadir secara virtual menyampaikan selamat kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang telah dilantik dan ini merupakan salah satu momen bersejarah dalam pelaksaanan pelantikan pejabat Esolon II di Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Pelaksanaan pelantikan pada hari ini bukan hanya seremonial tetapi merupakan bagian dalam rangka memperkuat struktur organisasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Nias Utara.

“Ujar lagi Wakil Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pelantikan hari ini merupakan amanah dan kepercayaan dari pimpinan daerah oleh karena itu kami berharap agar Kepala Perangkat Daerah yang telah dilantik dapat menerima kepercayan ini degan baik serta dapat beradaptasi di tempat kerja yg baru dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan kreatif, cepat, dan efisien serta menciptakan inovasi baru karena pimpinan Perangkat Daerah berfungsi sebagai motor penggerak dan teladan serta memiliki kecerdasan dan integritas yang tinggi.

Akhir arahannya Wakil Bupati Nias Utara kembali menyampaikan Selamat kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang dilantik Semoga Tuhan menyertai Bapak-bapak dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan.

Berikut Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Nias Utara yang dilantik yakni:

1. CARDAN SYARIF NAZARA, SH., M.H Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan Setda Nias Utara Jabatan Baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. PERINGATAN HULU, S.Pd., M.Pd Jabatan Lama Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Setwan Nias Utara Jabatan Baru Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nias Utara.

3. MEITERIMA HULU, S.Pd., M.M Jabatan Lama Kepala Bagian Umum Setda Nias Utara Jabatan Baru Kepala Dinas Pendidikan.

4. YURMAN WARUWU, S.Kep., Ns., M.Kep., M.Si Jabatan Lama Sekretaris Dinas Kesehatan Jabatan Baru Kepala Dinas Kesehatan.

5. HADIRAN ZEGA, S.Pd Jabatan Lama Sekretaris Inspektorat Jabatan Baru Kepala Satuan Pamong Praja.

6. SIHASAN HULU, S.Pd., M.M Jabatan Lama Camat Tugala Oyo Jabatan Baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. SALOMON OMASIO GEA, S.O., M.A.P. Jabatan Lama Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabatan Baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

8. SUKEMI HAREFA, S.E., M.I.P jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabatan Baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

9. YASOZISOKHI ZAI, S.Pd., M.M jabatan lama Sekretaris Dinas Perhubungan Jabatan Baru Kepala Dinas Perhubungan.

10. YA’ARO NAZARA, SE, MM jabatan lama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Nias Utara Jabatan Baru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

11. HASAMBUA HAREFA, S.Pd., M.M Jabatan Lama Sekretaris Dinas Pendidikan Jabatan Baru Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

12. YAMOTANI BAEHA Jabatan Lama Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan.

(K.GEA)

YUTELNEWS.com – KUANTANSINGINGI,– Dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia terus menguat dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, dukungan tegas datang dari Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kuantan Singingi. Jum’at (30/1/2026).

Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Suryawan, S.Sos, menyampaikan dukungan penuh dan komitmen kebangsaan terhadap Polri sebagai institusi yang memiliki mandat konstitusional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Menurutnya, penempatan Polri di bawah Presiden RI merupakan bentuk penguatan sistem presidensial sekaligus menjamin netralitas dan profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya.

“Polri adalah alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana amanat konstitusi. Kami dari FPK menilai hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional, persatuan, dan keutuhan bangsa,” ujar Suryawan.

Senada dengan itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Kuantan Singingi, Hamce Gussay Jefri, menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan, termasuk sektor keamanan dan ketertiban nasional.

Ia menjelaskan bahwa dukungan HMI MPO didasarkan pada kajian akademis yang menilai penempatan Polri di bawah Presiden akan menciptakan efektivitas komando, mempercepat pengambilan keputusan strategis, serta meningkatkan efisiensi dalam menjaga stabilitas negara.

“HMI MPO Cabang Kuantan Singingi berpandangan bahwa Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang tepat dan konstitusional. Hal ini penting demi memastikan keamanan nasional berjalan sejalan dengan arah kebijakan negara,” tegas Hamce.

Menanggapi dukungan tersebut, Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Intelkam Polres Kuantan Singingi AKP Syurfanaidi, S.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa.

AKP Syurfanaidi menyampaikan bahwa Polri akan terus berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang dan kebijakan Presiden Republik Indonesia.

“Dukungan dari tokoh masyarakat dan kalangan mahasiswa menjadi energi positif bagi Polri untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan humanis,” ujar AKP Syurfanaidi.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Kuantan Singingi siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

Dengan adanya dukungan dari FPK dan HMI MPO ini, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan ketahanan nasional.

Sumber: Humas polres kuatan Singingi
(Desi Kabiro)

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan koperasi dan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tampak dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi program antara Bupati Bandung, H Dadang Supriatna beserta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania beserta jajaran dengan Perwakilan Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang digelar di Kantor Kemenkop RI, pada Kamis (29/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dadang menekankan pentingnya arah kebijakan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang difokuskan pada sektor-sektor strategis, khususnya pengembangan usaha ayam petelur di Kabupaten Bandung.

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan telur di Kabupaten Bandung diproyeksikan meningkat signifikan seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini membutuhkan pasokan protein hewani dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga penguatan sektor peternakan menjadi sangat krusial.

“Oleh karena itu, pembiayaan LPDB diarahkan untuk mendukung pengembangan peternakan ayam petelur sebagai komoditas prioritas, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, bupati yang akrab disapa Kang DS ini menjelaskan bahwa pengembangan ayam petelur tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat yang tergabung dalam koperasi. Skema ini sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi desa berbasis produksi pangan strategis.

Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga telur di masa mendatang. Dengan meningkatnya kapasitas produksi lokal, Kabupaten Bandung diharapkan mampu mengendalikan pasokan sehingga risiko inflasi akibat lonjakan harga telur dapat ditekan sejak dini.

Melalui sinergi antara KDKMP, LPDB, dan program MBG, Pemerintah Kabupaten Bandung optimistis koperasi desa dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.



Yans.