Penulis: Imam Ansori

YUTELNEWS.com |  BANYUWANGI – Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) dan Laskar Sabilillah (LS) Banyuwangi menunjukkan langkah konkrit dalam upaya menjaga prinsip demokrasi di Banyuwangi. Hari ini, mereka menghadiri audiensi atau hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi terkait penolakan dan ketidakhadiran Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dalam acara Refleksi Akhir Tahun dan Doa Sholawatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hearing yang berlangsung hari ini dipandang sebagai langkah elegan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Baik PWI-LS maupun anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk menjalankan Sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”

Diharapkan dalam diskusi tersebut, semua pihak sepakat bahwa problematika yang muncul di masyarakat seharusnya diselesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat.

Ketua PWI Banyuwangi, HM Joni Subagyo, SH, MH, menyatakan bahwa langkah hearing ini merupakan upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan baik di Banyuwangi. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak, termasuk dalam hal kegiatan yang menggunakan anggaran negara,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Banyuwangi, Wahyudi, SE, menambahkan bahwa musyawarah adalah kunci dalam mencari solusi yang terbaik. “Kami bersyukur DPRD merespons dengan baik permintaan audiensi ini. Ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Banyuwangi masih terbuka lebar. Semua pihak harus belajar saling mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat,” ujarnya.

Langkah PWI-LS mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat, termasuk dari anggota DPRD yang menyatakan bahwa hearing seperti ini adalah contoh nyata bagaimana demokrasi harus dijalankan di tingkat lokal.

Acara Refleksi Akhir Tahun yang rencananya menghadirkan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf menuai polemik di masyarakat karena melibatkan pendanaan dari APBD. Banyak pihak merasa bahwa alokasi dana tersebut harus lebih transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan perdebatan.

PWI-LS berharap langkah musyawarah ini dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni di Banyuwangi, sekaligus menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Sejumlah peserta seleksi Perangkat Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, mengajukan surat permohonan seleksi ulang kepada sejumlah pihak terkait. Permohonan ini diajukan setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi, khususnya pada tahapan wawancara yang dilaksanakan pada 24 Desember 2024.

Dalam surat tersebut, peserta yang terdiri dari 10 orang, yaitu Muhammad Fadhol, Fauzi Afiffi Salam, Dimas Bima Setiyawan, Renna Sevi Armega, Fenny Suminar, Ana Dwi Wulandari, Meda Wahyu Antika, Deviana Mara Baradita, Lilik Kurnia Dewi, dan Hanifatul Muntadifah, menyoroti berbagai pelanggaran yang mereka nilai mencederai asas keadilan, transparansi, dan profesionalisme

Kronologi dan Kejanggalan Proses Seleksi

Pada 21 Desember 2024, peserta mengikuti tes tertulis dan praktek di Balai Desa Sukorejo. Selanjutnya, pada 24 Desember, dilaksanakan tahapan wawancara yang menjadi puncak dari proses seleksi. Namun, pada pukul 16.30 WIB saat panitia mengumumkan hasil nilai secara lisan, muncul berbagai permasalahan yang memicu protes dari para peserta.

Beberapa catatan penting yang diungkapkan oleh peserta antara lain:
1. Ketidakkonsistenan Panitia: Peserta menilai panitia tidak mengikuti tata tertib dan sosialisasi yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Pertanyaan Tidak Relevan: Beberapa penguji wawancara memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan konteks seleksi perangkat desa.
3. Indikasi Nepotisme: Hasil seleksi menunjukkan keberpihakan terhadap kerabat Kepala Desa, meskipun nilai praktek mereka berada di bawah rata-rata peserta lain.
4. Ketidaktransparanan Proses: Standar penilaian tidak dipublikasikan dengan jelas, dan tidak ada pengawasan independen selama proses berlangsung.
5. Intervensi Kepala Desa: Peserta menyaksikan Kepala Desa Sukorejo keluar masuk ruang wawancara, yang diduga memengaruhi hasil penilaian.
6. Keanggotaan Partai Politik: Salah satu peserta, Hono Suprapto, masih tercatat sebagai anggota partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), namun tetap lolos seleksi administrasi.

Tuntutan Peserta

Para peserta menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak-pihak terkait, di antaranya:
1. Kepada Bupati Banyuwangi: Menghentikan proses seleksi yang dinilai curang dan memerintahkan pelaksanaan seleksi ulang.
2. Kepada Camat Bangorejo: Menolak hasil seleksi dan memberikan teguran kepada Kepala Desa Sukorejo atas intervensinya dalam proses seleksi.
3. Kepada Kapolsek dan Koramil Bangorejo: Mengevaluasi kinerja anggota yang terlibat sebagai panitia seleksi.
4. Kepada BPD Sukorejo: Memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses seleksi dan menegakkan kepentingan masyarakat Sukorejo.
5. Kepada Panitia Seleksi: Menghentikan tahapan seleksi dan melaksanakan wawancara ulang sesuai prosedur yang transparan dan bebas intervensi.

Dugaan Pelanggaran Hukum

Para peserta juga menyoroti pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Selain itu, mereka menilai pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum.

Tindak Lanjut yang Diharapkan

Surat permohonan ini juga ditembuskan kepada Bupati Banyuwangi, Kapolres Banyuwangi, dan Kodim Banyuwangi untuk memastikan pengawasan dan tindakan hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Peserta berharap agar seleksi perangkat desa diulang dengan mekanisme yang lebih transparan dan adil.

Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat Sukorejo, mengingat proses seleksi perangkat desa adalah bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna melaksanakan pelantikan Ketua Terpilih dan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung periode 2024-2028 di Gedung Moch Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Senin (23/12/2024).

Bupati Bandung didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama didampingi unsur lainnya mengucapkan selamat kepada pengurus FPRB yang baru dilantik. Amanah yang diterima oleh FPRB ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.

Pada sambutannya, Bupati Dadang Supriatna mengatakan bahwa kondisi geografis Kabupaten Bandung terdiri dari wilayah datar, perbukitan dan pegunungan. Dengan suhu udara berkisar antara 14 sampai 37 derajat celcius, serta kelembaban 75 persen pada musim hujan dan 60 persen pada musim kemarau.

“Hal tersebut membuat Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan beragam potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, gempa bumi dan lainnya,” tutur Dadang Supriatna usai melaksanakan pelantikan.

Oleh karena itu, lanjut Bupati, keberadaan FPRB sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

“Peran FPRB tidak hanya terbatas pada saat bencana terjadi, tetapi juga meliputi fase pra-bencana dan pasca-bencana,” kata orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.

Dikatakannya, dalam fase pra-bencana, FPRB memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan potensi risiko bencana yang ada di sekitar mereka.

“FPRB untuk memberikan edukasi terkait mitigasi bencana, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat bencana terjadi, FPRB menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan memastikan bantuan cepat serta tepat sasaran.

“Sedangkan pada fase pasca-bencana, FPRB berperan dalam pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan, sehingga mereka dapat kembali bangkit dan menjalani kehidupan yang normal,” katanya.

Dikatakan Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, keberhasilan pengurangan risiko bencana sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak.

“Dalam hal ini, FPRB berada di garis depan sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya,” ujarnya.

Kang DS berharap kepengurusan FPRB yang baru ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan dunia usaha, akademisi, komunitas, maupun media.

“Dengan harapan tercipta ekosistem yang tangguh terhadap bencana,” harapnya.

Bupati Bedas ini turut menyampaikan beberapa pesan kepada kepengurusan FPRB yang baru dilantik.

“Perkuat sinergi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Kabupaten Bandung, BPBD, Dinas Sosial dan pihak lainnya, guna menciptakan strategi mitigasi yang efektif,” tuturnya.

Ia berharap prioritaskan edukasi dan literasi kebencanaan kepada masyarakat, agar mereka memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.

“Hal itu khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana,” ucapnya.

Tak hanya itu, Kang DS berharap FPRB untuk memanfaatkan teknologi dan daya untuk meningkatkan akurasi dalam pemetaan risiko bencana serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

“Apalagi saat ini, BPBD sudah memiliki beberapa aplikasi kebencanaan seperti Arjuna (aplikasi rambu petunjuk bencana) dan aplikasi Titatu sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penanganan bencana yang dapat diakses siapa saja,” tuturnya.

Bupati berharap kepada FPRB untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi relawan sebagai garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Kang DS menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh berbagai program dan inisiatif yang dilakukan oleh FPRB.

“Dukungan ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS),” katanya.

“Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan bencana di masa depan,” imbuhnya.

Usai dilantik oleh Bupati Bandung, pengurus FPRB Kabupaten Bandung mengucapkan ikrar. Pertama, akan menjalankan tugas dan tangung jawab dengan penuh integritas, tanggung jawab dan profesionalisme.

Kedua, akan berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berbasis masyarakat.

Ketiga, akan bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam membangun Kabupaten Bandung yang tangguh terhadap bencana.

Keempat, akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana.

Yans

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Tim Kabaddi MAN 2 Banyuwangi berhasil mencetak prestasi gemilang di ajang Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Jawa Timur Kabaddi 2024 yang digelar pada 20–22 Desember 2024 di GOR SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.

Dalam kejuaraan tersebut, tim dari MAN 2 Banyuwangi berhasil membawa pulang tiga gelar juara di berbagai kategori.

Pada kategori Nasional Style Putra, tim MAN 2 Banyuwangi berhasil meraih posisi Juara 2. Sedangkan pada kategori Super Five Putra, mereka menempati posisi Juara 3. Tak hanya itu, prestasi gemilang juga diraih oleh tim putri yang berhasil menjadi Juara 1 pada kategori Nasional Style Putri.

Kepala MAN 2 Banyuwangi, Drs. H. Saeroji, M.Ag, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas prestasi luar biasa yang diraih oleh para siswa-siswinya.

“Ini merupakan hadiah akhir tahun dari siswa-siswi kita untuk madrasah yang kita cintai bersama. Prestasi ini membuktikan bahwa kerja keras, latihan yang disiplin, dan semangat juang yang tinggi selalu membuahkan hasil yang membanggakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, H. Saeroji menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi MAN 2 Banyuwangi, tetapi juga bagi dunia pendidikan di Banyuwangi secara umum.

“Kemenangan ini adalah bukti bahwa madrasah mampu bersaing di kancah provinsi, tidak hanya di bidang akademik tetapi juga di bidang olahraga,” tambahnya.

Pelatih tim Kabaddi sekaligus para guru olahraga MAN 2 Banyuwangi juga turut memberikan komentar atas kemenangan timnya. “Anak-anak telah menunjukkan perjuangan luar biasa. Mereka berlatih keras sekian lama, dan hasilnya sangat memuaskan. Ke depan, kami akan terus mempersiapkan mereka untuk berprestasi di tingkat nasional,” ujar mereka.

Prestasi ini tentu menjadi motivasi bagi siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi untuk terus mengukir prestasi di berbagai bidang. Dukungan penuh dari pihak sekolah, pelatih, dan orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan ini.

Kejurprov Jatim Kabaddi 2024 sendiri diikuti oleh puluhan tim dari berbagai daerah di Jawa Timur, menjadikan kompetisi ini sangat kompetitif. Dengan keberhasilan ini, MAN 2 Banyuwangi telah membuktikan diri sebagai salah satu sekolah unggulan yang mampu mencetak atlet-atlet berprestasi di tingkat provinsi.

(Tim Red)