NEWS

YUTELNEWS.com | Setelah NasDem (Nasional Demokrat) Kota Subulussalam dipastikan berhasil mendudukkan kadernya 2 (dua) orang yaitu di Dapil 1 Subulussalam dan Dapil 3 Subulussalam, serta juga di pastikan dari Dapil 9 (sembilan) juga berhasil di DPRA serta di DPR RI dari Dapil 1 Aceh, sehingga NasDem bukan hanya berhasil di DPRK tapi juga DPRA dan DPR RI, dan di pastikan menduduki unsur Pimpinan DPRA dan unsur pimpinan di DPR RI dari Partai NasDem.

Dalam rasa syukur ini kami melakukan do’a bersama yang dihadiri tidak kurang dari 500 orang di Posko Partai NasDem Kota Subulussalam rasa syukur kami terhadap Allah SWT dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh fungsionaris Partai NasDem baik DPD, DPC dan DPRt, Sayap Partai NasDem, simpatisan Partai NasDem dan simpatisan para Caleg, yang telah berkontribusi dan membantu sehingga partai NasDem sejak lahir 2011, baru tahun 2024 ini berhasil mendudukkan kader terbaiknya di DPRK Subulussalam.

Hari ini juga kami sampaikan dan mendeklarasikan bahwa dalam perhelatan politik Pilkada Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada November 2024 mendatang, NasDem mengusung Kader terbaik menjadi Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam periode 2024-2029 mendatang yaitu Pianti Mala Pinem, SH yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah DPD Partai NasDem Kota Subulussalam.

Ttd Jaminuddin Berutu, S.PdI.,M.Si Ketua DPD NasDem Kota Subulussalam.

(Jalaludin Barat)

YUTELNEWS.com | BANDA ACEH – Menjelang Ramadhan 1445 Hijriah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah (Disperindag) akan menggelar pasar murah di seluruh Kabupaten/kota di Aceh.

Kepala Disperindag provinsi Aceh, Mohd Tanwier, Jumat 23 Februari 2024, mengatakan, pasar murah akan dilakukan mendekati bulan Ramadan.

Tanwier menyebutkan saat ini stok sembako seperti beras, minyak goreng, gula dikategorikan aman dan lengkap untuk dijualkan pada pasar murah.

Kepada awak media, beliau mengungkapkan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di setiap kabupaten/kota, dengan APBK.

“Pasar murah dilakukan secara bertahap, apabila memungkinkan akan dibuka juga pada pertengahan bulan Ramadan nanti,” jelas Tanwier.

Sementara itu, harga sembako yang disubsidikan belum ada penjelasan secara jelas oleh pihak Disperindag dan wilayah dimana saja dilaksanakan pasar murah saat ini belum ada keterangan.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi menjadi pemenang pada Pemilu Legislatif 2024 untuk DPRD Provinsi Riau masa periode 2024-2029. Jika ini terjadi maka PDIP mencatatkan sejarah sebagai partai politik yang mampu mengambil alih kursi DPRD Provinsi Riau dari tangan Partai Golkar.

Ya, Provinsi Riau dikenal sebagai lumbung suaranya Partai Golkar. Selain kepala daerah Provinsi Riau yang silih berganti dipimpin Partai Golkar, jabatan Ketua DPRD Riau tidak pernah lepas dari partai berlambang beringin tersebut.

Dari yang diolah YUTELNEWS COM dari berbagai sumber, hingga Jumat (23/2/2024) dari 65 kursi DPRD Riau saat ini PDIP masih mendominasi. Jika tidak berubah hingga masa penetapan perolehan suara oleh KPU Riau nanti, maka PDIP berpotesi mengantarkan 11 kadernya di DPRD Riau. Sedangkan Partai Golkar diprediksi meraih 9 kursi di dewan. Artinya kader PDIP berpeluang duduk di kursi ketua lembaga legislatif itu.

Besarnya perolehan suara PDIP pada pemilu kali ini datang dari daerah Pemilihan Riau 5 yang meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Di dapil ini PDIP diperkirakan meraih 3 kursi. Sedangkan dari Dapil Riau 6 (Kabupaten Siak dan Pelalawan) ‘partai banteng’ itu diprediksi mendapatkan 2 kursi. Suplay lima kursi dari dua dapil ini tidak mengherankan sebab dua kepala daerah di dua dapil itu berasal dari Partai PDIP, yakni Bupati Bengkalis Kasmarni, dan Bupati Pelalawan Zukri yang juga menjabat Ketua PDIP Riau.

Berikut prediksi caleg yang berpotensi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024-2029:

Dapil Riau 1 (Kota Pekanbaru):

1. Ayat Cahyadi (PKS)

2. Parisman Ikhwan (Golkar)

3. Munawar (Nasdem)

4. Agung Nugroho (Demokrat)

5. Robin Hutagalung (PDIP)

6. Ginda Burnama (Gerindra)

7. Kasir (PKB)

8. M Fadel Variza (PAN)

9. Ahmad Tarmizi (PKS)

Dapil Riau 2 (Kabupaten Kampar)

1. Edi Basri (Gerindra)

2. Repol (Golkar)

3. M Amal Fathullah (PKS)

4. Diski (PAN)

5. Mamun Solikhin (PDIP)

6. Adrias (PKB)

7. Efrinaldi (Nasdem)

8. Eva Yuliana (Demokrat)

Dapil Riau 3 (Kabupaten Rokan Hulu)

1. Evi Juliana (Golkar)

2. Budiman (Gerindra)

3. Kelmi Amri (Demokrat)

4. Hasby Assodiqi (Nasdem)

5. Adam Safaat (PKS)

6. Hardi Candra (PDIP)

Dapil Riau 4 (Kabupaten Rokan Hilir)

1. Nalladia Ayu Rokan (Golkar)

2. Suyadi (PDIP)

3. Dodi Saputra (Demokrat)

4. Rahmat (Nasdem)

5. Syafrudin Iput (Gerindra)

6. Sutan Sari Gunung (PKS)

7. Abu Khoiri (PKB)

Dapil Riau 5 (Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Dumai)

1. Alga Viqky Azmi (PDIP)

2. Khairul Umam (PKS)

3. Indra Gunawan Eet (Golkar)

4. Farida (Nasdem)

5. Kaderismanto (PDIP)

6. Hardianto (Gerindra)

7. Sunaryo (PAN)

8. Misliadi (PKB)

9. Nur Azmi (Demokrat)

10. Sofyan (PDIP)

11. Dedi Putra (PPP)

Dapil Riau 6 (Kabupaten Siak, Pelalawan)

1. Sella Pitaloka (PDIP)

2. Imustiar (Golkar)

3. Fairus (PAN)

4 . Muhtarom (PKB)

5. Androy Aderianda (Gerindra)

6. Monang Elizer Pasaribu (Demokrat)

7. Abdullah (PKS)

8. Soniwati (PDIP)

Dapil Riau 7 (Kabupaten Indragiri Hilir)

1. Ferryandi (Golkar)

2. Dani M Nur Salam (PKB)

3. Andi Darma Taufik (PDIP)

4. Ikbal Sayuti (PPP)

5. Agus Triansyah (Demokrat)

6. Zulfadli (Gerindra)

7. Septina Primawati (Golkar)

8. Siti Aisyah (PKB)

Riau 8 (Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi)

1. Dodi Nefeldi SPBU (PDIP)

2. Zulhendri (Gerindra)

3. Jons Ade Nofendra (Golkar)

4. Ade Agus Hartanto (PKB)

5. Daniel Eka Perdana (Nasdem)

6. Dodi Irawan (PAN)

7. Manahara Napitupulu (Demokrat)

8. Sardiyono (PPP)

Disclaimer: Perkiraan dan prediksi nama-nama calon anggota DPRD Riau periode 2024-2029 di atas disusun YUTELNEWS COM saat proses rekaputulasi masih berjalan. Data tersebut belum bersifat final dan hanya sebagai gambaran sebelum penetapan resmi oleh KPU.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Beginilah informasi sementara tentang persoalan ekonomi Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, diduga mengalami ketidak setabilan untuk kemajuan Daerah Itu sendiri.

Pasalnya, persoalan yang kerap kali mencuat di permukaan publik masih berkaitan dengan adanya dugaan sendatan ekonomi daerah yang diduga kuat tidak stabil.

Hal itu berdasarkan, adanya sejumlah persoalan tunda bayar yang sampai sekarang tak memiliki kejelasan dengan berbagai macam alasan yang di kemukakan oleh pihak terkait

Kendati demikian, tak hanya persoalan tunda bayar yang mengalami nasib seperti itu,, hal tersebut juga membuat sejumlah PNS di Rokan Hilir ikut terseret,akibat dampak dari tak stabilnya Perekonomian Daerah.

adapun keluhan dari sejumlah PNS di Rokan Hilir yang menyebutkan bahwa “pihaknya sampai saat ini tak menerima gaji penuh dari Pemerintah Daerah bahkan ada yang belum gajian sama sekali”

Informasi tersebut di terima oleh awak media sejak beberapa waktu lalu, hingga kamis 22 februari 2024 yang mana keadaan sedemikian masih mengalami persoalkan tersebut.

Sementara itu, terhadap keluhan tersebut belum memiliki jawaban yang kongkrit yang di sertai alasan dari pemerintah Daerah, hal itu di perkuat dengan tidak adanya jawaban dari pemerintah Daerah melalui sekda Rokan Hilir saat di konfirmasi kamis 22 februari 2024.

Sementara, di waktu sebelumnya, sekda Rokan Hilir Fauzi mengatakan, bahwa ”Terkait dengan hak PNS di Rohil yang mengalami nasib sedemikian ada kemungkinan bahwa OPD terkait tak menyiapkan berkasnya yang di serahkan ke BPKAD Rokan Hilir,sehingga persoalan tersebut tak bisa di hindarkan” Ucap Fauzi Sekda Rokan Hilir di beberapa waktu lalu.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Polres Barito Kuala (Batola) menggelar Jumat Curhat, Jumat Curhat ini digelar guna mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung dengan cara humanis bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto di Pawon Tlogo, Handil Bakti. Jumat (23/02/2024).

Irjen Pol Winarto  yang di dampingi Kapolres Batola AKBP Diaz Sasongko , S.I.K., M.H., dan Tokoh masyarakat serta Tokoh Agama Kab.Batola.

Acara ini juga di hadiri oleh para Kepala Desa Se- Kecamatan Alalak dan warga masyarakat dengan tema acara “Jum’at Curhat bersama Kapolda Kalsel” di barengi dengan bagi sembako.

Selain menerima curhat masyarakat,momen ini menjadi wadah Kepolisian untuk berdiskusi dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat setempat, hal tersebut adalah bukti kalau peran tokoh dan masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Dalam acara tersebut nampak H.Meri Apriansyah yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kab.Barito Kuala.

“Terima kasih banyak atas kunjungan bapak Kapolda Prov.Kalimantan Selatan Winarto, yang luar biasa bisa berhadir dan ini suatu kebanggaan bagi kami warga masyarakat Kecamatan Alalak, bisa bertemu dan bertatap muka, dan bahkan bisa bertanya jawab (curhat) dengan beliau.” Kata H.Meri.

“Saya sebagai Ketua APDESI (Asosiasi Kepala Desa) Se – Batola, mewakili kawan kawan Kepala Desa, ini sangat luar biasa apresiasi kita dan terimakasih ini suatu motivasi untuk kami semua dan untuk Polri yang bisa bersentuhan langsung ke masyarakat.” Tambahnya lagi.

“Ulun juga mengucapkan atas nama APDESI, Kepala Asosiasi Kabupaten, terimakasih yang tidak terbatas atas kerjasamanya Polri khususnya untuk kegiatan kegiatan Pemilu pada 14 Februari, yang kita laksanakan kemarin yang berjalan dan berlangsung sukses yang tidak ada kendala, bahkan tidakada teknis teknis yang berkaitan dengan tersebut.” Pungkasnya

(Lala)

YUTELNEWS.com | PASCA Pemungutan Suara 14 Februari 2024 lalu, 30 orang Relawan yang tergabung dalam Aliansi Biru Ceria 02 Jatim menunjukkan dukungannya pada KPUD Jatim untuk menuntaskan perhitungan suara.

Hal ini untuk menjaga integritas Pemilu dan transparansi hasil pemilu seperti yang diharapkan oleh rakyat. Hal tersebut diungkapkan oleh Aven Januar, Presidium ABC 02 Jawa Timur saat berkunjung ke Kantor KPUD Jatim di kawasan Raya Tenggilis Surabaya, Jumat Siang (23/2/2024).

“Dalam kewajaran masyarakat ada yang menerima ada yang tidak dalam proses perhitungan suara, akan tetapi kami sebagai pendukung Relawan Prabowo-Gibran berharap KPU tidak terpengaruh atas segala dinamika diluar Proses perhitungan suara, KPU harus Fokus dalam Perhitungan Manual yang sedang berjalan,” papar Aven Januar yang juga Koordinator Relawan Login Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Edi Firmanto Frente, Presidium ABC 02 lainnya menambahkan bahwa setelah dari KPU Jatim Rombongan ABC 02 bergeser ke Polda Jatim.

“Dukungan kami juga kami tunjukkan pada pihak Kepolisian, karena kami berharap adanya dukungan aparat dalam menjaga kondusifitas selama perhitungan suara hingga selesai,” jelas Edi Firmanto yang mantan aktivis Reformasi 98.

Terakhir, Tito Presidium ABC 02 lainnya menambahkan bahwa ABC 02 juga menyerukan pada seluruh masyarakat untuk selama proses perhitungan suara tidak terpengaruh dan bahkan tidak ikut menyebar informasi palsu dan berita Hoax. Persoalan perhitungan suara, masyarakat haruslah berpegang informasi yang resmi dari KPU RI.

“Hingga penetapan suara oleh KPU RI, masyarakat hendaknya tetap menjaga kondusifitas pasca pemilu, mengingat kerawanan potensi konflik di level masyarakat bawah, mari kita kawal perhitungan suara demi menjunjung tinggi integritas Pemilu itu sendiri,” pungkas Tito.

(Tim samhaji/aver)

YUTELNEWS.com | Maraknya aktivitas Cut dan Fill tambang galian C di Jl. Pattimura, Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Kepulauan Riau Diduga tidak memiliki izin. Hal ini terungkap saat tim media mendatangi lokasi tersebut pada Rabu (21/00/2024) sore hari.

Dari pantauan tim media, terdapat 2 titik lokasi yang bebas melakukan aktivitas galian C tersebut, diduga tidak tersentuh oleh hukum. Titik galian C yang lain masih dalam pemantauan.

Di lokasi pertama tim menemui pekerja yang bernama Dani mengatakan bahwa galian tanah tersebut di buang ke Ocarina untuk penimbunan.

“Kalau tanah itu di peruntukkan ke Ocarina sana bang, untuk masalah izin bisa langsung tanyakan ke BP Batam,” ucapnya.

Untuk mengkonfirmasi kebenarannya, tim media telah mendatangi BP Batam dan telah memberikan data lokasi tersebut. Informasi tersebut akan ditindak lanjuti oleh pihak BP Batam.

Di lokasi yang kedua, awak media menemukan kegiatan galian C yang juga diduga tidak mengantongi Izin. Menurut keterangan pekerja di lokasi mengatakan bahwa pemiliknya inisial F.

“Itu pemiliknya si pak F (inisial), bisa hubungi asistennya yang bernama Jes (inisial), ” kata pekerja di lokasi yang tidak diketahui namanya.

Tim sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada Asistennya, namun tidak merespon baik lewat telepon maupun WhatsApp.

Salahsatu pengguna jalan yang bernama Bastian mengatakan bahwa kegiatan tersebut bisa merusak lingkungan sekitar dan membahayakan pengguna jalan.

“Iya pak, di sepanjang jalan ini saya merasa tidak nyaman dengan debu-debu dan tanah yang berserakan di jalan. Mata perih dampak dari debu itu, bisa membahayakan juga bagi pengguna jalan lain, kita berharap ada tindakan dari pihak berwenang,” ucap Bastian salah satu pengguna jalan yang melintas.

Tim Media pun sudah mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Kecamatan namun tidak ada tanggapan. Tidak hanya itu, tim media juga sudah mengkonfirmasi kepada BP Batam dan data tersebut akan segera di proses. Baik itu masalah perizinannya maupun dampak bagi lingkungan sekitar.

 

Selanjutnya, pada hari ini Jumat, (23/02/2024) pagi hari, tim media telah mendatangi PT. GBIP yang berlokasi di Bengkong yang diduga sebagai pengelola galian C tersebut. Namun pihak perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan atau tidak menemui tim media dengan alasan Mandor dalam posisi kerja. Pimpinan perusahaan pun tidak berhasil ditemuin oleh tim media.

Menanggapi hal ini, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) / Ketua LBH LSM LIRA, HM, Jusuf Rizal, SH agar diproses secara hukum.

“Jika tidak mengantongi izin berarti penambangan liar. Itu harus diproses hukum. Jika ada pengerusakan/ pencemaran lingkungan bisa diproses hukum sesuai UU Lingkungan Hidup. Jika terkait perizinan galian bisa masuk UU Pertambangan,”Tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, tim media sedang melakukan konfirmasi kepada dinas terkait, dinas perhubungan, DLH, juga pada Aparat Penegak Hukum.

(Red)

YUTELNEWS.com | Langsa – Sebuah Rumah di Dusun Rukun Gp. Blang Kec. Langsa Kota dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis Sabu, Jumat 23/2/24.

Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah SIK, SH, MH melalui Kasat Resnarkoba AKP Mulyadi SH, M.H mengatakan, kita amankan pelaku ini berdasarkan informasi masyarakat setempat yang sudah meresahkan sekali.

Pelaku merupakan warga setempat yang berinisial TF (45 ) Wiraswasta, kita amankan pelaku dengan melakukan pengrebekan di rumah nya pada Hari Senin tanggal 19/02/24 sekira pukul 23.30 Wib.

Sambung kasat” pada saat penggeledahan di ruang tamu rumahnya tepatnya di dalam saku celana pendek miliknya yang ditemukan Barang-bukti tersebut.

Barang bukti yang kita amankan 4 (empat) paket Sabu dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Gram, 1 (satu) plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dongker” ujar Kasat.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dan barang bukti telah diamanakan di Pllres Langsa guna penyidikan lebih lanjut.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) minta Dirut PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, Agus Riyanto segera mengeksekusi Putusan Pengadilan Negeri Batam terkait muatan MT. Tutuk Fuel Oil 5.500 ton, agar kasus yang hampir dua tahun digantung Gakkum KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan menimbulkan kerugian negara serta pengusaha, tuntas.

Sebagaimana Pra Peradilan PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, Tanggal 20 Pebruari 2024 Pengadilan Negeri Batam memenangkan Pra Peradilan PT. Pelayaran Nasional Niaga Trans dengan putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Btm yang ditandatangani hakim David P Sitorus SH MH dan Panitera Pengganti Romy Aulia Noor SH.

Dalam amar keputusan pengadilan memerintahkan Gakkum KLHK Batam mengembalikan kepada PT Pelayaran Nasional Jati Catur Niaga Trans, anggota Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia) semua benda-benda atau barang-barang yang telah disitanya dalam keadaan baik dan utuh, berupa Fuel Oil sebanyak 5.500.538 Kgm (+/- 5.500 ton), Kapal MT Tutuk GT 7463 milik PT Pelayaran Nasional Jati Catur Niaga Trans, dan Kapal MT Mars.

Pengadilan juga menyatakan penetapan tersangka Wiko, Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans dan PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans atas dugaan pelanggaran UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 106A membawa Limbah B3 ke Wilayah Indonesia, tidak sah.

Lebih jauh pengadilan negeri Batam juga meminta Gakkum KLHK Batam untuk menghentikan penyidikan dalam kasus MT. Tutuk yang membawa muatan 5.500 ton Fuel Oil dari Malaysia Ship To Ship di Peraian Batam menuju ke China.

“Sebaiknya Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, Agus Riyanto selaku pemilik Kapal MT. Tutuk serta sesuai perintah pengadilan segera menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan eksekusi kepada pihak terkait, baik Pengadilan, Gakkum KLHK Batam, dll,” tegas Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal, SH menjawab pertanyaan media di Jakarta.

Pria Berdarah-Madura penggiat anti korupsi itu, menyebutkan bahwa yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan adalah Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, Agus Riyanto sebagaimana keputusan pengadilan selaku pemilik kapal MT. Tutuk

Dikatakan LSM LIRA akan turut mengawal pelaksanaan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum melakukan eksekusi selain perintah Dirut PT. Pelayaran Nasional Niaga Trans, Agus Riyanto, itu merupakan pelanggaran hukum dan illegal.

“Pasukan LSM LIRA dan jaringannya di Batam, siap akan ikut mengamankan pelaksanaan eksekusi bekerjasama pihak terkait agar tidak ada gangguan-gangguan dan pelaksanaannya lancar,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia).

Sumber LIRA

(Red)

YUTELNEWS.com | Cen Sui Lan Dewan DPR RI Anggota Fraksi Partai Golkar Komisi V, turun langsung untuk meresmikan pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Awak media Yutelnews meliput, jam: 0:16, Cen Sui Lan bersama rombongan tiba di Kecamatan Pulau Tiga, selasa 16/1/2024.

Kehadiran Cen Sui Lan di dampingi suami tercinta Raja Mustaqim, juga yang nampak hadir para pejabat tinggi yang di ketahui, dari kementrian PURS, Kemenhub, Kemendes PDT, pejabat tinggi BMKG, Sabandar, Deputi Basarnas, juga tokoh masyarakat Natuna tak asing degan sapaan Pak NATO ikut mendampingi bersama rombongan.

Pihak Forkopimcam, berserta jajaran kepolisian,TNI, para tokoh Agama, masyarakat, bersinergi untuk menyambut kedatangan Cen Sui Lan, dengan acara penyambutan yg sebelumnya sudah di atur oleh pihak Forkopimcam Pulau Tiga.

Camat,” Muhamad Zauwali langsung memberi penghormatan kepada Cen Sui Lan dengan mengulurkan tangan untuk menyalami dan langsung mengenakan kalungan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada tamu.

Yutelnews mendapat keterangan dari pihak Kecamatan Pulau Tiga, rombongan Cen Sui Lan bermalam bersama rombongan. Pada malam harinya rombongan di hibur degan musik orgen tunggal, sebagai mana acara yg sudah di rencanakan oleh pihak Kecamatan Pulau Tiga.

Acara mulai sekitar Jam: 0:20 WIB di astaka Kecamatan Pulau Tiga. Acara penyambutan,sampai acara malamnya sangat antusias sekali masyarakat setempat untuk menghadiri kehadiran Cen Sui Lan berserta rombongan.

Berlangsungnya acara di awali pembacaan do,a, langsung sambutan sepatah kata, Camat,” Muhamad Zauwali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Cen Sui Lan berserta rombongan ats kehadiran nya. Juga sekaligus ucapan terima Kasih sudah memperjuangkan ususnya pembangunan jalan lingkar kecamatan Pulau Tiga melalui Aspirasi Cen Sui Lan sebagai anggota DPR RI komisi V anggaran 2023. Harapan dan do,a semoga buk Cen Sui Lan kedepannya masih di beri kesempatan amanah dari rakyat sebagai anggota DPR RI.

Selanjutnya di minta kata sambutan, Cen Sui Lan,” beliau menyampaikan terima kasih dengan antusiasnya masyarakat Kecamatan Pulau Tiga yang hadir lebih kurang ratusan orang, juga kepada Camat Muhamad Zauwali yang begitu senerginya terhadap semua elemen masyarakat, sehingga mempermudahkan setiap kegiatan apapun, terutama kehadiran yang saya rasakan sendiri disini begitu sangat memuaskan bagi kami ujar buk Cen atas pelayanan yang telah di berikan.

Ucapan ahir dari Cen Sui Lan degan penuh senyum, beliau menyampaikan kedepannya akan kita lanjutkan penerusan pembangunan jalan lingkar untuk Kecamatan Pulau Tiga, akan saya perjuangkan lagi melalui aspirasi saya Sebagai anggota DPR RI di program 2024 nanti, tanda kutip kalau masih di percaya rakyat.

Media Yutelnews beberapa hari yang lalu menanyakan lebih detil lagi melalui telpon langsung kepada Camat pulau Tiga,” Muhamad Zauwali memberi keterangan sesuai apa yang disampaikan dalam sambutan buk Cen kemaren mengenai penerusan pembangunan jalan lingkar Kecamatan Pulau Tiga dapat di percaya atas ucapan buk Cen ujar Camat Muhamad Zauwali. Ini semua di karenakan berkat Hubungan jalinan silaturahmi yang sangat baik, Camat Muhamad Zauwali dan buk Cen. Beliau pernah di konfirmasi melalui telpon,” buk Cen menyampaikan langsung kepada beliau program penerusan pembangunan jalan lingkar tersebut akan kita teruskan, begitu penyampaian buk Cen melalui telpon kepada Camat Muhamad zauwali.

Camat,” Muhamad Zauwali berharap kepada seluruh elemen Masyarakat untuk selalu senergi,dan kerjasamanya dengan baik, tingkatkan solidaritas demi kemajuan daerah Kecamatan Pulau Tiga.

(Darmansyah)

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kota (Pemko) Langsa gelar acara dan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2024 bertempat di Aula Cakra Donya Langsa, Kamis (22/02/2024).

Pj. Walikota Langsa Syaridin dalam sambutannya mengatakan tingkat inflasi yang stabil memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah kita. Inflasi yang terkendali menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

“Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dan strategis dalam pengendalian inflasi perlu terus kita laksanakan”, papar Pj. Walikota Langsa.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang hadir hari ini merupakan perwakilan dari berbagai sektor, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan kita, dalam mengatasi tantangan inflasi, jelasnya.

Lalu, Pada Tahun 2023 Kota Langsa memperoleh Dana Insentif Fiskal Periode Pertama dari Pemerintah Pusat terkait Pengendalian Inflasi dan juga mendapatkan Skor IETPD 87,5 yaitu tahap digital dalam Percepatan Perluasan digitalisasi daerah.

Selain itu, kita perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, lanjutnya.

“Peranan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mendorong percepatan digitalisasi berbagai sektor keuangan dan pelayanan kita”, ungkap Syaridin.

Kemudian, berbagai transaksi secara non tunai termasuk membayar pajak, dengan demikian akan terwujud digitalisasi pajak dan restribusi daerah di Kota Langsa.

“InsyaAllah dengan kemudahan pembayaran ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akan bermuara pada peningkatan PAD dan stabilitas fiskal daerah”, terangnya.

Kepala BI Perwakilan Lhokseumawe Gunawan menjelaskan berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Aceh mencatatkan angka 2,12% pada Januari 2024, lebih rendah bila dibandingkan Januari 2023 yang mencapai 5,25%.

“Dikarenakan kondisi cuaca dan perubahan iklim yang terjadi sepanjang tahun 2023 menyebabkan pergeseran musim panen hingga mengakibatkan komoditas beras, rokok kretek dan tomat menjadi komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi.

Turut hadir mengikuti HLM tersebut, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lhokseumawe Gunawan, ST, Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, S.Sos, Forkopimda, Bank Aceh, Perum Bulog, Asisten, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal, BUMN, Para Kabag dalam Lingkup Pemko Langsa dan Tamu undangan lainnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Reaksi Penolakan terhadap Perpres Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, pertama-tama datang dari Organisasi Pers Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI). 21/02/2024.

Sikap menolak tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani, S.H.,M.H, hari ini di Pekanbaru, dengan menimbang, bahwa dalam Perpres yang sejatinya dapat membangkitkan kesejahteraan insan pers secara adil dengan prinsip-prinsip Demokrasi, namun setelah di cermati pasal demi pasal, dalam Perpres tersebut, ditemukan sejumlah kejanggalan dan unsur-unsur yang dapat merongrong kemerdekaan Pers dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Indonesia.

“Kami selaku organisasi Pers yang resmi berbadan hukum Indonesia, melihat ada beberapa ayat dan pasal dalam Perpres tersebut yang justru akan mengancam kemerdekaan Pers dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami tidak yakin jika pasal-pasal dan ayat-ayat itu adalah dari niat bapak Presiden RI, Joko Widodo, melainkan kami duga itu adalah pasal dan ayat titipan pihak yang berkepentingan, atau para “Mafia” dunia Pers Indonesia, ” Sebut Feri Sibarani.

Hal itu dijelaskan oleh Feri, ketika membandingkan pasal 1 ayat (8) Perpres tersebut, bahwa Perusahaan Pers disebut adalah Badan Hukum Indonesia, yang melakukan penyelenggaraan usaha Pers, yang meliputi Media cetak, Media Elektronik, dan Kantor Berita, serta perusahaan Media lainnya, yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Namun, masih menurut analisa pihaknya, Feri kemudian mengatakan bahwa dalam pasal 6 terjadi suatu kontra understanding dan konflik norma yang sangat jelas yaitu dikatakan, oleh pasal 6, bahwa Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dan c, dan huruf f merupakan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Nah, di pasal 6 ini langsung terlihat apa maunya Dewan Pers atau pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari Perpres itu. Kami menganalisa, dari norma itu, justru akan melahirkan kembali persoalan ketidakadilan, ketidakdemokrasian, tidak pancasilais, tidak sepaham dengan prinsip-prinsip bernegara sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan semua warga di hadapan Negara. Semua orang harus dan wajib mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, serta medapatkan hak-haknya,” Tegas Feri Sibarani.

Selanjutnya Feri Sibarani, selaku ketua Umum DPP-PPDI, juga melihat sebahagian besar peraturan Dewan Pers terutama Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan -DP/2019 sangat jelas telah menghambat dan menghalangi kemerdekaan Pers di Indonesia.

Demikian juga surat keputusan Dewan Pers dan Surat Edaran yang kerap menjadi permasalahan di kalangan Pers nasional. Ia dengan penuh keheranan mempertanyakan apa sesungguhnya motivasi Dewan Pers dan aliansinya untuk mengatur-atur kehidupan Pers di Indonesia, sebab disebutkan oleh Undang-Undang Pers, bahwa yang menjadi tupoksi Dewan Pers justru harus mengembangkan kemerdekaan Pers itu dari semua sisi.

“Intinya Presiden RI, Joko Widodo, harus benar-benar mencermati pasal demi pasal dan ayat demi ayat dalam perpres itu. Itu benar-benar sudah tidak sesuai dengan asas keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bahkan secara khusus pasal 6 perpres itu sudah bertentangan dengan norma pada pasal 1 ayat (8), Junto pasal 27 ayat (1) dan (2), junto pasal 33 ayat (1) UUD 1945,” Sebutnya.

Menurut Feri Sibarani, Jika Perpres itu tidak dicabut oleh Presiden, maka akan terjadi pelegalan terhadap praktik monopoli ekonomi oleh pihak-pihak tertentu yang berkuasa di Dewan Pers dan Organisasi Pers lainnya, yang selama ini terus merenggut hak-hak wartawan dan perusahaan Pers kecil di daerah seluruh Indonesia dengan dalil Verifikasi perusahaan Pers dan Uji Kompetensi Wartawan.

“Perpres ini kami lihat hanya ingin menguatkan tujuan mereka untuk membunuh kehidupan ekonomi perusahaan Pers kecil di daerah seluruh Indonesia. Cara-cara mereka membuat interpretasi sesat terhadap ketentuan pasal 15 ayat 2 UU Pers dengan menjabarkan penyesatan itu melalui peraturan, sehingga terlihat benar dan kami lihat terjadi pembodohan publik selama hampir dua dekade pasca Reformasi, ” Kata feri.

Menurut Feri Sibarani, adalah perbuatan sangat jahat, memasukkan klausul terverifikasi Perusahaan Pers kedalam sebuah Peraturan Presiden yang seharusnya Presiden bermaksud ingin menolong seluruh insan Pers di Indonesia tanpa terkecuali, dari kehidupan yang memprihatinkan secara ekonomi. Namun oleh karena klausul itu, dapat dipastikan hanya segelintir perusahaan Pers dan kelompok tertentu saja yang akan menikmati hasil kebijakan Kepala Negara.

“Saya minta, ini saatnya bergerak lah wahai para praktisi Pers di manapun di Indonesia ini. Kita sudah di tipu berpuluh tahun. Hak-hak kita sudah mereka rampok dengan cara elegan melalui modus aturan. Undang-undang Pers dengan jelas sudah memberikan semangat kebebasan itu kepada kita, namun begitu saja mereka rampas dengan dalil Verifikasi perusahaan Pers dan UKW. Negara ini sudah mereka buat sesuka hati mereka, dan tidak perduli dengan nasib puluhan ribu wartawan di seluruh Indonesia, ” Pungkasnya.

pernyataannya, Feri Sibarani juga meminta kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo, agar dapat dengan bijaksana mengevaluasi kembali Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung jawab Platform terhadap Jurnalisme Berkualitas, karena ada Norma yang saling bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan Pers, serta sangat bertentangan dengan pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945.

“Tolong pak Presiden RI, Ir. Joko Widodo, yang kami banggakan, untuk melihat kembali pada pasal 1 ayat (8) dan pasal 6 Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Itu sangat menghancurkan harapan puluhan ribu wartawan dan ribuan perusahaan Pers di seluruh daerah di Indonesia. Jangan musuhi kami pak Presiden karena tidak terverifikasi dan tidak UKW. Selama ini Dewan Pers hanya melahirkan permusuhan saja kepada insan Pers kecil di daerah. Kami hanya jadi korban konspirasi rasis dari Dewan Pers karena telah membangun perbedaan dan mengkotak-kotakkan kami karena soal terverifikasi dan UKW. Peraturan Dewan Pers telah merampas hak-hak wartawan dan perusahaan Pers di Indonesia,”Pungkasnya.

Sumber: Konferensi Pers

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Sejumlah kontraktor mengeluh dengan kondisi saat ini lantaran mengurus administrasi surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan kegiatan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rokan Hilir, gagal total.

Pasalnya salah seorang pengurus menyebut kegagalan total yang dimaksud adalah sistem di dinas PUTR Rohil, eror atau salah input.

Parahnya lagi, kata salah seorang itu sudahlah mengurus administrasi eror di dinas PUTR pencairan juga sebagian banyak masih tunda bayar.

”Kita heran dengan keadaan sekarang ini kok bisa eror atau salah input,” jelasnya kepada media ini kamis 22 February 2024.

Dia juga meminta kepada Bupati Rokan Hilir, untuk berperan ke dinas terkait agar proses mengurus administrasi dan pencairan kegiatan proyek yang tunda bayar bisa secepatnya terakomodir.

”Harapan kita kepada Bupati begitu proses pengurusan administrasi dan pencairan bisa secepatnya karna ini sudah mau dekat bulan puasa,” tutupnya.

Sementara itu saat di konfirmasi Kasubbag keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rokan Hilir, Iqbal mengakui sudah 4 hari jaringan sistem wabset sistem informasi pemerintahan (SIP) dari kemendragri eror.

”Tidak bisa di buka wabsetnya, kadang bisa di buka kadang menunya hilang dan menunya hilang sebagian besar sistemnya juga hilang.” Katanya.

Iqbal juga menjelaskan jumlah keseluruhan yang belum selesai dalam pengurusan administrasi surat perintah membayar (SPM) di PUTR mencapai lebih kurang lima ratur (500) berkas.

Disinggung apakah wabset sistem informasi pemerintahan (SIP) dari kemendragri eror itu bisa secepatnya pulih, Iqbal kembali menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi jarak jauh dengan Kemendagri.

”Selfer tak bisa kita prediksikan karna ini produk dari kemendragri. kalau kita komunikasi jarak jauh itu lah gendalanya dan ini di mulai dari hari Senin kemaren,” ucapnya.

Selain itu Iqbal juga menghimbau kepada seluruh kontraktor harap bersabar menunggu perbaikan sistem dari perbaikan. Tutupnya.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir mengklaim berhasil memenangi Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 berdasarkan penghitungan internal Partai, tidak hanya menang secara akumulasi, namun juga unggul di semua Daerah Pemilihan (5 Dapil).

“Berdasarkan penghitungan internal yang kami lakukan, Alhamdulillah Partai GOLKAR berhasil mengumpulkan suara terbanyak pada Pileg 2024 kali ini,” ungkap Kepala BSN (Badan Saksi Nasional) Partai Golkar Rokan Hilir, Andi Pramurianto ST, Minggu, 18/02/2024.

Menurut Andi Pramurianto ST, hasil penghitungan internal menunjukkan perolehan suara partainya mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding pemilu sebelumnya tahun 2019. Ia juga meyakini hasil pileg kali ini dapat mengamankan jumlah kursi yang ditargetkan oleh Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Rohil Afrizal Sintong SIP, MSi.

“Target Partai GOLKAR Rohil seperti yang sudah pernah saya kaatakan sebelumnya untuk Pemilu tahun 2024 kita seluruh Anggota dan Kader GOLKAR Rohil bergerak meraup suara massa untuk mendukung GOLKAR agar Pileg bisa menang dan memperoleh penambahan kursi anggota dewan yang saat ini 6 kursi bisa bertambah minimal 12 kursi di Parlemen Kabupaten Rohil dari Partai GOLKAR sebagai partai pemenang Pileg 2024,” Ungkap Ketua DPD GOLKAR Rohil, Afrizal Sintong, SIP, MSi.

Unggul sementara dalam perolehan hasil rekapitulasi suara di internal Partai GOlLKAR pada PEMILU 2024 ini sebut Andi Pramurianto, ST Kepala BSN PG Rohil, karna kita punya sosok pemimpin Kepala Daerah Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong SIP, MSi, dimana beliau juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya kabupaten Rohil adalah sosok yang fleksibel, sehinga masyarakat dari semua kalangan mudah mengenal dan memahami beliau. Ini adalah satu kepercayaan publik kepada Pemimpin sehingga dampak positif perubahan Partai GOLKAR berada pada Rating tertinggi.

Penambahan kursi diprediksi akan terjadi di 5 Dapil Kabupaten Rohil dimana pada Pileg 2019 hanya berhasil mengamankan 1 kursi dan kali ini kita akan mampu merebut minimal 2 kursi. Kami juga pastikan jika partai Golkar akan terus berjuang untuk mendorong program-program pro rakyat, karena sejatinya suara Golkar adalah suara rakyat,” Ungkap Andi.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa meninjau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok jelang Bulan Suci Ramadhan dan Pengendalian Inflasi Daerah di Mini Market dan Swalayan di Kota Langsa, Kamis (22/02/2024).

Peninjauan tersebut dilakukan langsung oleh Pj. Walikota Langsa Syaridin, S.Pd, M.Pd bersama Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lhokseumawe Gunawan, ST, Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, S.Sos, Forkopimda, Bank Aceh, Perum Bulok, Asisten, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal, BUMN, Camat dan Para Kabag dalam Wilayah Pemko Langsa.

“Mini Market dan Swalayan juga diharapkan dapat memasarkan Produk-produk lokal agar harganya dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah”, tegas Syaridin.

Lalu Syaridin juga menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Langsa terhadap masyarakat, ditengah kesulitan ekonomi saat ini, Pemerintah Kota Langsa akan senantiasa menyikapi persoalan-persoalan yang timbul ditengah masyarakat.

Kepala BI Perwakilan Lhokseumawe Gunawan juga menambahkan kegiatan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar menjadi tugas dan konsentrasi kita bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Gampong untuk menekan atau mengantisipasi inflasi yang terjadi.

“Dalam menghadapi tantangan Inflasi ini diharapkan menjadi perhatian kita bersama untuk memantau harga dan stok kebutuhan pokok, baik itu di Mini Market dan Swalayan agar harganya tetap terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)