Penulis: Imam Ansori

YUTELNEWS.com | Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya pendidikan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bandung.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Korps Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah 2 KPK RI, Arif Nurcahyo dalam kegiatan Rakor Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui MCSP di Gedung Moh Toha, Soreang,pada Selasa (26/08/2025).

Rakor Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah tersebut dihadiri langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Cakra Amiyana, para anggota DPRD Kabupaten Bandung, Kepala OPD, camat hingga perwakilan kepala desa.

“KPK mengapresiasi upaya Bupati Bandung yang menggelar berbagai kegiatan pendidikan dan pencegahan korupsi bersama KPK. Ini menunjukkan Bupati Bandung memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Arif dalam sambutannya.

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir Pemkab Bandung dan KPK RI terus berkolaborasi menggelar berbagai kegiatan edukasi dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bandung maupun melibatkan masyarakat.

Hasilnya, kata Arif, Pemkab Bandung menunjukkan progres menggembirakan. Diantaranya meraih Opini WTP sembilan kali berturut-turut hingga skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK – saat ini menjadi
Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK – yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan capaian hasil MCP KPK, nilai Kabupaten Bandung meningkat dari 92% pada tahun 2023, menjadi 93% pada tahun 2024. Pemkab Bandung menargetkan MCP KPK kembali meningkat menjadi 94 persen pada tahun 2025 ini.

Selain itu, raihan Sistem Penilaian Integritas (SPI) KPK Kabupaten Bandung naik dari peringkat ke-4 (tahun 2023) menjadi peringkat ke-2 pada tahun 2024 dengan nilai 74,04. Bahkan nilai SPI eksternal Kabupaten Bandung adalah 87,77.

Dalam berbagai kesempatan edukasi dan pencegahan korupsi, KPK terus mengingatkan agar pemerintah daerah dapat melakukan mitigasi resiko agar tidak terjadi korupsi ketika menjalankan tupoksinya masing-masing, salah satunya dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Termasuk yang dilakukan KPK pada hari ini.
Harapannya setelah kegiatan ini ada perubahan mindset sehingga tidak ingin melakukan korupsi. Kita juga berharap bisa menutup celah melalui perbaikan sistem untuk menghilangkan kesempatan korupsi,” tegasnya.

Arif menjelaskan terdapat 8 area strategis yang rawan terjadi penyelewengan atau korupsi di tubuh pemerintahan. Diantaranya adalah di bidang perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, bidang lainnya yang juga dinilai cukup rentan terjadi potensi tindak pidana korupsi adalah bidang pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan aset dan barang milik daerah (BMD) serta optimalisasi pajak.

“Saya melihat kepala daerahnya sudah berkomitmen, ini harapannya bisa diikuti oleh jajarannya. Apalagi di sini hadir juga legislatif, ini sangat baik untuk menguatkan komitmen anti korupsi,” ungkap Arif.

“Kami menilai dari sisi prestasi, Kabupaten Bandung sudah baik. Kita harus yakinkan, tidak ada celah untuk kita bisa korupsi. Mari kita terus berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan rapat koordinasi ini sangat penting, karena menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan bersama dalam mencegah praktik-praktik koruptif di lingkungan pemerintahan daerah.

“Sebagai kepala daerah, saya berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi MCSP ini sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Kang DS, sapaan akrabnya.

Komitmen Pemkab Bandung dalam memperkuat tata kelola yang bersih, kata Kang DS, telah diwujudkan melalui berbagai capaian prestasi yang membanggakan. Berbagai prestasi ini menjadi bukti konsistensi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Yans

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Pemerintah Desa Kadununggal terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur pedesaan. Melalui program pembangunan desa, kini tahap kedua pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT) telah direalisasikan. Selasa (26/8/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Desa Kadununggal yang akrab disapa Kades Mochamad Yusuf Atau Sering Di Sapa Kades Bako, Binwas Kecamatan Kalapanunggal Bapak Yayan, Awaludin selaku Kasi Pemerintahan Desa Kadununggal, serta warga masyarakat, di antaranya Bu Elah. Kehadiran para tokoh ini menjadi bentuk dukungan terhadap pembangunan desa yang sedang berjalan.

Dalam sambutannya, Kades Mochamad Yusuf  Yang Suka Di Sapa Kades Bako menegaskan bahwa pengerasan jalan ini merupakan wujud perhatian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para petani. “Pembangunan ini merupakan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam RPJMDes. Jalan usaha tani yang kita kerjakan tahap dua ini menjadi prioritas agar petani bisa lebih sejahtera,” ucapnya.

Sementara itu, Binwas Kecamatan Kalapanunggal, Pak Yayan, memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah desa. “Kami sangat mendukung program ini. Jalan usaha tani adalah akses vital bagi masyarakat desa, terutama petani. Semoga pembangunan ini memberikan manfaat yang besar dan bisa terus dilanjutkan di tahap berikutnya,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Awaludin, Kasi Pemerintahan Desa Kadununggal, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Dengan keterlibatan langsung warga, pembangunan ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang kebersamaan. Semoga jalan usaha tani ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua Dan Kepada Masyarakat Sesudah Di Bangun Harus Saling Menjaga Perawatan,” jelasnya.

Pengerasan jalan usaha tani tersebut menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahap 2 tahun 2025. Panjang jalan yang dikerjakan mencapai ratusan meter dengan lebar disesuaikan kebutuhan. Pembangunan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.

Warga Desa Kadununggal menyambut baik realisasi pembangunan ini. Mereka menilai keberadaan jalan usaha tani akan membantu kelancaran distribusi hasil panen dan mengurangi biaya angkut.

“Alhamdulillah jalan usaha tani sudah diperbaiki. Sekarang lebih mudah lewat, apalagi saat musim hujan tidak becek lagi,” tutur Bu Elah, salah seorang warga yang hadir.Dengan terealisasinya pengerasan tahap dua ini, Pemerintah Desa Kadununggal berharap pembangunan infrastruktur bisa terus berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

YUTELNEWS.com | Bandung –  Sosok ketua UPTD P2KB Kecamatan Dayeuhkolot, Hj Wahidatun Nikmah kini menjadi perhatian publik setelah berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan sepanjang tahun 2025. Berbagai penghargaan yang diterimanya menjadi bukti nyata kerja kerasnya ketua UPTD P2KB hj Wahidatun Nikmah bersama jajaran P2KB pemerintahan desa, kecamatan dan dukungan masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, UPTD P2KB kecamatan dayeuhkolot menerima beberapa penghargaan penting, di antaranya:

– Piagam penghargaan dari Dinas Provinsi Jawa Barat atas karya bakti dan pengabdian kinerja.

– Sertifikat Penghargaan secara nasional dari Pemerintahan Pusat.

– Penghargaan Kabupaten Bandung Juara 1Lomba Duta Genre

Penghargaan dari Prestasi ini bukan semata hasil pribadi, melainkan kerja keras bersama semua pihak, baik perangkat desa, masyarakat, maupun instansi terkait. Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk warga di wilayah kecamatan Dayeuhkolot ,” ungkap ketua UPTD P2KB hj Wahidatun Nikmah, sampaikan ke awak media,waktu di temui di kantor dinasnya.pada Selasa 26/08/2025.

Apresiasi juga datang dari berbagai kalangan.Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P, Ketua Apdesi kecamatan,para kepala desa, menyebut penghargaan yang diraih UPTD P2KB kecamatan dayeuhkolot merupakan bukti nyata kinerja positif di lapangan.

“ Ketua UPTD P2KB hj Wahidatun Nikmah telah membawa nama baik kecamatan dayeuhkolot melalui kinerja yang diakui secara resmi. Ini patut diapresiasi dan dijadikan motivasi bagi aparatur lain agar terus bekerja dengan semangat melayani,” ujar camat Drs.Asep Suryadi .

Dengan sederet prestasi tersebut, Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P pun berharap terus menjaga komitmen serta konsistensi dalam membangun wilayahnya, sehingga pelayanan publik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” Tukasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | CIMAHI –  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) di Pusat Pendidikan Jasmani (Pusdikjas) TNI AD, Cimahi, Jawa Barat.

Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Agustus 2025.

Diklat ini diikuti oleh 1.525 peserta yang terdiri dari perwakilan kecamatan sebanyak 155 orang serta perwakilan desa dan kelurahan, masing-masing 5 orang setiap wilayah. Para peserta dibagi menjadi dua gelombang agar pelatihan berjalan efektif.

Bupati Bandung Dr. H.M., Dadang Supriatna S. Ip M. Si diwakili oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung, Uwais Qorni, secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Uwais menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu masyarakat dalam berbagai situasi.

“Pelatihan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.” ujarnya

Linmas memiliki peran vital, tidak hanya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi juga membantu penanganan bencana, kegiatan sosial, pemilu, hingga bela negara, jelas Uwais.

Ia juga menambahkan, melalui diklat ini diharapkan para anggota Satgas Linmas mampu lebih profesional, sigap, serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan tantangan di lapangan.

Sinergi dengan Pusdikjas TNI AD

Sementara itu, Wakil Komandan Pusdikjas TNI AD, Totong Subina, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjadikan Pusdikjas sebagai tempat pelatihan.

“Linmas memiliki tugas mulia, yakni membantu pemerintahan di tingkat desa hingga kelurahan, terutama dalam bidang kebencanaan, ketertiban, serta pelayanan masyarakat. Karena itu, kami akan membekali peserta dengan kedisiplinan dan keterampilan agar mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, aman, dan berhasil,” ujarnya.

Totong juga berpesan kepada para peserta agar tetap menjaga semangat, jiwa patriotisme, dan kepedulian terhadap masyarakat, serta selalu bersinergi dengan aparat pemerintah, kepolisian, dan TNI di wilayahnya masing-masing.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan Satgas Linmas dipandang strategis sebagai mitra pemerintah daerah. Ungkapnya.

Lanjut Uwais, Selain menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat, Linmas juga berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan di Kabupaten Bandung.

“Ke depan, saya berharap Linmas bisa ikut mengawal program-program pemerintah, termasuk pemberdayaan masyarakat desa, koperasi merah putih, hingga mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Uwais.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini, diharapkan Satgas Linmas Kabupaten Bandung semakin siap menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kondisi normal maupun saat darurat, serta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di daerahnya,” Pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung menggelar pelantikan empat anak lembaga pada Senin, 25 Agustus 2025.

Acara berlangsung di Gedung PGRI Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang Katapang No.206, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Ketua PGRI Kabupaten Bandung, Yusup Salim, S.Pd.I., M.Pd., memimpin langsung jalannya pelantikan. Ia hadir bersama jajaran pengurus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, serta ratusan undangan.

Yusup Salim menekankan pentingnya pelantikan ini. Ia menyebut langkah tersebut bukan sekadar prosesi, melainkan strategi untuk menguatkan organisasi guru di Kabupaten Bandung.

“Dengan pelantikan hari ini, PGRI semakin fokus, semakin kuat, dan semakin siap untuk mengabdi serta melayani. Kami juga menyiapkan diri menjaga kepentingan bangsa, apalagi ketika kita berbicara tentang target besar Indonesia Emas 2045,” ucap Yusup.

Ia lalu menyampaikan pesan khusus kepada guru. “Saya mengajak seluruh guru di Kabupaten Bandung untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi, di mana pun berada. Semoga setiap usaha kita bernilai baik, bermanfaat untuk masyarakat, dan mendapat ridha Allah SWT,” tambahnya.

Sementara Ketua LKBH PGRI Kota Bandung, Coach Adv. Agus Gandara, S.H., M.H., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas amanah baru ini. Ia bertekad menjalankan tugas melindungi guru dari sisi hukum.
“Tugas ini berat, tapi kami siap memberikan pendampingan dan pembinaan hukum bagi guru di Kabupaten Bandung. Insya Allah dengan niat ikhlas, kerja kami akan membawa berkah,” jelasnya.

Dari APKS,Lusianto, S.Kom., M.Si., menegaskan pentingnya inovasi untuk meningkatkan profesionalisme guru.
“APKS memikul tanggung jawab besar. Kami akan mendorong inovasi agar guru semakin profesional. Dengan begitu, kualitas pendidikan kita bisa terus meningkat,” ujarnya.

Perempuan PGRI juga menyuarakan tekad. Setiowati, S.Pd., menyatakan komitmen untuk menjalankan amanah dengan baik.
“Saya berharap bisa berkoordinasi dengan pengurus lainnya. Kepada guru perempuan, mari kita bergerak bersama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bandung,” katanya.

Dari PSLCC, H. Riyan Rosal Yosma Oktapyanto, M.Pd., menegaskan bahwa dirinya siap melanjutkan program kerja.
“Ini periode kedua saya. Saya akan melanjutkan yang baik dari periode sebelumnya sekaligus membawa program baru. Fokus kami ada pada penguatan IT dan karakter guru. Dengan begitu, PGRI akan semakin bermartabat,” ucapnya.

Pelantikan ini menegaskan komitmen PGRI Kabupaten Bandung untuk terus memperkuat organisasi. Dengan penguatan kelembagaan, PGRI tidak hanya hadir sebagai wadah guru, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Melalui APKS, guru bisa lebih profesional. Dengan LKBH, guru mendapat perlindungan hukum. Melalui Perempuan PGRI, organisasi memberi ruang bagi pemberdayaan perempuan. Sementara PSLCC memperkuat kompetensi IT dan karakter.

Dengan sinergi itu, PGRI Kabupaten Bandung menatap masa depan dengan optimisme. Organisasi guru ini bertekad melahirkan generasi emas yang siap bersaing di tingkat global, sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung H.Tedi Supriadi, S.Pd.I , M.Si. mengakhiri Reses Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Kabupaten Bandug dengan mengundang konstituen dari Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu dan Desa di Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhlolot,Kabupaten Bandung, pada Sabtu (23/08/2025).

H Tedi Supriadi memberi nama kegiatan reses yang dilaksanakan di sebuah vila di Kp Landean, Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ini sebagai ajang silaturahmi, untuk lebih mengakrabkan konstituen dengan anggota Dewannya serta pertemuan tersebut lebih bermakna.

Dalam kesempatan tersbu, Anggota Dewan Fraksi PAN ini menyampaikan, bahwa dirinya sejak terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pileg 14 Februari 2024 yang dipercaya di Komisi D, setelah 5 tahun di Komisi A.

“2019-2024 ada di Komisi A, 2024 -2029 di komisi D. Di Komisi D Lebih menantang karena banyak diminta audensi masalah kesehatan, pendidikan, mengadukan permasalah umum,” kata Tedi.

Selain di Komisi D, Ia juga sebagai anggota Bapemperda, dan anggota Badan Musyawarah (Bamus). Karenanya, di periode ini ia lebih sibuk dari periode pertama.

Reses masa sidang III, H Tedi Supriadi mengatakan kegiatan anggota Dewan di luar rapat digedung (kantor) untuk menampung aspirasi. ” Mengundang konstituen jangan ada kesan setelah jadi anggota Dewan lupa,” ucapnya.

Karenanya, ia berharap kepada warga untuk memanfaatkan kesempatan reses dengan menyampaikan aspirasi secara lisan dan tulisan yang dituangkan pada lembar aspirasi yang sudah disediakan.

“Apa saja aspirasi yang bersifat kepentingan umum. Namun, yang sifatnya perorangan juga bisa seperti rutilahu untuk yang tidak mampu. Jika merasa rumah sendiri layak huni, tapi melihat tetangga ada yang rumahnya tidak layak huni bisa diusulkan, dicatat di mana alamatnya. Jika aspirasi tersebut satu saat terwujud, kan jadi nilai ibadah,” pungkasnya H. Tedi.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung -Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, resmi memulai pembangunan Jembatan Roda Cijeruk yang menghubungkan wilayah Bojongsoang dan Baleendah.

Groundbreaking ini dilaksanakan di lokasi pembangunan, pada Jumat (22/08/2025), tepatnya di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Jembatan ini sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena ambruk tak lama setelah dibangun oleh pihak perseorangan. Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

“Alhamdulillah tidak ada korban, namun karena sangat membahayakan, saya langsung instruksikan untuk dibongkar. Jembatan tersebut dibangun tanpa izin operasional dan pemerintah daerah tidak bisa bertanggung jawab atas itu,” ujar Kang DS dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa keputusan pembongkaran meski sempat menimbulkan perdebatan, akhirnya bisa diterima oleh pemilik jembatan karena kesadaran akan risiko keselamatan masyarakat.

Solusi Cepat untuk Kebutuhan Mendesak :

Pemerintah Kabupaten Bandung sempat berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat terkait rencana pembangunan jembatan permanen dengan anggaran mencapai Rp 50 miliar. Namun mengingat kebutuhan mendesak masyarakat, solusi cepat menjadi pilihan.

“Keesokan harinya saya langsung lapor ke PUPR, dan mereka merespons positif. Akhirnya kami bersama Ketua DPRD, Sekda, dan Dinas PUTR merumuskan solusi yang cepat, efisien, namun tetap aman dan sesuai aturan,” jelas Kang DS.

Melalui skema pengadaan e-katalog, pembangunan Jembatan Roda Cijeruk akhirnya dapat ditenderkan dengan nilai Rp6,7 miliar. Tender dilakukan melalui pra-DPA, yang meski belum mendapatkan pengesahan dari Gubernur, secara administratif sudah dinyatakan tuntas.

120 Hari Pembangunan, Fokus pada Kualitas dan Keselamatan

Pembangunan jembatan ini ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari. Pemerintah mengajak seluruh pihak, termasuk aparat keamanan seperti Polsek dan Koramil setempat, untuk ikut mengawal proses pembangunan agar berjalan tanpa kendala, termasuk mencegah potensi pungutan liar.

“Kita harus fokus pada kualitas pekerjaan dan spesifikasi teknis yang telah disepakati antara pelaksana dan dinas. Tidak boleh ada praktik yang mengganggu proses pembangunan,” tegas Kang DS.

Pengaruh Positif Terhadap Ekonomi dan Infrastruktur Daerah.

Pembangunan Jembatan Roda Cijeruk diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran mobilitas warga di tiga kecamatan sekaligus: Bojongsoang, Baleendah, dan Ciparay. Dalam jangka panjang, infrastruktur ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Bahkan, Kang DS mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengusulkan pembangunan lanjutan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp1 triliun untuk perbaikan jalan kabupaten sepanjang 500 km di tahun mendatang.

Desain Jembatan Roda Cijeruk yang modern dan estetik menjadi nilai tambah tersendiri. Jembatan ini dirancang langsung oleh Dinas PUTR dengan melibatkan konsultan berpengalaman dan pihak pabrikan jembatan layang.

“Desainnya keren, dan saya yakin ini akan jadi ikon baru di wilayah Bojongsari. Mungkin juga jadi tempat selfie warga, tapi tetap ya, ini hanya untuk kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat dilarang melintas,” ujar Kang DS sambil tersenyum.

Jembatan ini disebut-sebut memiliki nuansa yang mirip dengan Jembatan Rancamanyar, namun dengan karakteristik unik tersendiri yang akan memperkuat identitas kawasan.

Pembangunan Jembatan Roda Cijeruk merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat dalam menciptakan infrastruktur yang aman, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Dengan semangat kolaborasi, Kabupaten Bandung terus melangkah menuju kemajuan yang merata dan berkelanjutan.” Pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKB , H.Dadang Hemayana S.I.P, melaksanakan reses masa sidang lll tahun 2025 di hari kedua. Reses yang berlangsung, dihadiri oleh kepala desa Ciapus yang di wakili Sekdes Taryana,Bhabinkamtibmas,Babinsa, para tokoh masyarakat, perwakilan Desa dan tamu undangan lainya. Kegiatan ini dilaksanakan di GOR desa Ciapus ,Kecamatan Banjaran ,Kabupaten Bandung, pada kamis 21/08/2025.

Dalam reses yang berlangsung, elemen masyarakat yang tergabung ini, berkesempatan untuk bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan Anggota Dewan yang mewakilinya di DPRD untuk menyampaikan Aspirasi-aspirasinya, khususnya berkenaan dengan permasalahan di lapangan dan harapan masyarakat.

Dalam kehadirannya H.Dadang Hemayana menyampaikan bahwa, dengan kondisi saat ini para masyarakat perlu didorong dan didukung secara maksimal, karena hasil yang dihasilkan oleh para masyarakat yang ada diwilayah Ciapus Kecamatan Banjaran ini,

Mengingat sangat pentingnya keberadaan masyarakat di wilayah desa ciapus Kecamatan Banjaran umumnya di Kabupaten Bandung, tentunya kita sebagai legislator PKB mewakili masyarakat di DPRD, menjadi sebuah kewajiban untuk turun langsung dan mendengar semua aspirasi masyarakat, yang nantinya akan kita bahas di komisi dan menjadi prioritas.

Dalam kesempatannya, anggota DPRD fraksi PKB yang merupakan putra Daerah asal Banjaran ini menegaskan, tentunya kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung akan terus mendorong dan memfasilitasi semua aspirasi dari masyarakat ,terkait permasalahan dan kebutuhan penunjang bersama mitra kerja di Dinas Pemkab Bandung.

Saya akan terus berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat, dimana kedepannya akan berusaha memberikan program untuk masyarakat di Kabupaten Bandung, hususnya di wilayah desa Ciapus,” tukasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) resmi mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sumut.

Keputusan ini sejalan dengan surat DPD AKPERSI Sumut Nomor 01/AKPERSI/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025, serta berdasarkan status badan hukum dengan nomor AHU-0008557.AH.01.07 Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024.

Dengan diterbitkannya SKT tersebut, Kesbangpol Sumut secara resmi mengakui keberadaan AKPERSI sebagai organisasi pers di daerah. Surat ini ditandatangani langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Mulyono, ST, M.Si, selaku pejabat pembina utama muda (IV/c).

Disambut Pengurus AKPERSI

Pengambilan SKT berlangsung di kantor Kesbangpol Sumut, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.361, Medan. Hadir langsung Ketua DPD AKPERSI Sumut, KH. R. Syahputra, didampingi Sekretaris Daerah Jumani Alba, Wakil Sekda M. Muclis, Divisi Hukum M. Hasan Simarmata, SH, Divisi Intelijen Ajib Syah, serta Divisi Humas Satam JM.

Pertemuan itu diterima baik oleh Dudi, Analis Ormas Kesbangpol Sumut, yang turut menyaksikan penyerahan SKT kepada pengurus AKPERSI.

Komitmen Profesionalisme dan Integritas

Ketua DPD AKPERSI Sumut, KH. R. Syahputra, menegaskan bahwa keluarnya SKT ini menjadi tonggak penting dalam penguatan peran organisasi.

“Dengan terbitnya SKT, AKPERSI akan semakin proporsional, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk membangun bangsa yang kita cintai,” ujarnya.

Sementara itu, Divisi Hukum AKPERSI, M. Hasan Simarmata, SH, menekankan bahwa legalitas ini menjadi pengakuan resmi pemerintah terhadap keberadaan AKPERSI.

“Keberadaan AKPERSI di Sumut telah sah diakui secara administrasi pemerintahan. Mari bersama-sama kita besarkan AKPERSI untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di Sumut, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas dalam kegiatan jurnalistik,” tegasnya.

Sekretaris Daerah AKPERSI, Jumani Alba, turut menambahkan bahwa organisasi akan tetap solid dalam satu komando.

“Semoga ke depan AKPERSI berjalan lancar, konsisten, dan komitmen dalam menjaga marwah organisasi,” katanya.

Tonggak Baru Pers Sumut

Dengan SKT ini, AKPERSI Sumut kini memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan aktivitas organisasi. Kehadiran AKPERSI diharapkan menjadi wadah jurnalis dan insan pers yang lebih profesional, serta mampu memperjuangkan kepentingan publik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
( TIM AKPERSI)

YUTELNEWS.com | Jakarta – Persidangan gugatan wanprestasi yang diajukan PWI Pusat terhadap Forum Humas (FH) BUMN dan Agustya Hendi Bernady berakhir tak terduga. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/8), kuasa hukum PWI menyatakan pencabutan gugatan dengan Nomor Perkara 508/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst.

Langkah itu diambil hanya sepekan sebelum Kongres Persatuan PWI digelar pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Bekasi. “Pencabutan gugatan ini semata demi menjaga kondusifitas kongres yang sangat penting untuk menyatukan kembali PWI,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.

Menurut Hendry, kongres harus mengembalikan marwah PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. Selama konflik, PWI kehilangan posisi di Dewan Pers, tidak bisa menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW), bahkan terusir dari kantor pusatnya di Kebon Sirih. “Itu sangat menjatuhkan harkat PWI dan membuat sejumlah pihak bertepuk tangan,” ujarnya.

Hendry menegaskan, kongres tak boleh disusupi isu murahan yang justru merusak proses persatuan. Ia menekankan pentingnya fokus pada program inti: pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi sekitar 30 ribu anggota di 38 provinsi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang memprakarsai kerja sama sponsorship FH BUMN dengan PWI. Dukungan itu memungkinkan pelaksanaan UKW gratis di 20 provinsi, dari Aceh hingga Papua Selatan.

Kronologi Gugatan

Gugatan wanprestasi awalnya diajukan MR Tan Law Firm sebagai kuasa hukum PWI, lantaran FH BUMN dianggap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan kerja sama. Atas dasar itu, PWI menilai FH BUMN melakukan wanprestasi dan membawa perkara ke PN Jakarta Pusat.

Namun, demi terciptanya suasana kondusif menjelang kongres bersejarah ini, Hendry Ch Bangun memilih mencabut gugatan. Keputusan yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan organisasi jauh lebih penting daripada melanjutkan konflik hukum.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PAN, H.Tedi Supriadi S.Pd.I., M.Si, usai reses untuk masa sidang III tahun 2025, di Landean, Desa Sukamukti Kecamatan Katapang kabupaten Bandung, pada kamis (21/08/2025) mengatakan, selain tampung aspirasi juga bersilatuhrahmi.

Menurut H.Tedi Supriadi, reses merupakan masa istirahat dewan usai melakukan kegiatan di dewan untuk menemui konstituennya, jadi reses ini memang sangat penting untuk menampung berbagai aspirasi terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perlu juga diketahui bahwasanya saya Alhamdulilah menjadi anggota dewan yang kedua, jadi tentunya banyak aspirasi yang telah direalisasikan khususnya di dapil 2, yang meliputi wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Margahayu, Katapang dan Kecamatan Margaasih.

Dari aspirasi yang telah terlealisasi mulai dari insfratruktur jalan, rutilahu, mesin jahit, alat olahraga, dan lain sebagainya, dan untuk aspirasi yang sekarang juga tentunya saya Insyaallah akan memperjuangkan dan mengawal, yang semoga apa yang menjadi aspirasi tersebut bisa terealisasi.

Dengan tujuan utama reses ini untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah, oleh karena itu kegiatan sangat penting yang menjadi salah satu bentuk komunikasi dua arah antara masyarakat dan para anggota dewan.

Alhamdulillah sewaktu saya menjabat periode pertama menjabat di Komisi A dan sekarang di Komisi D, masalah Ketenagakerjaan , Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, namun sebagai anggota dewan apapun yang diaspirasikan masyarakat, saya akan berusaha dan berjuang dan semoga bisa terealisasi seperti halnya saya waktu periode pertama di dapil II, wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Margahayu, Margaasih dan Katapang banyak yang sudah terealisasi,”pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Kuasa Hukum PT Bandung Daya Sentosa (BDS) Perseroda, Rahmat Setiabudi SH, membenarkan adanya penggeledahan Kantor PT BDS di Jalan Gading Tutuka Soreang, oleh tim Kejari Kabupaten Bandung, Rabu (21/08/2025) kemarin.

“Bahwa benar kemarin telah dilakukan penggeledahan oleh tim Kejari Kabupaten Bandung di Kantor PT BDS berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor : print -04/M.2.19/Fd.2/08/2025” ujar Rahmat Setiabudi kepada awak media di Soreang, Kamis (21/8/2025).

Sebagai kuasa hukum PT BDS Perseroda, kata dia, PT BDS mengaku sangat menghormati proses penggeledahan tersebut sebagai bagian dari proses hukum yang tengah ditangani Kejari Kabupaten Bandung.

“Tentu kami sangat menghargai proses penggeledahan tersebut. Itu bagian dari proses hukum yang tengah berjalan,” ujar Rahmat.

Namun, terhadap bukti-bukti yang telah disita, bilamana ada bukti yang berkaitan dengan pembuktian dalam proses persidangan PKPU terhadap PT Cahaya Frozen, ia berharap pihak Kejari Kabupaten Bandung dapat memberikan izin untuk menggunakan sementara bukti-bukti yang berkaitan dalam persidangan.

“Kiranya bila ada bukti-bukti yang berkaitan, kami berharap kiranya Kejari Kabupaten Bandung dapat memberikan izin sementara untuk proses pembuktian dalam sidang PKPU tersebut, sebagai langkah konkret PT BDS menyelesaikan kewajibannya terhadap para vendor” katanya.

Saat ini, PT BDS tengah mempersiapkan proses sidang PKPU terhadap PT Cahaya Frozen di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Diketahui, sebelum melakukan penggeledahan ke Kantor PT BDS, tim Kejari Kabupaten Bandung juga terlebih dahulu menggeledah Kantor PT Cahaya Frozen di Jakarta.

Penggeledahan Kantor PT Cahaya Frozen tersebut berkaitan dengan kondisi gagal bayar PT Cahaya Frozen kepada PT BDS yang mengakibatkan PT BDS belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada para vendor.

Dijelaskan Rahmat, saat ini PT BDS mengakui masih memiliki kewajiban pembayaran utang sebesar Rp 105,4 miliar kepada beberapa vendor penyedia BLD.

Hal itu terjadi karena PT BDS mengalami keterlambatan pembayaran dari Cahaya Frozen Raya (CFR) sebesar Rp 127 miliar berdasarkan invoice PT BDS ke PT CFR.

Berkaitan dengan kasus gagal bayar tersebut, PT BDS telah melakukan langkah hukum PKPU terhadap PT CFR di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan untuk mendorong agar PT CFR segera menyelesaikan kewajiban membayar piutang sebesar Rp 127 miliar kepada PT BDS, agar kemudian PT BDS dapat membayar tagihan sebesar Rp 105,4 miliar kepada para vendor penyedia BLD.

Nilai kewajiban kepada vendor sebesar Rp 105,4 miliar tersebut merupakan sisa dari total seluruh tagihan atau kurang lebih 40 persen dari total tagihan. Artinya lebih dari 60 persen sudah dibayarkan oleh PT BDS kepada para vendor.

Sebelumnya, tim Kejari Kabupaten Bandung melakukan penggeledahan kantor PT BDS Perseroda, Jalan Gading Tutuka, Soreang, Rabu (20/8/2025) siang selama kurang lebih 4 jam.

Tim Kejar menggeledah beberapa ruangan diantaranya ruang Direktur Utama PT BDS Yanuar Budinorman, serta ruangan lainnya. Penggeledahan dimulai pukul 12.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB.

Usai melakukan penggeledahan selama 4 jam,  tim penyidik Kejari Kabupaten Bandung keluar membawa sejumlah boks kontainer berisi berkas yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Yans

YUTELNEWS.com | Nias Selatan – Dugaan penyelewengan dana desa kembali mencuat di Kabupaten Nias Selatan. Kali ini, sorotan tajam ditujukan kepada Kepala Desa Amorosa, Kecamatan Ulunoyo, yang diduga kuat bekerja sama dengan oknum pejabat BPMD Nias Selatan atas nama Albert Duha, dalam pencairan dana desa secara tidak sah. Rabo 20/08/2025.

Masyarakat desa Amorosa menyatakan kekecewaannya karena meski dugaan tersebut telah dilaporkan sejak lama, hingga kini belum ada langkah tegas dari pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan maupun Kejaksaan Negeri setempat. Audit secara menyeluruh, baik secara fisik maupun administratif, disebut-sebut belum pernah dilakukan sejak tahun 2019.

“Sudah jelas ini ada unsur korupsi. Kenapa masih saja dicairkan? Padahal laporan sudah masuk sejak lama. Pemerintah seperti tutup mata,” ujar seorang warga Amorosa yang berinisial FB kepada wartawan, Selasa (19/8).

Warga tersebut menduga adanya kepentingan tersembunyi atau pembiaran sistematis yang dilakukan oleh pejabat daerah, sehingga pencairan dana terus dilakukan meskipun belum ada pertanggungjawaban yang jelas dari pihak desa.

“Kami heran, apakah tidak ada mekanisme pengawasan? Atau memang ada ‘dedikasi’ tertentu antara oknum BPMD dan kepala desa, sehingga laporan masyarakat diabaikan?” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPMD Kabupaten Nias Selatan maupun Kepala Desa Amorosa terkait tudingan tersebut. Sementara itu, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan audit menyeluruh dan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi dana desa.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus diperketat. Keterlibatan aparat penegak hukum dan transparansi pemerintah sangat dibutuhkan demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.

(Deny Zega)