Penulis: Imam Ansori

YUTELNEWS.com| Banyuwangi – Salah satu warga berinisial ibu Rohimah yang sudah berumur 72 tahun tinggal di Desa Kalirejo kabupaten Banyuwangi hidup bersama 3 cucunya dengan apa adanya, gubuk atau rumah yang ia  tumpangi karang di area kebun kelapa yang jauh dari pemukiman warga. Selain itu, kondisi rumah kurang layak, tampa adanya kamar mandi.

Disaat mau mandi maupun buang hajat ibu Rohimah sekeluarga melakukannya di sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari hari beliau bekerja serabutan dan mengumpulkan balarak dan batok kelapa yang nantinya untuk di jual.

Kehidupannya sangat miris sekali, tetapi Pemerintah Desa (PEMDES), Kecamatan maupun Kabupaten seolah tutup mata atau kurang perhatian, atas kehidupan yang di alami ibu  Rohimah, banyak warga lain yang bilang bahwa di Desa Kalirejo kabupaten Banyuwangi banyak warga yang kehidupannya lebih mampu yang sering mendapat bantuan dari Pemerintah.

Setelah mendapatkan data kependudukan ibu Rohimah  langsung kami konfirmasikan ke Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Kadinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi lewat via WhatsApp terkait warga lansia tidak pernah mendapat bantuan.

Dalam hal ini, Kadinsos PPKB Henik Setiyorini langsung menjelaskan bahwa untuk warga yang kurang mampu bisa mendapatkan Bantuan PKH atau BPNT harus melalui Musyawarah Perencanaan Desa (MUSRENDES) atau pihak (PEMDES) setempat. Namun kewenangan tetap dari pihak Pemerintah pusat.

“Setelah itu, ya menunggu plot dari Pusat, semua bansos yang menentukan pusat, tidak bisa serta merta menerima,” jawab Henik melalui via WhatsApp, (28/2/2025).

Selanjutnya, kata Henik seharusnya setiap tahun ada evaluasi dari Desa/Kelurahan atas perubahan data penerima seperti orang yang meninggal atau sudah mampu wajib diusulkan pemutusan, agar warga yang sudah diusulkan bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat.Sehingga penyaluran bantuan tepat pada warga yang sesuai kondisinya.

“Jangan khawatir, mulai tahun ini Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan update data per 3 bulan sekali.   “Pungkasnya.

(Red)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) telah menerbitkan nomer Register atas Laporan Perbuatan Gratifikasi, TPK dan TPPU, Serta Kebohongan Publik Bupati Banyuwangi Periode 2010-2025, Eks. Jum at 28/02/2025.

Sekda Mujiono Dkk, Terhadap 9 Aset Pemda Kab Banyuwangi dari Sektor Minerba Gunung Tumpang Pitu dan Perusahaan PT BSI, PT MSJ dan PT MDKA, pada 12 Februari 2025.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Kasepuhan Luhur MH Imam Ghozali selaku pelapor, kepada beberapa awak media di Banyuwangi, pada 28 Februari 2025.

“Kami dari Kasepuhan Luhur Kedaton dan Khususnya Masyarakat Banyuwangi mengucapkan terimakasih kepada Lembaga KPK yang telah merespon dan menindak lanjuti laporan kita dengan cepat. “ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan selain mengirim surat ke KPK, surat Pengaduan juga dikirim ke Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah dikonfirmasi Sub Bagian Persuratan Kementerian Sekretariat Negara RI, pada 25 Februari 2025, termasuk Surat yang dikirim ke beberapa instansi lain, seperti BPK RI yang memberikan arahan untuk dilanjutkan ke pihak yang berwenang.

“Kita pastikan kawal terus Perkara tersebut demi Masa depan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, yang ragu bahwa perkara TPK TPPU Bupati Banyuwangi akan berlanjut sama halnya dengan mengingkari semangat Kemerdekaan NKRI,” tegasnya.

Meskipun, disisi lain Ketum Kasepuhan Luhur Kedaton tidak menafikan adanya pihak-pihak yang ragu bahwa perkara tersebut nantinya bisa dituntaskan Presiden RI Prabowo Subianto, serta KPK RI maupun Kejagung RI selaku Lembaga penegak hukum tinggi negara.

“Berdasarkan pengalaman, bukti yang kita ajukan sudah lebih dari cukup, bahkan kalau diperlukan tambahan informasi lain terkait tambahan alat bukti serta informasi beberapa Pejabat yang patut dan layak diperiksa, kita juga siap,” tegasnya.

Ketum Kasepuhan Luhur Kedaton juga menyayangkan sikap Abnormal Eks Mempan RB sekaligus Eks Bupati Abd Azwar Anas yang terlihat mencoba lari dari tanggung jawab hukum, sosial dan politik, begitupun , begitupun dengan penerusnya Bupati Ipuk Fiestianani, Sekda Guntur Priambodo, Wakil Bupati Mujiono dan beberapa Pejabat disekitarnya yang sibuk dengan pencitraan tanpa bisa menyelesaikan masalah apapun .

“Padahal mereka orang-orang yang terus berusaha menjual Saham Pertambangan Kabupaten Banyuwangi, tapi juga sangat berambisi memperluas kawasan Pertambangan PT BSI”.pungkasnya.

Sumber : Tim Media/786

(Red)

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Dalam bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, keluarga besar DPRD Kabupaten Sukabumi Teddi Setiadi dari Fraksi partai Gerindra mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bulan yang suci ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan, memperbaiki diri, dan menunjukkan kebaikan kepada sesama.

Anggota DPRD kabupaten Sukabumi Teddi Setiadi Mengatakan Ibadah Puasa Ini merupakan salah satu rukun Islam yang dijalankan selama satu bulan penuh, Selain sebagai bentuk pengendalian diri, puasa juga mengajarkan kepedulian kepada sesama yang lebih membutuhkan. Dalam bulan yang penuh rahmat ini, mari kita jadikan bulan puasa sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, kebersamaan, dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan serta kedamaian bagi kita semua,” pungkasnya.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Jepara – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPD HIPKA) Jepara, Kamis (27/2/2025) pukul 09.00 WIB – selesai di Resto Maribu, Jepara mengadakan kegiatan pelantikan dan business talkshow “Bersinergi untuk membangun bisnis yang kompetitive dan berdaya saing global”.

HIPKA (Himpunan Pengusaha KAHMI) adalah organisasi yang beranggotakan para pengusaha alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ferry Firmawan, PhD, Ketua Umum BPW HIPKA Jateng, Forkopimda Jepara, perwakilan HIPKA Demak, Kudus, Semarang, KADIN, BEM dari berbagai universitas, Politeknik Balekambang, BPC Asephi, ACSB, BPC Hipmi, DPD Himki, PD Ipemi, Iwapi, ALJ, Sucofindo, BEI, Setwan DPRD Jepara, OPD Pemkab Jepara, UMKM, dan tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia, Arif Wahyudin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan baik dari Forkopimda Jepara, BPW HIPKA Jateng, pengusaha dari berbagai asosiasi, dan pelaku usaha UMKM serta tamu undangan lainnya.

Dewan Pakar BPD HIPKA Jepara, Prof. Dr. Alamsyah S.S., M.Hum., dalam sambutannya mengatakan bahwa HIPKA sebagai organisasi kewirausahaan bisa berperan dan menggeliatkan perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing Jepara. “Mampu memperdayakan masyarakat dengan latar belakang anggotanya yang berbeda-beda,” katanya.

Usai pelantikan kepengurusan dan pembacaan sumpah pelantikan, Ir. Abdul Haris Noor Ketua BPD Hipka Jepara menyampaikan sambutan bahwa,” Untuk memajukan perekonomian Jepara, kita akan melibatkan pengusaha-pengusaha Jepara dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait dan instansi Pemkab Jepara,” info Haris.

Di kesempatan yang sama Ferry Firmawan, PhD, Ketua Umum BPW HIPKA Jateng menyampaikan bahwa Jepara memiliki potensi besar selain mebel. “Saya melihat di Jepara banyak perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor. Tentunya BPD HIPKA Jepara bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan asosiasi pengusaha yang ada di Jepara seperti KADIN, HIMKI, HIPMI, serta yang lainnya termasuk pelaku usaha UMKM dan bekerjasama dengan Pemkab Jepara untuk berperan aktif memajukan perekonomian Jepara,” ujarnya.

Ferry Firmawan, PhD mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus baru BPD HIPKA Jepara masa bakti 2024-2029 yang baru dilantik untuk menjalankan program kerja HIPKA Jepara yang bermanfaat buat warga masyarakat.

Sedangkan, Aksin, staf ahli Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan bahwa sesuai slogan OTW Jepara Mulus,” Bupati Jepara siap mendukung BPD HIPKA Jepara. Bupati Jepara segera merealisasikan program percepatan kerja meliputi peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan. Program prioritas akan segera dijalankan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua KADIN Kabupaten Jepara, Andang Wahyu Triyanto berpesan agar BPD HIPKA Jepara berkolaborasi dan bersinergi dengan asosiasi dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jepara.

Acara ini juga dilakukan penandatanganan bersama berita acara pelantikan kepengurusan BPD Hipka Jepara dan penyerahan bendera pataka yang diserahterimakan oleh Ferry Firmawan, PhD (Ketua Umum BPW HIPKA Jawa Tengah). kepada Ir. Abdul Haris Noor Ketua BPD Hipka Jepara.

Dalam sesi Business Talkshow dan tanya jawab oleh perwakilan BEI dan hadirin muncul informasi bahwa di Indonesia tingkat literasi pasar modal sangat kecil dibandingkan produk perbankan. “Padahal peran pasar modal di sebuah negara besar sekali untuk peningkatan usaha melalui go publik dan penawaran umum dan mendapatkan tambahan modal,” kata perwakilan BEI.

Singgih

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Diduga adanya  Keluhan Penyewa Kios nelayan dipinggir Pantai muncar pihak Dinas UPT PPP Muncar kabupaten Banyuwangi tidak menggubris oleh Keluhannya pedagang penyewa kios nelayan  tentang sepinya pembeli. Rabo 26/02/2025.

Akibat adanya PKL yang berjualan di jalur hijau menyebabkan sepinya pembeli di kios pinggir pantai Muncar, karena lokasinya berada tidak jauh dari pintu masuk pelabuhan Muncar .

Saat Awak media YUTELNEWS.com konfirmasi ke salah satu kelompok pedagang kios nelayan yang penyewa  dipinggir pantai berkali-kali mengeluhkan  kepada Kepala Dinas UPT PPP Muncar Banyuwangi, namun keluhannya tidak mendapatkan perhatian atau tanggapan, padahal para pedagang yang  penyewa kios nelayan sudah sejak lama berjualan di kios tersebut.

Sedangkan pedagang PKL sebelumnya hanya berjualan pada saat ada acara perayaan tertentu, Setelah selesai PKL tidak lagi berjualan di jalur hijau. Mengapa semenjak  pergantian Kepala Dinas  UPT PPP Muncar Kabupaten Banyuwangi yang baru, pedagang PKL musiman diberikan ijin berjualan di jalur hijau mulai 05:30 wib sampai jam 17.00 Wib, supaya tidak mengganggu atau mengurangi pembeli di kios pinggir pantai Muncar kabupaten Banyuwangi.

Adanya aturan yang perbolehkan PKL musiman berjualan di jalur hijau tidak mematuhi jam buka berjualan mulai  05:30 wib sampai 17.00 Wib, sehingga terkesan tidak ada perhatian atau kontrol dari pihak Dinas UPT PPP Muncar kabupaten Banyuwangi, sehingga menyebabkan sepinya pembeli di kios nelayan yang  dipinggir pantai Muncar, terpaksa penyewa kios nelayan di Muncar  mengalami kerugian atau kebangkrutan. “Pungkasnya.

Adanya pembiaran pelanggaran aturan jam buka PKL musiman yang berjualan di jalur hijau, perlu dipertanyakan, dan diduga  terkesan adanya dugaan banyaknya peluang tarikan pungutan liar atau pungli.

Sehingga sampai saat ini pihak penyewa kios nelayan belum ada kejelasan atau tindak kelanjutan dari pihak Dinas UPT PPP Muncar Kabupaten Banyuwangi, pihak penyewa kios nelayan masih akan mempertanyakan terus ke pihak Dinas UPT PPP Muncar supaya keluhan penyewa kios nelayan biar tidak menanggung sepinya dan kerugian di saat berjualan di pinggir pantai Muncar  supaya pedagang PKL minta dipindahkan. ” Pungkasnya.

(Red)

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Cuaca Buruk Sebabkan Pohon Tumbang dan Kabel Optik terputus di dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Minggu 9/02/2025.

Akibat cuaca buruk dan angin kencang, terjadi bencana alam di wilayah Kelurahan Sraten tepatnya di Dusun Krajan Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, Sebuah pohon perindang tumbang dan kabel optik menghambat akses dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

kelurahan desa Sraten hingga saat ini hari Rabo 26 Februari 2025 belum ada tindakan mengenai putusnya kabel optik yang saat ini masih berserakan.

“Saat Proses pembersihan telah dilakukan, dan arus lalu lintas Sraten menuju Desa taman agung sudah kembali lancar”, ungkap masyarakat.

Kegiatan ini merupakan respons cepat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga serta pengguna jalan di wilayah dusun Krajan desa Sraten kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, Hingga saat ini belum ada tindakan dari pihak PEMDES desa Sraten. “Pungkasnya.

(Red)

YUTELNEWS.com | Banjarmasin – PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) menggelar sosialisasi terkait penetapan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Banjarmasin.di Salah satu Hotel di Banjarmasin.Selasa, (25/02/2025).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna jasa sebelum implementasi tarif baru yang akan berlaku dalam waktu dekat.

Direktur Operasional PT IMPT, Agus Salim, menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi kepada pengguna jasa setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian terkait.

“Kami mendapat persetujuan penetapan tarif dari Menteri pada 30 Januari 2025. Sesuai aturan, kami harus melakukan sosialisasi Oleh karena itu kami melaksanakan sosialisasi tsb di tanggal 25 Februari.

Implementasinya akan dimulai 30 hari setelah sosialisasi ini selesai,” ujar Agus Salim.

Ia menegaskan penetapan area wajib pandu berdasarkan evaluasi dari pemerintah dalam hal ini KSOP kelas 1 Banjarmasin untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Bahwa sosialisasi ini bukan merupakan penyesuaian atau kenaikan tarif, melainkan penetapan tarif awal yang akan diberlakukan di area wajib pandu Banjarmasin.

Penetapan ini dilakukan berdasarkan evaluasi untuk meningkatnya keselataman lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

“Banjarmasin memiliki penetapan tarif ini merupakan hasil kesepakatan dengan asosisasi pengguna jasa INSA, setelah melalui proses kesepakatan dan surat arahan menteri dari 17 januari 2024 hingga 30 januari 2025.” tambahnya.

Sementara itu, Agus Seoryanto, selaku penanggung jawab kajian pemanduan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini juga menjadi langkah awal sebelum IMPT menggelar workshop untuk para pengguna jasa. Workshop tersebut akan membahas secara rinci proses registrasi kapal, perhitungan tarif, serta prosedur pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

“Workshop ini bertujuan agar para pengguna jasa memahami proses registrasi kapal masuk dan keluar, termasuk pemindahan posisi kapal,” jelas Agus Seoryanto.

Ia menambahkan bahwa IMPT akan terus berkoordinasi dengan pihak KSOP & navigasi untuk memastikan keselamatan pelayaran, termasuk melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan pada lampu suar atau fasilitas navigasi lainnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh stakeholder, termasuk pemilik kapal dan pihak terkait lainnya, dapat memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga operasional pelabuhan di Banjarmasin dapat berjalan lebih aman, lancar, dan efisien.

(Lala)

YUTELNEWS.com | Bandung – Memasuki hari keempat retreat kepala daerah di Magelang Jawa Tengah, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku banyak memperoleh ilmu dan pengetahuan berharga sebagai bekal memimpin Kabupaten Bandung di periode kedua.

Terlebih, retreat yang digagas Presiden Prabowo itu menghadirkan 40 narasumber istimewa mulai dari para akademisi, menteri, Jenderal TNI, Gubernur Lemhanas hingga mantan Presiden RI seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa materi utama dalam retreat seperti wawasan kebangsaan dan asta cita Presiden Prabowo Subianto, program Kementerian dan Lembaga, tugas dan fungsi kepala daerah, kepemimpinan dan komunikasi politik, serta team building dengan sistem pembelajaran yang disiplin dan terstruktur.

“Saya merasa sangat beruntung mendapat ilmu dari berbagai narasumber hebat dan kompeten. Insya Allah apa yang saya peroleh di sini sangat bermanfaat dan bisa diterapkan di Kabupaten Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna di Magelang, Senin (24/2/2025).

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu berharap kegiatan retreat ini dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan para kepala daerah, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dalam melayani masyarakat.

Ia juga menilai retreat ini sebagai momentum penting bagi kepala daerah untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan membangun sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Terobosan Pak Presiden Prabowo yang mengumpulkan para kepala daerah di Magelang ini sangat luar biasa. Ini memberikan efek positif agar para kepala daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjabarkan sinergitas program pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Kang DS.

Selain itu, manfaat lain yang diperoleh bupati/walikota yakni memudahkan diskusi dalam melakukan penajaman visi pembangunan di daerah masing-masing terutama membangun kerjasama antara kepala daerah yang saling berbatasan.

Sebab, sinergitas merupakan prasyarat dalam sebuah perencanaan pembangunan termasuk untuk menata kawasan perbatasan seperti halnya perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Cimahi, Kota Bandung, Sumedang dan Garut.

“Kekuatan kebersamaan antar kepala daerah yang berbatasan ini akan menjadi langkah maju untuk kesejahteraan masyarakat. Karena ke depan kita bisa saling bekerjasama dalam rangka memajukan daerah,” ungkap Bupati Bandung.

“Saya berkomitmen untuk menggunakan APBD ini untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat,” tambah Kang DS.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar daerah, Kang DS meyakini ke depan Kabupaten Bandung dan beberapa daerah di Bandung Raya akan mampu menghasilkan langkah besar.

Sehingga berbagai persoalan seperti kemacetan, banjir, persolaan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga soal penyediaan air bersih dapat teratasi.

“Dan ini momentumnya sangat tepat karena dalam waktu dekat masing-masing daerah akan menghadapi dua agenda besar yaitu penyusunan RPJMD dan Perubahan Anggaran serta penyusunan RKPD 2025,” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu.

Wakil Ketua Umum Apkasi menambahkan, jika dua agenda besar itu mampu dimaksimalkan dengan memasukan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang digarap dalam naskah kerjasama daerah, ia optimistis dalam lima tahun ke depan, perekonomian di kawasan Bandung Raya akan meningkat signifikan.

Sebab, kawasan perbatasan akan menjelma menjadi daerah bangkitan ekonomi baru.

“Saya optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat, kita bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat. Para kepala daerah tentu harus mendukung dan bersinergi dengan program Pak Presiden,” tambahnya.

Yans