Penulis: Imam Ansori

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) memprotes pengangkatan kembali sejumlah Kepala Sekolah (Kasek) SMP yang telah habis masa jabatannya pada 10 Oktober 2025 lalu menjadi Pelaksana Tugas (PLT).

Sekber Ormas, LSM dan OKP menemukan
Daftar SMP yang Kaseknya Plt dari guru :
1. Sugeng Lukito (SMPN 1 Banyuwangi);
2. Tamami (SMPN 5 Banyuwangi);
3. Sulistyowati (SMPN 2 Kabat)
4. Puspitorini (SMPN 1 Rogojampi)
5. Pujianto (SMPN 2 Rogojampi)
6. Sri Utami (SMPN 3 Rogojampi)
7. Sumarji (SMPN 2 Tegaldlimo)
8. Sunarmi (SMPN 2 Cluring)
9. Heru Santoso (SMPN 1 Blimbingsari)
10. Purwo Setyoko (SMPN 2 Purwoharjo)
11. Suryanto (SMPN 2 Pesanggaran)
12. Arif Wiyono (SMPN 2 Genteng)
13. Sri Hartatik (SMPN 3 Muncar)
Ketiga belas nama guru tersebut telah habis masa periodisasi-nya sebagai Plt Kasek

Sekber Ormas, LSM dan OKP juga menemukan Kasek yang telah habis masa periodisasinya:
1. Titin (SMPN 1 Cluring);
2. Dewi Astutik (SMPN 2 Banyuwangi);
3. Hadi Bagiyono (SMPN 1 Giri)
4. Joko Purnomo ( SMPN 1 Songgon)
5. Joko Sugiarto (SMPN 1 Glenmore)
6. Agus Safi’i (SMPN 1 Tegaldlimo)
7. Sukisno (SMPN 1 Siliragung)

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah menegaskan masa jabatan maksimal kepala sekolah adalah dua periode, masing-masing empat tahun. Setelah masa jabatan berakhir, jabatan tersebut seharusnya segera diisi melalui mekanisme seleksi baru, bukan diperpanjang atau diakali melalui status PLT.

Selain itu pengangkatan kembali para Kasek tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam aturan tersebut jelas ditegaskan bahwa jabatan PLT bersifat sementara dan hanya dapat diberikan dalam keadaan mendesak dengan batas waktu maksimal enam bulan. Apabila masa jabatan kepala sekolah telah habis, atau yang bersangkutan pensiun bahkan meninggal dunia, maka jabatan itu wajib diisi oleh pejabat baru yang memenuhi syarat administratif dan kompetensi sesuai prinsip meritokrasi.

Fakta ini mencerminkan adanya kemungkinan monopoli jabatan oleh kelompok tertentu di internal Dinas Pendidikan Banyuwangi yang mencoba mempertahankan kendali struktural melalui cara-cara tidak sah. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, tindakan semacam ini termasuk kategori maladministrasi karena merusak prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan jabatan.

Selain merusak sistem meritokrasi dan regenerasi kepemimpinan, penunjukan PLT yang menyimpang juga membuka ruang bagi praktik kolusi dan nepotisme terselubung.

Karena itu, langkah korektik diperlukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Inspektorat dan Ombudsman harus segera melakukan audit terhadap proses pengangkatan PLT di seluruh sekolah. Setiap jabatan kepala sekolah yang masa tugasnya telah berakhir harus segera digantikan melalui mekanisme seleksi terbuka dan transparan. Jika terbukti ada unsur pelanggaran, pejabat Dinas Pendidikan maupun pihak yang terlibat dalam rekayasa jabatan harus dikenakan sanksi tegas sesuai Undang-Undang ASN. Saat di konfirmasi seorang kabid pendidikan didik menyatakan memang benar belum ada pengangkatan. ” Pungkasnya.

( Red )

YUTELNEWS.com | JEMBER – Kasus perundungan (bullying) kembali mencoreng dunia pendidikan di Jember. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) ternama di kabupaten tersebut, berinisial RZ, menjadi korban kekerasan oleh empat teman sekelasnya. Ironisnya, salah satu pelaku diduga merupakan anak dari seorang guru di madrasah yang sama.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Jember dengan nomor STPM/B/503/XII/2024/SPKT/POLRES JEMBER. Akibat perundungan itu, RZ yang berasal dari Kecamatan Ambulu terpaksa berhenti sekolah dan pindah ke sekolah lain karena mengalami tekanan psikologis berat.

“Anaknya sudah pindah. Kejadiannya hampir setahun lalu, tapi pelaku yang katanya anak guru di sekolah itu masih tetap sekolah. Dan sejauh ini belum ada sanksi yang jelas. Kami menilai ini tidak adil,” ujar IP, pihak keluarga korban.

Kasus ini sempat dimediasi di Polres Jember antara orang tua korban dan pelaku, namun tidak tercapai kesepakatan damai. Proses hukum pun tetap berlanjut.

Pihak madrasah mengaku telah berupaya memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak, termasuk pendampingan di kepolisian.

“Kami kira persoalan itu sudah selesai, karena keduanya sudah saling memaafkan, baik di Polres maupun di sekolah. Korban tidak kami keluarkan, melainkan mengundurkan diri sendiri. Sedangkan pelaku memang masih bersekolah di sini,” jelas Abdul Barri, Wakil Kepala Bidang Kehumasan MTsN tersebut.

Ketika ditanya mengenai sanksi terhadap pelaku, pihak madrasah mengaku sudah memberikan hukuman. Namun, mereka menolak membeberkan bentuk sanksi yang dimaksud.

“Sanksi sudah kami berikan, tapi untuk detailnya bukan kewenangan kami menjelaskan. Itu ranah pihak Ma’had,” tambah Barri.

Keterangan itu berbanding terbalik dengan pengakuan beberapa siswa yang menyebut pelaku, berinisial TQ, masih bersekolah seperti biasa dan mereka tidak mengetahui adanya sanksi apapun.

Peristiwa perundungan itu terjadi pada Desember 2024, di area belakang madrasah. Berdasarkan rekaman CCTV, korban tampak digendong oleh lima siswa sebelum akhirnya dipukul oleh TQ. Video tersebut menjadi dasar laporan orang tua korban ke Mapolres Jember.

(Tim Red )

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Dalam tayangan JDIH Kabupaten Banyuwangi   melakukan pembohongan publik terhadap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) banyuwangi. Selasa 14/10/2025.

Presentase realisasi APBD kabupaten banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Pemkot banyuwangi. Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi. Nomor 188/6/KEP/429.0012025. Tentang Penetapan Paket Strategis   Nilai Terbesar  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Pembohongan publik tersebut diketahui setelah dilakukan penelusuran, ternyata Pemkot Banyuwangi memanipulasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  2025  Sebesar 1.477.416.000 tentang  Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. larangan Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi.

Setelah melihat data dan fakta diperoleh media ini, langsung  konfirmasi lewat aplikasi wa shap ke  Subbagian Perencanaan dari PU Pengairan Sandi dikonfirmasi tidak ada anggaran yang nilainya 1.477.416.000. Pungkasnya.

Begitu juga Kepala dinas BPKAD H.Cahyanto saat di konfirmasi lewat wa shap di batalkan kontrak kontruksinya info dari teman dinasnya. Imbuhnya.

( Red )

YUTELNEWS.com | BONDOWOSO – Aksi pengrusakan lahan dan penebangan liar tanaman kopi kembali terjadi di wilayah kebun Kali Gedang, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso.

Kejadian ini bukan yang pertama. Dalam tiga tahun terakhir, kawasan produktif milik PTPN I Regional 5 itu telah tiga kali menjadi sasaran penebangan oleh orang tak dikenal (OTK).

Manajer Java Coffee Estate (JCE) PTPN I Regional 5, Samuel Christian Nababan, menegaskan bahwa peristiwa kali ini menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

“Atas kejadian penebangan liar oleh OTK di Kali Gedang, PTPN mengalami kerugian sekitar Rp400 juta. Ini bukan angka kecil dan bukan hanya tentang kerugian perusahaan, tetapi juga berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (14/10/2025)

Samuel mengungkapkan, aksi serupa telah berulang kali terjadi. Menurut catatan internal perusahaan, kasus pertama berlangsung pada tahun 2022, kemudian dua kali pada tahun 2025, yakni pada Maret dan baru-baru ini.

“Kami menganalisa bahwa perbuatan ini bukan spontan. Ada indikasi kuat bahwa penebangan ini disusun secara terstruktur dan sistematis oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan kelompok perjuangan masyarakat,” katanya.

Atas kejadian tersebut, Pihak PTPN I Regional 5 telah resmi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, dan berharap aparat penegak hukum dapat mengusutnya secara menyeluruh.

“Kami sangat berharap Polres Bondowoso bisa menuntaskan kasus ini. Karena kalau terus dibiarkan, bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tapi masyarakat juga akan kehilangan potensi ekonomi dari sektor perkebunan kopi,” jelas Samuel.

Selain kerugian materi, perusahaan juga menyoroti dampak sosial yang lebih luas. Kebun kopi di kawasan Kali Gedang, selama ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan warga sekitar yang bergantung pada aktivitas panen, perawatan, dan pengolahan kopi.

Oleh karena itu, Samuel pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu lahan atau kepemilikan untuk kepentingan tertentu.

“Kami menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat sendiri di kemudian hari,” tegasnya.

( Red )

YUTELNEWS.com | Lotu, Nias Utara – TP. PKK Kab. Nias Utara melaksanakan Lomba Dasawisma dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-53 Tingkat Kab. Nias Utara yang dibuka secara resmi Ketua TP. PKK Kab. Nias Utara Ny. Arismawati Amizaro Waruwu yang di laksanakan di Aula Pendopo Bupati Nias Utara. Jum’at, 10.Oktober 2025.

“Ucap Ketua TP. PKK Nias Utara Ny. Arismawati Amizaro Waruwu dalam arahannya bahwa kegiatan Lomba Dasawisma digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-53 Tingkat Kab. Nias Utara , yang diikuti oleh Delapan Peserta dari utusan delapan Kecamatan di Nias Utara.

Ketua TP. PKK juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan rasa kebersamaan seluruh anggota PKK baik di Desa, Kecamatan maupun di Kabupaten sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang erat antar seluruh anggota dan 10 program PKK dapat diterapkan dengan baik kedepan.

Turut hadir pada kegiatan ini, Ketua dan Pengurus TP. PKK Kab. Nias Utara, Pengurus TP. PKK Kecamatan dan seluruh peserta lomba.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Kuantan Singingi – Suasana mencekam mewarnai jalannya penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Selasa (7/10/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Sedikitnya enam unit mobil mengalami kerusakan dan satu unit sepeda motor dibakar oleh sekelompok warga yang diduga kuat dipengaruhi para pelaku PETI.

Dalam insiden tersebut, mobil dinas Kapolres Kuantan Singingi AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., ikut menjadi sasaran amukan massa. Selain itu, mobil Kabag Ops Kompol Teguh Wiyono, mobil Sat Lantas Polres Kuansing, satu bus Polres Kuansing, dan satu unit sepeda motor turut dibakar oleh kelompok yang menolak penertiban.

Petugas yang tengah berjaga di sekitar lokasi segera mengamankan diri ke Mapolsek Cerenti untuk menghindari korban jiwa. Beruntung, mobil dinas Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, A.K., M.M., yang turut berada di lokasi berhasil diselamatkan dari amukan warga.

Sebelum kejadian, rombongan Bupati, Kapolres, dan tim gabungan telah memarkir kendaraan mereka di Pasar Cerenti sebelum menyusuri Sungai Kuantan menuju Desa Pulau Bayur untuk melakukan penertiban serta pemusnahan puluhan rakit PETI. Saat perusakan terjadi, rombongan sedang berada di sungai memimpin langsung proses pemusnahan alat tambang ilegal tersebut.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP R. Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan penertiban dilakukan karena aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Cerenti, khususnya di Desa Pulau Bayur, masih terus berlangsung dan telah meresahkan masyarakat serta merusak lingkungan.

“Penertiban ini kami lakukan karena aktivitas PETI masih marak di sepanjang aliran Sungai Kuantan, meskipun sudah sering diingatkan. Banyak warga yang justru mendukung kegiatan penertiban ini karena dampaknya sudah sangat merusak lingkungan,” ujar AKBP R. Ricky Pratidiningrat.

Namun, Kapolres menambahkan, terdapat sebagian pihak yang memprovokasi masyarakat untuk menolak penertiban dan menimbulkan kericuhan.

“Para pemilik PETI ini mencoba menghasut warga agar menentang petugas. Akibatnya terjadi aksi anarkis yang merusak kendaraan milik petugas dan pemerintah,” jelasnya.

AKBP R. Ricky menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam menindak aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Menurutnya, kegiatan tersebut selain melanggar hukum juga berdampak buruk terhadap ekosistem dan kualitas air sungai.

“Kami tetap berkomitmen untuk menertibkan seluruh aktivitas PETI di Kuansing. Penegakan hukum akan terus dilakukan meski mendapat perlawanan. Ini juga bentuk komitmen Polri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegas Kapolres.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, yang turut hadir langsung di lapangan membantu proses penertiban.

“Bupati Kuansing bahkan turun langsung ke lapangan untuk membantu membongkar rakit-rakit PETI sebelum dimusnahkan. Hal ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara Pemda dan Polri dalam memberantas penambangan ilegal,” ujar AKBP R. Ricky.

Kapolres memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah kejadian, situasi berangsur kondusif berkat kesigapan aparat gabungan dalam melakukan pengamanan di sekitar lokasi.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan saat ini situasi sudah berangsur kondusif. Kami tetap siaga untuk mencegah kejadian serupa,” pungkas AKBP R. Ricky Pratidiningrat.

Sumber: Humas Polres Kuatan Singingi.

AS

YUTELNEWS.com | Pekanbaru – ketua perkumpulan wartawan fast respon nusantara ( FRN ) counter polri DPW Riau, Adam Silaen sangat mengapresiasi ketujuh ( 7 ) personil Polda Riau yang terpilih untuk melaksanakan tugas misi perdamaian PBB di Afrika tengah , Selasa 07 Oktober 2025.

Dimana ke tujuh ( 7 ) Personel Polda Riau lulus terpilih untuk melaksanakan Tugas Misi perdamaian PBB di Afrika Tengah dibawah pimpinan KASATGAS FPU 7 MINUSCA AKBP NORHAYAT, S.I.K yang saat ini menjabat sebagai Wadir Samapta Polda Riau,

Berikut daftar nama personil yang lulus Terpilih :

– AKBP NORHAYAT, S.I.K Wadir Samapta Polda Riau.

– IPTU ALFITRA YADI, S.H. PS. Kanit Subden 1 Den Gegana Sat Brimob Polda Riau.

– IPDA Martin Alvian Paur Subbagkerma Polres Kepulauan Meranti Polda Riau

– BRIPTU M. DEFARIESTA ANANDA S.H Banit Sat Reskrim Polresta Pekanbaru

– BRIPTU RUBENJOS SOROS SIPAYUNG, S.H. Ba Dit Reskrimum Polda Riau
– BRIPTU Ns.Absalom Nalenan, S. Kep BAMIN Bid Dokkes Polda Riau.

– BHARATU DEDEK GANDA PUTRA Ta unit 2 Subden 1 Wanteror Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Riau

Keberangkatan ketujuh (7 ) personil Polda Riau yang terpilih untuk melaksanakan tugas misi perdamaian PBB di Afrika tengah di pimpin langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, ini suatu prestasi yang sangat membanggakan kepolisian Polda Riau di bawah pimpinan Irjen pol Herry Heryawan , PW FRN DPW Riau sangat mengapresiasi.

AS

YUTELNEWS.com | Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam masyarakat garuda sumatera utara (margasu-su) kembali mendatangi kantor kejaksaan tinggi sumatera utara (kejatisu) untuk menyuarakan keresahan publik terkait dugaan praktik korupsi pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dana desa di kabupaten pakpak bharat.

Koordinator aksi, ridos, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat dana bimtek hanya dijadikan “proyek bancakan” oleh oknum pejabat dan pihak-pihak yang diduga sebagai mafia anggaran.

> “Ada dugaan kegiatan bimtek itu hanya sebatas judul, tetapi uangnya dinikmati bersama untuk korupsi,kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, mulai dari silaturahmi hingga aksi lanjutan,” tegas ridos dalam orasinya, jumat (3/10/2025).

Marga-su meminta kejatisu turun langsung ke kabupaten pakpak bharat untuk memeriksa kepala dinas pmd beserta pihak-pihak yang disebut sebagai mafia dana desa, menurut mereka, lembaga penegak hukum tidak boleh tutup mata karena praktik semacam ini merugikan keuangan negara dan memiskinkan desa.

> “Kejatisu harus segera periksa kadis, ketua, serta penyelenggara bimtek yang kami duga sebagai sindikat mafia bimtek,mereka merampok uang negara dengan cara sistematis,” sambungnya.

Selain itu, mereka juga menaruh harapan besar kepada kepala kejaksaan tinggi sumut yang baru, dr. harli siregar, sh, m.hum, untuk membawa perubahan nyata dalam pemberantasan korupsi di sumut.

> “Harapan kami, kejati sumut di bawah kepemimpinan pak harli siregar mampu membongkar sindikat korupsi, baik skala kecil maupun besar, jangan biarkan mafia anggaran terus merajalela,” ujar ridos.

aksi ini disebut bukan yang terakhir. marga-su memastikan akan terus melakukan tekanan publik agar kasus dugaan penyalahgunaan dana bimtek desa di kabupaten pakpak bharat ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

(Redaksi.rizal hasibuan)

YUTELNEWS.com | JAKARTA –  Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi untuk segera mencopot Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden beserta kepala biro terkait. Desakan itu muncul menyusul insiden pencabutan kartu identitas peliputan Istana milik wartawan CNN Indonesia berinisial DV, yang belakangan dibatalkan setelah menuai kritik publik.

Menurut Ketua FWK Raja Parlindungan Pane, meski deputi bersangkutan telah meminta maaf dan mengembalikan akses liputan DV, langkah tersebut tidak cukup untuk memastikan penghentian praktik yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers.

“Permintaan maaf tidak bisa menghapus fakta adanya tindakan sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik. Kasus ini harus diakhiri dengan tanggung jawab struktural, termasuk pencopotan pejabat terkait,” tegas FWK dalam pernyataan resminya, Senin (29/9).

FWK menilai pencabutan identitas liputan hanya karena wartawan mengajukan pertanyaan terkait program pemerintah merupakan bentuk intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Tindakan itu dinilai mencederai prinsip transparansi serta kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi.

Lebih lanjut, FWK mengingatkan agar Sekretariat Presiden memperbaiki mekanisme pengelolaan akses media di Istana, sehingga tidak ada lagi intervensi yang membatasi kerja jurnalistik.

“Pemberangusan pers tidak boleh dibiarkan dalam demokrasi. Copot pejabat yang terlibat agar ada efek jera, dan ke depan jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan,” ujar pernyataan FWK.

Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pencabutan kartu liputan reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dia mengatakan akan mencari jalan keluar terbaik.
“Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Dia mengatakan telah menyampaikan kepada Biro Pers Media Istana (BPMI) agar persoalan tersebut dikomunikasikan. Dia ingin komunikasi bersama dibangun.
“Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersamalah,” ungkapnya.

Yans

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna menyampaikan Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, pada Senin (29/09/2025).

Dalam paparannya, bupati yang lebih akrab disapa Kang DS ini menjelaskan bahwa RAPBD 2026 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD pada 11 Agustus 2025 lalu. Rincian RAPBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2026 memuat total pendapatan sebesar Rp6,06 triliun dengan belanja sebesar Rp6,18 triliun. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp114 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah senilai 6,06 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,05 triliun, transfer pemerintah pusat dan antardaerah sebesar Rp3,98 triliun, serta pendapatan lain yang sah sebesar Rp35 miliar. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp6,18 triliun yang meliputi belanja operasi Rp4,48 triliun, belanja modal Rp746,19 miliar, belanja tidak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp897,90 miliar. Dari belanja operasi, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,51 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,60 triliun, serta hibah dan bantuan sosial sekitar Rp360 miliar. Sedangkan untuk belanja modal, pemerintah mengalokasikan Rp366,02 miliar untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, serta Rp254,71 miliar untuk gedung dan bangunan.

Kang DS juga menyoroti adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S/62/PK/2025, Kabupaten Bandung hanya akan menerima TKD sebesar Rp2,6 triliun, turun Rp935 miliar dari rencana awal sebesar Rp3,6 triliun.

“Kita sadar bahwa ada TKD yang berkurang, dari Rp3,6 triliun yang kita rencanakan menjadi Rp2,6 triliun. Sementara gaji saja itu mencapai Rp2,5 triliun. Sehingga, kalau kita melihat postur APBD 2026, kalau mau _balance_ artinya ada program yang dihapus, maka terkait hal ini perlu pembahasan yang betul-betul komprehensif antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Meski demikian, Kang DS tetap optimistis bahwa penyesuaian ini tidak akan berpengaruh terlalu signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Saya siap dan selalu optimistis dengan adanya penyesuaian. Kita buatkan skema APBD-nya, yang paling penting saya sepakat bahwa belanja ini harus sesuai dengan keinginan kita bersama, yaitu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menekankan adanya tiga program prioritas Presiden yang menjadi pengganti dari pengurangan TKD, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya jika ketiga program tersebut mampu dikelola dengan baik maka akan membuat perekonomian di Kabupaten Bandung berkembang pesat.

“Kalau kita lihat, memang ada pengurangan TKD, tapi ada pengganti, yaitu tiga program prioritas Presiden. Kalau kita lihat secara keseluruhan, uang yang akan berputar di tahun 2026 ini kurang lebih sekitar Rp15 triliun. Dengan skema _multiplier effect_, jumlah itu bisa mencapai Rp150 triliun karena uang akan berputar di masyarakat. Maka, kita harus bisa menangkap peluang dalam kondisi efisiensi. Harus ada pemikiran-pemikiran yang sehat. Jangan merasa diri sendiri benar, kita harus bahas bersama,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kang DS juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal RAPBD 2026 secara akuntabel.

“Insyaallah kita akan bahas secara komprehensif dan transparan. Nanti akan disampaikan hasilnya pada pembahasan akhir APBD kita di 2026,” paparnya.

Selain RAPBD, Kang DS juga menyampaikan dua Raperda untuk dibahas bersama DPRD pada rapat paripurna tersebut, yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengenai penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025–2045.

Yans

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Seorang warga lanjut usia (lansia) asal Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Rohati (80 tahun), saat ini tengah menjalani pendampingan medis setelah sebelumnya hasil pemeriksaan radiologi di RSUD Blambangan Banyuwangi menunjukkan adanya tumor ganas. Pasien tersebut dinyatakan wajib menjalani operasi sebagai langkah penanganan lanjutan.

Sekretaris Kelurahan (Sekkel) Lateng, Susi, membenarkan adanya pendampingan yang dilakukan pihak kelurahan bersama keluarga pasien.

“Kami dari pihak Kelurahan Lateng bersama bidan wilayah turut melakukan pendampingan terhadap Ibu Rohati. Berdasarkan hasil radiologi, dokter menyatakan terdapat tumor ganas dan pasien harus segera menjalani tindakan operasi,” jelasnya, Senin (29/9/2025).

Sekkel Susi menambahkan, pihak kelurahan berkomitmen mendampingi warga yang mengalami kesulitan kesehatan, terutama lansia, agar mendapatkan akses layanan medis sesuai kebutuhan.

“Untuk pembiayaan, semua sudah ditanggung BPJS. Selanjutnya, apabila operasi telah dilaksanakan, kami akan berusaha agar pasien mendapat bantuan tambahan dari BAZNAS, sebagaimana yang sering kami upayakan selama ini,” imbuhnya.

Selain memastikan akses medis, Sekkel Susi juga menekankan pentingnya dukungan sosial dari masyarakat.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memastikan proses penanganan berjalan baik. Harapan kami, keluarga tetap kuat dan masyarakat sekitar ikut memberikan dukungan moral,” ujarnya.

Pihak keluarga pasien pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan pendampingan dari kelurahan maupun tenaga kesehatan. Operasi direncanakan segera dijadwalkan sesuai rekomendasi medis dari RSUD Blambangan.

( Red )

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Akhir-akhir ini marak fenomena pejabat beserta keluarga, termasuk istri dan anaknya yang melakukan _flexing_ atau pamer kemewahan di media sosial.

Bupati Bandung,HM Dadang Supriatna menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan, terutama di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat dampak krisis ekonomi global.

“Saya harap aksi _flexing_ yang dilakukan ASN dan pejabat beserta keluarganya di media sosial dihentikan. Jangan menimbulkan kecemburuan sosial. Tanpa ditunjukkan pun, masyarakat sudah tahu bahwa para pejabat mampu. Tidak perlu dipamerkan,” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS ini usai menutup Musyawarah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bandung ke-2 di Hotel Sutan Raja, Soreang, Jumat (26/9/2025).

Menurut Kang DS, pejabat maupun keluarganya wajar jika ingin berlibur ke berbagai daerah di Indonesia atau ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Tiongkok ataupun menikmati kuliner di tempat mewah. Namun, sebaiknya hal tersebut tidak dipamerkan di media sosial karena dapat melukai perasaan masyarakat.

“Saat ini bukan waktunya pamer. Banyak warga Kabupaten Bandung yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan penurunan daya beli. Lebih baik jika kita berbuat aksi sosial, saling memberi, dan berbagi, terutama kepada anak yatim piatu,” imbuhnya.

Sebagai teladan, Kang DS secara rutin melaksanakan program Jumat Berkah dengan membagikan paket sembako dan santunan uang kepada ratusan anak yatim piatu di masjid-masjid desa dan kecamatan secara bergiliran.

“Saya ingin Jumat Berkah menjadi motivasi bagi warga yang mampu untuk ikut berbagi dengan sesama,” jelas Kang DS.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa _flexing_ adalah tindakan memamerkan kekayaan atau kemewahan di media sosial, seperti barang-barang mewah, liburan eksotis, atau gaya hidup glamor. Dampaknya dapat menimbulkan rasa iri, ketidakpuasan, hingga tekanan sosial bagi masyarakat lain.

“ _Flexing_ pada akhirnya hanya menumbuhkan narsisme dan kesombongan,” kata Kang DS.

Pada kesempatan yang sama, Musyawarah KORMI Kabupaten Bandung 2025 juga menetapkan kembali Hj. Emma Detty Permanawati sebagai ketua yang terpilih secara aklamasi.

Yans